YLBHI: Pembubaran FPI Produk Politik Kok

Asfinawati
Tangkapan Layar Video Asfinawati Kritik Tajam UU Omnibus Law Bagian Tambang, Apa yang Didapatkan Rakyat (Foto: YouTube Indonesia Lawyer Club)

IDTODAY NEWS – Pembubaran yang disertai larangan kegiatan organisasi masyarakat Front Pembela Islam (FPI) dinilai kental muatan politis.

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Asfinawati menyinggung UUD 1945 Pasal 28e ayat (3) juncto putusan MK 82/2013.

Bacaan Lainnya
Baca Juga  Mendunia! Media Asing dari Amerika Hingga Israel Beritakan Soal Pembubaran FPI

Pasal 28e ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 ini menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Adapun putusan MK Nomor 82 Tahun 2013 menyatakan bahwa Pasal 16 ayat (3) dan Pasal 18 UU Ormas, yang mewajibkan organisasi memiliki SKT, bertentangan dengan UUD 1945.

“Ini semua produk politik kok. Putusan MK tidak dipakai, atau dipakai tapi dimiringkan. Putusannya jelas mengatakan tidak mewajibkan SKT (surat keterangan terdaftar), yang mewajibkan (maka) bertentangan dengan UUD. Artinya ormas tidak wajib punya SKT, tapi dikatakan ada pelanggaran hukum (bila tidak punya SKT),” kata Ketua YLBHI, Asfinawati dalam acara Kompas TV bertema ‘Setelah FPI Dilarang’, Kamis malam (7/1).

Baca Juga  Pendemo Erick Thohir Dipolisikan, YLBHI: Sangat Berbahaya Ini

Menyinggung soal tuduhan pelanggaran oleh FPI, menurutnya hal itu harus dibuktikan secara hukum. Jika tidak, maka setiap adanya pelanggaran lain bisa dilakukan tanpa adanya hukuman di pengadilan.

“Kalau gitu saya bisa dong mendalilkan korporasi yang melakukan kejahatan lingkungan menyuap terus-menerus, maka tidak perlu lagi ada putusan pengadilan untuk membuat korporasi dibubarkan, cukup dengan aturan sebelumnya. Kalau seperti itu kan tidak adil,” ucapnya.

Baca Juga  Bantah Bela FPI dalam Pernyataan Sikap, BEM UI: Ini soal Landasan Pembubaran Ormas Tanpa Peradilan

Dalam kasus FPI ini, Asfinawati melihat bahwa hal tersebut merupakan tindak kejahatan individu, bukanlah kejahatan organisasi.

“Apalagi ada pertanyaan pada sidang-sidang. Dia melakukan tindak pidana karena disuruh organisasi atau tidak? Saya yakin tidak ada. Karena saya pernah juga memantau sidang FPI, yang diperdebatkan hanya orang tersebut (bukan secara organisasi FPI),” tandasnya.

BACA: Pembubaran FPI Tanpa Peradilan Membahayakan Demokrasi, Pemerintah Bisa Seenaknya

Baca Juga  Komunitas Pers Minta Kapolri Cabut Pasal 2d Soal Larangan Penyebaran Konten FPI

Sumber: rmol

Pos terkait