Tag: Netty Prasetiyani Aher

Kategori
Politik

Kutuk Penyerangan Nakes Papua, Komisi IX DPR: Ini Penghinaan terhadap Kemanusiaan!

Netty Prasetiyani Aher
Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher/Ist

IDTODAY NEWS – Komisi IX DPR RI mengutuk keras peristiwa kekerasan yang diduga dilakukan oleh teroris Papua terhadap tenaga kesehatan (nakes) di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua hingga mengakibatkan satu orang meninggal, Senin (13/9).

“Saya pribadi menyampaikan keprihatinan atas gugurnya Gabriela (nakes). Tentu saja kita sangat mengutuk kejadian itu karena itu merupakan penghinaan terhadap kemanusiaan,” kata anggota Komisi IX DPR, Netty Prasetiyani Aher dalam serial diskusi daring bertajuk ‘Peduli Lindungi Nakes di Daerah Konflik’, Sabtu siang (25/9).

Menurut politisi PKS ini, nakes yang berjuang untuk kemanusiaan di Papua itu sejatinya masih harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah, baik dalam konteks kebijakan maupun dukungan anggaran.

Namun nahas, naker bernama Gabriela itu tewas akibat penyerangan teroris Papua.

“Mencetak 1 orang nakes ini butuh waktu dan proses yang panjang. Selama pandemi, kita kehilangan ribuan lebih nakes, termasuk dokter perawat. Itu sudah pukulan telak. Ini harus jadi perhatian pemerintah,” imbuhnya menegaskan.

Selain Netty, turut hadir sejumlah narasumber dalam diskusi daring tersebut yakni Ketua Komnas HAM RI, Ahmad Taufan Damanik; anggota Kompolnas RI, Yusuf Warsyim; Ketua Umum PPNI, Harif Fadilah; dan Ketua Umum DPP PATELKI, Atna Permana.

Sumber: rmol.id

Kategori
Politik

PKS Ingatkan Luhut, Jangan Gampangkan Angka Kematian dalam Penanganan Covid-19

Netty Prasetiyani Aher
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher/Net

IDTODAY NEWS – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menilai dikeluarkannya angka kematian dari indikator penanganan virus corona baru (Covid-19) sebagai kebijakan yang tidak ada dasar ilmiahnya.

“Angka kematian adalah indikator penting yang harus dihitung dalam penanganan pandemi. Pastikan setiap kebijakan harus ada landasan ilmiahnya. Jangan asal gampangnya saja,” kata Netty lewat keterangan tertulisnya, Rabu (11/8).

Netty justru mempertanyakan pemerintah perihal standar apa yang dipakai pemerintah ketika mengeluarkan angka kematian dari indikator penanganan Covid-19.

“Jika alasannya data kematian menyebabkan distorsi, maka benahi proses input dan sistemnya. Jika ada masalah data, saya yakin bukan hanya pada angka kematian, statistik data lain, juga perlu dipertanyakan,” katanya.

Angka kematian, lanjut Netty, dapat memberi gambaran tingkat keparahan pandemi di suatu daerah dan bagaimana sistem kesehatan merespon kondisi tersebut.

“Justru berbahaya kalau dikeluarkan dari indikator karena dapat melenakan para pengambil kebijakan. Seolah kondisi aman dan terkendali, padahal mengandung bom yang siap meledak,” imbuhnya.

Menurutnya, kebijakan dikeluarkannya angka kematian dari indikator penanganan Covid-19 harus menjadi kode keras bagi pemerintah agar mengembalikan penanganan pandemi kepada pihak atau lembaga kredibel.

“Saya tidak bosan menyampaikan bahwa leading sector penanganan pendemi adalah Kemenkes dan Satgas Covid-19. Jangan serahkan urusan bencana kesehatan ini kepada pihak atau lembaga yang bukan bidangnya,” katanya.

Netty meminta agar pemerintah tidak mengulangi lagi membuat kebijakan pandemi yang tidak berdasar dalam penanganan pandemi menyangkut keselamatan ratusan juta rakyat.

“Jika salah dalam membuat kebijakan, taruhannya adalah nyawa rakyat. Tolong selipkan jiwa welas asih, empati dan kasih sayang dalam memutuskan setiap kebijakan,” tutupnya.

Mulai pekan ini indikator kematian Covid-19 bakal tidak digunakan dalam menetapkan PPKM selanjutnya. Kedepan akan ada wilayah-wilayah yang angka kematiannya tinggi tapi tidak masuk ke dalam wilayah kategori level 3 atau level 4.

Keputusan pemerintah terkait hal tersebut disampaikan Koordinator PPKM wilayah Pulau Jawa dan Bali, Luhut Binsar Pandjaitan, dalam jumpa pers virtual Senin malam (9/8).

Luhut menyebutkan, alasan pemerintah menghapus indikator kematian Covid-19 dalam menetapkan kebijakan penanganan pandemi adalah karena ditemukan input data yang bermasalah di daerah, sehingga ada data kematian yang terakumulasi selama beberapa minggu ke belakang.

Sumber: rmol.id

Kategori
Politik

Netty Aher Berharap Impor Obat Covid-19 Bukan untuk Kepentingan Bisnis

Netty Prasetiyani Aher
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher/Net

IDTODAY NEWS – Pemerintah harus teliti dalam melakukan kebijakan impor obat-obatan untuk penanganan pasien Covid-19 yang saat ini langka, seperti Remdesivir, Actemra, dan Gamaras.

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher berharap pemerintah bisa memastikan bahwa impor obat dilakukan setelah memeriksa bahwa tidak ada persoalan dalam jalur distribusi obat. Semisal penimbunan atau kendala lain, yang menyebabkan terjadinya kelangkaan obat.

Selain itu, pemerintah juga harus mengawasi ketat jalur distribusi obat mulai dari industri dan pedagang besar farmasi, importir hingga apotek dan toko obat.

“Gunakan teknologi informasi dan optimalkan e-katalog untuk mengecek ketersediaan obat dan harga jualnya. Lakukan sidak lapangan berkala dengan melibatkan aparat keamanan. Pastikan semua undercontrol, sehingga tidak ada yang berani main-main dalam pendistribusian obat,” tegas Netty kepada wartawan, Jumat (30/7).

Selain itu, Netty juga meminta pemerintah agar mendorong industri farmasi dalam negeri mampu memproduksi obat yang dibutuhkan secara mandiri.

“Dalam situasi pandemi di mana obat-obatan tersebut dibutuhkan di seluruh dunia, tentu berat jika kita bergantung pada impor. Industri farmasi dalam negeri harus mampu memproduksi sendiri dengan jumlah memadai,” paparnya.

Netty juga mempertanyakan bagaimana kelanjutan penelitian obat dan vaksin Covid-19 yang dilakukan anak bangsa.

Dia berharap impor obat hanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan mendesak dan jangka pendek demi menyelamatkan rakyat.

“Jadi impor bukan untuk kepentingan bisnis. Oleh karena itu, untuk jangka panjang, riset atas obat dan vaksin Covid-19 harus terus dilakukan dan didorong. Kita tidak tahu kapan pandemi ini berakhir,” ujar Netty.

Sumber: rmol.id

Kategori
Politik

PPKM Level 4 Diperpanjang, Netty Aher Minta Pemerintah Hindari Prinsip ABS

Netty Prasetiyani Aher
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher/Net

IDTODAY NEWS – Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 hingga 2 Agustus 2021 merupakan bagian dari keseriusah pemerintah untuk menekan laju sebaran Covid-19. Untuk itu, pemerintah harus fokus dan serius.

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher tidak ingin pemerintah terlena dengan laporan yang hanya didasarkan prinsi ABS, atau asal bapak senang.

Netty meminta pemerintah agar memerhatikan sejumlah catatan besar terkait proses manajemen pandemi ini. Secara khusus, dia mendorong pemerintah untuk melakukan testing dan tracing lebih masif.

“Penurunan kasus per 25 Juli bukan berarti usaha penanganan pandemi telah berhasil, karena angka itu disertai oleh jumlah testing yang juga jauh menurun,” tegasnya kepada wartawan.

Netty mencatat, dalam aspek tracing juga masih jauh dari standar WHO, yang menyarankan minimal 30 orang per 1 kasus positif.

“Pada Februari 2021 memang Menkes menargetkan tracing 30 orang per 1 kasus, namun terus menurun menjadi 15 orang pada PPKM Darurat,” tegasnya.

Selain itu, lanjut Netty, pemerintah memastikan pasien isolasi mandiri terpenuhi kebutuhannya hingga sembuh. Jangan sampai kasus kematian pasien isoman terus meningkat akibat kurang pemantauannya.

Selanjutnya, Netty meminta pemerintah agar menjamin ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh faskes, seperti obat terapi Covid-19, oksigen, dan ventilator.

“Pemerintah harus mengumumkan secara jelas ketercapaiannya real time per hari secara nasional melalui saluran komunikasi yang mudah diakses,” imbuhnya.

Sumber: rmol.id

Kategori
Politik

Netty Aher Desak Pemerintah Beri Penjelasan Jujur Atas Meninggalnya 6 Laskar

Netty Aher Desak Pemerintah Beri Penjelasan Jujur Atas Meninggalnya 6 Laskar
Netty Prasetyani Aher/RMOL

IDTODAY NEWS – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mempertanyakan kehadiran negara dalam insiden meninggalnya anggota Laskar Front Pembela Islam (FPI) yang ditembak mati pada Senin (7/12) dinihari.

Ketua DPP PKS Netty Prasetyani Aher meminta pemerintah untuk memberikan penjelasan yang utuh kepada keluarga mereka.

“Sebagai seorang Ibu, saya dapat membayangkan bagaimana perasaan Ibu atau keluarga mereka. Jadi, negara harus memberikan penjelasan yang transparan dan jujur kepada keluarga almarhum,” kata Netty kepada wartawan, Rabu (9/12).

Istri mantan Gubernur Jawab Barat Ahmad Heryawan itu mengaku prihatin dan menyesalkan terjadinya penembakan yang merenggut nyawa warga negara tersebut. Seharusnya, kata dia, cara-cara persuasif dilakukan dalam penanganan setiap kejadian.

“Jika diukur sebagai ancaman, bukankah ada prosedur melumpuhkan tanpa harus menembak mati? Mereka toh tidak dalam pengejaran sebagai teroris,” kata Netty

Kategori
Politik

PKS: Tingginya Kematian Akibat COVID-19 karena Penanganan Buruk

Netty Prasetiyani Aher
Foto: Bukamata.co

IDTODAY NEWS – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menyoroti angka kematian akibat COVID-19 yang terbilang cukup tinggi. Menurut Netty, kondisi itu terjadi karena sistem kesehatan di Indonesia dalam menangani pandemi buruk.

“Kalau penanganan pandemi kita bagus, kita tidak akan mengalami krisis dokter, kekurangan APD, kekurangan ruang isolasi dan ICU serta tidak akan terjadi lonjakan kasus yang eksponensial setelah satu semester bergulat dengan pandemi,” kata Netty kepada wartawan, Senin, 28 September 2020.

Netty yang juga merupakan Ketua Tim COVID-19 Fraksi PKS itu menambahkan, negara-negara lain sudah pada tahap mempersiapkan gelombang kedua penularan COVID-19. Sementara di Indonesia justru masih berjibaku mengantisipasi gelombang pertama. Kurva COVID-19 di Indonesia belum pernah melandai secara signifikan.

Oleh karena itu, kata Netty, ada beberapa hal yang harus dilakukan pemerintah. Pertama, menahan laju pandemi langsung pada jantung persoalannya, yaitu menghentikan tingkat transmisi yang tinggi yang terus memunculkan klaster-klaster baru. Harus ada upaya keras untuk memutus rantai penularan di perkantoran, angkutan publik, pusat perbelanjaan, asrama sekolah atau kampus, pertemuan-pertemuan dan rumah sakit.

“Bahkan, perkantoran pemerintah menjadi penyumbang angka kasus paling banyak di DKI. Pastikan tempat-tempat publik tersebut steril dan semua orang mematuhi protokol kesehatan. Jika perlu gunakan TNI-Polri untuk menjaga ketertiban di sana,” ujarnya.

Langkah selanjutnya, kata Netty, memastikan cukupnya fasilitas kesehatan, meliputi kapasitas tempat tidur isolasi, ICU, ventilator, dan SDM kesehatannya. Selanjutnya yakni meningkatkan kapasitas testing.

“Sangat menyedihkan bahwa kapasitas kita masih di bawah standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang menetapkan testing per minggu adalah 1 per 1.000 penduduk,” ujar Netty.

Hal lain yang tak kalah penting, menurut Netty, fokus dulu pada aspek kesehatan. Prioritaskan sumber daya anggaran, SDM, waktu, program pada aspek kesehatan.

“Bukankah awal September lalu Presiden mengingatkan seluruh jajarannya untuk menunjukkan aura krisis dan mengutamakan aspek kesehatan daripada pemulihan ekonomi? Apakah ini sudah dilaksanakan dengan baik atau hanya dianggap angin lalu?” ujar Netty.

Sumber: viva.co.id

Kategori
Politik

Usai Jokowi Pidato di PBB, DPR Pertanyakan Vaksin Covid-19: Bagaimana Progres Vaksin Merah Putih?

Presiden Jokowi (Foto: Biro Pers Setpres)detik.com
Presiden Jokowi (Foto: Biro Pers Setpres)detik.com

IDTODAY NEWS – Pemerintah harus bisa memainkan peran strategisnya sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB dalam berdiplomasi dengan negara lain.

Hal itu ditegaskan anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher dalam merespons pidato virtual Presiden Joko Widodo dalam sidang majelis umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) beberapa waktu lalu.

“Indonesia harus bisa memainkan peran diplomasi strategisnya terhadap negara-negara kuat agar saling bekerja sama, bukan justru saling berperang,” kata Netty dalam keterangannya, Kamis (24/9).

Salah satu agenda di depan mata adalah persoalan vaksin virus corona baru (Covid-19) yang juga sempat disinggung Presiden Jokowi dalam pidatonya.

“Dorong negara-negara di dunia untuk berpacu menemukan vaksin Covid-19 terbaik dan membuka akses yang setara bagi semua negara. Pandemi adalah persoalan kemanusiaan yang harus dihadapi bersama,” sambungnya.

Menurut Netty, sebagai anggota Dewan Keamanan (DK) PBB, Indonesia ikut bertanggung jawab terhadap terselenggaranya perdamaian dan keamanan internasional.

Oleh karenanya, kerja sama global di masa pandemi adalah sebuah keharusan untuk menyelamatkan peradaban manusia ke depannya.

Netty menyatakan, secara normatif keberadaan Indonesia di DK dapat mempengaruhi keputusan PBB, meskipun tidak memiliki hak veto sebagaimana lima negara anggota tetap DK PBB.

“Indonesia dapat memberikan pandangan dan ide dalam menjaga stabilitas global. Hal ini tentunya mengharuskan pemerintah memiliki kemandirian, kepercayaan diri, dan jiwa nasionalisme yang berwawasan global agar bisa dipercaya dunia,” tuturnya.

Untuk menunjukkan keseriusan Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan Covid-19, kata Netty, pemerintah harus mendukung segala upaya keberlangsungan riset di Tanah Air.

“Pemerintah harus mendukung ekspolarasi pengetahuan dan riset Iptek untuk penemuan vaksin anak bangsa. Publik saat ini sedang menanti bagaimana kelanjutan obat Covid-19 yang dibuat Unair, bagaimana progres vaksin merah putih? Apakah memang menjanjikan atau hanya sebatas isapan jempol saja?” ujar Netty.

Sumber: pojoksatu