Kategori
Politik

Ssttt…Anies Baswedan Sudah Bicara soal Cawapres loh, Ada 2 Nama

IDTODAY NEWS – Anies Baswedan sudah berbicara soal sosok calon wakil presiden (cawapres) di Pilpres 2024 mendatang.

Itu disampaikan Anies saat bertemu dengan Ketua Umum Jaringan Nasonal Mileanis 24, Muhammad Ramli Rahim di Jakarta belum lama ini.

Diberitakan Fajar (jaringan PojokSatu.iud), dalam perbincangan itu, Anies sempat menyinggung sejumlah tokoh dari Indoesia Timur.

Ada dua nama yang disinggung Anies memiliki potensi duduk di kursi RI 2.

Kedua nama yang disebut Anies adalah mantan Menteri Pertanian Amran Sulaeman dan penerusnya, Syahrul Yasin Limpo.

Anies menyebut, baik Amran dan Syahrul, diangap sebagai The Next JK (Jusuf Kalla).

“Sebagai representasi luar Jawa dan representasi Sulsel sebagai provinsi dengan Jumlah penduduk terbesar di luar Jawa -Sumatera,” kata Ramli Rahim, Jumat (10/9/2021).

Akan tetapi, Ramli tak merinci secara jelas apakah kedua tokoh itu bakal jadi calon pendampingnya jika ia memutuskan maju di Pilpres Pilpres 2024.

“Pak Anies Baswedan tak terlalu ngotot untuk nyapres,” kata dia.

Anies, sambung Ramli, saat ini lebih memilih fokus pada kewajiban dan tugasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta.

“Dan menuntaskan seluruh janji kampanye dan menjadikan Jakarta maju kotanya, bahagia warganya,” sambungnya.

Kendati demikian, Anies mengsinyalkan dirinya bakal siap jika memang nantinya benar-benar bisa maju sebagai capres di Pilpres 2024.

“Anies hanya berikhtiar dan Allah tetap yang menjadi penentu,” ungkap Ramli.

Tekad besar Anies saat ini, kata dia, adalah menuntaskan semua janji-janji kampanyenya dulu.

“Soal hasil akhir, biarlah Allah yang menjadikannya,” paparnya.

Sementara, Mileanies 24 disebut Ramli akan terus melakukan deklarasi di wilayah di Indonesia.

Tetap fokus membangun jaringan agar elektabilitas Anies sebagai Capres tetap berada di puncak apapun sistem pilpres yang nantinya diputuskan DPR jika harus berubah,” pungkasnya.

Sumber: pojoksatu.id

Kategori
Politik

Namanya Diseret di Isu Reshuffle, Mentan: Saya Kerja Aja

IDTODAY NEWS – Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo menanggapi isu reshuffle yang menyeret namanya dan Kepala KSP Moeldoko. Syahrul tak berbicara banyak dan memilih melanjutkan kerjanya di kabinet Indonesia Maju.

“Saya nggak mau tanggapi itu, saya kerja, saya kerja aja,” kata Syahrul kepada wartawan di kompleks DPR/MPR, Jakarta, Senin (8/2/2021).

Tak hanya Syahrul, sebelumnya Partai Nasional Demokrat (NasDem) turut menanggapi isu yang menyeret Mentan yang juga kader mereka tersebut. Waketum NasDem Ahmad Ali menyebut reshuffle merupakan hak Presiden Jokowi.

“Kan itu prerogatif Presiden, (NasDem) nggak keberatan,” kata Waketum NasDem Ahmad Ali kepada wartawan, Rabu (3/1).

Ali pun yakin menteri dari NasDem di jajaran Kabinet Indonesia Maju selama ini memberikan kinerja yang bagus, termasuk Mentan.

“Kami yakin menteri yang dari kader NasDem selama ini kerjanya sudah bagus. Tapi kembali lagi yang berhak menilai kinerja menteri adalah Presiden,” ujarnya.

Sebagai informasi, dalam Kabinet Indonesia Maju, NasDem mendapat tiga posisi menteri. Mereka adalah Mentan Syahrul Yasin Limpo, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Menteri LHK) Siti Nurbaya Bakar, serta Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny Gerard Plate.

Awal mula isu reshuffle jilid kedua muncul diembuskan oleh Jokowi Mania (JoMan). JoMan menyebut akan ada satu hingga tiga orang yang kena reshuffle.

“Reshuffle jilid II. Katanya sih dekat-dekat ini,” kata Ketua Relawan Jokowi Mania (Joman) Immanuel Ebenezer kepada wartawan, Rabu (3/2).

Dihubungi secara terpisah, Ketua DPP PKB Faisol Riza memberikan sinyal serupa. Namun ia menegaskan reshuffle tidak akan dilakukan dalam waktu dekat.

“Tidak dalam waktu dekat. Tapi ada catatan,” kata Faisol kepada wartawan, Rabu (3/2).

Dua posisi yang beredar akan terkena reshuffle, yaitu Mentan Syahrul Yasin Limpo dan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko. Faisol membenarkan salah satu dari dua info tersebut, tapi tidak menyebut pasti mana yang benar. Sementara itu, juru bicara Presiden Joko Widodo (Jokowi), Fadjroel Rachman, menegaskan tidak ada reshuffle.

Baca Juga: Giliran Jakarta Diguyur Hujan hingga Banjir 150 cm, Dewi Tanjung Muncul Omelin Anies

Sumber: detik.com

Kategori
Kesehatan

Mentan Cabut Keputusan soal Ganja Jadi Tanaman Obat Binaan

IDTODAY NEWS – Kementerian Pertanian (Kementan) langsung mencabut Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan) Nomor 104/2020 yang di dalamnya menetapkan ganjasebagai komoditas tanaman obat binaan Kementerian Pertanian (Kementan).

Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Kementan Tommy Nugraha dalam siaran pers yang diterima SINDOnews, Sabtu (29/8/2020) menjelaskan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo konsisten dan berkomitmen mendukung pemberantasan penyalahgunaan narkoba.

“Kepmentan 104/2020 tersebut sementara akan dicabut untuk dikaji kembali dan segera dilakukan revisi berkoordinasi dengan stakeholder terkait (BNN, Kemenkes, LIPI),” kata Tommy. (Baca juga:Ini Penjelasan Kementan soal Ganja Jadi Tanaman Obat)

Tommy menegaskan, komitmen Mentan dalam hal ini di antaranya memastikan pegawai Kementan bebas narkoba, serta secara aktif melakukan edukasi bersama BNN (Badan Narkotika Nasional) terkait pengalihan ke pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, pada daerah-daerah yang selama ini menjadi wilayah penanaman ganja secara ilegal.

Tommy juga menjelaskan, sesuai yang tercantum dalam daftar tanaman obat pada Kepmentan 104/2020, bahwa tanaman ganja adalah jenis tanaman psikotropika dan selama ini telah masuk dalam kelompok tanaman obat sejak 2006 dengan Kepmentan 511/2006.

Kategori
Kesehatan Politik

Setelah Kalung Anti Corona, Mentan Syahrul Yasin Limpo Tetapkan Ganja Tanaman Obat

IDTODAY NEWS – Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo atau SYL kembali jadi sorotan publik.

Sebelumnya, SYL disorot lantaran hendak memproduksi massal kalung anti Corona. Namun rencana itu gagal lantaran ditolak berbagai kalangan, termasuk DPR.

Kali ini SYL kembali jadi perbincangan setelah menetapkan ganja sebagai komoditas tanaman obat binaan Kementerian Pertanian.

Ganja ditetaokan sebagai tanaman obat melalui Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 104/KPTS/HK.140/M/2/2020 tentang Komoditas Binaan Kementerian Pertanian yang ditandatangani Menteri SYL pada 3 Februari 2020.

“Komoditas binaan Kementerian Pertanian meliputi komoditas binaan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Hortikultura, Direktorat Jenderal Perkebunan, dan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan,” demikian bunyi diktum kesatu Kepmen Komoditas Binaan Kementan.

Lampiran Keputusan Menteri Pertanian ini memuat ratusan jenis komoditas Binaan Kementan. Di antaranya tanaman pangan 33 jenis, komoditas buah-buahan 60 jenis, komoditas sayuran 82 jenis, komoditas tanaman hias 361 jenis komoditas perkebunan 140 jenis, dan komoditas tanaman obat 66 jenis, salah satunya ganja.

Selain itu, lampiran Keputusan Menteri Pertanian uga memuat daftar hewan ternak yang masuk komoditas binaan Kementerian Pertanian.

“Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,” bunyi diktum ketujuh.

Selengkapnya klik: Keputusan Menteri Pertanian Nomor 104:KPTS:HK.140:M:2:2020 tentang Komoditas Binaan Kementerian Pertanian.

Kategori
Politik

Ditanya DPR Soal Nasib BUMN Pangan yang ‘Sakit’, Ini Kata Mentan

IDTODAY NEWS – Ketua Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Sudin meminta Menteri Pertanian memikirkan nasib tiga BUMN di sektor pangan yang sakit alias selalu merugi. Hal itu dikatakan langsung oleh Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dalam rapat kerja.

Sudin mengatakan jika memang sudah tidak diberdayakan, lebih baik BUMN tersebut ditutup. Tiga BUMN yang dimaksud adalah PT Pertani (Persero), PT Sang Hyang Seri (Persero) (SHS), juga PT Berdikari (Persero).

“Pak Menteri tolong pikirkan itu ada Pertani, ada Berdikari, ada SHS. Mau diapakan mereka ini? Kalau sudah tidak diberdayakan oleh Kementan yang konon bapaknya, selain punya bapak satu lagi BUMN, mau diapain? Kalau memang dilikuidasi, ditutup, ditutup. Tapi kalau emang dihidupkan ya tolong dipikirkan,” kata Sudin di ruang rapat Komisi IV DPR RI, Rabu (26/8/2020).

Menanggapi itu, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan nasib kelanjutan tiga BUMN yang sakit tersebut ada di tangan Kementerian BUMN. Namun selama tiga BUMN tersebut masih ada, dirinya menyebut akan tetap memberdayakannya untuk kepentingan hilirisasi pangan.

“Saya kira ini (nasibnya) harus kita bicarakan antara menteri karena itu kan di bawah Menteri BUMN, bukan kita. (Masih akan diberdayakan oleh Kementan) tentu saja kita butuh untuk hilirisasi. Kalau produktivitasnya tinggi kemudian nggak ada yang nangkap hilirnya gimana kinerjanya?,” katanya.

Syahrul menyebut keberadaan tiga BUMN di sektor pangan sangat membantu Kementerian Pertanian. Meskipun terkait kinerja perlu dibicarakan.

“Kita berharap bisa membackup seluruh akselerasi pertanian dan produktivitasnya sudah bisa jalan melalui berbagai budi daya pertanian. Tetapi hilirisasinya kan membutuhkan BUMN,” jelasnya.

Sumber: detik.com

Kategori
Politik

Belasan Pegawai Kementan Terpapar Corona, Fadli Yasir: Model Penanganan Covid-19 Harus Dievaluasi

IDTODAY NEWS – Ketua Pimpinan Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Fadli Yasir mengatakan, terpaparnya belasan pegawai Kementerian Pertanian (Kementan) menjadi momentum semua pihak untuk mematuhi protokol kesehatan dan anjuran para ahli yang memiliki kewenangan penanganan virus corona baru (Covid-19).

Menurut Fadli, beberapa waktu lalu publik sempat digemparkan oleh pernyataan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo terkait kalung herbal anti corona.

Saat itu, Kementan mengklaim akan memperluas penggunaan kalung berbahan eucalyptus (kayu putih) yang disebut bisa membunuh virus corona.

“Terpaparnya belasan pegawai Kementan ini jadi peringatan semua pihak untuk lebih berhati-hati. Lebih baik patuhi anjuran pihak-pihak berwenang seperti Kemenkes , pendekatan krisis hadapi bencana non alam virus harus dengan pendekatan medis,” demikian kata Fadli saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (25/8).

Dalam situasi seperti saat ini, mantan Ketua PW Ansor Sumatera Utara ini mendesak pemerintah pusat lebih serius melakukan penanganan pandemik Covid-19. Termasuk menertibkan informasi pemerintah yang berpotensi memunculkan polemik di masyarakat.

“Kalau kita amati banyak polemik yang justru berasal dari pemerintah sendiri. Imbasnya kesadaran masyarakat agar segera lepas dari krisis corona semakin jauh dari kenyataan,” demikian kata Pria asal Tanjung Balai, Sumatera Utara ini.

Fadli mengaku khawatir jika terpaparnya belasan pegawai Kementan tidak dijadikan momentum evaluasi pemerintah pusat, kasus penyebaran Corona di Indonesia semakin meningkat.

“Suka tidak suka pemerintah harus segera evaluasi total model penanganan dan penyampaian informasi publik terkait pandemik Corona,” pungkas Fadli.

Sumber: rmol.id