Tag: Ucapan Puan Maharani Soal Rakyat Sumbar

Kategori
Politik

Pernyataan Puan Maharani Kontroversi, Ruhut Sitompul Membela: Mbak Puan Saya Kasih Nilai 100

Ruhut Sitompul
Politikus PDIP, Ruhut Sitompul (Abadikini)

IDTODAY NEWS – Politikus PDI Perjuangan Ruhut Sitompul menilai tidak ada yang salah dengan ucapan Puan Maharani yang mengatakan “Semoga Sumbar menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila”.

Diketahui, kalimat yang disampaikan ketua DPP PDI Perjuangan itu menuai reaksi beragam dari tokoh maupun masyarakat Sumatera Barat.

Oleh sejumlah kalangan, kalimat Puan Maharani dianggap mempersepsikan Provinsi Sumbar selama ini tidak mendukung Pancasila.

Nah, dalam program NGOMPOL (Ngomongin Politik) yang tayang di channel YouTube JPNN.com, Senin (14/9), Ruhut Sitompul memandang bahwa ucapan perempuan berdarah Minang itu dipahami sepotong-sepotong oleh sebagian orang.

“Itu kan penggalan-penggalan omongan Mbak Puan. Sebenarnya enggak begitu. Tapi saya melihat apa yang terjadi, kan saya yang pertama langsung, Mbak Puan saya kasih nilai 100. Benar kok dia ngomong begitu,” ucap Ruhut merespon polemik pernyataan Uni Puan.

Namun demikian, hingga saat ini masih ada yang tidak terima atas omongan Puan Maharani, yang juga perempuan pertama menjadi ketua DPR tersebut. Mereka menuntut supaya pemilik nama lengkap Puan Maharani Nakshatra Kusyala Devi itu meminta maaf.

Menanggapi hal itu, Ruhut Sitompul mengatakan sejumlah koleganya di partai berlambang banteng moncong putih sudah meminta maaf mewakili Uni Puan.Lagi pula dia menilai cucu Proklamator Bung Karno itu tidak salah.

“Enggak, kawan-kawan saya, mereka minta maaf mewakili Mbak Puan. Karena apa pun Mbak Puan ini kan icon kita. Jangan juga mudah-mudah minta maaf. Apalagi tegas saya katakan, dia enggak salah kok,” jawab Ruhut.

“Tapi kalau, saya sudahlah, mengalir seperti ini saja. Orang boleh ngomong apa tapi rakyat Sumatera Barat itu cerdas. Nanti hatinya yang bicara,” sambung mantan Anggota Komisi III DPR ini.

Terkait pendapat netizen yang berseliweran di media sosial mengenai pernyataan Uni Puan, Ruhut ogah meladeninya.

Ruhut Sitompul juga memastikan sejauh ini tidak ada upaya mediasi antara Puan Maharani dengan orang Sumbar untuk mengakhiri polemik ini.

“Enggak (ada mediasi), dengan yang sekarang saya katakan mengalir. Emangnya netizen itu orang Sumatera Barat. Dia lagi, dia lagi, kompor meleduknya kan. Ya kan. Memakai netizen ini, ya terserah,” pungkas Ruhut Sitompul.

Sumber: fajar

Kategori
Politik

Komentari Polemik Pernyataan Puan, Begini Kata Ustadz Abdul Somad Yang Sangat Menyentuh

Ustadz Abdul Somad
Ustadz Abdul Somad

IDTODAY NEWS – Tidak ada yang paling mengerti tentang suatu teks kecuali orang yang mengucapkannya atau menuliskannya.

Begitu dikatakan pendakwa kondang Ustaz Abdul Somad (UAS) di acara diskusi ILC TvOne terkait kontroversi pernyataan Ketua DPP PDIP, Puan Maharani yang menyatakan “Semoga Sumbar menjadi Provinsi yang memang mendukung negara Pancasila”.

Menurut UAS, sebuah teks yang diucapkan atau ditulis tidak bisa menjelaskan dirinya sendiri, sehingga hanya bisa menginterpretasikan sebuah teks.

“Tidak ada yang paling mengerti tentang suatu teks, kecuali orang yang mengucapkannya atau menuliskannya. Karena teks itu tidak bisa menjelaskan dirinya sendiri. Oleh sebab itu kita hanya bisa menginterpretasikan sebuah teks,” ujar UAS, Selasa (8/9).

Karena kata UAS, sebuah teks yang disampaikan oleh manusia, manusia lainnya hanya bisa menduga-duga saja.

“Saya tidak bisa memahami, teks Al Quran insyaAllah saya baca tafsir, hadist insyaAllah saya baca syarah, tapi teks yang dikeluarkan oleh manusia, saya hanya bisa menduga-duga dan menebak-nebak saja,” katanya.

Dengan demikian, sambung UAS, orang yang menyampaikan sebuah teks harus bisa menjelaskan agar tidak menimbulkan dugaan-dugaan.

“Oleh sebab itu maka, kita perlu menjelaskan, seperti saya menjelaskan apa yang saya sampaikan,” terangnya. (rmol)

Kategori
Politik

Polemik Puan Maharani dan Sumbar, Fadli Zon: Pancasila Dijadikan Alat Memecah Belah, Ini Bahaya

Fadli Zon
Politisi Gerindra, Fadli Zon/Jatim Times

IDTODAY NEWS – Teks yang disampaikan Ketua DPP Politik PDIP, Puan Maharani yang membuat kontroversi sebenarnya tidak cocok dan tidak pas disampaikan sekarang ini.

Begitu kata Ketua Umum Ikatan Keluarga Minangkabau, Fadli Zon saat menjadi narasumber di acara diskusi ILC TvOne.

Menurut Fadli, teks yang disampaikan Puan, yakni “Semoga Sumbar menjadi Provinsi yang memang mendukung negara Pancasila” itu melahirkan intepretasi yang cukup beragam menimbulkan pro dan kontra.

“Nah kebetulan saya termasuk yang menerima dan saya sendiri merasa teks itu tidak cocok dan tidak pas,” ujar Fadli Zon, Selasa (8/9).

Apalagi kata Fadli, belakangan ini Pancasila dijadikan sebagai alat untuk melakukan legitimasi politik.

“Seolah-olah dia lah yang paling Pancasialis, seolah-olah satu kelompok itu lah yang paling Pancasialis, sementara yang lain itu tidak Pancasialis,” kata Fadli.

“Jadi Pancasila bukan menjadi alat pemersatu, tapi justru alat mensegregasi, alat untuk melakukan pemecah belahan, ini yang menurut saya sangat berbahaya,” sambung Fadli.

Seharusnya tambah Fadli, Pancasila menjadi alat pemersatu. Apalagi sebenarnya, persoalan Pancasila sudah selesai.

“Tidak perlu diulang-ulang lagi, seolah-olah masih ada yang belum Pancasialis. Saya yakin hampir semua agama di Indonesia tidak ada yang menolak Pancasila. Dari agama Islam, Kristen, Hindu, Budha juga dari agama-agama yang lain. Saya yakin mempunyai pandangan yang sama, karena nilai-nilai Pancasila itu adalah nilai-nilai universal, dan nilai-nilai itu digali,” pungkasnya.

Sumber: pojoksatu

Kategori
Politik

Sok Bela Puan Maharani, Waketum Gerindra: Enggak Perlu Dipolitisasi Sama Politisi Lainnya

Prabowo Diisukan Bakal Geser KH Ma’ruf Amin, Gerindra: Isu Mau Pecah NU Dan Jokowi
Waketum Partai Gerindra, Arief Poyuono/RMOL

IDTODAY NEWS – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono memberikan pembelaan kepada Ketua DPP PDIP Puan Maharani.

Hal itu terkait pernyataannya Puan yang berharap Sumatera Barat jadi provinsi yang mendukung negara Pancasila.

“Enggak perlu dipolitisasi sama politisi lainnya,” ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Minggu (6/9).

Saat ini, lanjutnya, yang paling penting adalah masyarakat selamat dari pandemi Covid-19 dan dampak yang ditimbulkan.

Anak buah Prabowo Subianto ini juga menilai bahwa pernyataan Puan itu bukan bermaksud melecehkan masyarakat Minang.

Arief menilai, ucapan Puan itu justru menyatakan bahwa masyarakat Sumbar sangat Pancasilais.

“Apalagi Puan itu garis keturunan Kerajaan Pagaruyung,” bebernya.

Sebaliknya, pernyataan Puan itu adalah sebuah penegasan bahwa masyarakat Sumbar sangat setia pada Pancasila.

“Walau saat ini di negara kita mulai ada gerakan-gerakan anti Pancasila,” tandasnya.

Untuk diketahui, Mulyadi-Ali Mukhni awalnya diusung Partai Demokrat, PAN dan PDIP.

Akan tetapi, pasangan tersebut akhirnya mengembalikan rekomendasi dukungan dari partai kepala banteng moncong putih beberapa hari sebelum pendaftaran.

Disebutkan, bahwa pengembalian itu merupakan desakan dari masyarakat.

Hal itu terkait dengan pernyataan Ketua DPD PDIP Puan Maharani yang berhadap Sumatera Barat menjadi provinsi yang mendukung negara Pancasila.

Minggu sore, pasangan Mulyadi-Ali pun mendaftar ke KPU Sumbar dengan diantar Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Sementara, Ketua DPD PDIP Sumbar, Alex Indra Lukman memastikan, partainya walk out dari Pilgub Sumbar di Pilkada Serentak 2002 ini.

“Drama yang ngalor ngidul ini telah mencapai ujungnya,” ujarnya, Minggu (6/9).

Alex Indra pun mengungkap kekecewaannya kepada Mulyadi-Ali Mukhri yang mengembalikan rekomendasi dukungan dari PDIP.

Apalagi, kabar itu diketahuinya dari media, bukan dari keduanya.

Seharusnya, kata dia, keduanya menyerahkan langsung pengembalian dukungan kepada DPD PDIP Sumbar.

“Harusnya sebagai orang yang dituakan bisa memberikan teladan pada kami, datang tampak muka pergi tampak punggung,” sesalnya.

“PDIP adalah partai yang menjalankan mekanisme, kalau bisa dipermudah kenapa harus dipersulit,” cetus dia.

Alex Indra juga memastikan bahwa surat rekomendasi dukungan PDIP kepada Mulyadi-Ali Mukhni belum sampai ke KPUD Sumatera Barat.

Rekomendasi itu hanya diberikan secara lisan dan belum sampai pada tahap pemberkasan di KPUD Sumbar.

Sumber: pojoksatu.id

Kategori
Politik

Buntut Ucapan Puan, PAN: Kita Profesional, Yang Menentukan Adalah Rakyat

Politisi PAN Guspardi Gaus
Politisi PAN Guspardi Gaus/Harianhaluan

IDTODAY NEWS – Partai Amanat Nasional pastikan tidak akan melakukan koalisi gabung tertutup dalam Pilkada Sumatera Barat buntut dari pernyataan Ketua DPP PDIP Puan Maharani yang dinilai telah melukai hati rakyat Minangkabau.

Politisi PAN Guspardi Gaus menyampaikan kemungkinan tersebut tidak akan dilakukan partainya. PAN sendiri mendukung paslon cagub cawagub Mulyadi-Ali Mukhni dalam Pilkada 2020 mendatang.

Kekinian, Mulyadi-Ali Mukhni mengembalikan rekomendasi dari PDIP setelah kecewa pada Puan atas ucapan semoga Sumbar mendukung negara Pancasila.

“Oh enggak kita profesional saja. Yang menentukan tentu rakyat, partai kan hanya alat pengusung kan, tanpa partai tidak mungkin tokoh atau siapapun untuk maju kecuali lewat perseorangan,” kata Guspardi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (6/9).

Dia menerangkan untuk maju secara independen dalam Pilkada 2020 ini harus memenuhi syarat dan aturan yang berlaku.

“Kalau independen kan ada syarattnya, malah ada satu kandidat ternyata tidak gol dalam untuk maju lewat pilgub akhirnya lewat parpol. Jadi partai adalah sesuatu yang amat pentinh untuk mengusung orang menjadi calon di Pilkada,” jelasnya.

“Boleh lewat perseorangan tapi harus memenuhi syarat. Kalau untuk hari ini tentu enggak bisa, waktunya udah lewat,” tandasnya.

Sumber: rmol

Kategori
Politik

Akan Makin Panas, Mulyadi-Ali Mukhni Kembalikan Dukungan, Pengamat: Hubungan PDIP Dan Demokrat Akan Semakin Renggang

Mulyadi-Ali Mukhni

IDTODAY NEWS – Sikap kader Partai Demokrat, Mulyadi yang juga menjadi bakal calon kepala daerah di Pilkada Sumatera Barat yang mengembalikan surat keputusan dukungan dari PDIP akan membuat hubungan kedua partai semakin renggang.

Begitu yang disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah menanggapi dikembalikannya dukungan PDIP oleh pasangan Mulyadi-Ali Mukhni buntut pernyataan Ketua DPP Bidang Politik PDIP, Puan Maharani yang menjadi kontroversi.

Menurut Dedi, Partai Demokrat tentunya membaca arah opini masyarakat usai pernyataan Puan Maharani yang membuat ketersinggungan bagi masyarakat Sumbar maupun masyarakat Indonesia lainnya.

“Resiko yang harus dihadapi PDIP ketika statemen Puan menjadi komoditas politik, Demokrat membaca arah opini masyarakat, dan mengarah pada sentimen Puan. Untuk itu, secara politik keputusan mengembalikan dukungan ini tepat, dan harapannya menarik simpati masyarakat Sumbar atas kejadian ini,” ujar Dedi Kurnia Syah kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (6/9).

Namun demikian kata Dedi, sikap Mulyadi tersebut akan semakin memicu renggangnya antara partai yang diketuai oleh Megawati Soekarnoputri dengan partai yang didirikan oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut.

“Hanya saja, sikap kader Demokrat ini tidak bijak dan memicu semakin renggangnya hubungan dengan PDIP di tingkat pusat. Tetapi itulah politik, minim loyalitas bahkan dalam kemitraan koalisi sekalipun,” kata Dedi.

“Dari sisi ketepatan keputusan ini, dilematis soal tepat tidaknya, dari sisi pragmatis semestinya ini keputusan emosional dan tidak bijak, mengingat dalam politik diperlukan loyalitas, dan pengembalian ini jelas menandai keduanya tidak loyal,” sambungnya.

Meski begitu, Dedi mengingatkan, walaupun tidak besar tetapi dukungan PDIP untuk pasangan Mulyadi-Ali akan membantu dalam meraih suara pada pilkada nanti.

“Meskipun jika dilihat dari sisi pemilih, mungkin ada anggapan tepat, karena mengharap mendapat simpati, ini pun masih pertaruhan mengingat kontestan lain juga sudah miliki kemapanan dukungan publik,” pungkas Dedi.

Sumber: rmol.id

Kategori
Politik

Deklarasi KAMI Jawa Barat Akan Bahas Polemik Pernyataan Puan Hingga Gugatan Presidential Threshold

Deklarator KAMI, Ahmad Yani
Deklarator KAMI, Ahmad Yani/RMOL

IDTODAY NEWS – Beberapa Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Jakarta akan hadiri deklarasi KAMI Jawa Barat yang akan digelar di Bandung pada Senin (7/9).

Inisiator yang juga deklarator KAMI, Ahmad Yani mengatakan, Presidium KAMI Jakarta yang akan hadir ialah Din Syamsuddin, Gatot Nurmantyo dan Rochmat Wahab.

“Besok (hari ini) deklarasi di Bandung. Saya juga akan hadir. Dihadiri juga oleh Pak Din Syamsuddin, Pak Gatot Nurmantyo dengan Pak Prof Rochmat,” ujar Ahmad Yani kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (6/9).

Saat di deklarasi KAMI Jabar, para Presidium KAMI yang hadir nantinya akan menyampaikan beberapa isu yang tengah ramai saat ini.

Mulai dari isu polemik pernyataan Ketua DPP Bidang Politik PDIP, Puan Maharani hingga gugatan judicial review (JR) presidential threshold (PT) yang diajukan oleh Rizal Ramli dkk.

“Ya biasa kaya kemarin dengan menampilkan isu-isu lokal kali ya. Mungkin di samping hal-hal yang sudah ada baik maklumat maupun jati diri, mungkin hal-hal keadaan isu yang sedang berkembang sekarang,” katanya.

“Banyak isu yang terbaru kan sekarang. Mulai dari pernyataannya Puan, PDIP tidak ikut serta dalam Pilkada dan sebagainya, mulai ada juga gugatannya Rizal Ramli soal presidential threshold,” pungkas Yani.

Sumber: rmol