Tag: KSPSI

Kategori
Politik

Buruh Minta Semua Menteri Jokowi Dipecat karena Hanya Buat Gaduh

Buruh Minta Semua Menteri Jokowi Dipecat karena Hanya Buat Gaduh
Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma'ruf Amin memperkenalkan jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/10). (Foto: ANTARA /Wahyu Putro)

IDTODAY NEWS – Massa buruh yang melakukan aksi demo menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja mulai berdatangan di area Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Mereka mulai menyampaikan aspirasinya melalui orasi-orasi yang disampaikan.

Salah satu yang mulai menyampaikan orasinya yakni massa buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP LEM SPSI). Mereka merasa kecewa UU Omnibus Law Cipta Kerja bisa disahkan DPR dan pemerintah.

Ketua Umum FSP LEM SPSI, Arif Minardi, melalui orasinya menyampaikan UU Omnibus Law Cipta Kerja sangat mengecewakan lantaran sama sekali tak mengakomodir hak-hak buruh di Indonesia.

“Katanya mereka (pemerintah) sudah melakukan komunikasi dengan buruh, katanya sudah mengakomodir buruh, bohong itu kawan-kawan,” kata Arif dari atas mobil komando di lokasi.

Menurutnya, hal ini terjadi lantaran Presiden Joko Widodo memiliki menteri-menteri yang tak becus bekerja. Ia mengatakan, para pembantu presiden kini hanya membuat gaduh bangsa.

“Kita sampaikan kepada pak Jokowi untuk menteri-menterinya dipecat, karena telah membuat gaduh bangsa Indonesia betul. Membuat sengsara kita. Kalau nggak ngerti saya ajarin,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Arif mengatakan, tuntutan utama pihaknya adalah yakni mendesak Presiden Jokowi menerbitkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk membatalkan UU Cipta Kerja.

“Saya berharap pak Jokowi membatalkan UU Omnibus Law dengan menerbitkan Perppu. Ganti resufle menteri-menteri yang tak becus bekerja,” tandasnya.

Berdasarkan agenda yang diterima oleh Suara.com, aksi tersebut dimulai pukul 09.00 WIB. Diawali dengan longmarch mendekat menuju Istana Negara.

“Iya betul kami FSP LEM SPSI akan menggelar aksi hari ini ke Istana,” kata Koordinator Lapangan buruh FSP LEM SPSI, M Sidarta melalui pesan singkat kepada Suara.com, Kamis (22/10).

Menurutnya, tuntutan dari adanya aksi buruh FSP LEM SPSI ini yakni ada 3 hal. Pertama, lindungi rakyat, Presiden Joko Widodo harus terbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), terakhir cabut UU Omnibus Cipta Kerja.

Ia menambahkan, dalam aksi kali ini ditargetkan akan diikuti ribuan buruh dari seluruh wilayah. Mereka akan turut mengawali aksi dengan longmarch dari Kawasan Tugu Tani menuju Istana.

Sumber: suara.com

Kategori
Politik

Massa Buruh Meluber di Dekat Istana, Polisi: Selamat Datang, Bantu Kami

Massa Buruh Meluber di Dekat Istana, Polisi: Selamat Datang, Bantu Kami
Massa aksi dari BEM SI yang hendak menuju Istana Negara tertahan di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (16/10/2020)(Foto: KOMPAS.com/SINGGIH WIRYONO)

IDTODAY NEWS – Aparat kepolisian dari Polres Metro Jakarta Pusat menyampaikan ucapan selamat datang kepada massa aksi dari sektor buruh yang menggelar aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law – UU Cipta Kerja di kawasan Patung Kuda, Kamis (22/10/2020) siang.

Diketahui, ada dua elemen massa buruh yang hari berunjuk rasa, yakni Federasi Serikat Pekerja Indonesia (FSPI) Provinsi Banten dan Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP LEM SPSI).

Dari atas mobil yang dilengkapi pengeras suara, kepolisian turut mengajak massa aksi untuk menyampaikan aspirasi dengan tertib. Polisi menyatakan, akan mengawal jalannya aksi unjuk rasa.

“Kami dari Polres Metro Jakarta Pusat mengucapkan selamat datang dan kami berkomintmen mengamankan jalannya aksi dari buruh. Semoga aman, lancar,” ucap petugas polisi melalui pengeras suara.

Aparat meminta massa aksi untut tetap menjaga kesehatan saat berunjuk rasa. Tak hanya itu, polisi meminta agar massa turut menjaga agar tidak timbul kericuhan.

“Kami imbau, bantu kami untuk sama-sama menjaga jalannya aksi ini. Salam sehat, merdeka,” kata dia.

Berkumpul di Patung Kuda

Sebelumnya, massa FSPI Provinsi Banten tiba di kawasan Patung Kuda sekitar pukul 12.10 WIB. Mereka datang dari kawasan Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang menggunakan sepeda motor dan membawa satu mobil komando.

Saat ini, massa FSPI bekumpul di sisi kanan Patung Kuda, tepannya di depan gedung Indosat. Ketua DPD FSPI Provinsi Banten, Redi Dharmana mengatakan, akan ada sekitar 500 massa aksi dari FSPI yang akan turun menolak Omnibus Law – UU Cipta Kerja.

“Sekitar 500-an massa, ini baru perwakilan saja. Tapi akan ada rangkaian aksi lagi tanggal 10 November,” kata Redi di lokasi.

Redi menyebut, pihaknya hendak ‘mengetuk hati’ pemerintahan Joko Widodo – Maruf Amin. Oleh sebab itu, massa FSPI menuntut agar Presiden segera menerbitkan Perppu sebagai pengganti UU Cipta Kerja.

“Intinya, hari ini kami ingin mengetuk hati Presiden Jokowi. Kami turun ke sini hendak mengetuk hati pemerintah. Kami menuntut agar Presiden menerbitkan Perppu sebagai pengganti Undang-Undang,” jelasnya.

Longmarch

Redi melanjutkan, pihaknya juga akan menggelar aksi besar-besaran pada 10 November mendatang. Bahkan, FSPI akan menutup pabrik-pabrik agar para pekerja dapat turun ke jalan untuk menolak Omnibus Law – UU Cipta Kerja.

“Mungkin kami akan tutup pabrik-pabrik di kawasan kami. Tanggal 10 nanti kami akan gelar aksi yang lebih besar,” tutup dia.

Sementara itu, massa dari Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP LEM SPSI) sudah datang lebih dulu di kawasan Patung Kuda. mereka mulai datang sekira pukul 11.47 WIB. Mereka sebelumnya berkumpul di area Tugu Tani lalu melakukan longmarch ke Area Patung Kuda.

Terpantau mereka berjalan kaki melalui Jalan Medan Merdeka Selatan mengarah ke Patumg Kuda. Terlihat dua mobil komando mengirimgin massa yang melakukan longmarch.

Sumber: suara.com

Kategori
Politik

Aparat Sudah Siaga, Massa Tolak UU Ciptaker Belum Datang ke Patung Kuda

Aparat Sudah Siaga, Massa Tolak UU Ciptaker Belum Datang ke Patung Kuda
Pengawasan arus balik ke Jakarta,(Foto: bekasipedia.com)

IDTODAY NEWS – Ribuan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP LEM SPSI) akan menggelar aksi demo tolak UU Omnibus Cipta Kerja di sekitar Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (22/10/2020). Hingga kini, arus lalu lintas masih terpantau normal.

Berdasarkan pantauan Suara.com pukul 11.00 WIB, belum ada massa aksi yang datang ke lokasi, tepatnya di kawasan Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat. Alhasil, arus lalu lintas dari arah Budi Kemuliaan mengarah ke Jalan Medan Merdeka Selatan masih terpantau lancar.

Petugas kepolisian lalu lintas juga sudah bersiaga di sekitar kawasan Patung Kuda. Selanjutnya, arah menuju kawasan Thamrin dari Jalan Medan Merdeka Selatan dan Budi Kemuliaan juga masih normal.

Sementara itu, aparat kepolisian sudah mulai berkumpul dan bersiaga di depan Gedung Sapta Pesona dan di Gedung Kemenko Polhukam. Kendaraan taktis baru terlihat dua buah yang terparkir di lokasi.

Guna mengantisipasi jalannya aksi unjuk rasa, barrier kawat berduri juga sudah disiagakan di lokasi. Beton-beton juga tampak di lokasi. Penyekatan kawat berduri hingga beton akan dibentangkan ketika massa mulai berdatangan.

Dalam aksi hari ini, tak hanya massa buruh dari FSP LEM SPSI yang akan menggelar aksi, tapi juga massa dari Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) akan melakukan aksi serupa. Massa GEBRAK akan lebih dulu berkumpul di depan Kantor ILO kemudian longmarch ke Istana.

Berdasarkan agenda juga para santri akan trut serta dalam aksi kali ini. Mereka akan turun bertepatan Hari Santri Nasional.

Sebelumnya, Ribuan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP LEM SPSI) akan menggelar aksi unjuk rasa menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja di sekitar Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (22/10/2020).

Sumber: suara.com

Kategori
Politik

Ribuan Buruh FSP LEM SPSI Geruduk Istana, Desak Jokowi Terbitkan Perppu

Ribuan Buruh FSP LEM SPSI Geruduk Istana, Desak Jokowi Terbitkan Perppu
Sebagai ilustrasi: Demo buruh tolak UU Cipta Kerja. (Foto: ANTARA /Arif Firmansyah)

IDTODAY NEWS – Ribuan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP LEM SPSI) akan menggelar aksi unjuk rasa menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (22/10/2020) hari ini.

Berdasarkan agenda yang diterima oleh Suara.com, aksi tersebut akan dimulai pukul 09.00 WIB. Diawali dengan longmarch mendekat menuju Istana Negara.

“Iya betul kami FSP LEM SPSI akan menggelar aksi hari ini ke Istana,” kata Koordinator Lapangan buruh FSP LEM SPSI, M Sidarta melalui pesan singkat kepada Suara.com, Kamis hari ini.

Menurutnya, tuntutan dari adanya aksi buruh FSP LEM SPSI ini yakni ada 3 hal. Pertama, lindungi rakyat, Presiden Joko Widodo harus terbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), terakhir cabut UU Omnibus Cipta Kerja.

Ia menambahkan, dalam aksi kali ini ditargetkan akan diikuti ribuan buruh dari seluruh wilayah. Mereka akan turut mengawali aksi dengan longmarch dari Kawasan Tugu Tani menuju Istana.

“Ya rencananya longmarch menuju istana, target massa direncanakan 2.000,” katanya.

Lebih lanjut, Sidarta menegaskan, aksi ini akan tetap juga mementingkan protokol kesehatan. Ia mengatakan, massa yang ikut nantinya akan menerapkan jaga jarak.

“Massa Aksi akan lakukan social distansing,” tandasnya.

Diketahui, DPR dan pemerintah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi undang-undang dalam rapat paripurna di Gedung DPR, Senayan pada Senin (5/10/2020) lalu.

Keputusan ini disetujui oleh tujuh dari sembilan fraksi, mereka yang setuju antara lain PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, PAN, dan PPP. Sementara dua fraksi yang menolak adalah Demokrat dan PKS.

Pengesahan UU Cipta Kerja ini juga mengundang reaksi keras dengan gelombang demonstrasi dari masyarakat sipil seperti mahasiswa, masyarakat adat, kelas pekerja, para guru, hingga tokoh agama.

Sumber: suara.com

Kategori
Politik

KSPSI Jabar Pastikan Demo Omnibus Law Hanya Berlangsung 3 Hari

Dear Mahasiswa, Siapkan Ini Sebelum Demonstrasi di Jalan
Demonstrasi omnibus law di Bandung (Foto: Yudha Maulana)

IDTODAY NEWS – Aksi penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja yang dirangkai dalam mogok nasional hanya berlangsung selama tiga hari. Hal itu dikatakan Ketua KSPSI Jawa Barat Roy Jinto Ferianto.

Seperti diketahui, aksi penolakan serentak ini berlangsung sejak Selasa hingga Kamis (6-8 Oktober 2020). Tak hanya di Bandung dan Jakarta, aksi demonstrasi juga terjadi di sejumlah kabupaten/kota lainnya.

“Unjuk rasa selesai hari ini. Aksi kami hanya tiga hari. Kami harap presiden bisa segera mengeluarkan Perpu,” ujar Roy di Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (8/10/2020).

Sebelumnya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menandatangani surat berisi aspirasi dari buruh yang dengan tegas menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja. Surat itu akan dilayangkan kepada Jokowi dan pimpinan DPR RI pada Jumat (9/10).

Tak hanya itu, gubernur juga menyapa secara langsung ribuan buruh yang menjadi demonstran di Gedung Sate, sekaligus mengumumkan akan diserahkannya surat aspirasi tersebut ke Jokowi dan pimpinan DPRD. “Tentu langkah gubernur itu kami apresiasi,” kata Roy.

Dalam surat bernomor 560/4395D/Disnakertrans tertanggal 8 Oktober 2020 itu, Ridwan Kamil menyampaikan bahwa pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja oleh DPR RI pada 5 Oktober 2020 kemarin mendapatkan penolakan dari serikat pekerja atau buruh se Jawa Barat.

Berikut isi dari surat aspirasi yang dikirim Ridwan Kamil ke Jokowi :

“Disampaikan dengan hormat, bahwa dengan telah disahkannya Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja oleh DPR RI tanggal 5 Oktober 2020, di Jawa Barat telah terjadi aksi unjuk rasa dan penolakan terhadap Undang-Indang tersebut dari seluruh Serikat Pekerja/SErikat Buruh (SP/SB) se Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat menyampaikan Aspirasi dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang menyatakan dengan tegas Menolak Omnibus Law Cipta Kerja yang telah disahkan menjadi Undang-Undang serta meminta diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU)

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya dihaturkan terima kasih.

Sumber: detik.com