Tag: Menkeu

Kategori
Politik

Rizal Ramli: Menkeu Kok Ngancam, Kayak Preman Saja

Rizal Ramli: Menkeu Kok Ngancam, Kayak Preman Saja
Rizal Ramli/RMOL

IDTODAY NEWS – Pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menginggung soal harga bahan bakar minyak (BBM) bisa naik tiga kali lipat jika masyarakat tak bayar pajak, menjadi bahan diskusi hangat terbaru.

Bukan tanpa alasan, pernyataan Sri Mulyani itu, menjadi sorotan lantaran belakangan anak buahnya menjadi sorotan karena suka pamer gaya hidup mewah alias hedon.

Dalam satu unggahan di Instagram, Sri Mulyani mencontohkan, kenaikan harga minyak yang mencapai 120 dolar AS/barrel pada 2022 lalu, bila tidak ditahan dengan subsidi yang mencapai Rp 552 triliun, masyarakat bisa membayar BBM hingga 3 kali lipat.

“Kita tidak ingin ini terjadi. Nah, dananya dari mana? Tentu saja dari rupiah yang anda bayarkan melalui pajak,” kata Menkeu Sri Mulyani dalam Economic Outlook 2023, dikutip dari akun Instagram @smindrawati, Selasa (28/2).

Soal pernyataan itu, begawan ekonomi Rizal Ramli mengaku tidak habis pikir dengan perilaku Sri Mulyani sebagai menteri yang mengancam masyarakat.

“Ini apaan sih? Menkeu kok ngancam-ngancam, kayak preman saja?” cuit Rizal di Twitter dikutip Senin (6/3).

Rizal justru menantang Sri Mulyani untuk membersihkan oknum-oknum anak buahnya yang disorot karena diduga menggelapkan dana pajak.

“Emang situ berani, bersihkan pajak aja ndak berani,” tandasnya.

Sumber: rmol.id

Kategori
Ekonomi

Kabar Buruk Buat Pengguna Gas Elpiji 3 Kg, Mulai Tahun Depan Siap-siap Harus Terima Nasib dengan Lapang Dada

Kabar Buruk Buat Pengguna Gas Elpiji 3 Kg, Mulai Tahun Depan Siap-siap Harus Terima Nasib dengan Lapang Dada
Foto: Tabung Gas 3 kilogram/Net

IDTODAY NEWS – Siapa yang masih menggunakan tabung gas 3 kilogram.

Tabung gas yang akrab disebut tabung gas melon ini, memang jadi kebutuhan utama masyarakat.

Setiap rumah hingga pedagang pasti sangat membutuhkan gas 3 kilogram ini.

Selain terjangkau, tabung gas ini juga sangat kecil sehingga dapat digunakan dimana saja.

Namun, kabar mengejutkan datang dari Pemerintah soal tabung gas 3 kilogram.

Ada syarat yang wajib diikuti jika masih ingin menggunakan tabung gas ini.

Kabar soal tabung gas elpiji 3 kg

Mulai tahun depan, gas elpiji 3 Kg hanya akan diperuntukan bagi pemilik kartu sembako.

Hal itu seiring rencana pemerintah memulai reformasi subsidi energi dari berbasis komoditas menjadi berbasis orang pada tahun 2022.

“Kebijakan subsidi energi akan diarahkan lebih tepat sasaran, melalui pelaksanaan kebijakan transformasi subsidi berbasis komoditas menjadi subsidi berbasis penerima manfaat secara bertahap dan berhati-hati dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (24/8/2021).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyebut, agar pelaksanaan pemberian subsidi tepat sasaran, pemerintah akan melakukan upaya penyempurnaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Yaitu dengan melakukan verifikasi dan validasi secara reguler.

Pihaknya bakal mendorong pembangunan sistem yang terintegrasi dengan data sasaran penerima subsidi. Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.

“Hal ini dilakukan untuk memastikan subsidi diberikan kepada golongan masyarakat yang perlu dilindungi, yaitu masyarakat miskin dan rentan,” kata Sri Mulyani. Di sisi lain, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas mengatakan, pembaruan data DTKS sedang dilakukan oleh Kementerian Sosial dan ditargetkan selesai 2021.

“Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) diperbaiki dulu, nanti tempat penyalurannya seperti apa dan segala macamnya. Kebijakan akan kami lakukan kalau semua persiapnnya sudah beres,” ujar Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Pungky Sumadi.

Alasan elpiji 3 Kg hanya untuk pemilik kartu sembako Kepala Badan Kebijakan Fiskal Febrio Kacaribu mengatakan, pergantian skema subsidi dilakukan agar lebih tepat sasaran.

Pihaknya menyebut, selama ini, pemberian subsidi kerap “melenceng” karena ketidakakuratan data.

Subsidi elpiji 3 kilogram misalnya, hanya 36 persen saja dari total subsidi yang dinikmati oleh 40 persen masyarakat termiskin.

Sementara di sisi lain, 40 persen orang terkaya justru menikmati 39,5 persen dari total subsidi.

Dengan adanya perubahan ini pihaknya berharap, subsidi berjalan dengan konsep harga yang tepat, tetapi tetap melindungi masyarakat miskin dan masyarakat rentan.

Dana yang berhasil dihemat akan digunakan untuk meningkatkan anggaran perlindungan sosial, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga infrastruktur.

“Kami menyiapkan langkah-langkah yang diperlukan dalam proses transformasi ini. Secara keseluruhan anggarannya semakin berkualitas,” jelas dia beberapa waktu lalu.

Anggaran Sri Mulyani mengatakan, menunggu kesiapan semua pihak peralihan ini bakal disiapkan secara bertahap.

Karena itu, pemerintah masih menyiapkan anggaran untuk subsidi sebesar Rp 134 triliun tahun depan. Jumlah tersebut melonjak sebesar Rp 4,3 persen dari alokasi subsidi energi tahun 2021.

Anggaran digunakan untuk melanjutkan pemberian subsidi tetap solar, mengarahkan pelaksanaan kebijakan subsidi elpiji tabung 3 kilogram dan subsidi listrik menjadi subsidi berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dan mendorong energi baru terbarukan secara bertahap.

“Untuk subsidi non-energi Rp 72,9 triliun, jadi total subsidi mencapai lebih dari Rp 306 triliun, termasuk untuk subsidi pupuk petani, subsidi bunga kredit program, dan PSO terutama untuk layanan transportasi publik, dan subsidi pajak,” ucap Sri Mulyani.

Selain itu, peralihan subsidi elpiji dan listrik perlu mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Namun, peralihan harus tetap dilakukan agar subsidi lebih tepat sasaran dan mengurangi kebocoran anggaran sehingga tercipta spending better

Sumber: suaranasional.com

Kategori
Ekonomi

DPR Setujui Usulan Tambahan Anggaran Rp992 Milyar Untuk Kementerian Keuangan

DPR Setujui Usulan Tambahan Anggaran Rp992 Milyar Untuk Kementerian Keuangan
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani. [Tangkapan layar]

IDTODAY NEWS – Usulan tambahan anggaran sebesar Rp992,77 miliar ke dalam anggaran Kementerian Keuangan 2022 oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akhirnya disetujui Komisi XI DPR RI dari anggaran sebelumnya, Rp43,02 triliun.

“Komisi XI DPR RI menyetujui tambahan dukungan anggaran Rp992,77 miliar untuk memenuhi kebutuhan strategis yang belum terdanai di pagu anggaran 2022 sehingga menjadi Rp44,01 triliun,” kata Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto dalam Raker bersama Kemenkeu, Kamis (2/9/2021).

Menkeu menjelaskan, anggaran tambahan tersebut akan digunakan untuk membiayai kebutuhan strategis sekaligus memenuhi target kinerja output dan outcome pada tahun depan.

Dengan tambahan anggaran Rp992,77 miliar dari anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya sebesar Rp43,02 triliun maka anggaran Kemenkeu untuk tahun depan adalah sebesar Rp44,01 triliun.

Ia merinci berdasarkan sumber dana maka pagu anggaran Kemenkeu 2022 bersumber dari rupiah murni sebesar Rp34,61 triliun, PNBP sebesar Rp7,08 miliar, HLN sebesar Rp22,25 miliar dan BLU sebesar Rp9,36 triliun.

Sekretaris Jenderal Kemenkeu Heru Pambudi menjelaskan tambahan dana sebesar Rp992,77 miliar akan digunakan untuk melanjutkan pengembangan infrastruktur ekosistem core tax system Rp328,37 miliar.

“Urgensinya adalah pengembangan infrastruktur sistem IT di pajak atau core tax untuk mendukung amanah Perpres 40/2018,” katanya, dikutip dari Antara.

Selanjutnya, pengembangan layanan kepabeanan Customs-Excise Information System and Automation (CEISA) sebesar Rp146,36 miliar.

Selanjutnya, dukungan perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software, Lisensi SPAN, Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), serta Modul Penerimaan Negara (MPN) Rp77,36 miliar.

Terakhir, pengembangan smart data center dan berbagai teknologi informasi dan komunikasi (TIK) strategis lainnya di Kemenkeu sebesar Rp441,69 miliar.

Sumber: suara.com

Kategori
Politik

Sri Mulyani: Kenaikan Utang yang Sangat Besar Itu karena Covid!

Sri Mulyani
Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan terkait realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (19/3/2019). Menkeu melaporkan realisasi APBN 2019 hingga Februari 2019 tercatat Rp54,61 triliun atau 0,34 persen terhadap PDB. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/nz(WAHYU PUTRO A)

IDTODAY NEWS – Jumlah utang Indonesia pada pemerintahan Jokowi-Maruf sampai saat ini semakin membesar.

Melansir Liputan6, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan, jumlah utang Indonesia mencapai Rp6.570 triliun hingga akhir Juli 2021.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa utang Indonesia sampai saat ini menumpuk tak lepas karena adanya pandemi Covid-19.

Hal itu dikatakan oleh Sri Mulyani saat melaksanakan rapat bersama DPR RI pada Senin, 30 Agustus 2021.

“Mengenai masalah utang dan masalah konsolidasi fiskal, ini menjadi satu paket tidak bisa sepotong-sepotong. Kenaikan utang yang sangat besar itu ya karena terjadinya Covid,” ujar Sri Mulyani.

Ia menjelaskan, pandemi Covid-19 memukul dua komponen APBN sekaligus.

Di mana pendapatan anjlok hingga 18 persen, sementara belanja naik drastis hingga 19 persen.

Kedua komponen tersebutlah yang menyebabkan APBN defisit hingga Rp1.000 triliun saat ini.

“Covid memukul dua tempat sekaligus, penerimaan anjlok sampai 18 persen. belanja naik hampir 19 persen. Turunnya ini dan naiknya ini membuat defisit sampai Rp1.000 triliun,” jelasnya.

Selanjutnya, Sri Mulyani mengatakan bahwa sebenarnya ada salah satu upaya agar utang tidak terus menanjak.

Adapun cara yang dimaksud adalah melalui kenaikan tarif pajak.

Namun, langkah tersebut belum diambil karena akan berhadapan dengan risiko ekonomi terguncang.

“Solusinya pajak harus naik. Tapi ini juga bikin syok ke ekonomi kalau terlalu cepat,” terangnya.

“Jadi kami hati-hati menjaga keseluruhan dan reform terus dilalukan bahkan dengan enforcement tetap kita lakukan dari sisi tambahan utang kita coba jaga,” pungkasnya.

Sumber: rmol.id

Kategori
Politik

Muslim Arbi: Bisa Saja PAN Dapat Jatah Menkeu, tapi Apakah IMF Rela Sri Mulyani Diganti?

Sri Mulyani
Menkeu Sri Mulyani/Net

IDTODAY NEWS – Bergabungnya Partai Amanat Nasional (PAN) ke koalisi rezim Joko Widodo dianggap bisa mendapatkan jatah kursi Menteri Keuangan (Menkeu) menggantikan Sri Mulyani Indrawati.

Meski demikian, IMF dan World Bank diprediksi tidak akan rela kalau Sri Mulyani diganti.

Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi mengatakan, bergabungnya PAN ke koalisi pemerintah tidak mungkin gratis.

Ia menganalisa, pasti ada kalkulasi politik yang matang dari barisan pemerintahan Joko Widodo.

“PAN sudah pasti hitung itu. ‘Gue dapat apa, kalau gue gabung’. Dalam kalkulasi politik itu biasa berlaku teori dagang sapi,” ujar Muslim kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (29/8).

Akan tetapi kata Muslim, yang menjadi persoalan adalah, lolosnya PAN dari Parlemen Threshold di perhelatan pemilihan umum (Pemilu) 2024 nanti dipertanyakan.

“Karena ada Partai Ummat yang akan gerus suara PAN diantaranya,” kata Muslim.

Muslim pun tak menampik jika PAN kemungkinan akan diberi kursi Menkeu. Karena, PAN mempunyai sosok yang memiliki kemampuan di bidang ekonomi. Seperti Dradjad Wibowo dan Didik J. Rachbini.

“Bisa jadi PAN diberi kursi Menteri Keuangan. Tapi apakah Menkeu baru bisa balikin situasi ekonomi dan keuangan yang sudah kacau saat ini? Apakah IMF dan BW akan rela lepaskan Sri Mulyani digusur begitu aja?” pungkas Muslim.

Presiden Joko Widodo mengumpulkan para Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik anggota koalisi pemerintahannya. Menarik perhatian kemudian, karena Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan didampingi Sekjennya Eddy Soeparno turut hadir di Istana Negara bersama petinggi lainnya.

Pertemuan politik secara terbuka ini memberikan sinyal dan spekulasi publik bahwa dalam waktu dekat orang nomor satu di Indonesia itu akan melakukan perombakan kabinet Indonesia Maju.

Diprediksi, PAN akan bergabung ke dalam pemerintahan Joko Widodo.

Sumber: rmol.id

Kategori
Politik

Jokowi Terus Ngutang di Tengah Pandemi, Pengamat Curiga Jangan-jangan Covid Ini Justru Ingin Melegitimasi…

Saiful Anam
Saiful Anam (pojoksatu.id)

IDTODAY NEWS – Pemerintahan Jokowi terus melakukan pinjaman utang ke luar negeri di tengah pandemi Covid-19. Pengamat politik Saiful Anam curiga hal ini untuk legitimasi utang luar negeri.

Pada semeter II tahun 2021, Menteri Keuangan Sri Mulyani akan mencari tambahan utang sebesar Rp 515,1 triliun.

Kemenkeu menklaim, angka utang itu lebih rendah dari rencana Undang Undang APBN 2021.

Menkeu Sri Mulyani mengurangi kenaikan utang yang awalnya Rp 1.1177 triliun menjadi Rp 958 triliun atau turun 18,6 persen.

Pakar politik dan hukum Universitas Nasional (Unas), Saiful Anam mencurigai bahwa Covid-19 hanya untuk legitimasi untuk mencari utang yang dilakukan oleh rezim Jokowi.

“Jangan-jangan Covid ini justru hanya ingin melegitimasi untuk mencari utang sebesar-besarnya,” ujar Saiful kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (1/8).

Sehingga kata Saiful, bisa jadi seolah-olah Indonesia dalam keadaan genting Corona yang diakibatkan penanganan yang tidak sesuai dengan UU.

Ia mengaku khawtair jika pola keuangan negara di era Jokowi terus seperti saat ini, maka rakyat yang menanggung beban berat utang Negara.

“Kalau hanya bisanya (utang) demikian, maka tentu rakyat yang akan menjadi korban harus menanggung beban utang negara,” pungkas Saiful.

Posisi utang pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) per akhir Juni 2021 tercatat sebanyak Rp 6.554,56 triliun.

Dengan beban utang sebanyak itu, rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menyentuh 41,35 persen.

Sumber: pojoksatu.id

Kategori
Politik

Anggaran Vaksinasi Covid-19 Capai Rp10 Triliun, Sudah Dicairkan Menkeu Sri Mulyani

Sri Mulyani
Sri Mulyani. (pojoksatu.id)

IDTODAY NEWS – Anggaran vaksinasi sebanyak Rp 10 triliun yang dicairkan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati (SMI), patut didorong untuk diawasi secara maksimal.

Pasalnya, muncul pertanyaan di publik, “mengapa pemerintah lebih banyak mendatangkan vaksin Sinovac?”, padahal efikasinya tidak cukup tinggi dan harganya yang lebih mahal.

Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Gde Siriana Yusuf, salah satu orang yang menyoroti persoalan pengadaan vaksin Covid-19 oleh pemerintah.

Kekhawatiran Gde Siriana terhadap penggunaan anggaran Rp 10 triliun untuk membeli 53,9 juta dosis vaksin karena melihat nillai yang dikeluarkan tidak sedikit.

Selain itu, ia juga berkaca pada pengadilan di Brazil yang sedang menyelidiki dugaan korupsi dalam pembelian vaksin yang melibatkan Presiden Jair Bolsonaro.

Kepala Negara Brazil tersebut terseret dalam dugaan penyimpangan dana pembelian vaksin Covid-19 untuk kampanye imunisasi Brasil, yang beraal dari seorang anggota parlemen yang bersekutu dengan pemerintahan Bolsonaro.

Gde Siriana pun melihat potensi adanya pedagang vaksin yang bermain di dalam pengadaan vaksin Covid-19 di Indonesia.

“Seharusnya Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan dapat meneliti lebih dalam kewajaran dalam harga pembelian vaksin Sinovac, yang dalam hal efikasi juga lebih rendah dari vaksin lainnya yang dibeli Indonesia,” ujar Gde Siriana kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (28/7).

Gde Siriana memaparakan, ada anggaran sejumlah Rp 633,8 miliar untuk tiga juta dosis vaksin Sinovac yang tiba pada akhir 2020 lalu. Dari situ, ia mengkalkulasi harga per satu dosis vaksin Sinovac adalah Rp 211.267.

Padahal menurutnya, harga vaksin AstraZeneca jauh lebih murah dari Sinovac, yakni sebesar 3-4 dolar Amerika Serikat atau setara Rp 43.222 hingga Rp 57.620 saja per dosisnya (kurs Rp 14.479 per dolar Amerika Serikat).

“Tak cuma itu, soal efikasi, media Reuters baru-baru ini memberitakan bahwa antibodi akan menurun dalam waktu enam bulan setelah dua kali vaksinasi Sinovac,” paparnya.

Gde Siriana yang juga dikenal sebagai Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies (INFUS) juga memberikan perbandingan, antara upaya efisiensi anggaran pengadaan vaksin yang dilakukan pemerintah Indonesia dengan Singapura.

“Singapura juga dapat dijadikan benchmark harga vaksin. Misalnya harga vaksin mandiri harganya Rp 108 ribu. Bandingkan dengan vaksin mandiri di Indonesia, yang akhirnya dibatalkan pemerintah, yang capai Rp 321.000,” bebernya.

Karena itu, Gde Siriana mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo untuk membuat satu badan yang bisa mempelototi penggunaan anggaran untuk pengadaan vaksin Covid-19.

“Untuk keputusan pembelian dan pemilihan merek vaksin yang efektif barangkali membutuhkan suatu Dewan Vaksin Nasional,” katanya.

“Jangan sampai terjadi korupsi ala bansos juga terjadi pada pembelian vaksin dan vaksinasinya,” tandasnya.

Sumber: pojoksatu.id