Tag: Jazilul Fawaid

Kategori
Politik

Jazilul Fawaid: Pemilu Kita High Cost, Setara 30 Persen Biaya Ibukota Negara Baru

Jazilul Fawaid
Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid/Net

IDTODAY NEWS – Usulan anggaran pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak tahun 2024 yang diajukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI sebesar Rp 86 triliun bukti betapa mahalnya ongkos demokrasi di Indonesia.

“Memang kan Pemilu kita kan high cost, apalagi dengan rezim serentak,” ujar Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid di Media Center DPR RI, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/9).

Jazilul kemudian membandingkan biaya demokrasi dengan rancangan biaya pembangunan ibukota baru di Kalimantan. Kata dia, anggaran besar Pemilu setara sepertiga dari biaya ibukota baru.

Berdasarkan dokumen RPJM 2020-2024, pembangunan Ibukota Negara ini akan memakan biaya Rp 466,98 triliun. Dana ini terdiri dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), swasta dan Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

“Ini kan (biaya Pemilu) Rp 86 triliun, berarti 30 persen (biaya IKN), itu sudah jadi (pembangunan) 30 persen kota baru hanya untuk cari pemimpin, mahal banget (demokrasi) kita ini,” terangnya.

Selain biaya IKN, Wakil Ketua Umum PKB ini juga membayangkan bagaimana jika dana Rp 86 triliun dibagikan langsung pada masyarakat. Dia yakin, persoalan sosial ajan lebih bisa ditekan.

“Coba sekarang bayangkan kalau Rp 86 triliun diberikan langsung ke rakyat, atau ke satu kabupaten tertentu itu sudah beres,” tandasnya.

Sumber: rmol.id

Kategori
Politik

RR Sebut Jokowi Layak Dipolisikan, Gus Jazil: Sejak Kapan Bohong Jadi Delik Pidana?

Jazilul Fawaid
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid. (Suara,com/Ria Rizki)

IDTODAY NEWS – Ekonom senior, Rizal Ramli (RR), menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) layak untuk dipolisikan karena dianggap banyak menebar berita bohong.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jazilul Fawaid, mengatakan, pernyataan Rizal Ramli tersebut cukup dengan hanya dimaklumi.

“Harap maklum saja lah,” kata Jazilul saat dihubungi Suara.com lewat pesan singkat, Selasa (14/9/2021).

Pria yang akrab disapa Gus Jazil tersebut kemudian menilai bahwa kebohongan bukan merupakan delik pidana. Menurutnya, hal tersebut berbeda dengan penipuan.

“Sejak kapan kebohongan menjadi delik pidana. Kalau penipuan, penggelapan, pencurian itu baru kriminal,” katanya.

Lebih lanjut, Gus Jazil menilai jika kebohongan banyak dilakukan juga oleh setiap individu. Menurutnya, hal itu wajar dilakukan.

“Bukankah setiap manusia pasti pernah berbohong?,” tandasnya.

Jokowi Layak Dipolisikan

Semua bermula dari Hersubeno menjadi sorotan warganet sebab menyebut kalau Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri sedang sakit kritis di rumah sakit.

Hal ini membuat Gardu Banteng Marhaean (GBM) meminta polisi memenjarakan Hersubeno.

Ekonom senior, Rizal Ramli, merespons hal itu dan mengatakan jika seandainya Hersubeno bisa dipenjara karena pernyataan tak benar, maka Presiden Jokowi layak mendapat perlakuan serupa.

Sebab mantan Gubernur DKI Jakarta itu kerap membohongi rakyat melalui janji dan perkataannya.

“Jurnalis senior Hersubeno Arief dipolisikan GBM, dianggap sebar berita hoaks tentang kondisi Megawati,” tulis Ekonom senior, Rizal Ramli, melansir hops.id–jaringan suara.com, Minggu (12/09/2021).

“Jika itu terjadi Presiden Jokowi jauh lebih layak dipolisikan. Jokowi banyak menebar berita bohong, seperti mobil Esemka, impor dan stop uang,” lanjutnya.

Sumber: suara.com

Kategori
Politik

Songsong Pemilu 2024, PKB Targetkan Kemenangan Eksekutif dan Legislatif di DKI Jakarta

Jazilul Fawaid
Waketum PKB Jazilul Fawaid di DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (17/12/2019).(KOMPAS.com/TSARINA MAHARANI )

IDTODAY NEWS – Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid mengatakan, partainya akan menargetkan kemenangan pada Pemilu 2024 mendatang terkhusus di DKI Jakarta.

Adapun Jazilul memompa semangat dan optimisme para kader PKB di Jakarta untuk meraih kemenangan tersebut.

“Mari kita serahkan semua potensi, otot, otak dan logistik kita untuk raih kemenangan PKB di Jakarta 2024 mendatang,” kata Jazilul dalam keterangannya, Sabtu (11/9/2021).

Hal tersebut disampaikannya saat memberikan pengarahan secara virtual pada pembukaan Coaching Clinic Pencalegan Dini di Kantor DPW PKB, Jalan Proklamasi, Sabtu.

Jazilul mengatakan, PKB DKI harus menargetkan kemenangan di legislatif sekaligus eksekutif.

“Kemenangan dua sisi harus diraih, PKB Jakarta jangan lagi jadi pendorong, tapi harus mampu mengantarkan kader internal maju dan menang pada Pilkada di Jakarta,” tutur Wakil Ketua MPR ini.

Lanjutnya, Ketua DPW PKB DKI Jakarta Hasbiallah Ilyas dinilai memiliki potensi untuk menjadi kepala daerah.

Ia pun mendoakan Hasbiallah maju dalam Pilkada 2024 dan memenangkan kontestasi tersebut.

“PKB Jakarta punya Pak Hasbi, kita doakan Pak Hasbi dilantik jadi kepala daerah,” imbuh dia.

Lebih lanjut, dia berharap target 10 kursi DPRD DKI Jakarta dan 3 kursi DPR RI di Jakarta pada Pemilu 2024 dapat tercapai.

Ia pun mengajak para kader di Jakarta membuktikan bahwa PKB mampu meraih target tersebut.

Sementara itu, Ketua DPW PKB DKI Jakarta Hasbiallah mengaku telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses pencalegan di pemilu sebelumnya.

“Banyak kesalahan strategi yang harus kita akui di pemilu sebelumnya. Ke depan, jangan lagi kita ulang. PKB Jakarta harus lebih baik,” tegasnya.

Pihaknya, kata dia, akan melakukan proses pencalegan secara terbuka dengan memberikan peluang bagi para bakal calon legislator potensial untuk mendaftar di PKB.

Menurut Hasbiallah, proses pencalegan tersebut terbuka tidak hanya untuk kalangan internal, melainkan juga untuk kalangan eksternal yang ingin bersama membesarkan PKB.

Sumber: kompas.com

Kategori
Politik

Heran Jokowi Kerap Dituduh, PKB Singgung Kelompok Pendukung Kerap Teriak 3 Periode

Presiden Jokowi
Presiden Jokowi dalam sambutan peringatan Haornas ke-38, Kamis (9/9/2021). [Tangkapan layar/Youtube Kemenpora]

IDTODAY NEWS – Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PKB, Jazilul Fawaid, heran Presiden Joko Widodo (Jokowi) kerap dituduh sebagai pihak yang ingin memperpanjang masa jabatannya sebagai kepala negara.

Jazilul kemudian menyinggung soal adanya kelompok kecil pendukung Jokowi yang kerap menyuarakan soal 3 periode.

Menurutnya Jokowi kerap menegaskan menegaskan tidak ada keinginan untuk memperpanjang masa jabatannya. Akan tetapi di samping itu, terdapat kelompok pendukung yang mendeklarasikan dukungannya terhadap Jokowi untuk menambah masa jabatannya.

“Faktanya ada kelompok kecil dan itu dikenal sebagai pendukung pak Jokowi yang mengkampanyekan 3 periode, dan itu yang menjadi soal menurut saya. Sehingga, tujuannya ke pak Jokowi padahal pak Jokowi sudah menjawab bolak-balik, tetapi kan ada yang pake kaosnya, ada kaos 3 periode, ada deklarasi untuk 3 periode,” kata Jazilul dalam diskusi bertajuk “Amandemen UUD 1945 Untuk Apa?” secara virtual, Sabtu (11/9/2021).

Melihat kondisi tersebut, Jazilul menyarankan kepada seluruh pihak untuk mengembalikan kepada konstitusi serta mempercayai pernyataan Jokowi yang ogah menambah jabatannya untuk memimpin Tanah Air.

Ia menegaskan kalau wacana penambahan masa jabatan presiden itu sama sekali tidak pernah dibahas oleh MPR RI, namun isunya terus bergulir karena ada kelompok yang kerap membicarakan 3 periode.

“Nah, di era demokrasi biasa kan, boleh kan ada kelompok yang itu, masa dilarang,” ujarnya.

Sebenarnya Jazilul tidak masalah apabila ada aspirasi publik yang menginginkan Jokowi memimpin selama 3 periode. Namun ia meminta agar aspirasi itu bisa disampaikan di jalur yang benar.

“Disampaikan ke institusi yang benar, sampaikan kepada MPR, kalau tidak mau ke MPR secara keseluruhan sampaikan kepada PKB. kita akan pertimbangkan, kan begitu. Namanya wacana, namanya juga wacana yang berkembang di masyarakat,” ucapnya.

“Tetapi belum besar wacana ini, persoalannya bagaimana kalau wacana ini membesar akibat pandemi misalkan dan hal-hal yang lain.”

Sumber: suara.com

Kategori
Politik

Ada Pendukung Jokowi Kampanyekan 3 Periode, PKS: Harusnya Dukung Presiden Tegak Lurus dengan Konstitusi

Hidayat Nur Wahid
Wakil Ketua Majelis Syura PKS Hidayat Nur Wahid di DPR, Jakarta, Jumat (20/12/2019).(KOMPAS.com/TSARINA MAHARANI )

IDTODAY NEWS – Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid mengingatkan semua pihak untuk terus mematuhi konstitusi Indonesia.

Hal ini ia katakan terkait adanya dukungan soal perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

“Semua pihak hendaknya betul-betul memegangi konstitusi, melaksanakan konstitusi, tegak lurus dengan konstitusi apalagi yang menyebut (mengampanyekan tiga periode) dari pendukungnya Pak Jokowi,” kata Hidayat dalam diskusi daring, Sabtu (11/9/2021).

Hidayat menilai, seharusnya pendukung Jokowi mendukung semua sikap yang diambil Jokowi terutama mengenai perpanjangan masa jabatan.

Bukannya berlawanan dengan sikap Jokowi, apalagi sikap tersebut bertentangan dengan konstitusi Indonesia.

“Harusnya betul-betul mendukung Pak Jokowi untuk tegak lurus dengan konstitusi,” ujar dia.

Sebelumnya, Wakil Ketua MPR dari Fraksi PKB Jazilul Fawaid mengatakan, ada sekelompok kecil pendukung Presiden Joko Widodo yang mengampanyekan penambahan masa jabatan menjadi tiga periode.

Kampanye tersebut, kata dia, membuat tuduhan di masyarakat bahwa keinginan menambah masa itu jabatan berasal dari Jokowi sendiri.

“Ada kelompok kecil dan itu dikenal sebagai pendukung Pak Jokowi yang mengampanyekan tiga periode. Itu jadi soal menurut saya,” kata Jazilul.

“Sehingga tuduhannya ke Pak Jokowi padahal Pak Jokowi sudah menjawab bolak balik,” lanjut dia.

Jazilul mengatakan, Jokowi sudah menegaskan bahwa amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 termasuk di dalamnya soal masa jabatan presiden menjadi kewenangan MPR.

Namun, isu Jokowi ingin memperpanjang masa jabatan menjadi sulit dibendung karena banyak pendukung yang terus melakukan kampanye semacam itu.

“Kembalikan saja kepada konstitusi apa yang disampaikan oleh Pak Presiden ya itu kita percaya kan gitu,” ujar Jazilul.

Sumber: kompas.com

Kategori
Politik

Isu Presiden Jokowi 3 Periode, Pimpinan MPR: Kalau dari PDIP Tidak Mendukung Ya Sudah Selesailah

Megawati Soekarnoputri
Megawati Soekarnoputri sakit. (pojoksatu.id)

IDTODAY NEWS – Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri melalui Wakil Ketua MPR Fraksi PDIP Ahmad Basarah, berkali-kali menegaskan penolakannya akan masa jabatan presiden tiga periode.

Dan ternyata tak semua fraksi di MPR RI satu suara untuk melakukan amandemen UUD 1945, meski sejauh ini rencananya baru akan mengubah Pokok Pokok Haluan Negara (PPHN).

Namun, karena santer isu mengubah masa jabatan presiden menjadi 3 periode, fraksi PKS MPR RI menjadi salah satu pihak yang meyakini bahwa semua fraksi di MPR RI tidak ada yang mendukung amandemen dilakukan.

Keyakinan itu disampaikan Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid, karena mendengar Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri melalui Wakil Ketua MPR RI Fraksi PDIP, Ahmad Basarah, telah berkali-kali menegaskan penolakannya terhadap penambahan masa jabatan presiden tiga periode.

“Tegas Bu Megawati menyampaikan tidak setuju atau tidak menghendaki adanya perubahan UUD 1945 untuk perpanjangan masa jabatan Presiden,” kata Hidayat Nur Wahid saat menjadi narasumber dalam diskusi daring POLEMIK bertajuk “Amandemen UUD 1945, Untuk Apa?”, Sabtu siang (11/9).

Menurutnya, jika fraksi PDIP di MPR RI selaku partai penguasa saja menolak wacana penambahan masa jabatan tiga periode.

Maka dapat dipastikan wacana amandemen UUD 1945 yang disebut-sebut akan memperpanjang masa jabatan presiden menjadi tiga periode akan kandas.

“Pak Ahmad Basarah dalam berbagai kesempatan, bahkan beliau mengkritik keras salah satu tokoh nasional yang menuduh “Pak Jokowi” ingin memperpanjang masa jabatan Presiden,” ucap Hidayat.

“Demikian juga yang disampaijkan oleh Sekjen PDIP Pak Hasto Kristiyanto. Kalau dari PDIP tidak mendukung, ya sudah selesailah,” pungkasnya.

Selain HNW, hadir narasumber lain dalam diskusi daring tersebut yakni Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman.

Pakar Hukum Tata Negara UGM Zainal Arifin Mochtar, Wakil Ketua MPR RI fraksi PKB Jazilul Fawaid,, dan Anggota DPD RI Abdul Rachman Thaha.

Sumber: pojoksatu.id

Kategori
Politik

Jokowi Tolak Wacana Presiden 3 Periode tapi Biarkan Pendukung Berkampanye

Joko Widodo
Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo/Ist

IDTODAY NEWS – Presiden Joko Widodo hingga saat ini masih menolak wacana penambahan masa jabatan presiden yang belakangan ramai. Namun demikian, presiden tidak melarang para pendukungnya jika menyuarakan presiden tiga periode.

Jurubicara Presiden Jokowi, Fadjroel Rachman mengatakan, aspirasi penambahan masa jabatan presiden adalah kebebasan berpendapat yang tidak bisa dilarang.

“Kami sama sekali tak mencampuri urusan terkait pernyataan (3 periode). Itu kan kebebasan berpendapat para pendukung,” kata Fadjroel dalam diskusi bertajuk “Amandemen UUD 1945, Untuk Apa?” pada Sabtu siang (11/9).

Pada dasarnya, wacana tersebut merupakan hak konstitusional masyarakat. Pihaknya tidak akan melarang sepanjang tidak melanggar hukum dan tidak langgar aturan undang-undang yang berlaku.

“Tapi beliau (Jokowi) sudah sampaikan sikap politik, hendaknya siapa pun yang mendukung beliau itu tegak lurus dengan Pak Jokowi. Itu yang kami harapkan,” tandasnya.

Di sisi lain, Wakil Ketua MPR RI Fraksi PKB, Jazilul Fawaid memandang wacana presiden tiga periode ramai diperbincangkan karena sengaja digaungkan oleh pendukung Joko Widodo meski bukan skala besar.

“Faktanya ada kelompok kecil dan itu dikenal sebagai pendukung Pak Jokowi yang mengampanyekan 3 periode. Dan itu yang menjadi soal menurut saya!” kata Jazilul dalam diskusi yang sama.

Sumber: rmol.id