Tag: Pelajaran Sejarah

Kategori
Politik

Penyederhanaan Kurikulum yang Menghapus Mapel Sejarah Diinisiasi oleh Sampoerna Foundation?

Penyederhanaan Kurikulum yang Menghapus Mapel Sejarah Diinisiasi oleh Sampoerna Foundation?
Putera Sampoerna Foundation,(Foto: sampoernafoundation.org)

IDTODAY NEWS – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) berencana membentuk kurikulum pendidikan nasional yang baru yang akan digunakan pada 2021 mendatang. Di dalam draf penyederhanaan kurikulum dan asesmen nasional itu terdapat permasalahan, yaitu penghapusan mata pelajaran sejarah di SMK.

Hal ini pun dirasa terburu-buru oleh banyak pihak. Padahal baru beberapa bulan kurikulum baru ini diusulkan oleh Mendikbud Nadiem Makarim, di mana sebenarnya membuat kurikulum itu membutuhkan waktu yang lama, seperti kurikulum 2013 yang dibahas sejak 2011 dan baru diimplementasikan pada 2013.

Menanggapi adanya kejanggalan kenapa Kemendikbud terburu-buru dalam penyederhanaan kurikulum, Mantan Ketua Tim Pengembang K13 Said Hamid Hasan mengatakan dirinya mendapat informasi, penyesuaian kurikulum itu diinisiasi oleh Sampoerna Foundation.

“Pagi ini saya dapat informasi pemikirnya itu dari Sampoerna Foundation,” ungkap dia kepada wartawan, Senin (21/9).

Pihak yang berwenang, seperti Pusat Kurikulum dan Buku (Puskurbuk) Kemendikbud pun kata dia tidak terlalu dilibatkan dalam pembahasan penyederhanaan mapel. Puskurbuk lebih ke teknisnya.

“Pertama yang saya ketahui ya mungkin, pengembangnya itu hanya sebagian dari teman Puskurbuk, tapi mereka sebetulnya lebih banyak teknisnya. Pemikirnya justru bukan dari Puskurbuk. Bukan orang kurikulum, bahkan ada yang baru lulus (pendidikan) tahun lalu, jadi ini suatu persoalan,” ujarnya.

Bahkan, lebih parahnya Puskurbuk diminta untuk tidak terlalu banyak bicara mengenai hal ini. Semua yang terkait penyederhanaan kurikulum bersifat rahasia.

“Puskurbuk ada yang tahu, karena ada yang terlibat juga beberapa. Mereka juga mengatakan ini rahasia, ini rahasia,” imbuhnya.

Menurutnya, perubahan kurikulum pun tidak ada masalah. Namun, yang terpenting dalam pembahasan ini adalah transparansi, padahal ini demi kebaikan pendidikan Indonesia.

“Saya perubahan kurikulum itu tidak masalah, tapi kan konsepnya itu harus jelas terbuka, karena perkembangan hidup kita menyebabkan kita harus berubah dalam kurikulum. Itu bekerjanya semacam satu secret, satu kerja rahasia, tidak boleh bocor. Kenapa harus menjadi rahasia. Ini untuk orang banyak, kenapa harus rahasia,” jelasnya.

Padahal, pada saat dia bersama timnya merancang K13, itu dilakukan secara terbuka meskipun hanya berbentuk draf. Semua pihak yang berkepentingan dilibatkan, namun sekarang kenapa pembahasan dilakukan secara diam-diam.

“Itu diangkat dan dibicarakan, didiskusikan. Itu bukan berarti dia menjadi rahasia, dia kita sebut draf satu bulan ini, jadi memang sifatnya terbuka. Kemudian kita sosialisasikan ke setiap perguruan tinggi, kemudian ke setiap wilayah,” tutup Said.

Sumber: jawapos.com

Kategori
Politik

Fadli Zon: Indonesia Akan Bubar Jika Pelajaran Sejarah Dihapuskan

Fadli Zon
Ketua BKSAP DPR Fadli Zon. (Foto: iNews.id/Felldy Utama)

IDTODAY NEWS – Anggota DPR Fraksi Partai Gerindra, Fadli Zon mengkhawatirkan Indonesia akan bubar apabila mata pelajaran sejarah akan dihilangkan oleh pemerintah dari kurikulum sekolah. Karena menurut dia, Indonesia akan kehilangan identitas.

“Kalau mata pelajaran sejarah akan ‘dihilangkan’, maka sebentar lagi manusia Indonesia akan kehilangan identitas, jati diri dan memori kolektifnya. Setelah itu, ya Indonesia bubar,” kata Fadli dikutip dari twitternya pada Minggu, 20 September 2020.

Diketahui, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan langsung merespons terkait hebohnya pelajaran sejarah yang akan dihapus oleh pemerintah. Namun, pemerintah melalui Kemendikbud terus mengkaji rencana penyederhanaan kurikulum pendidikan guna meningkatkan kualitas pendidikan nasional.

Kajian disebut dilakukan memperhatikan berbagai hasil evaluasi implementasi kurikulum, baik yang dilakukan pemerintah maupun masyarakat serta perubahan paradigma keragaman, bukan keseragaman dalam implementasi kurikulum.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kemendikbud Totok Suprayitno mengatakan, penyederhanaan kurikulum masih tahapan awal karena membutuhkan proses dan pembahasan yang panjang.

“Rencana penyederhanaan kurikulum masih berada dalam tahap kajian akademis,” kata Totok pada Sabtu, 19 September 2020.

Totok menegaskan, kabar pelajaran sejarah akan keluar dari kurikulum tidak benar. Menurutnya, pelajaran sejarah tetap akan diajarkan dan diterapkan di setiap generasi.

“Kemendikbud mengutamakan sejarah sebagai bagian penting dari keragaman dan kemajemukan serta perjalanan hidup bangsa Indonesia, pada saat ini dan yang akan datang,” ujarnya.

Sejarah, lanjut dia, merupakan komponen penting bagi Indonesia sebagai bangsa yang besar sehingga menjadi bagian kurikulum pendidikan. “Nilai-nilai yang dipelajari dalam sejarah merupakan salah satu kunci pengembangan karakter bangsa,” jelas dia.

Totok melanjutkan, penggodokan penyederhanaan kurikulum dilakukan dengan prinsip kehati-hatian serta akan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pendidikan.

“Dalam proses perencanaan dan diskusi ini, tentunya Kemendikbud sangat mengharapkan dan mengapresiasi masukan dari seluruh pemangku kepentingan pendidikan, termasuk organisasi, pakar, dan pengamat pendidikan, yang merupakan bagian penting dalam pengambilan kebijakan pendidikan,” tandasnya.

Sumber: viva.co.id

Kategori
Politik

DPR: Nadiem Hilangkan Jati Diri Bangsa Kalau Benar Hapus Pelajaran Sejarah

Nadiem
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Nadiem Makarim/Repro

IDTODAY NEWS – Isu soal penghapusan mata pelajaran sejarah bagi pelajar SMA/SMK disoroti anggota DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Guspardi Gaus.

“Lebih baik Nadiem mengambil alternatif kebijakan lain daripada menghapus mapel sejarah jika memang ingin memperbaiki kurikulum pendidikan SMA,” ujar Guspardi lewat keterangan persnya, Minggu (20/9).

Selain itu, bila isu tersebut benar adanya, maka hal itu sebagai langkah mundur dan justru akan melemahkan visi pendidikan dan mental bangsa.

“Kebijakan itu akan membuat generasi muda Indonesia terancam krisis identitas yang akan menghilangkan jati diri bangsa dan rasa nasionalisme. Para pelajar seharusnya memahami sejarah dari berbagai versi dan diajarkan dari berbagai tingkatan sehingga peserta didik betul-betul paham arti penting sejarah bangsanya sendiri,” tegasnya.

Dia menambahkan, pelajaran sejarah itu sarat dengan makna dan banyak nilai-nilai yang terkandung di dalamnya merupakan salah satu kunci pengembangan karakter kebangsaan. Tanpa mengenal sejarah, kata dia, akan mengakibatkan generasi bangsa tidak tahu latar belakang dan tidak mampu melihat perubahan zaman dari masa lalu hingga sekarang.

“Bahkan tanpa mengisahkan sejarah masa lalu, bangsa ini akan berakibat fatal kepada generasi penerus,” tegasnya

Oleh karena itu, dalam merumuskan visi dan misi pendidikan ke depan, Mendikbud seharusnya melakukan kajian mendalam supaya tidak mudah menghilangkan atau menjadikan pelajaran sejarah dari kurikulum sebagai mata pelajaran pilihan.

“Menghilangkan mata pelajar sejarah dalam ‘modus’ menjadi mata pelajaran pilihan bukan mata pelajaran wajib, adalah tindakan yang berbahaya dan mereduksi nilai-nilai kesejarahan terkait keteladanan, kepahlawanan dan nasionalisme akan melemah yang pada akhirnya akan menciptkan generasi tidak tahu sejarah,” tandasnya.

Sumber: rmol.id

Kategori
Pendidikan

Pengamat: Mapel Sejarah Dihilangkan, Apa Bung Karno Mau Dilupakan?

Ketua PB PGRI Dudung Nurullah Koswara. (Foto: dok pribadi for JPNN)
Ketua PB PGRI Dudung Nurullah Koswara. (Foto: dok pribadi for JPNN)

IDTODAY NEWS – Pengamat dan Praktisi Pendidikan Dudung Nurullah Koswara terus mengkritisi rencana pemerintah menghilangkan mata pelajaran (mapel) Sejarah dalam kurikulum nasional. Walaupun rencana tersebut dibantah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Menurut Dudung, tanda-tanda menghilangkan mata pelajaran sejarah sangat jelas terlihat. Bila pengaborsian mata pelajaran sejarah karena ketidaktahuan dan wawasan yang kurang, tidak terlalu masalah.

“Namun bila ada indikasi niatan dan modusan maka akan berdampak pada dua masalah besar,” kata Dudung kepada JPNN.com, Minggu (20/9).

Pertama, nilai-nilai kesejarahan terkait keteladanan kepahlawanan dan nasionalisme akan melemah. Kedua kelak akan lahir generasi “tak tahu diri”.

“Generasi tak tahu diri adalah generasi yang tidak tahu dirinya sebagai bangsa apa? Siapa diri dan leluhur bangsanya. Padahal untuk mengetahui Tuhan saja dimulai dari mengetahui siapa diri kita dahulu,” ujar Dudung yang juga guru Sejarah ini.

“Mengetahui siapa diri kita maka kita akan tahu siapa Tuhan kita. Menghilangkan dan mengaborsi mata pelajar sejarah dalam “modus” menjadi mata pelajaran pilihan bukan mata peajaran wajib, sama dengan kejahatan kebudayaan,” sambungnya.

Lebih lanjut dikatakan, manusia wafat karena COVID-19 adalah sebuah takdir. Namun bila mata pelajaran sejarah terkena “Covid Modus” bukanlah takdir. Bisa jadi malah diduga sebuah permufakatan atau konspirasi yang menganggap bangsa yang cinta sejarah adalah jadul dan tidak move on.

“Ini bahaya dan masalah! Jas Merah kata Bung Karno! Apa Bung Karno pun akan dianggap tidak pernah ada?” serunya.

Sumber: jpnn.com

Kategori
Politik

Reputasi Nadiem Makarim Bakal Rusak Jika Pelajaran Sejarah Dihapuskan

Nadiem Makarim
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim/RMOL

IDTODAY NEWS – Reputasi Nadiem Makarim terancam sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan karena berencana akan menghapus mata pelajaran sejarah ditingkat SMA.

Jika benar, resiko menghapus sejarah dari kurikulum sekolah sangat besar, Nadiem akan berhadapan kuat dengan berbagai pihak, termasuk parlemen,” ujar Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (20/9).

Penolakan tersebut pun kata Dedi akan berimbas kepada reputasi Nadiem.

Bahkan, Dedi pun melihat beberapa wacana Kemendikbud sejauh ini terkesan bahwa Nadiem tidak tepat menduduki posisi Mendikbud.

Setidaknya penolakan itu bisa berimbas pada reputasi Nadiem sebagai Mendikbud. Dan jika dilihat dari banyaknya statemen atau wacana Mendikbud sejauh ini, ada kesan ia tidak tepat menduduki posisi Mendikbud,” jelasnya.

“Dan ini bisa menjadi momentum menguatnya desakan agar ia segera direshuffle,” pungkas Dedi.

Sumber: rmol.id

Kategori
Politik

Komisi X DPR RI: Penghapusan Pelajaran Sejarah Berbahaya Dan Tidak Relevan

Abdul Fikri Faqih
Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih/RMOL

IDTODAY NEWS – Rencana penghapusan pelajaran sejarah dalam penyederhanaan kurikulum SMA/SMK dinilai sangat sensitif.

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mengurai bahwa penghapusan pelajaran sejarah bisa otomais menghapus seluruh fakultas sejarah.

“Kalau kemudian dihapus misalnya, ini luar biasa banyak sekali ada perkumpulan atau asosiasi ilmuwan sejarah dan guru pendidikan sejarah ini luar biasa jumlahnya. Karena, bertahun-tahun kita memproduksi mereka. Ini satu dari segi SDM,” ujar Fikri kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (20/9).

Legislator dari Jawa Tengah ini mengatakan dari sisi konten pelajaran sejarah juga memiliki urgensi yang sangat vital bagi suatu bangsa. Sejarah adalah tonggak awal membangun generasi muda dari semangat membela negara.

“Yang kedua, dari sisi urgensi konten sejarah ini kan juga kenapa berdiri negeri ini, karena kita tahu sejarah. Kalau, generasi ke depan ahistoris, ini mereka berdiri di awang-awang tidak berlandaskan kepada NKRI,” katanya.

“Ini kan sangat berbahaya ya. Tidak relevan kalau sampai menghapus,” imbuhnya.

Politisi dari PKS ini meminta pemerintah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan parlemen, untuk menentukan kebijakan apa yang pas bagi masyarakat di tengah situasi pandemi Covid-19 ini.

“Kalau kemudian opsional misalnya, itu kan harus dirembuk. Kalau menghilangkan. nanti penyelenggara pendidikan cari yang paling ringan, karena semakin sedikit pelajarannya semakin baik, karena costnya semakin rendah,” ucapnya.

Pihaknya juga meminta Mendikbud Nadiem Makarim untuk tidak sembarangan menghapus kurikulum. Termasuk berhati-hati dalam menentukan kebijakan yang dianggap krusial bagi masyarakat.

“Jadi tidak boleh menteri sembarangan menentukan hal-hal yang urgen, vital bagi eksistensi negara ini, masuk ke ranah kurikulum,” tutupnya.

Sumber: rmol

Kategori
Kolom

Sejarah Pengkhianatan PKI Akan Dihapus?

Sejarah Pengkhianatan PKI
Cover film Penumpasan Pengkhianatan PKI/Net

Oleh: M. Rizal Fadillah

WACANA penghapusan pelajaran sejarah di SMK dan menjadi pilihan di SMA oleh Kemendikbud mengemuka. Tidak jelas apa yang menjadi motif dan argumennya. Hanya yang ramai di medsos adalah kekhawatiran adanya upaya menghapus sejarah kelam PKI beserta pemberontakannya.

Setelah sejarah Islam di madrasah juga terbuldozer oleh kebijakan Menteri Agama kini Mendikbud melakukan langkah yang serupa. Mengingat tidak adanya visi dan misi menteri, maka kebijakan mendasar seperti ini tentu menjadi tanggung jawab presiden.

Di tengah eskalasi penyusupan paham komunisme dan bangkitnya Neo PKI, maka diskursus penghapusan pelajaran sejarah dalam program penyederhanaan kurikulum SLA, akan menjadi isu yang sensitif. Akhir-akhir ini penayangan film G 30 S PKI pun menjadi pro dan kontra.

Rezim Jokowi memang kurang peduli dengan kekhawatiran masyarakat terhadap keberadaan Neo PKI atau pengembangan Komunisme. Keresahan publik direspon dingin oleh Pemerintah. Tidak ada sedikitpun “warning” bahaya atau ancaman Komunisme. Hal ini menjadi sinyal bahwa pemimpin memang tidak sedang memikirkan rakyatnya.

Sejarah penghianatan PKI mesti diajarkan kepada anak-anak didik. Dari generasi ke generasi. Tidak boleh dihapus. Kekejian fitnah dan adu dombanya harus diketahui. Kepura-puraan dalam membela Pancasila harus menjadi pelajaran. Mahir dalam menyusup ke elit kekuasaan. Sekelas presiden pun dapat tersentuh dan terpengaruh.

Soekarno mati-matian berjuang agar PKI masuk Kabinet Ali Satro Amidjojo pasca Pemilu 1955. Memaksa membentuk Kabinet Gotong Royong. Menggunakan otoritas dan wibawanya untuk membentuk Front Nasional menuju Nasakom. PKI ditarik menjadi bagian dari pilar kekuatan bangsa. Sejarah mencatat pidato Soekarno saat HUT PKI bulan Mei 1965 dengan judul “Subur subur suburlah PKI”.

Anak Sekolah Menengah tingkat Atas tidak boleh didoktrin “menghafalkan kategori-kategori” seolah PKI adalah korban pembantaian, PKI diperlakukan zalim, PKI sasaran fitnah, atau komunisme faham yang layak hidup. Doktrin seperti itu penuh dengan kepalsuan dan kebohongan dalam rangka mengelabui generasi muda.

Anak atau cucu PKI berada di mana-mana baik birokrasi atau parlemen. Menjadi pengusaha atau mungkin rohaniawan. Mereka potensial untuk membangkitkan spirit perjuangan orang tua atau leluhurnya. Apalagi dengan dukungan penuh Partai Komunis China yang terasa semakin akrab saja dengan istana dan partai berkuasa.

Bahaya bangkit Neo PKI dan komunisme jangan diremehkan. Fenomena pelecehan agama yang semakin marak, isu radikalisme umat beragama, hingga RUU HIP dan BPIP adalah tanda kebangkitan itu. Sejarah penyusupan dan pemberontakan PKI tahun 1926, tahun 1948, dan tahun 1965 adalah bukti bahwa PKI dan komunisme itu selalu gigih dalam berjuang. Pengulangan adalah hukum yang absolut.

Pak Menteri, jangan hapus pelajaran sejarah dari kurikulum SMK dan SMA karena menghapus artinya membodohi generasi muda dan membuka peluang bagi pemutarbalikkan fakta sejarah. PKI yang penghianat dicitrakan sebagai korban. TNI dan umat Islam yang menjadi korban dipropaganda sebagai penindas. PKI memang pandai menipu.

Menjelang mengenang sejarah hitam bangsa akibat penghianatan G 30 S PKI maka presiden sebaiknya berpidato resmi untuk meminta agar rakyat selalu waspada akan bangkitnya Neo PKI dan komunisme. Bila tidak dan masa bodoh atau bahkan sampai menyatakan bahwa PKI itu tidak ada dan tak mungkin tumbuh kembali, maka jangan salahkan jika rakyat mungkin meragukan kebersihan dirinya dari pengaruh PKI dan komunisme tersebut.

Sejarah merupakan bukti dari suatu perbuatan yang membangun atau menghancurkan. PKI dan komunisme adalah musuh agama, tentara, dan ideologi Pancasila. Musuh dari seluruh rakyat Indonesia.

Pemerhati politik dan kebangsaan