Kategori
Politik

Lewat Haikal Hassan, Istri Yahya Waloni Minta Klarifikasi Irma Nasdem

IDTODAY NEWS – Politikus Nasdem Irma Suryani Chaniago menyampaikan adanya pernyataan dugaan penceramah Yahya Waloni yang menyebutnya sebagai anak Yahudi. Pengakuan Irma itu membuat istri Yahya Waloni meminta klarifikasi ke mantan Anggota DPR tersebut.

Permintaan istri Yahya Waloni itu disampaikan melalui Sekretaris Habib Rizieq Shihab (HRS) Center, Haikal Hassan lewat pesan singkat di telepon seluler. Saat itu, kebetulan Haikal dan Irma menjadi pembicara dalam acara live Catatan Demokrasi tvOne.

Ketika mendapat pesan dari istri Yahya, Haikal meminta izin waktu sebentar kepada presenter acara agar menyampaikan langsung kepada Irma. Awalnya, Haikal bingung karena orang mengirim pesan singkat tidak terdaftar di kontak telepon selulernya.

“Boleh sedikit, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Saya, tidak ada nama tapi di sini harus saya sampaikan. Mungkin nomor saya menyebar luas,” kata Haikal dikutip VIVA pada Kamis, 2 September 2021.

Haikal pun membacakan isi pesan singkat tersebut. Ia menjelaskan sesuai pesan tersebut, seorang perempuan memperkenalkan diri sebagai istri Yahya Waloni.

“Ass. Be, saya istri dari ustaz Yahya Waloni. Tolong diklarifikasi kepada Ibu Irma yang mengatakan bahwa Yahya Waloni menyebut Ibu Irma anak Yahudi. Tolong diklarifikasi di video mana,” ujar Haikal menirukan isi pesan singkat tersebut.

Menurut Haikal, istri Yahya merasa suaminya tidak pernah menyampaikan pernyataan yang menyudutkan Irma.

“Karena setahu saya, ini istrinya berkata Bu Irma, ustaz Yahya tidak pernah berkata seperti itu,” tambah Haikal.

Pun, ia menekankan dari pesan singkat itu, istri Yahya hanya minta klarifikasi Irma soal sumber video dugaan pernyataan anak Yahudi.

Irma pun merespons dengan ingin langsung menjawab. “Boleh saya jawab?” tanya Irma.

Haikal menanggapinya dan mempersilakan Irma untuk menjawab. Ia mengatakan istri Yahya Waloni kebetulan sedang menyaksikan acara Catatan Demokrasi tvOne.

“Istrinya sedang menonton acara ini. Karena ini istrinya, beliau lagi tersakiti karena ustaz Yahya lagi ditahan. Jadi, wajarlah,” tutur Haikal.

Lalu, Irma menjelaskan bahwa dugaan pernyataan Yahya yang menyebutnya anak Yahudi didapat dari video. Menurut dia, video tersebut dikirimkan oleh salah seorang sahabatnya.

“Ini ada video di-forward ke saya. Dari sahabat saya. Ya, namanya Gelumbang Sitinja. Dan, dia mengirimkan video ini kepada saya. Di situ juga tersampaikan bahwa beliau memang menyatakan itu,” jelas Irma.

Irma menegaskan dirinya tidak pernah dengan dugaan pernyataan Yahya tersebut. Ia bilang, jika menyampaikan sesuatu selalu berdasarkan data.

“Tapi, saya tidak marah. Babe kan tahu ya, saya tidak pernah bicara sampah. Dan, tidak pernah bicara yang tidak by data. Nggak pernah. Maka kemudian, saya nggak menuntut,” tutur Komisaris Pelindo I tersebut.

Haikal lalu menanggapi penjelasan Irma. Ia mengatakan persoalan ini sudah clear dengan klarifikasi Irma.

“Clear, clear. Ibu tolong diberikan ke saya. Nanti saya sampaikan ke keluarga agar clear. Ya, jadi saya hanya menyampaikan apa yang beliau tanya,” ujar Haikal.

Irma kembali mengatakan akan juga meminta tolong sahabatnya yang punya video tersebut agar bisa menjelaskan ke istri Yahya. Sebab, ia mengetahui video itu dari sahabatnya.

“Jadi, begini Be, orang yang mengirimkan ke saya, biar menyampaikan ke istrinya,” kata Irma.

Sumber: viva.co.id

Kategori
Politik

Tak Setuju Ahok Jadi Menteri BUMN, Irma: Cuma Ngomong Besar dan Cari Sensasi serta Pencitraan

IDTODAY NEWS – Politikus Partai NasDem, Irma Suryani Chaniago tak setuju dengan pendapat bahwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) cocok diangkat menjadi menteri BUMN.

Irma menilai bahwa Ahok adalah sosok yang hanya bermodal omongan besar, suka mencari sensasi, dan suka melakukan pencitraan.

“Ahok cuma ngomong besar dan cari sensasi serta pencitraan untuk soal-soal yang sebenarnya menjadi tugasnya untuk membereskan, bukan curhat ke publik!” kata pada Selasa, 27 Juli 2021, dilansir dari CNN Indonesia.

Mantan anggota DPR itu menilai bahwa Ahok sebagai komut di PT pertamina belum menunjukkan prestasi yang luar biasa.

Irma menyinggung bahwa jika soal internal Pertamina saja tidak dapat diselesaikan oleh Ahok, apalagi mengurus BUMN.

Ia juta menyoroti sikap mantan Gubernur DKI yang dikenal kerap bersikap keras dalam menghadapi bawahan.

“Bisa-bisa, kerjanya tiap hari cuma bentak-bentak bawahan, tetapi tidak bisa membenahi masalah,” katanya.

Sebelumnya, politikus Gerindra Arief Poyuono memuji kinerja Ahok sebagai Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina.

Tak tanggung-tanggung, Arief berharap mantan Ahok bisa diangkat menjadi Menteri BUMN menggantikan Erick Thohir.

Hal itu juga ia kemukakan dengan penilaian bahwa Ahok akan bisa sejalan dengan misi Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Seperti diketahui, keduanya pernah berpasangan memimpin DKI Jakarta dengan Jokowi sebagai Gubernur dan Ahok sebagai wakil.

“Mantap kinerja Pertamina, ini kerja komutnya Ahok untuk Pertamina. Saya berharap Ahok bisa jadi menteri BUMN. Biar sejalan sama misi Presiden Jokowi,” katanya pada Minggu, 25 Juli 2021.

Sumber: terkini.id

Kategori
Politik

Menangis, Irma Nasdem Ungkap Kemungkinan jika Jokowi Kalah dari Prabowo: Gak Tahu Nasib Saya

IDTODAY NEWS – Politisi Partai Nasdem, Irma Suryani Chaniago mengungkapkan kemungkinan buruk terhadap dirinya ketika pemenang Pilpres 2019 lalu bukan Joko Widodo-Maruf Amien.

Sambil menangis, Irma membayangkan dirinya bakal menghilang dalam dunia perpolitikan jika Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang memenangkan pilpres.

Momen tersebut terjadi dalam kanal YouTube Akbar Faizal Uncencored, Senin (18/1/2021).

Dalam kesempatan itu, Irma mulanya menyinggung soal keputusan Jokowi yang menggandeng dua paslon di Pilpres 2019.

Seperti yang diketahui, baik calon presiden maupun calon wakil presiden saat ini sudah berada di pemerintah.

Prabowo Subianto yang notabene merupakan lawan Jokowi sebagai capres di Pilpres 2019 diangkat sebagai Menteri Pertahanan.

Kemudian disusul cawapres Sandiaga Uno yang juga ditunjuk sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf).

Menurutnya, hal itu ada pengaruh dari orang-orang di sekitar presiden.

“Saya tidak menjadi paham ketika ada mungkin strategi-strategi yang dilakukan oleh orang-orang di sekitar presiden sehingga kemudian meminta lawan politik masuk ke kabinet,” ujar Irma.

Menurut Irma, kondisi sama belum tentu terjadi ketika Prabowo yang menjadi presiden.

Dirinya mempertanyakan apakah Prabowo juga akan melakukan seperti yang dilakukan Jokowi.

“Bahkan banyak sekali di WA dan FB saya kemudian bilang seperti ini kepada saya, ‘Ibu Irma pernah enggak terpikirkan kalau mereka yang menang apakah Pak Jokowi diajak serta’,” ucapnya menyampaikan pertanyaan dari para pendukung Jokowi.

“‘Apakah mereka menang mbak Irma diajak serta’.”

“Jangankan saya, apakah Pak Jokowi diajak serta. Itu pertanyaan dari masyarakat,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Irma tiba-tiba merasa sedih ketika membayangkan bukan Jokowi yang memenangkan Pilpres.

“Kalau saja Pak Jokowi dan Pak Maruf kalah mungkin saya sudah hilang. Artinya bukan dibunuh, artinya enggak tahu nasib saya seperti apa,” kata Irma.

“Saya menyadari itu dan saya sedih. Besarnya risiko itu yang saya ambil, saya sedih.”

Meski begitu, dirinya memberikan apresiasi tinggi atas niatan baik dari Jokowi untuk menyatukan masyarakat Indonesia pasca Pilpres.

“Tetapi bagi saya, ketika saat ini Indonesia mulai kembali damai, ada kebahagian tersendiri di hati saya. Saya berharap ke depan akan lebih baik,” pungkasnya.

Baca Juga: Pernyataan Ketua Komnas HAM Sudutkan 6 Laskar yang Tewas Ditembak

Sumber: tribunnews.com

Kategori
Politik

Irma Suryani Chaniago: Mengapa RS Swasta Perlu Diberi Ruang Melakukan Vaksinasi Mandiri?

IDTODAY NEWS – Politikus Partai NasDem Irma Suryani Chaniago menyarankan agar pemerintah memberikan ruang bagi rumah sakit (RS) swasta menyediakan vaksinasi Covid-19 secara mandiri.

“Biarkan rumah sakit swasta ikut menyediakan vaksinasi mandiri untuk mempercepat pemutusan mata rantai penyebaran Covid-19,” kata Irma kepada jpnn.com, Jumat (8/1).

Diketahui, tahapan vaksinasi Covid-19 akan dimulai pemerintah pada Januari 2021 hingga Maret 2022.

Menurut Irma, rentang waktu tersebut masih terbilang lama bagi Indonesia untuk dapat keluar dari pendemi virus Corona.

“Karena alasan tersebut saya mengusulkan agar pihak swasta juga diberi ruang untuk dapat ikut serta menyediakan vaksinasi mandiri bagi yang memiliki dana, dan ingin cepat melakukan vaksinasi,” ucap mantan anggota Komisi IX DPR ini.

Dengan cara itu, kata Irma, pemerintah dapat lebih leluasa dan fokus memperhatikan dan memprioritaskan paramedis, lansia, para pendidik, pedagang pasar tradisional, tunawisma dan rakyat yang tidak mampu.

Irma mengatakan, konstitusi memang memerintahkan negara menyediakan vaksin gratis untuk seluruh rakyat, dan itu sudah dilakukan oleh pemerintah.

Di sisi lain, pemerintah juga jangan menutup pintu bagi RS swasta untuk ikut berpartisipasi mendukung kerja pemerintah melalui penyediaan vaksin dan melakukan vaksinasi mandiri.

“Pertanyaannya, mengapa RS swasta perlu diberi ruang untuk melakukan vaksinasi mandiri? Karena sesungguhnya banyak warga negara yang memiliki financial cukup baik tetapi ingin segera divaksinasi,” jelas politikus kelahiran Metro, Lampung pada 6 Oktober 1965 ini.

Namun, Irma memberikan catatan agar vaksin mandiri tersebut kualitas dan merk-nya harus sama dengan yang diberikan pemerintah secara gratis, sehingga tidak ada prasangka bahwa vaksin mandiri kualitasnya lebih baik dibanding yang diberikan oleh pemerintah.

Irma mengatakan bahwa Indonesia harus segera memutus matarantai penyebaran Covid-19 agar ekonomi bangsa dan negara terselamatkan.

Maka dari itu, dengan menyediakan vaksinasi gratis untuk semua warga negara dan sekaligus membuka ruang rumah sakit swasta untuk ikut berpartisipasi dengan vaksinasi mandiri, maka pemerintah telah melakukan dua pekerjaan sekaligus.

“Sekali mendayung, dua pulau terlampaui. Amanah konstitusi terpenuhi dan percepatan waktu vaksinasi juga terlampaui,” pungkas Uni Irma.

Baca Juga: Megawati Berpeluang Besar Menang Di Pilpres, Jika…

Sumber: fajar.co.id

Kategori
Politik

Sandiaga Uno dan Prabowo Masuk Kabinet, Irma NasDem: Percuma Kemarin Saya Berdarah-darah di Pilpres

IDTODAY NEWS – Politisi Partai NasDem Irma Suryani Chaniago mengomentari penunjukan Sandiago Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf).

Menurutnya, penunjukan Sandiaga itu, membuat perjuangan partai politik yang tergabung di koalisi pendukung Jokowi-Ma’ruf di Pilpres 2019 menjadi percuma.

“Percuma kemarin saya dan teman-teman koalisi berdarah-darah di Pilpres,” kata Irma, dilansir dari cnnindonesia.com, Rabu (23/12).

Muncul Isu Menparekraf Di-reshuffle, PKS: Apakah Kementerian Ini Ada Masalah?

Irma menekankan pernyataannya tersebut bukan sikap tidak setuju terhadap keputusan Jokowi dalam menunjuk Sandi jadi Menparekraf. Prabowo sendiri lebih dulu masuk jajaran Kabinet Indonesia Maju sebagai Menteri Pertahanan (Menhan).

Jubir TKN Jokowi-Maruf itu juga mengaku tak pamrih atas perjuangannya memenangkan calon yang diusung.

Irma mempertanyakan nasib partai koalisi pendukung Jokowi-Maruf jika Prabowo-Sandi yang memenangi Pilpres 2019 lalu.

“Bukan tidak setuju, kalau capres dan cawapres lawan dua-duanya masuk kabinet. Untuk apa ada Pilpres kemarin yang hampir saja membelah Indonesia menjadi dua. Terpikirkan kan enggak sih jika sampai Jokowi-Ma’ruf kalah? Apa yang terjadi dengan kami-kami yang bertarung habis-habisan?” jelas Irma.

“Ini bukan soal pamrih atau tulus, tapi ini soal apresiasi,” tambahnya.

Baca Juga: Gus Yaqut jadi Menag, Novel PA 212 Kutip Hadist Nabi: Ini akan Dibuat Hancur Lagi

Sumber: jitunews.com

Kategori
Politik

Nasdem: Kalau Capres-Cawapres Lawan Masuk Kabinet, Untuk Apa Pilpres Kemarin?

IDTODAY NEWS – Keputusan Presiden Joko Widodo menunjuk Sandiaga Salahuddin Uno untuk masuk ke Kabinet Indonesia Maju dikritik Nasdem sebagai partai koalisi pemerintah.

“Kalau capres dan cawapres lawan masuk kabinet, untuk apa ada Pilpres kemarin yang hampir saja membelah Indonesia menjadi dua?” kritik Ketua DPP Partai NasDem nonaktif Irma Suryani Chaniago kepada wartawan, Selasa (22/12).

Capres dan cawapres yang dimaksud Irma adalah Prabowo Subianto yang kini menjabat Menteri Pertahanan RI dan Sandiaga Uno yang baru ditunjuk untuk menggantikan Wishnutama Kusubandio.

Menurutnya, penunjukan Sandiaga Uno sebagai Menparekraf seakan membuat perjuangan parpol pendukung pemerintah sia-sia memenangkan Jokowi-Maruf di Pilpres 2019.

“Ada nama Sandiaga Uno ikut masuk, artinya percuma kemarin saya dan teman-teman koalisi berdarah-darah di Pilpres,” tegasnya.

Sandiaga menjadi satu dari enam calon menteri yang diumumkan Presiden Joko Widodo dan akan dilantik pada Rabu besok (23/12). Selain Sandiaga, ada Tri Rismaharini yang ditunjuk menjadi Menteri Sosial RI. Kemudian ada Sakti Wahyu Trenggono sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan.

Selain itu Jokowi yang didampingi Wakil Presiden Maruf Amin ini mengumumkan Budi Gunadi Sadikin sebagai Menteri Kesehatan, Yaqut Cholil Qoumas sebagai Menag, dan M Luthfi sebagai Mendag.

BACA: Saiful Anam: Rakyat Kapok Karena Prabowo-Sandi Bergabung Dengan Lawan Politik

Sumber: rmol

Kategori
Politik

Soal Pangdam Jaya, Irma: Fadli Zon Mikir Nggak Menhannya Siapa!

IDTODAY NEWS – Anggota Komisi I DPR RI Fadli Zon meminta Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman dicopot karena bicara ‘bubarkan FPI’ dan dianggap sudah melanggar tugas pokok-fungsi (tupoksi) TNI. Sikap Fadli menuai kritik.

“Seorang wakil rakyat seharusnya berpihak kepada rakyat, apa pun yang membahayakan keselamatan rakyat dari penyebaran COVID-19 harus dicegah, bukan malah membela pejabat pelanggar protokol COVID dan menyalahkan TNI! Mikir nggak sih Menteri Pertahanannya siapa,” kata politikus NasDem nonaktif, Irma Suryani Chaniago, dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (21/11/2020).

Irma mengatakan sebaiknya Fadli Zon mengkritisi pemda DKI, yang bertanggung jawab atas kerumunan yang terjadi. Dia pun menilai Fadli tidak cermat dalam mengeluarkan statement.

“Harusnya Fadli mengkritisi pemda DKI, yang melakukan pembiaran pelanggaran protokol COVID berjemaah dan meminta pertanggungjawaban moral Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, bukan malah membela nggak keruan dengan menyebut UU yang salah terkait posisi gubernur yang dia sebut membawahi kapolda dan pangdam,” ujarnya.

“Fadli sebagai wakil rakyat tidak cermat membuat statement berdasarkan UU yang sudah direvisi. Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang berlaku saat ini bukanlah UU No 32 Tahun 2004 seperti yang dikatakan oleh Fadli Zon, melainkan UU No 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, bukanlah PP No 19/2010, melainkan PP No 33/2018,” lanjutnya.

Irma menyatakan NasDem mendukung penuh apa yang dilakukan aparat negara. Menurutnya, sudah waktunya aparat bersikap tegas terhadap siapa pun yang melanggar dan merusak persatuan.

“Terkait penurunan baliho-baliho FPI yang dilakukan aparat negara, sebagai politikus Nasdem nonaktif dan sebagai rakyat, saya dan saya pastikan Partai NasDem mendukung penuh langkah TNI dan Polri. Sudah waktunya negara mengambil tindakan atas politisasi umat dan agama oleh FPI,” katanya.

Dia juga menyinggung reuni 212 yang tak perlu digelar. Terlebih menurutnya agenda itu bersifat politis yang bukan merupakan fungsi dari ormas.

“Demikian pula dengan reuni 212, saya kira sudah tidak perlu lagi diberi izin, karena agendanya sangat politis. 212 bukan ormas. Mobilisasi massa atas nama agama dan umat harus jelas tujuannya. Jangan gunakan agama dan umat untuk kepentingan politik. Pelaksanaan acara hari besar keagamaan seharusnya difungsikan untuk ceramah keagamaan yang menambah keimanan, bukan mengumbar angkara murka kepada pemerintah dan merusak persatuan dan kesatuan bangsa,” ujarnya.

“Untuk itu, saya memperingatkan politisi dan partai partai politik yang main dua kaki, berhentilah bermain-main dengan politik identitas untuk kepentingan 2024. Jangan gadaikan keutuhan NKRI hanya demi hasrat berkuasa,” lanjut Irma.

Berikut penjelasan lengkap Fadli Zon yang meminta Pangdam Jaya dicopot. Klik berita selanjutnya

Anggota Komisi I DPR RI Fadli Zon menilai pernyataan Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman, yang menyinggung soal ‘bubarkan FPI’, sudah melanggar tugas pokok fungsi (tupoksi) TNI. Fadli menyarankan agar Pangdam Jaya Dudung dicopot dari jabatannya.

“Juga sudah offside ini Pangdam. Sudah melanggar tupoksi dan kewenangan. Sebaiknya Pangdam ini dicopot saja,” kata Fadli kepada wartawan, Jumat (20/11/2020).

Fadli menilai akan berbahaya jika TNI masuk ke ranah politik sipil dan menggunakan pendekatan kekuasaan. Menurutnya, TNI seharusnya berfokus pada ancaman disintegrasi teritorial, seperti di daerah Papua.

“Berbahaya kalau sudah ikut-ikut politik sipil dan pendekatan kekuasaan,” kata Fadli.

“TNI harusnya fokus hadapi ancaman disintegrasi teritorial, seperti di Papua yang kini makin menguat,” imbuhnya.

Selain itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini menilai kendaraan taktis (rantis) militer yang terlihat di kawasan DPP FPI sebagai kejadian yang janggal dan aneh. Fadli Zon mempertanyakan dan meminta agar kejadian tersebut diusut.

“Menurut saya, itu pemandangan yang sangat janggal dan aneh. Ada urusan apa kendaraan dinas militer berhenti di dekat DPP FPI. Apakah mau menakut-nakuti? Harus diusut sebagai sebuah skandal. Itu bukan tupoksinya,” ucapnya.

Sumber: detik.com