Tag: Radikalisme

Kategori
Politik

Faizal Assegaf: Getol Tuding Islam Radikal, Kini Sri Mulyani Terjerat Skandal Rp300 Triliun

Faizal Assegaf
Faizal Assegaf. Foto: TEMPO/Maria Fransisca

IDTODAY NEWS – Kritikus Faizal Assegaf memberikan sindiran keras ke Menkeu Sri Mulyani. Menurutnya Sri Mulyani getol menuding Islam radikal dan saat ini Menkeu tersebut sedang terjerat skandal Rp300 Triliun.

“Getol tuding Islam radikal, kini ratu utang Sri Mulyani terjerat skandal Rp300 Triliun,” ujarnya dikutip Populis.id dalam unggahannya di Twitter, pada Jumat (10/3).

“Sri Mulyani alias RATU UTANG dengan sombong pamer diri rangkap 30 jabatan. Sok paling hebat & bertindak suka-suka menabrak UU. Di balik perilaku rakus kekuasaa tersebut menyimpan aneka kejahatan luar biasa di Kemenkeu” lanjutnya.

“Mulai dari skandal pamer kekayaan bawahannya, coper-coper duit pajak hingga terbongkar aliran uang haram 300 triliun” ucapnya.

“Rangkaian kebrutalan korupsi tersebut selama ini tertutup rapi dengan modus biadab getol menuding umat Islam radikal-radikul,” katanya.

Kemudian, ia juga mengatakan bahwa satu per satu kejahatan yang disembunyikan terbongkar.

“Kini ratu utang menuai kemarahan publik. Bergaya paling bersih dan jago ngoceh, ternyata hanyalah cara untuk menutupi busuknya watak korup yang sangat bengis di Kemenkeu,” beber Faizal Assegaf.

“Bukan pertama kali skandal besar menyeret Sri Mulyani. Tapi, pasca Pilpres 2009, misionaris IMF tersebut diduga menjadi operator dalam kasus Bank Century Rp6,7 triliun” ucapnya.

“Ihwal kasus maling uang rakyat tersebut juga menyeret mantan Wapres Bodeono selaku eks Gubernur Bank Indonesia. Tapi, kedua aktor mirip belut, bergerak licin dan lolos dari tanggungjawab. Dugaan publik ‘dilindungi SBY’,” lanjut aktivis 98 tersebut.

“Kini si Ratu Utang kembali membuat keonaran yang super dahsyat. Markas ‘depkolektor negara’ yakni Ditjen Pajak & Bea Cukai serta kawanan Kemenkeu terseret aliran skandal Rp300 T,” ucapnya.

“Sri Mulyani yang gemar menggunakan topeng anti korupsi, terbukti dalam waktu yang lama membiarkan loyalinya menggarong uang rakyat” katanya.

Ia juga mengatakan bahwa Kejahatan 300 T terbongkar jelang pemilu 2024. Luar biasa besar dan harus diusut tuntas.

“Umat Islam yang kalian hinakan & zalimi, kini menyaksikan dengan sangat jelas bahwa Kemenkeu menjadi sarang iblis berdasi. Para garong dan bandit pencuri uang negara bersekutu di balik topeng toleransi,” tutupnya.

Sumber: populis

Kategori
Politik

Said Aqil Tebak Pikiran Kelompok Radikal di Indonesia: Tuhan Telah Membela Taliban, Mari Bangkit!

Said Aqil Siradj
Said Aqil Siradj/Republika.co.id

IDTODAY NEWS – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Said Aqil Siradj mencoba membaca bagaimana pemikiran kelompok radikal di Indonesia atas kemenangan Taliban di Afghanistan.

Said Aqil menilai bahwa para kelompok radikal akan berpikir bahwa Tuhan telah membela Taliban sehingga mereka juga harus bangkit sebab Tuhan akan membela mereka juga.

Ia mengatakan hal itu ketika membahas dampak berkuasanya Taliban di Afghanistan terhadap kelompok radikal di Indonesia melalui kanal YouTube pada Jumat, 20 Agustus 2021.

Seperti diketahui, Taliban menguasai Afghanistan setelah menduduki ibu kota Kabul pada Senin, 16 Agustus 2021.

Sebelum menguasai Kabul, Taliban telah menguasai belasan kota lainnya di Afghanistan.

Manuver Taliban pun semakin intens setelah Amerika Serikat (AS) menarik pasukan yang telah beroperasi di Afghanistan selama 20 tahun.

Menurut Saud Aqil Siradj, Taliban sebenarnya belum menang sepenuhnya sebab masih ada perlawanan.

“Tapi, Taliban menang ini pasti akan menjadikan motivasi kelompok radikal Indonesia. ‘Tuh lihat, Tuhan telah membela Taliban. Mari bangkit. Tuhan akan membela kita.’ Pasti akan terjadi seperti itu,” jelasnya, dilansir dari GenPi.

Meski begitu, Said Aqil Siradj tidak menjelaskan secara eksplisit kelompok radikal mana yang ia maksudkan.

Sebelumnya, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komjen Boy Rafli Amar mengingatkan masyarakat untuk waspada karena ada pihak-pihak yang berupaya menggalang simpati dengan gaduhnya isu Taliban.

“Jangan sampai masyarakat salah bersimpati karena berdasarkan pemantauan kami, ada pihak-pihak tertentu yang berusaha menggalang simpatisan atas isu Taliban,” kata Boy Rafli Amar.

Sumber: terkini.id

Kategori
Politik

Din Syamsuddin Dituding Radikal, Ketum MUI: Itu Keterlaluan

Din Syamsuddin Dituding Radikal, Ketum MUI: Itu Keterlaluan
Ketua MUI Pusat KH Miftakhul Akhyar (Foto: Faiq Azmi/detikcom)

IDTODAY NEWS – Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Miftachul Akhyar menyoroti tudingan Din Syamsuddin sebagai tokoh radikal. MUI menyebut hal itu keterlaluan. Tudingan itu muncul dari Gerakan Anti Radikalisme (GAR) Alumni ITB soal dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku Din Syamsuddin ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

“Kiai-kiai kita, ulama kita masih memahami, itu keterlaluan lah (Tudingan Din Syamsuddin radikal). Kalau masih tanda-tanda, tapi belum ada klarifikasi, belum ada bukti, itu tidak sepatutnya lah,” ujar KH Miftachul Akhyar usai pelantikan pengurus MUI Jatim di Gedung Negara Grahadi, Senin (15/2/2021) malam.

Di mata Miftachul Akhyar, Din Syamsuddin merupakan sosok yang rendah hati. Dirinya bersama para kiai dan ulama masih khusnudzon (Berprasangka baik) kepada Din Syamsuddin.

“Kelompok-kelompok radikal, kelompok-kelompok yang ingin mengganti falsafah, jadi kita khusnudzon, masih belum ke sana. Dia itu punya tawadhu’, sikap rendah hati, itu yang saya tahu,” jelasnya.

Miftachul Akhyar menegaskan, tudingan kepada Din Syamsuddin, tidak memiliki bukti kuat yang mengarah ke radikal. “Masalah mungkin tidak mungkin, tapi kalau seperti ini, dan masih seperti ini saya kira tidak sampai ke sana (radikal),” imbuhnya.

Dia juga menanggapi terkait sosok Din Syamsuddin yang kerap mengkritik pemerintah. Menurutnya, kritik membangun diperlukan agar seimbang.

“Memang kritik membangun itu kan diperlukan, kalau orang tanpa kritik, ya akhirnya melampaui batas. Jadi kehidupan akan normal manakala ada sebuah apresiasi ada kritik. Itu harus seimbang,” pungkasnya.

Sebelumnya, Din Syamsuddin dilaporkan ke KASN karena dituduh sebagai tokoh radikal. Menjawab isu ini, Menko Polhukam Mahfud MD memastikan pemerintah tidak memproses laporan tersebut. Mahfud MD menegaskan pemerintah tidak pernah menganggap Din Syamsuddin radikal. Mahfud MD menilai Din Syamsuddin adalah sosok yang kritis, bukan radikal.

“Memang ada beberapa orang yang mengaku dari ITB, menyampaikan masalah Din Syamsuddin kepada Menteri PAN-RB Pak Tjahjo Kumolo. Pak Tjahjo mendengarkan saja, namanya ada orang minta bicara untuk menyampaikan aspirasi, ya didengar. Tapi pemerintah tidak menindaklanjuti, apalagi memproses laporan itu,” ujar Mahfud MD lewat akun Twitter-nya, Sabtu (13/2).

Baca Juga: JK: Kalau Bertanya Saja Sudah Tidak Boleh, Apalagi Mengkritik

Sumber: detik.com

Kategori
Politik

Mahfud MD Sebut Indonesia Lahir karena Bung Karno Radikal

Mahfud MD Sebut Indonesia Lahir karena Bung Karno Radikal
Menko Polhukam Mahfud MD (Dok. Kemenko Polhukam)

IDTODAY NEWS – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut Indonesia lahir karena Presiden RI pertama, Soekarno atau Bung Karno radikal.

Hal itu disampaikan oleh Mahfud MD saat menjadi pembicara di acara HUT TvOne ke-13 pada Senin (15/2/2021) malam.

Mahfud MD menyebut istilah radikal sesungguhnya baik. Ia mengungkit soal sikap Bung Karno yang radikal hingga melahirkan bangsa Indonesia saat ini.

“Istilah radikal itu bagus iya. Jadi Indonesia lahir karena Bung Karno radikal, generasi Bung Karno radikal ingin membongkar sesuatu dari akarnya,” kata Mahfud MD seperti dikutip Suara.com, Selasa (16/2/2021).

Menurut Mahfud MD, Islam juga berkembang karena radikal. Meski demikian, ia juga menilai ada radikal yang berdampak buruk, yakni keinginan membongkar sesuatu tanpa mengikuti aturan.

Adapun radikal yang dimaksud oleh pemerintah adalah radikal yang telah tertulis dalam hukum.

“Waktu saya belajar semester pertama fakultas hukum itu kalau Anda bicara hukum, satu istilah itu artinya banyak. Oleh sebab itu, ada arti stipulatif atau penetapan makna oleh hukum,” papar Mahfud.

Maksud radikal dalam hukum yang dimaksud oleh Mahfud antara lain berupaya mengganti UUD tanpa melalui prosedur dan menggunakan kekerasan.

Selain itu, upaya menjatuhkan pemerintahan sah yang sudah dipilih dan menolak demokrasi serta ideologi Pancasila merupakan bentuk radikal yang dimaksudkan dalam hukum.

“Kalau Bung Karno dulu radikal itu bagus untuk melawan penjajah. Nabi Muhammad juga bagus. Oleh sebab itu, arti stipulatif itu menjadi pegangannya. Kalau orang tanya radikal itu artinya bukan arti lain, ada definisinya,” ungkap Mahfud.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menjelaskan, dalam agama ada istilah makna lughowi dan makna istilahi.

Secara lughowi, radikal memiliki arti yang baik, jelek dan sedang.

“Makna istilahi, menurut hukum UU Nomor 5 Tahun 2018 ini artinya. Jangan diartikan di luar itu. Kalau di luar itu enggak ada radikal,” tukasnya.

Baca Juga: Utang Luar Negeri RI Nyaris Meroket Ke Angka Rp 6.000 Triliun, Fraksi PKS: Sudah Bahaya!

Sumber: suara.com

Kategori
Politik

JK: Din Syamsuddin Bukan Tokoh Radikal

JK: Din Syamsuddin Bukan Tokoh Radikal
Din Syamsuddin dan Jusuf Kalla (tengah) (Foto: dok. detikcom)

IDTODAY NEWS – Wakil Presiden RI ke-10 dan 12, Jusuf Kalla (JK), menilai mantan Ketum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin bukan tokoh radikal sebagaimana tuduhan yang dilontarkan Gerakan Anti Radikalisme (GAR) Alumni ITB. JK malah menilai Din Syamsuddin sebagai tokoh yang sangat toleran dan merupakan pelopor antarumar beragama di kancah internasional.

JK mengaku heran apabila ada pihak yang menuduh Din sebagai tokoh radikal. Sementara, lanjutnya, Din keliling ke banyak negara untuk membicarakan perdamaian antarumat beragama.

“Pak Din sangat tidak mungkin radikal, dia adalah pelopor dialog antaragama dan itu tingkatannya internasional. Saya sering bilang ke dia ‘Pak Din, Anda ini lebih hebat daripada menlu, selalu keliling dunia hanya berdiskusi dalam hal perdamaian dan interreligius’. Jadi orang begitu tidak radikal, sama sekali tidak radikal,” kata JK dalam keterangan resminya, Senin (15/2/2021).

JK juga membela Din yang dinilai tak etis mengkritik pemerintah karena statusnya ASN. Menurutnya, Din Syamsuddin bukanlah ASN yang berada di struktur pemerintahan, tapi merupakan fungsional akademis.

Menurut JK, ketika seorang akademisi memberikan pandangannya yang mungkin bertentangan dengan pemerintah itu tidak melanggar etika sebagai ASN karena tugas akademisi adalah memberikan pandangan lain sesuai dengan dengan latar keilmuannya.

“ASN itu terbagi dua, ada ASN yang berada di struktur pemerintahan itu ASN yang tidak boleh kritik pemerintah karena dia berada di struktur pemerintah. Ada ASN akademis sebagai dosen dan sebagainya, nah di situlah posisi Pak Din. Ini bukan soal etik mengkritik sebagai ASN tapi dia mempergunakan suatu keilmuannya untuk membicarakan sesuatu,” jelas JK.

Menurut JK, ASN berprofesi dosen yang berpandangan kritis kepada pemerintah bukan hanya Din Syamsuddin, namun banyak juga ASN lainnya yang memiliki pandangan berbeda dengan pemerintah. Dia meminta pihak-pihak terkait menghormati pandangan Din tersebut karena merupakan pandangan profesional.

“Yang berpandangan kritis ke pemerintah bukan Pak Din saja tapi ada juga majelis rektor dari seluruh negeri kadang membuat pandangan yang berbeda dari pemerintah dan itu tidak apa-apa. Dosen-dosen universitas katakanlah di UI ada Pak Faisal Basri, dia kan selalu kritik pemerintah itu tidak apa-apa, dia profesional, dan itu tidak melanggar etika ASN kecuali kalau dia sebagai Dirjen kemudian mengkritik pemerintah, itu baru salah. Kalau seorang akademisi walaupun dia seorang ASN kemudian mengemukakan pandangannya meskipun berbeda dengan pemerintah, itu pandangan profesi dan kita harus hormati itu,” tegas dia.

JK berharap tidak ada lagi perundungan terhadap para akademisi yang berstatus sebagai ASN dan memberikan pandangan kritisnya ke pemerintah. Menurut JK, pandangan alternatif dari akademisi akan selalu dibutuhkan oleh pemerintah, jika tidak ingin negara menjadi otoriter.

“Bayangkan kalau tidak ada akademisi ini membukakan jalan alternatif maka negeri akan jadi otoriter. Jadi kalau ada yang mau mempersoalkan posisi Pak Din sebagai ASN dan pandangannya kepada pemerintah, berarti dia tidak ngerti tentang undang-undang, dan bahwa anggota GAR itu alumni ITB, tapi ITB secara institusi juga sudah mengatakan bahwa mereka bukan organisasi resmi dari ITB,” ucapnya.

Baca Juga: KPK Siap Pasang Badan Membela Novel Baswedan

Sumber: detik.com

Kategori
Islami

Kecam GAR ITB, Imam Besar New York: Hanya di Kampus Indonesia Ada Gerakan Antiradikalisme

Kecam GAR ITB, Imam Besar New York: Hanya di Kampus Indonesia Ada Gerakan Antiradikalisme
Imam Besar di Islamic Center of New York, Muhammad Shamsi Ali mengeritisi adanya Gerakan Anti Radikalisme (GAR) oleh alumni sebuah institusi pendidikan atau kampus Indonesia. Foto/SNDOnews

IDTODAY NEWS – Imam Besar di Islamic Center of New York, Muhammad Shamsi Ali mengeritisi Gerakan Anti Radikalisme (GAR) oleh alumni sebuah institusi pendidikan atau kampus Indonesia di Institut Teknologi Bandung (ITB) yang melakukan pelaporan terhadap ilmuan atau kalangan akademisi yang dianggap berbeda pandangan.

Shamsi pun membandingkan di Amerika, di sana tidak ada semacam gerakan antiradikalisme terutama di sebuah institusi pendidikan. Dia juga mengatakan di dunia kampus di Amerika malah didorong memiliki sikap kritis. Baca juga: Ketika Segalanya Dipolitisir

“Hanya alumni universitas di Indonesia seperti ITB ada Gerakan Anti Radikalisme. Di Amerika saja tidak ada yang gitu-gituan. Di dunia kampus sikap kritis malah didorong. Jika dunia akademia phobia kekritisan, berarti terjadi pemerkosaan independensi intelektualitas. Menyedihkan!” ungkap Shamsi dikutip MNC Portal Indonesia dari akun media sosialnya @ShamsiAli2., Senin (15/2/2021).

Shamsi mengatakan heran terhadap upaya pembungkaman yang dilakukan GAR ITB dengan memberikan tuduhan radikal terhadap Din Syamsuddin. Hal itu, tegas Shamsi juga bertentangan dengan HAM. “Upaya pembungkaman terhadap tuduhan radikal akan kekritisan manusia, selain bertentangan dengan kodrat manusia, juga bertentangan dengan HAM yang menjamin hak ekspresi. Dan jika tidak siap dikritik, jangan berada di posisi publik. Dalam tatanan demokrasi, rakyat penguasa tertinggi,” tegasnya.

Selain itu, Shamsi mengatakan sikap kritis merupakan sebuah ekspresi ketika melihat sesuatu yang kurang dipahami. “Manusia itu mulia karena kapasitas kecendekiawanan yang menumbuhkan kuriositas pada dirinya. Maka ketika melihat sesuatu yang kurang dipahami, apalagi paham kalau itu salah, pasti akan bersuara. Ekspresi itulah yang terjadi dengan malaikat ketika Allah putuskan Adam hadir di bumi,” katanya.

Postingan Imam Shamsi pun menui beragam komentar warganet, dan disukai ratusan orang lainnya. Antara lain pemilik akun @jsrizal yang bilang “rezim ini cuma pedagang politik radikal-radikul yg desperately trying to be SJW toleranshit karena semakin dilucuti kebusukannya yg tak lebih dari antek penjajahan-Islamofobik:

Ada juga pemilik akun @bukAmel yang berkomentar “Sikon makin ngeri ustadz. Lapor melapor jadi profesi…..”

Diberitakan sebelumnya, organisasi Gerakan Anti Radikalisme Alumni Institut Teknologi Bandung (GAR ITB) melaporkan Pressidum KAMI, Din Syamsuddin ke KASN karena dianggap radikal. Tak hanya Din, Dekan Fakultas Industri IT, Prof. Brian Yuliarto turut dilaporkan kelompok ini karena diduga terlibat sebagai anggota Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Aksi GAR ITB ini pun menuai kecaman dari sejumlah tokoh dan elemen nasional lainnya.

Baca Juga: Din Syamsuddin Dituduh Radikal, Natalius Pigai: Tujuannya Membenamkan Karakter sebagai Pengawal Kebhinekaan

Sumber: sindonews.com

Kategori
Hukum

Sebut Din Syamsuddin Radikal, GAR ITB Bisa Dipolisikan

Sebut Din Syamsuddin Radikal, GAR ITB Bisa Dipolisikan
Ilustrasi Din Syamsuddin (Foto: Jawa Pos)

IDTODAY NEWS – Pakar Hukum Pidana Suparji Ahmad menilai tudingan Gerakan Anti Radikalisme (GAR) Alumni Institut Teknologi Bandung (ITB) terhadap Din Syamsuddin merupakan sebuah tuduhan serius. Suparji menilai, GAR ITB bisa dilaporkan ke polisi atas hal tersebut.

“Itu tuduhan yang sangat serius menurut saya. Apabila tidak terbukti, yang tergabung dalam organisasi itu (GAR ITB) bisa dilaporkan pak Din dengan dugaan pencemaran nama baik,” kata Suparji dalam keterangannya, Senin (15/2).

Suparji mengatakan, menyebut Din sebagai sosok yang radikal jelas bisa membuat nama dosen UIN tersebut terlihat buruk. “Tudingan itu jelas mencoreng nama baik pak Din. Mereka bisa saja dijerat pasal 310 KUHP,” sambung dia.

Menurut Suparji, sebuah tuduhan harus berdasarkan bukti yang kuat, apalagi jika menyangkut tokoh besar. Selama ini, kata Suparji, mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) tersebut tidak melakukan tindakan yang berbau radikal.

“Bahkan beliau sering menyuarakan perdamaian antar umat beragama. Tak pernah ada seruan pak Din untuk menyebarkan radikalisme ke masyarakat,” tambahnya.

Ia juga menekankan bahwa Din memang dikenal sebagai tokoh kritis terhadap pemerintah. Namun, lanjutnya, kritik yang dilontarkan beliau selalu konstruktif dan membangun.

“Kepada semua pihak, lebih baik hati-hati dalam menggunakan istilah radikalisme. Jangan sampai orang yang kritis terhadap pemerintah lalu mudah dicap sebagai radikal. Itu membunuh demokrasi secara perlahan,” pungkasnya.

Seperti diketahui, GAR ITB melaporkan Din Syamsuddin atas dugaan radikalisme. Ia dilaporkan ke KASN dengan dugaan pelanggaran substansial atas norma dasar, kode etik dan kode perilaku ASN.

Baca Juga: Ade Armando Tolak Buzzer Ditertibkan: Sangat Terkesan Anti Kebebasan Berbicara

Sumber: jawapos.com