Kategori
Politik

DPR Ingatkan Ahok Jangan Asal Biacara Kantor Pertamina Dipindah ke IKN

IDTODAY NEWS – Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) diingatkan jangan asal bicara terkait rencana pemindahan kantor operasional Pertamina ke Ibu Kota Negara (IKN). Apalagi sampai membuat narasi yang dapat mengundang kontroversi dengan mengatakan kantor Pertamina di Jakarta hanya sewa.

Peringatan itu disampaikan oleh Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, Kamis (20/7).

Menurut Mulyanto Ahok gegabah dan tidak profesional. Harusnya Ahok fokus pada tugas dan kewenangannya untuk membawa Pertamina mengembangkan usaha di bidang migas, bukan menyasar ke bidang lain di luar kompetensinya.

Mulyanto mengatakan Ahok jangan mempolitisasi Pertamina dengan mendorong BUMN migas ini pindah ke IKN dan berinvestasi di luar kompetensi intinya di sana.

“Pertamina sebaiknya fokus pada bidang usahanya di sektor migas, ketimbang cawe-cawe pada pekerjaan lain di luar kompetensinya,” kata Mulyanto.

Mulyanto menyebut pernyataan Ahok yang ingin memindahkan kantor Pertamina ke IKN dengan alasan kantor di Jakarta hanya sewa sangat kontroversial karena tidak sesuai kenyataan.

Mestinya Ahok berkoordinasi dahulu secara internal dengan direksi di level korporasi sebelum dibawa ke luar. Jangan gagasan yang masih mentah sudah dilempar ke publik. Ini kontra produktif bagi penerimaan publik terhadap Pertamina.

“Apalagi kalau ide-ide mentah tersebut berbau politis. Tugas Komut itu adalah terkait pengawasan perusahaan bukan pelaksanaan aksi korporasi. Ahok sudah salah kaprah melampaui kewenangannya,” tukas Mulyanto.

Sumber: Rmol

Kategori
Politik

PKS Ingatkan Ahok Tidak Mempolitisasi Pertamina di IKN

IDTODAY NEWS – Keinginan Komisaris Utama Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) membangun resort dan pusat riset di IKN mendapat tanggapan keras dari Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto.

Menurut politisi PKS itu, Ahok sebaiknya jangan mempolitisasi Pertamina dalam proyek IKN. Ia meminta mantan Gubernur DKI Jakarta itu fokus pada bidang usahanya di sektor migas. Bagi Mulyanto, lebih baik Ahok cawe-cawe pada pekerjaan lain, yang jauh dari kompetensinya.

Mulyanto menilai, keuntungan perusahaan yang masih terbatas pada Pertamina sebaiknya diarahkan langsung pada proyek-proyek strategis migas yang masih membelit. Contohnya, soal audit komprehensif kilang-kilang yang sudah tua dan dekat dengan pemukiman warga.

Dengan demikian, tambah Mulyanto, tidak akan terulang kasus kebakaran kilang seperti di Plumpang maupun Dumai, serta daerah-daerah lainnya. Termasuk pembelian share partisipasi dari Shell yang hengkang dari Blok Migas Masela.

Dalam pandangan Mulyanto, Pertamina perlu melakukan hilirisasi migas untuk mengembangkan produk-produk petrokimia di era senjakala industri migas sekarang ini.

“Hilirisasi produk migas ini sangat penting dan strategis di tengah ketergantungan Indonesia kepada pihak luar untuk bahan baku industri baik untuk obat, tekstil, sepatu, dan lainnya. Jadi tidak pas kalau Pertamina berinvestasi di luar kompetensinya secara jor-joran, sekedar terpaksa mengikuti angin politik sesaat. Ini tidak sehat dan cenderung bermasalah,” jelasnya.

Mulyanto menambahkan, Pemerintah juga jangan mempolitisasi Pertamina untuk berinvestasi di IKN di luar core business mereka.

“Kita tidak ingin BUMN yang sudah sehat ini nanti malah jadi amburadul,” seru Mulyanto.

Untuk diketahui PT Pertamina bakal membangun kawasan resort seribu kamar, lapangan golf 36 holes, rumah sakit, universitas bertema vokasi dan pusat research and development di IKN, Kalimantan Timur. Pertamina menargetkan sebelum Agustus 2024 akan ada investasi yang terwujud.

Sumber: Rmol

Kategori
Politik

Bela Anies, Geisz Chalifah: Kebakaran Plumpang karena IMB Kawasan atau Pertamina yang Enggak Becus Kerja?

IDTODAY NEWS – Loyalis Bakal Calon Presiden Anies Baswedan, Geisz Chalifah, angkat bicara membela Anies yang belakangan disalahkan atas kebakaran depo Pertamina Plumpang dan menyambar ke rumah warga di Jakarta Utara, Jumat (3/3/2023) lalu.

Anies dianggap berandil besar karena memberikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kawasan agar warga bisa tinggal di sekitar depo Pertamina tersebut.

Menurut Geisz, kebakaran yang melibatkan Pertamina sudah pernah terjadi beberapa kali di berbagai wilayah dan penyebabnya bukan karena masalah IMB. Seharusnya, kata Geisz, yang dipermasalahkan adalah kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu dalam mencegah kejadian serupa.

“Pokok persoalan adalah kebakaran. Kebakaran terjadi di mana-mana. Di kilang maupun depo Pertamina. Itu semua terbakar karena IMB? Atau korporasi yang nggak becus kerja?” ujar Geisz kepada wartawan, Kamis (9/3/2023).

Ia pun mengaku juga pernah menangani kasus sengketa lahan saat menjadi Komisaris PT Pembangunan Jaya Ancol (PJA). Saat itu, persoalan kepemilikan tanah antara warga dengan PJA yang sudah bertahun-tahun terjadi bisa terselesaikan karena adanya tindakan dari jajaran direksi Ancol.

Bahkan, sengketa lahan ini juga disebutnya sudah terjadi sejak era kepemimpinan eks Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

“Saat saya menjadi Komisaris Ancol saya bereskan urusan tanah PJA dengan warga Pademangan yang terbengkalai bertahun-tahun dan menjadi konflik dengan warga. Ahok mantan Gubernur yang sekarang jadi komut pertamina. Ngapain saja dia,” jelasnya.

Selain itu, menurutnya, pemberian IMB kawasan yang dilakukan Anies saat menjabat Gubernur DKI itu sudah tepat. Kebijakan tersebut memberikan jaminan pada warga atas hak yang seharusnya didapatkan.

“(Pemberian IMB kawasan) sangat tepat karena pelayanan publik berupa listrik dan air bersih adalah pelayanan dasar dan itu tertuang dikonstitusi,” pungkasnya.

Sumber: suara.com

Kategori
Politik

Desak Dirut dan Komut Pertamina Dicopot, Legislator PKS: Jangan Cuma Satu Direksi Saja

IDTODAY NEWS – Pascaledakan Depo BBM di Plumpang, Jakarta Utara, Menteri BUMN Erick Thohir diminta jangan hanya berani memecat Direktur Penunjang Bisnis Pertamina, Dedi Sunardi. Erick juga harus berani memecat Direktur Utama Nicke Widyawati dan Komisaris Utama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Sebab, kedua pejabat tinggi Pertamina itu yang memiliki kewenangan juga tanggung jawab pengurusan dan pengawasan seluruh operasional perusahaan.

“Jadi yang dicopot jangan hanya salah satu direksi. Pimpinannya dong. Terutama Komut yang tidak dapat menjalankan fungsi pengawasan termasuk mandulnya komite risiko dewan komisaris. Sebagai Komut yang juga Ketua Komite Risiko, Ahok harus bekerja mengawasi dengan baik jangan hanya tebar pesona,” tegas Wakil Ketua Fraksi PKS, Mulyanto, dalam keterangannya, Kamis (9/3).

Anggota Komisi VII DPR RI itu juga meminta pemerintah serius menangani kasus kebakaran Depo Plumpang, jangan sampai terus berulang di kemudian hari. Peristiwa kebakaran depo milik Pertamina ini terbilang sering. Setidaknya sudah terjadi 6 kali kebakaran sejak 2021 sampai sekarang.

“Artinya hampir tiga bulan sekali terjadi musibah. Ini kan luar biasa,” kata Mulyanto.

Atas dasar itu, Mulyanto menilai selama ini pemerintah kurang perhatian dalam mengelola BUMN migas tersebut. Kementerian BUMN lebih menekankan pada peningkatan profit dan dividen, sementara lalai dalam masalah perawatan kilang.

“Menurut saya, layanan publik itu yang utama bagi BUMN, bukan sekadar untung alias profit oriented. Ini semua harus dievaluasi secara sungguh-sungguh,” tandasnya.

Sumber: rmol.id

Kategori
Politik

Deras Desakan Dirut Pertamina Mundur Buntut Tragedi Plumpang: “Sudah Berkali-kali Terjadi, Masa Tak Bertanggung Jawab”

IDTODAY NEWS – Kinerja Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati tengah menjadi sorotan. Banyak yang mendesak agar dirinya mengundurkan diri usai insiden kebakaran depo Pertamina Plumpang, Koja, Jakarta Utara yang menewaskan 19 orang.

Insiden kebakaran disebut telah berulang kali terjadi selama Nicke menjadi orang nomor satu di Pertamina. Pengelolaan sistem keamanan di depo Pertamina pun dipertanyakan.

“Kalau bisa, mundur atau dimundurkan,” ujar pengamat ekonomi dan energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, dikutip Suarajogja.id (media jejaring Suara.com), Rabu (8/3/2023).

Langkah itu menurutnya harus dilakukan, bila tidak ada tanggung jawab dari Pertamina atas terjadinya ledakan di Depo Plumpang, beberapa waktu lalu. Apalagi mengingat peristiwa itu telah merenggut 19 nyawa orang yang tidak berdosa.

“19 nyawa ini tidak bisa diabaikan, Dirut dan Komisaris Pertamina harus mundur atau diganti. Kalau tidak mau, Erick Thohir yang harus mengganti,” katanya.

Menurut dia, perbaikan sistem keamanan di depo pertamina dan kilang harus dilakukan. Bila tidak diperbaiki, maka kejadian serupa akan kembali terjadi.

“Sudah berkali-kali terjadi masa tidak bertanggung jawab?,” katanya.

Fahmy mengingat-ingat, ini bukan kali pertama terjadi ledakan di depo dan kilang minyak milik Pertamina. Ini adalah kali ketiga.

Fahmy juga mengungkap bahwa sudah seharusnya depo Pertamina pindah, tidak lagi bertempat di Plumpang. Mengingat kepadatan di wilayah itu menyebabkan udara sekitar depo menjadi hangat cenderung panas.

Selain itu, persediaan air menjadi menipis. Padahal, idealnya ketersediaan air di wilayah depo harus mencukupi, untuk mendinginkan area.

“Di Plumpang sudah tidak ada air, maka secara teknis tidak layak,” ujarnya.

Tempat baru untuk depo, menurutnya harus berada di Jabodetabek. Mengingat, depo tersebut akan memasok minyak untuk wilayah Jabodetabek.

Area pelabuhan, misalnya kawasan Tanjung Priok dinilai ideal, karena dekat dengan kapal tanker merapat, dengan debit air.

Luasan depo baru menyesuaikan tanker yang memasok minyak. Namun demikian, diperlukan buffer zone sekitar 5 kilometer (Km) dari depo, dan jauh dari permukiman penduduk. Pemindahan depo diyakini tidak akan mengganggu pasokan.

Sumber: suara.com

Kategori
Politik

Rendahkan Harga Nyawa Manusia, Ahli Waris Korban Depo Plumpang Tolak Uang Rp40 Juta dari Pertamina

IDTODAY NEWS – Acep Hidayat (53), keluarga korban tewas akibat kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara menolak santunan bersyarat dari pihak Pertamina senilai Rp40 juta. Dia diberi santunan untuk keempat anggota keluarganya meninggal saat kebakaran Depo Pertamina Plumpang pada Jumat (3/3) lalu.

Acep menolak santunan tersebut karena pihak Pertamina dianggap terlalu merendahkan harga nyawa manusia.

Ada beberapa hal yang membuat Acep keberatan menerima santunan tersebut. Pertama, uang yang diklaim sebagai santunan kematian itu diberikan saat jenazah hendak diambil pihak keluarga di RS Polri.

“Harusnya mereka ke rumah dong, datang kita ngobrol baik-baik. Cari solusi,” kata Acep saat ditemui di kediamannya, kawasan Rawabadak Selatan, Jakarta Utara, Rabu (8/3/2023).

Selain itu, Acep menganggap surat pernyataan santunan bersyarat tersebut ilegal. Sebab, surat itu hanya mirip dengan surat penyataan sikap biasa, tanpa disertai dengan kop serta logo Pertamina.

“Kalau sudah pakai nama perusahaan, harus berani dong pakai kop surat. Itu yang jadi pertanyaan kami,” ujar Acep.

Dalam surat tersebut, hanya bertuliskan empat point. Di mana pada point ketiga menyatakan ahli waris tidak dapat menuntut pihak Pertamina, lantaran telah diberikan santunan sebesar Rp10 juta.

“Ada tulisan tidak boleh menggugat, cuma belum tercoret,” katanya.

“Jadi dia ngasihnya polos, berbentuk form. Nama, dan lain-lain, cuma yang poin 3 itu belum dicoret,” imbuhnya.

Acep sendiri tidak merasa asing dengan surat tersebut, lantaran sebelumnya tetangganya juga pernah mendapatkan surat yang sama. Belajar dari itu, dia memutuskan untuk molak menandatangani surat tersebut.

Dikasih Uang Rp10 Juta

Sebelumnya, Ketua RW 01 Rawabadak Selatan, Bambang Setiono mengatakan pihaknya mendapat laporan soal korban tewas tidak diperbolehkan menuntut Pertamina terkait insiden Kebakaran yang terjadi pada Jumat (3/3) lalu.

“Iya kemarin ada yang ngadu ke saya ngomongnya begitu,” kata Bambang di Markas PMI, Jakarta Utara, Selasa (7/3).

Namun sejauh ini, baru satu warga yang melaporkan terkait hal itu kepadanya.

Bambang menuturkan, warganya bernama Irianto sebagai ahli waris korban tewas insiden kebakaran Depo Plumpang mendapat uang Rp10 juta dari orang tak dikenal.

“Terus keluarganya bilang ‘pak ini adek dikasih uang Rp10 juta, tapi suruh tanda tangan di atas materai’. Uang santunan terus bahasanya di situ jangan menuntut Pertamina,” ucap Bambang.

Sumber: suara.com

Kategori
Peristiwa

Warga Protes Santunan Pertamina, Dikasih Rp10 Juta Tapi Gak Boleh Nuntut: Emang Saudara Kita Ayam!

IDTODAY NEWS – Pihak keluarga korban tewas kebakaran Depo Pertamina Plumpang menyesalkan adanya santunan bersyarat yang dilakukan pihak Pertamina. Santunan senilai Rp10 juta diberikan dengan dalih biaya pemakaman ini ternyata berbuntut panjang.

Dalam surat tersebut tertulis, pihak keluarga tidak dapat menuntut pihak Pertamina akibat insiden kebakaran Depo Pertamina Plumpang.

Salah satu keluarga korban tewas, Maimunah (31) menganggap sikap Pertamina tidak manusiawi lantaran nyawa manusia dibandrol seharga ayam.

“Emang saudara kita ayam, hanya diberikan uang Rp10 juta. Menurut saya gak cukup karena bukan daging ayam yang diperjualkan Rp10 ribu,” kata Maimunah, saat ditemui di kediamannya, Rt 2/7 Tugu Selatan Koja, Jakarta Utara, Rabu (8/3/2023).

Maimunah sendiri merupakan kakak ipar dari Hadi (24) yang menjadi koban tewas akibat kebakaran Depo Pertamina Plumpang pada Jumat (3/3/2023) kemarin.

Saat disodorkan surat santunan bersyarat itu, kata Maimunah, pihak keluarga sedang tidak fokus, lantaran saat itu, waktu telah menjelang malam. Mereka saat itu lebih fokus untuk pemakaman Hadi agar tidak terlalu malam.

“Saya mikirnya biar cepat saja,” ujarnya.

Maimunah juga menuturkan, saat surat dari pihak Pertamina diberikan kepada pihak keluarga, waktunya hampir bersaman dengan penandatanganan surat kematian dari pihak rumah sakit.

Meski berbeda map dan orang yang menyodorkan, pihak keluarga Maimunah beranggapan jika surat itu merupakan satu kesatuan.

Namun, saat surat santunan itu ditandatangani, pihak keluarga tidak diberikan salinan surat tersebut. Saat itu, Maimunah juga lupa memfoto surat tersebut.

“Kalau surat kematian ada salinannya, tapi soal santunan itu gak dikasih. Tapi sepintas saya sempat baca pihak keluarga gak boleh nuntut pihak Pertamina,” jelasnya.

Sebelumnya, Ketua RW 01 Rawabadak Selatan, Bambang Setiono mengatakan, pihaknya mendapat laporan, soal korban tewas buntut tidak diperbolehkan untuk melyangkan tuntutan kepada Pertamina buntut insiden Kebakaran yang terjadi pada Jumat (3/3/2023) kemarin.

“Iya kemarin ada yang ngadu ke saya ngomongnya begitu,” kata Bambang, di Markas PMI, Jakarta Utara, Selasa (7/3/2023).

Namun sejauh ini, baru satu warga yang melaporkan terkait hal ini kepada dirinya.

Hal ini bermula, kata Bambang, saat Irianto yang merupakan ahli waris dari Iriana, korban tewas insiden kebakaran Pertamina Plumpang mengadukan saat prosesi pemakaman Iriana, adik dari Irianto mendapatkan uang senilai Rp10 juta dari orang yang tidak dikenal.

“Terus keluarganya bilang ‘pak ini adik dikasih uang Rp10 juta, tapi suruh tanda tangan, ini di atas materai’ uang santunan terus bahasanya disitu jangan menuntut Pertamina,” ucap Bambang.

Sumber: suara.com