Rizal Ramli
Ilustrasi Rizal Ramli/RMOL

Terkuak, Perubahan Nama Laut China Menjadi Natuna Utara Sebabkan Rizal Ramli Didepak Dari Kabinet

IDTODAY NEWS – Ekonom senior Rizal Ramli sudah lama bersikap kritis dengan keberadaan China yang kini makin meresahkan kedaulatan Indonesia.

Saat menjabat sebagai Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya di periode pertama Presiden Joko Widodo, Rizal Ramli bahkan membuat gebrakan yang memicu kebencian China.

Di bawah kepemimpinan RR, sektor Kemaritiman sejatinya pernah menjadi perwujudan kedaulatan Bangsa Indonesia terhadap China, salah satunya dengan menginisiasi perubahan nama Laut China Selatan menjadi Laut Natuna Utara.

Baca Juga  Omnibus Law RUU Cipta Kerja Merugikan Kami Sebagai Buruh"

Terkait hal ini, mantan Jurubicara Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Adhie Massardi mengatakan bahwa ketegasan Rizal Ramli inilah yang menjadi salah satu penyebab dicopot dari jabatan Menko.

“Mereka (China) sangat terganggu. Bagi mereka, perubahan nama otomatis membawa konsekuensi kepemilikan,” kata Adhie yang juga merupakan orang dekat Rizal dilansir dari Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (6/8).

Sejatinya, perubahan nama Laut China Selatan semata-mata didasari kepentingan menjaga kedaulatan Indonesia. Selama puluhan tahun, Laut Natuna merupakan milik Indonesia sebagaimana disebutkan dalam konvensi Hukum Laut PBB pada 1982 atau ketetapan United Nations Convention for The Law of The Sea (UNCLOS).

Baca Juga  6 Jurus Rizal Ramli Agar Bangsa Terbebas Dari Krisis Akibat Corona

Perubahan nama menjadi Laut Natuna Utara dilakukan setelah muncul temuan Pengadilan Arbitrase Permanen di Den Haag, Belanda tahun 2016 mengenai perselisihan Laut China Selatan antara China dan Filipina.

Dalam simpulannya, klaim China tidak memiliki dasar hukum terhadap perairan laut Natuna Utara yang kaya dengan sumber daya alam.

“Tapi apa yang dilakukan RR (Rizal Ramli) adalah gangguan besar bagi kedaulatan, gangguan bagi nine dash line-nya China. Jalan menghentikannya jangan biarkan RR di kabinet,” jelas Koordinator Gerakan Indonesia Bersih ini.

Baca Juga  Mardani Ali Sera Minta Pemerintah Lakukan 3 Hal Ini Untuk Tangani Pandemi Covid-19

Kedaulatan bangsa yang tercermin dalam sektor kemaritiman berubah drastis usai Rizal lengser, keberpihakan kepada China pun mulai terlihat.

WPP 711 yang ditetapkan meliputi ZEE Laut Natuna Kawasan Utara merupakan klaim sepihak Indonesia, perubahan nama Laut China Selatan menjadi Laut Natuna Utara pun dianggap bisa memicu eskalasi kawasan dengan Malaysia dan Vietnam, dan perlunya menjadikan ZEE di laut Natuna kawasan utara sebagai zone of peace and freedom.

Baca Juga  Dianggap Nggak Penting, Jokowi Diminta Bubarkan Kementeriannya Luhut

Pertimbangan yang demikian itu disebut hanya mengenai hubungan bilateral RI dengan Vietnam dan Malaysia. China yang paling terganggu justru sama sekali tidak disebut.

“Masalahnya juga coba dikaburkan seolah-olah potensi ekonomi di kawasan itu hanya ikan, padahal sangat kaya migas,” urainya.

Hal lain yang tak kalah penting dalam motif pemecatan Rizal Ramli di Kabinet Kerja yakni persoalan reklamasi teluk Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Baca Juga  Anggota Polri se-Indonesia Siap-siap aja, Komjen Listyo Langsung Lakukan Ini Habis Dilantik jadi Kopolri

Rizal Ramli, kata Adhie, dilengserkan saat isu penyegelan Pulau G hasil reklamasi yang mana proyek tersebut milik Agung Podomoro Land.

Kala itu, Rizal melihat reklamasi pulau G dikerjakan secara ugal-ugalan, membahayakan lingkungan hidup, mengganggu lalu lintas laut dan harus dibatalkan.

Masih berkenaan dengan China, reklamasi Teluk Jakarta juga banyak dianggap bagian dari proyek raksasa One Belt One Road (OBOR) yang disebut dicanangkan China untuk menjadi titik awal bangkitnya Jalur Sutra abad 21 di Asia Tenggara.

Baca Juga  Bambang Soesatyo: Keputusan Jokowi Turunkan Harga Tes PCR Tepat

OBOR mengintegrasikan 65 negara yang mencakup 4,4 miliar penduduk dan 40% Produk Domestik Bruto (PDB) dunia.

Melihat hal itu, narasi yang kerap digaungkan Rizal Ramli agar tak menjadi antek China pun cukup logis.

“Penghentian reklamasi memunculkan reaksi balik yang besar. Inilah juga yang membuat RR dikeluarkan dari kabinet,” tegasnya.

Sumber: rmoljatim.id

Tinggalkan Balasan