Tindak Lanjuti Jokowi, Luhut Akan Kumpulkan Epidemiolog soal Kebijakan PPKM
IDTODAY NEWS – Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan akan mengumpulkan para epidemiolog dalam waktu dekat. Kegiatan itu sebagai tindak lanjut dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).
“Rencana pertemuan dengan para pakar dalam waktu dekat. Ya tindak lanjut sesuai arahan Presiden. Untuk mendapat masukan dari para pakar terhadap kebijakan pengendalian COVID-19,” kata Jubir Luhut, Jodi Mahardi, ketika dihubungi, Selasa (2/2/2021).
Lebih lanjut, Jodi mengatakan pemerintah masih akan terus menegaskan kepatuhan PPKM. Dengan terus mengencangkan disiplin 3M dan menurunkan mobilitas masyarakat.
“Akan terus dilakukan penegakan kepatuhan terhadap PPKM. Semua jajaran pusat dan daerah terus mengencangkan penegakan disiplin aturan PPKM untuk menurunkan mobilitas masyarakat dan meningkatkan kepatuhan terhadap 3M,” ujarnya.
Selain itu, kata Jodi, operasi yustisi TNI-Polri juga akan terus diperluas. Para tokoh agama hingga ormas kepemudaan juga akan dilibatkan untuk mensosialisasikan 3M.
“Operasi perubahan perilaku akan dilakukan secara lebih terintegrasi dan dilakukan secara terukur antara TNI, POLRI dan Satpol PP, sehingga perekonomian masih tetap bisa berjalan namun jumlah kasus bisa ditekan. Operasi yustisi akan diperluas ke area perkantoran dan restoran untuk memastikan PPKM berjalan,” ujarnya.
“Para tokoh Agama, Ormas Keagamaan, Ormas Kepemudaan juga akan dilibatkan dalam mensosialisasikan 3M,” lanjut Jodi.
Simak arahan Jokowi ke Luhut terkait PPKM, di halaman berikut
Sebelumnya, arahan Jokowi ke Luhut ini buntut dari penilaiannya terhadap PPKM yang tidak efektif. Untuk itu lah Jokowi memerintahkan Menko Luhut untuk mengumpulkan epidemiolog untuk membuat desain kebijakan PPKM yang komprehensif.
“Saya ingin menyampaikan yang berkaitan dengan PPKM tanggal 11-25 Januari 2021. Kita harus ngomong apa adanya ini tidak efektif, mobilitas masih tinggi karena kita memiliki indeks mobility-nya itu, sehingga di beberapa provinsi COVID tetap naik,” kata Jokowi.
“Saya ingin menko ajak sebanyak-banyaknya pakar epidemiologi, sehingga dalam mendesain kebijakan itu betul-betul bisa lebih komprehensif,” ujarnya.
Jokowi menekankan kebijakan itu lebih kepada teknis implementasi. Saat ini Jokowi menilai implementasi PPKM tidak tegas dan tidak konsisten.
“Sebetulnya esensi-esensi dari PPKM ini kan membatasi mobilitas, namanya saja kan pembatasan kegiatan masyarakat. Tetapi yang saya lihat di implementasinya ini kita tidak tegas dan tidak konsisten,” ujarnya.
“Ini hanya masalah implementasi, sehingga saya minta betul-betul turun ke lapangan, tetapi juga siap dengan cara-cara yang lebih praktis dan sederhana agar masyarakat tau apa sih yang namanya 3M. Siapin masker yang memiliki standar benar, sehingga masyarakat yang tidak pakai diberi tahu apa, apa, apa,” tutur Jokowi.
Baca Juga: Demokrat Nilai Ada Penyalahgunaan Jabatan Publik dalam Upaya Kudeta
Sumer: detik.com
