Tag: Hendrawan Supratikno

Kategori
Politik

Sambut Positif Hasil Survei SPIN, Politikus PDIP: Dibanding Negara Lain Kinerja Presiden Jokowi Cukup Baik

Hendrawan Supratikno
Politikus PDIP, Hendrawan Supratikno/Net

IDTODAY NEWS – Rilis terbaru Survei & Polling Indonesia (SPIN) terkait kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dinilai baik dalam penanganan pandemi Covid-19 disambut positif oleh pihak Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan.

Pasalnya, dibandingkan negara-negara lain, Indonesia di bawah kepemimpinan Jokowi mampu menangani Covid-19 cukup baik.

“Dibanding sejumlah negara lain dengan kompleksitas yang sebanding, kinerja pemerintahan Jokowi cukup baik,” kata politikus senior PDIP Prof Hendrawan Supratikno saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL di Jakarta, Kamis siang (9/9).

Meski demikian, Hendrawan hanya memberikan nilai “B”, belum bisa memberikan nilai “A”. Lantaran masih tetap ada kelemahan-kelemahan koordinasi akibat birokrasi yang kapasitasnya terkendala persoalan data dan integritas aparat dalam penanganan Covid-19.

“Tapi kita tak boleh terlena. Tak boleh lengah. Pandemi masih ada di sekitar kita. Kita harus tetap waspada dan membangun sistem mitigasi risiko yang andal,” tuturnya.

Lebih lanjut, Hendrawan berharap suplai tabung oksigen yang sempat kedodoran, atau antrean obat di apotek tidak terjadi lagi ke depannya.

“Puskesmas-puskesmas harus diperkuat dan dimanfaatkan secara maksinal. Kultur pelayanan harus dijadikan budaya kerja semua lapisan birokrasi,” pungkasnya.

Dalam rilis survei terbaru Lembaga survei dari Survei & Polling Indonesia (SPIN) bertajuk “Elektabilitas Tokoh Pemilu 2024”, kinerja Presiden Joko Widodo dalam menangani pandemi Covid-19 di Tanah Air dinilai baik.

“Di dalam survei yang dilakukan SPIN, mayoritas masyarakat juga melihat kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo juga baik, begitu juga di dalam penanggulangan pandemi Covid-19,” ujar Direktur SPIN, Igor Dirgantara saat memaparkan hasil surveinya, Rabu kemarin (7/9).

Sumber: rmol.id

Kategori
Politik

Sekum Muhammadiyah Bicara Menteri Elitis, PDIP: Bukan untuk Disetujui atau Diperdebatkan

Hendrawan Supratikno
Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno. (dok. dpr.go.id)

IDTODAY NEWS – Sekum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti, menyebut Presiden Joko Widodo adalah presiden yang merakyat sedangkan menterinya elitis. Politikus PDIP, Hendrawan Supratikno, mengatakan bahwa ucapan Abdul Mu’ti sebagai renungan.

“Pernyataan Pak Abdul Mu’ti baik untuk kita renungkan sebagai bagian dari introspeksi kolektif kita sebagai bangsa,” kata Hendrawan kepada wartawan, Rabu (8/9).

Hendrawan mengatakan bahwa menteri tidak boleh silau dengan jabatan dan kekuasaan.

“Jangan sampai kita silau dengan jabatan dan aksesori kekuasaan dan melupakan aspek substantif modal sosial kita, yaitu semangat kebersamaan dan kepedulian sosial,” ujarnya.

Menurutnya, ucapan Mu’ti tidak perlu diperdebatkan. Hendrawan mengatakan ucapan tersebut sebagai bahan renungan.

“Jadi pernyataan Pak Mu’ti bukan untuk disetujui atau diperdebatkan. Kita renungkan sebagai dialektika kebatinan kita sebagai bangsa dalam membangun ideal-ideal masa depan,” kata Hendrawan.

Sumber: jitunews.com

Kategori
Politik

Isu Harun Masiku di Indonesia, PDIP: Haruskah Ditanggapi?

Harun Masiku
Harun Masiku, Buron KPK dalam kasus suap paruh antar waktu (PAW) Anggota DPR RI periode 2019-2024. (Foto: jendelahukum.com)

IDTODAY NEWS – Para politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menanggapi terkait informasi Harun Masiku yang berada di Indonesia pada Agustus 2021. Menurut mereka, hal tersebut tidak perlu ditanggapi.

“Coba ditanyakan kepada Komisi III DPR,” kata Anggota Komisi XI DPR Hendrawan Supratikno sekaligus politikus senior PDIP saat dihubungi Republika, Selasa (7/9).

Sementara itu, Republika langsung menghubungi Ketua Komisi III DPR RI Herman Hery. Ia menyatakan, tidak akan menanggapi.

“Haruskah saya tanggapi?” katanya kepada Republika.

Sebelumnya diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta semua pihak melapor kepada lembaga antirasuah apabila mengetahui posisi Harun Masiku. KPK mengaku, telah bekerja serius dalam mencari keberadaan tersangka buron tersebut.

“Kami minta kepada pihak manapun yang betul-betul tahu keberadaannya saat ini, untuk segera lapor kepada KPK maupun aparat penegak hukum lain, supaya segera ditindaklanjuti,” kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri di Jakarta, Senin (6/9).

Ali mengatakan, KPK masih terus bekerja serius hingga meminta bantuan ke berbagai institusi di dalam maupun luar negeri untuk mempercepat pencarian Harun Masiku. Dia meminta, agar siapapun tidak meniupkan isu yang berpotensi jadi polemik dan kontraproduktif dalam upaya penangkapan DPO dimaksud.

Hal tersebut disampaikan lembaga antirasuah itu guna merespons pernyataan penyidik KPK nonaktif, Ronald Sinyal. Dia mengaku, mendapatkan informasi posisi Harun Masiku tengah berada di Indonesia hingga Agustus lalu.

“Info yang saya punya Agustus kemarin masih di Indonesia,” kata Ronald.

Sebelumnya, Deputi Penindakan KPK, Karyoto mengeklaim mengetahui lokasi mantan caleg PDIP, Harun Masiku, buron perkara suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR. Bahkan, Karyoto mengaku sangat bernafsu untuk menangkap buronan Interpol tersebut.

“Hanya saja karena tempatnya tidak di dalam (negeri), kami mau ke sana juga bingung. Pandemi sudah berapa tahun. Saya sangat nafsu sekali ingin menangkapnya. Kalau dulu pak Ketua sudah perintahkan, saya berangkat,” kata Karyoto dalam konferensi pers secara daring, Selasa (24/8).

Karyoto bahkan mengaku sudah memperoleh informasi keberadaan Harun Masiku sebelum salah seorang Kasatgas nonaktif KPK Harun Al Rasyid menyebut buronan tersebut terdeteksi berada di Indonesia. Informasi yang diperoleh Karyoto mengenai lokasi Harun Masiku sama dengan informasi yang diterima Harun Al Rasyid.

“Memang kemarin sebenarnya sudah masuk ya. Sebelum Harun Al Rasyid teriak-teriak saya tahu tempatnya, saya tahu tempatnya hampir sama informasi yang disampaikan rekan kami Harun dengan kami punya informasi sama,” klaim Karyoto.

Harun Masiku menjadi tersangka kasus suap paruh antar waktu (PAW) Anggota DPR periode 2019-2024. Status itu dia sandang bersamaan dengan tiga tersangka lain, yakni mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota bawaslu Agustiani Tio Fridelia dan pihak swasta Saeful. Wahyu disebut-sebut telah menerima suap Rp 900 juta guna meloloskan caleg PDIP Harun Masiku sebagai anggota dewan menggantikan caleg terpilih atas nama Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia pada Maret 2019 lalu.

KPK dan Polri mengeklaim telah mengejar Harun Masiku sejak lolos dari penangkapan pada Januari 2020. Namun, hingga saat ini Masiku masih belum ditemukan.

Interpol Indonesia telah mengajukan permintaan red notice Harun Masiku ke Markas Besar Interpol di Lyon, Prancis. Red notice Harun Masiku telah terbit sejak sebulan yang lalu.

Sumber: republika.co.id

Kategori
Politik

Fahri Hamzah Kritik Oposisi, PDIP: Rakyat Ikut Ngurus Politik Itu Konsekuensi

Hendrawan Supratikno
Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno. (Istimewa)

IDTODAY NEWS – Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah, menulis mengenai ‘Oposisi Sekongkol, Rakyat yang Tawuran’ di situs pribadinya. Fahri menilai oposisi di parlemen tidak lagi bersuara.

Politikus PDIP, Hendrawan Supratikno, mengatakan bahwa rakyat ikut berpolitik adalah konsekuensi dari sistem demokrasi.

“Soal rakyat ikut ngurus politik itu konsekuensi sistem demokrasi. Konsekuensi dari literasi politik yang terus meningkat,” kata Hendrawan kepada wartawan, Jumat (3/9).

Hendrawan mengakui bahwa fungsi anggota dewan belum maksimal dalam memperjuangkan aspirasi.

“Jadi bukan karena soal disfungsionalitas anggota dewan atau wakil rakyat, meski harus diakui fungsi anggota dewan belum menonjol dan belum maksimal dalam memperjuangkan aspirasi konstituennya,” katanya.

Menurutnya, Fahari Hamzah adalah sosok yang menginspirasi.

“Pak Fahri itu politisi yang banyak memberi inspirasi. Sekarang ikut menakhodai Partai Gelora yang sedang melakukan positioning yang tepat dalam percaturan politik dan peta parpol di Indonesia,” ujarnya.

Sumber: jitunews.com

Kategori
Politik

Bantah Tudingan Demokrat, PDIP: Ilusi Hanya Akan Menggerogoti Energi Positif

Hendrawan Supratikno
Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno. (dok. dpr.go.id)

IDTODAT NEWS – Partai Demokrat menduga bahwa PAN masuk ke koalisi pemerintah karena kebutuhan amandemen UUD 1945. Elite PDIP, Hendrawan Supratikno, membantah tudingan Demokrat tersebut.

“Sejauh yang saya tahu tidak demikian. Silakan cek orang-orang yang ikut acara (Pertemuan Jokowi dengan partai koalisi) tersebut,” kata Hendrawan kepada wartawan, Jumat (27/8).

Hendrawan menyebut ilusi hanya akan membuat energi positif hilang.

“Apa kita belum letih berspekulasi di masa seperti ini? Ilusi hanya akan menggerogoti energi positif kita,” lanjutnya.

Ia mengajak semua pihak untuk fokus menangani pandemi Covid-19.

“Fokus kita bagaimana segera bangkit pascapandemi. Bagaimana momentum ini kita dorong untuk melakukan reformasi struktural dan transformasi kelembagaan. Jangan sampai kita tertinggal kereta peradaban baru yang lebih inklusif dan adil,” kata Hendrawan.

Sumber: jitunews.com

Kategori
Politik

Demokrat Singgung Harun Masiku dan Kasus Bansos, PDIP: Yang Penting Persahabatan Terjaga

Hendrawan Supratikno
Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno. (dok. dpr.go.id)

IDTODAY NEWS – Partai Demokrat menyinggung buron KPK Harun Masiku dan kasus korupsi bansos Covid-19. Politikus PDIP, Hendrawan Supratikno, mengatakan bahwa dialektika dalam politik adalah hal yang biasa.

“Dialektika dalam politik itu biasa, karena organisasi pada dasarnya adalah ‘a dialectic being’. Yang penting persahabatan tetap terjaga,” kata Hendrawan kepada wartawan, Rabu (25/8).

Hendrawan mengatakan bahwa PDIP mengutamakan gotong royong untuk menyelesaikan masalah-masalah bangsa.

“PDI Perjuangan tetap mengarusutamakan politik pencerahan yang inklusif. Gotong royong membangun sinergisitas kolektif untuk memecahkan masalah-masalah riil bangsa merupakan agenda utama kerja-kerja politik kami,” katanya.

Hendrawan mengatakan bahwa dalam konteks rivalitas parpol terkadang membangun narasi politik dengan tekanan yang berbeda-beda.

“Dalam konteks rivalitas, terkadang kita membangun narasi politik dengan tekanan yang berbeda-beda. Literasi politik masyarakat yang akan menjadi filter akhir mana yang dinilai berkorelasi dengan realitas,” pungkasnya.

Sumber: jitunews.com

Kategori
Politik

Ini Instruksi Tegas Megawati: Kader PDIP Setop Bicara Capres 2024!

Megawati Soekarnoputri
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. (Liputan6)

IDTODAY NEWS – Ini instruksi tegas Megawati: kader PDIP setop bicara capres 2024! Kendati Pilpres 2024 masih cukup lama, akan tetapi beberapa kader partai mulai mengembuskan wacana terkait ‘jagoan’ mereka yang bakal duduk di kursi RI 1.

Menyusul hal itu, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menginstruksikan agar para kadernya tutup mulut alias menyetop membicarakan calon presiden dan wakil presiden 2024.

Mandat atau instruksi tegas Megawati tersebut tertuang dalam Instruksi Nomor 3134/IN/DPP/VIII/2021 perihal penegasan komunikasi politik.

Instruksi itu ditandatangani sendiri Megawati dan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto pada 11 Agustus 2021.

Kader Partai Banteng yang melanggar larangan memberi tanggapan mengenai calon presiden dan calon wakil presiden akan dikenakan sanksi.

“Agar semua kader berdisiplin untuk tidak memberikan tanggapan terkait calon presiden dan calon wakil presiden, pelanggaran atas ketentuan ini akan diberikan sanksi disiplin Partai” mengutip penggalan instruksi yang diterima CNNIndonesia.com.

Dalam instruksinya pula, Megawati menghendaki kader-kader PDIP untuk fokus serta bergotong-royong membantu masyarakat, terutama mereka yang terdampak pandemi virus corona atau Covid-19.

Instruksi itu ditujukan kepada seluruh jajaran Tiga Pilar Partai di setiap tingkatan. Dipertegas pula, penentuan calon presiden dan calon wakil presiden merupakan tugas, tanggung jawab, serta hak prerogatif ketua umum dan telah diatur dalam AD/ART partai.

Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDIP Sadarestuwati membenarkan, terdapat instruksi agar tidak bicara soal capres 2024. Ia menjelaskan, Megawati memerintahkan seluruh kader untuk membantu masyarakat di tengah pandemi.

“Betul sekali. Maka kita semua DPC seluruh Indonesia bergerak memberikan bantuan, dapur umum semuanya. Jadi kami diminta fokus untuk tak bicara pilpres apa pun karena ini masih jauh,” beber Sadarestuwati kepada wartawan Senin 23 Agustus 2021, seperti dilansir dari CNNIndonesia.com, Selasa 24 Agustus 2021.

Sumber terpercaya di internal PDIP, seperti diungkap wartawan, menyebut instruksi tersebut berlaku hingga waktu yang tidak ditentukan. Dengan kata lain, semua kader PDIP dilarang bicara soal capres-cawapres 2024 hingga ada instruksi baru.

Sebelumnya, kelompok masyarakat dari berbagai elemen yang tergabung dalam ‘Sahabat Ganjar’ mendeklarasikan dan mendukung Ganjar Pranowo untuk ikut Pilpres 2024. Deklarasi dilakukan secara virtual di 34 provinsi dan 51 kota di Indonesia secara virtual.

Sejumlah petinggi PDIP enggan mengomentari hal itu. Mereka patuh pada instruksi partai soal larangan bicara mengenai sosok calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2024 mendatang.

Kendati demikian, salah seorang kader PDIP Hendrawan Supratikno sempat membuka mulut. Hendrawan menyindir gerakan Relawan Ganjar, namun ia tidak menyebut capres yang akan diusung partai berlambang banteng itu.

Menurut Hendrawan, sebagaimana mandat pimpinan partai, saat ini tenaga dan pikiran lebih baik digunakan untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi, alih-alih membicarakan persoalan politik.

Sumber: terkini.id