Kategori
Politik

Berharap Gabung ke Prabowo, Demokrat Jabar Tetap Fatsun Putusan DPP

IDTODAY NEWS – Partai Demokrat Jabar telah mengusulkan untuk bergabung mendukung bakal calon presiden (capres) Koalisi Indonesia Maju (KIM) Prabowo Subianto. Namun, mereka tetap menunggu arahan DPP terkait koalisi di Pilpres 2024.

Ketua DPD Partai Demokrat Jabar, Anton Sukartono Surato mengatakan, masukan soal langkah politik untuk menatap Pemilu 2024 disampaikan pihaknya saat DPP memanggil seluruh DPD Demokrat se-Indonesia beberapa waktu lalu.

“Semua DPD sudah dikumpulkan dan usulan kami minta (gabung) ke Pak Prabowo. Tapi ada DPD lain minta ke Pak Ganjar,” ujar Anton usai peringatan HUT ke-22 Partai Demokrat di DPD Partai Demokrat Jabar, Sabtu (9/9).

Meski telah mengusulkan untuk merapat ke Prabowo, lanjut Anton, keputusan akhir soal arah koalisi berada di tangan Majelis Tinggi Partai (MTP). Sehingga pihaknya akan tetap menjalankan apapun yang menjadi instruksi DPP.

“Kita akan fatsun, tegak lurus. Mau di Pak Ganjar, Pak Prabowo, atau ada opsi baru yang muncul, kita enggak tahu, karena politik sangat dinamis. Tiba-tiba muncul Airlangga-AHY, Erick Thohir-AHY, atau RK-AHY, kita akan fatsun dan apapun akan kita laksanakan,” imbuhnya, dikutip Kantor Berita RMOLJabar, Sabtu (9/9).

Adapun puncak peringatan HUT ke-22 Partai Demokrat di DPD Demokrat Jabar diramaikan dengan kegiatan sosial berupa santunan bagi 100 anak yatim-piatu. Ini merupakan rangkaian HUT ke-22 yang diisi dengan berbagai kegiatan sejak 8-9 September 2023.

“Alhamdulillah terlaksana dengan baik. Minta doanya, semua ini kita lakukan agar Demokrat ada di hati rakyat dan di 2024 InsyaAllah Demokrat menjadi pemenang di Jawa Barat,” pungkas Anton.

Sumber : Rmol

Kategori
Daerah

Selebaran ‘Dipaksa Sehat di Negara yang Sakit’ Warnai Jalanan Cimahi

IDTODAY NEWS – Selebaran dengan tulisan ‘Dipaksa Sehat di Negara yang Sakit’ menutupi rambu lalulintas yang terdapat di Jalan Lurah, Kelurahan Karangmekar, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi.

Pada selebaran berbahan dasar kertas HVS itu juga terpampang tulisan yang bunyinya ‘melawan COVID-19 dan menolak dibodohi’. Namun ukuran tulisannya sangat kecil sehingga tak terbaca dengan jelas.

Berdasarkan pantauan detikcom pada Selasa (31/8/2021) selebaran tersebut ditempel di rambu lalulintas di sebelah kiri jalan. Sementara satu lagi ditempel pada papan promosi sebuah warung makan angkringan.

Seorang penjaga toko pakaian tepat di depan selebaran tersebut terpampang, tak diketahui siapa yang memasangnya. Namun yang jelas selebaran tersebut sudah terpasang selama beberapa hari.

“Sudah beberapa hari terpasang, tapi enggak tahu siapa yang masangnya,” ujar penjaga toko tersebut.

Lurah Karangmekar Suwartono mengatakan baru mendapatkan informasi jika di wilayahnya terpasang selebaran tersebut. Pihaknya bakal langsung mengecek keberadaan selebaran tersebut.

“Baru tahu informasinya, jadi nanti akan kita cek ke lokasinya,” kata Suwartono.

Sementara itu Pengamat Politik dan Ilmu Pemerintahan Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani) Cimahi, Arlan Siddha mengatakan selebaran tersebut merupakan proyeksi kekecewaan masyarakat terhadap kondisi saat ini.

“Itu bentuk kekecewaan masyarakat melihat kondisi real saat ini. Jadi mereka mengekspresikannya dengan mural atau dengan selebaran,” ujar Arlan.

Namun seharusnya kritikan yang dituangkan ke dalam bentuk mural hingga selebaran juga harus bisa dipertanggungjawabkan oleh sang pembuatnya agar bisa dipertanggungjawabkan.

“Kalau hanya selebaran yang tidak tahu dari mana asalnya, nanti negara (pemerintah) menganggap itu hanya perbuatan orang iseng saja,” kata Arlan.

Meski begitu pemerintah tak boleh abai dengan kritikan yang muncul dari masyarakat. Sebab beragam kritikan yang dituangkan dalam mural maupun selebaran muncul karena kondisi yang terjadi saat ini.

“Negara juga tidak boleh abai dengan hal-hal seperti itu karena muncul dari kondisi real saat ini dan perlu ditanggapi serius. Salah satunya memperbaiki pelayanan kesehatan dan publik,” pungkas Arlan.

Sumber: detk.com

Kategori
Daerah

Didenda PPKM Rp 5 Juta Karena Jual Bubur, Uang Warga Tasikmalaya Ini Diganti Orang Misterius

IDTODAY NEWS- Pedagang bubur ayam di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Salwa (28) didatangi orang tak dikenal yang mengaku sebagai “hamba Allah” pada Rabu (7/7/2021).

Orang tersebut memberikan uang pengganti denda sebesar Rp 5 juta yang sebelumnya telah ia setorkan ke Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya atas pelanggaran Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

“Alhamdulillah ada yang datang ke rumah memberikan uang Rp 5 juta untuk ganti denda ke Kejaksaan. Katanya ada hamba Allah yang menitipkan ke ke dirinya untuk membantu saya,” terang Salwa.

Meski tidak mengenal orang tersebut, namun, dirinya mengaku sangat berterima kasih.

Sebab, uang Rp 5 juta yang sebelumnya ia gunakan untuk membayar denda itu hasil dari mencari utang dan urunan saudaranya.

“Itu (uang) juga hasil urunan dan pinjam ke orang dan saudara,” jelasnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Seperti diketahui, Salwa divonis bersalah karena nekat melayani pelanggannya makan di tempat saat pelaksanaan PPKM Darurat pada Selasa (6/7/2021).

Atas pelanggarannya itu, ia divonis membayar denda sebesar Rp 5 juta.

Setelah membayar denda itu, kini ia kembali diperbolehkan berjualan seperti biasanya. Hanya saja dilarang melayani pembeli makan di tempat saat PPKM Darurat berlangsung.

Ia sendiri juga mengaku kapok dan telah mewanti-wanti saudara lainnya agar tak melakukan pelanggaran serupa.

“Dagang ini kan giliran sama keluarga besar, jadi kami pun sudah mewanti-wanti ke bagian yang jaga melayani untuk semakin hati-hati dan waspada jika ada pembeli yang memaksa makan di tempat. Saya bilang tolak saja, kapok, tapi kalau dibawa pulang kita layani,” tambahnya.

Sumber: Kompas.com

Kategori
Daerah

Isolasi Mandiri di Rumah, Satu Keluarga Meninggal Dunia di Bekasi

IDTODAY.CO – Tiga anggota keluarga yang menjalani isolasi mandiri di rumah meninggal dunia. Sebelum meninggal, petugas sempat membawa dua anggota keluarga tersebut ke RSUD dr Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi, karena kondisinya semakin memburuk.

Akan tetapi, nyawanya tak tertolong dan meninggal di RSUD dr Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi. Tak lama berselang, satu anggota keluarga lainnya yang masih menjalani isolasi di rumah, Perumahan Duta Kranji, Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, meninggal dunia.

Ketiganya meninggal dalam waktu yang hampir bersamaan, yakni pada Selasa, 6 Juli 2021 lalu. Video saat petugas medis mengevakuasi jenazah pasien Covid-19 ini viral di media sosial.

“Yang meninggal di rumah adalah orangtua atau mertua pemilik rumah. Sedangkan, pemilik rumah, pasangan suami istri, meninggal di RSUD,” kata Ketua RW setempat, Mulyono, Jumat (9/7/2021).

Mulyono mengatakan ketiga orang tersebut merupakan orangtua atau mertua dari pemilik rumah, yang merupakan pasangan suami istri. Orangtua atau mertua merupakan warga Cikarang, Kabupaten Bekasi, yang melakukan isolasi di rumah anak dan menantunya.

Pemilik rumah, yakni pasangan suami istri ini merupakan warga Kota Bekasi. Pasangan suami istri tersebut tertular Covid-19 dari orangtua atau mertuanya yang sedang menjalani isolasi mandiri.

Sumber: beritasatu.com

Kategori
Daerah Ekonomi

Heboh Pasar Muamalah Di Depok Ditertibkan, Pengamat Ekonomi: di Taman Bermain, Uang Ditukar Koin

IDTODAY NEWS – Pengamat Ekonomi dan Keuangan Syariah dari Center of Reform on Economics (CORE), Ebi Junaidi mengatakan, perlu ada kejelasan terkait penertiban Pasar Muamalah di Depok yang menerapkan uang Dinar/Dirham sebagai alat tukar . Menurutnya harus ada kejelasan terkait penertiban, apakah karena penggunaan uang Dinar-Dirham yang dipakai untuk bertransaksi atau memang ada alasan lain.

“Di dalam Ekonomi Syariah yang namanya kajian mengenai mata uang yang terbuat dari emas/perak itu memang adalah kajian akademik yang sudah umum dilakukan. Sesuatu yang memang pernah terjadi praktiknya, lazim dijadikan bahan seminar, bahan pemikiran, bahan diskusi dan lain-lain,” ujar Ebi saat dihubungi MNC Portal Indonesia di Jakarta, Kamis (4/2/2021).

Ebi menegaskan, perlu ada kejelasan terkait penertiban yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Bareskrim Polri. Apakah tindakan penertiban ini karena penggunaan uang Dinar-Dirham yang dipakai untuk bertransaksi atau memang ada alasan lain.

Ia menilai masyarakat harus tahu dan memiliki pemahaman mengapa hal tersebut dilarang, mengapa ada penertiban, dan mengapa hal ini menjadi isu yang patut didengarkan. Dia juga beralasan penggunaan Dinar/Dirham dimungkinkan terjadi seperti halnya terjadi ketika berada di wahana bermain.

“Kalau di wahana bermain ada uang yang ditukar jadi koin. Itu sah sebagai alat tukar yang dipergunakan pada wahana tersebut. Perlu dicrosscheck lagi apakah yang terjadi di Pasar Muamalah seperti itu? Artinya ketika orang berbelanja di dalam pasar tersebut kemudian sebelum berbelanja uang rupiah ditukar dengan Dinar/Dirham itu sama halnya seperti yang terjadi di wahana bermain tadi. Perlu diteliti lagi,” ujarnya.

“Karena hal yang mirip, hal yang apple to apple kita bandingkan itu terjadi, tetapi reaksinya tidak sebesar ini. Sebaiknya dibimbing, dibina, dan didengarkan dulu karena mengenai dinar-dirham ini sudah menjadi kajian klasik di dalam Ekonomi dan Keuangan Syariah,” tandasnya.

Menurutnya, jika hal seperti ini tidak ada penjelasan nantinya akan menimbulkan efek di masyarakat. Efeknya masyarakat melihat segala sesuatu yang berbau Islam menjadi sesuatu yang direaksikan kembali oleh pemerintah secara berlebihan menurut masyarakat. Akan tetapi, masyarakat juga perlu diedukasi terkait atas dasar apa pemerintah melakukan penertiban tersebut.

Sumber: Sindonews.com

Kategori
Daerah

Heboh Lautan Sampah Liar di Tengah Permukiman Warga Kota Bekasi

IDTODAY NEWS – Heboh lautan sampah menghampar di tengah pemukiman warga di Kelurahan Jakasampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat.

Bahkan, lautan sampah liar yang sudah bertahun-tahun ini tersebar di beberapa titik di perkampungan ini. Warga setempat yang sudah resah berharap ada langkah dari pemerintah daerah Kota Bekasi untuk serius menangani persoalan sampah.

Pemandangan lautan sampah liar yang menghampar di Kampung Caman Utara, Kelurahan Jakasampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat, pada Minggu pagi. Lokasi sampah ini tersebar di beberapa titik dan lokasi persis di jalur hijau bersebelahan dengan gerbang Tol Kalimalang satu Jalur Tol JORR.

Keberadaan sampah yang sudah bertahun-tahun ini tak mendapatkan penanganan serius dari pihak pemerintah daerah kota bekasi. Warga sekitar mengeluh keberadaan sampah yang bau dan pemandangan tidak sedap.

Tarman, Ketua RT 05 Kampung Caman, mengatakan bahwa persoalan sampah ini sebenarnya sudah sering dilaporkan ke pihak aparatur wilayah.

“Namun keseriusan pemerintah Kota Bekasi dalam menangani sampah masih kurang. Keberadaan sampah ini diperkirakan sudah tiga hingga empat tahunan berada dilahan ini,” jelasnya.

Pihak Ketua RT menambahkan, keberadaan sampah liar saat ini juga bermunculan di sepanjang jalur hijau tepat disamping gerbang tol jorr, hal ini otomatis sangat mengganggu estetika. Sementara lautan sampah yang berada di beberapa titik disekitar lingkungannya berada dilahan eks milik sebuah perusahaan swasta.

Para warga berharap, lautan sampah liar yang ada ini bisa segera ditangani oleh pihak terkait di pemerintah Kota Bekasi khususnya dinas lingkungan hidup. Pasalnya persoalan sampah yang sudah dilaporkan oleh para warga setempat hanya sebatas himbauan-himbauan spanduk saja.

Baca Juga: China Beri Coast Guard Kewenangan Untuk Tembak Kapal Asing Hingga Lakukan Serangan

Sumber: okzone.com

Kategori
Daerah

Miris! Ternyata Sebelum Tewas di Taksi, Pasien COVID-19 Dimintai Duit Oleh RS Depok

IDTODAY NEWS – Penyebab pasien COVID-19 meninggal di taksi online terungkap. Ternyata sebelum meninggal, pasien COVID-19 yang merupakan warga Depok itu dimintai duit oleh salah satu rumah sakit di Depok.

Itu lah awal mula, keluarga pasien COVID-19 Depok kelimpungan cari rumah sakit. Sebab rumah sakit yang mereka datangi mengklaim penuh.

Pasien COVID-19 Depok meninggal dunia 3 Januari lalu di taksin online karena ditolak 10 rumah sakit

Hal itu diceritakan Wali Kota Depok Mohammad Idris. Peristiwa itu terjadi ketika penanganannya di salah satu rumah sakit di Depok.

“Penanganan awalnya di salah satu rumah sakit di Kota Depok. Di sini juga mau diklarifikasi. Katanya si pasien diminta duit akhirnya dia nyari tempat lain, nah tempat lain juga penuh,” kata Idris di Depok, Selasa (19/1/2021).

Kondisi saat itu kata Idris, pihak keluarga sudah menghubungi rumah sakit. Namun kondisinya penuh.

Lalu mencari ambulans. Tapi kata dia menerangkan mobil ambulan pun saat itu terpakai semua.
Sehingga pasien inisiatif mencari taksi online.

“Dihubungi semua ambulan ternyata dipakai malam itu. Akhirnya dia (keluarga pasien Covid-19) inisiatif untuk ambil Grab (taksi online), dia pulang ke rumah kita tangani. Tapi di tengah jalan belum sampai rumah sudah meninggal. Itu kondisinya seperti itu,” tegasnya.

Kondisi rumah sakit di Depok penuh, sama halnya di semua wilayah lainnya.

Idris menuturkan pihaknya menerima laporan bahwa kamar ICU hanya tersisa beberapa saja. Di mana orang ini telah menelpon puluhan rumah sakit baik di Depok dan Jakarta

“Di Jakarta semuanya penuh. Itu Jakarta. Bayangkan, Jakarta segede apa. Nah Depok, Depok juga demikian, nah ini yang kita usahakan Insya Allah ICU akan kita tambahkan di RSUD dan lainnya,” pungkasnya.

BACA: Korban Gempa Mamuju Nekat Cari KK di Reruntuhan Demi Mie Instan

Sumber: suara