Kategori
Politik

Luhut Terlalu Dominan, Demokrat Anggap Berbahaya Bagi Rezim Jokowi

IDTODAY NEWS – Karena berbagai peran dalam pemerintahan diserahkan atau diambil Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Maka mantan Jenderal bintang empat itu paling dominan diantara menteri Jokowi lainya.

Demikian penilaian Deputi Bappilu Partai Demokrat Andi Nurpati saat menjadi pembicara diskusi virtual Purwa Insitute bertemakan ‘Kinerja Menteri, Siapa yang Paling Progres atau Jeblok?’, Jumat (24/9).

“Kalau istilah masyrakat itu 4 L ya lu lagi lu lagi emang engga ada menteri lain? Bukan tupoksinya juga dia yang bergerak tapikan ditugaskan oleh presiden. Ini yang salah LBPnya atau yang salah presidennya? Dalam menangani misalnya pandemi covid-19,” ucap Andi.

Menurutnya, tugas pokok dan fungsi Luhut sebagai menko kemaritiman dan investasi tidak perlu mencampuri kementerian lain dalam penanganan pandemi Covid-19. Seharusnya, kata Andi, menteri kesehatan yang dominan namun Presiden Joko Widodo malah memberikan tugas kepada Luhut.

“Kita juga nggak tahu siapa dibalik segalanya ini, intinya baru-baru ini kan pak LBP dikasih lagi tugas ketua lagi untuk mengenai cinta produksi dalam negeri belum lagi yang lain lain sudah banyak banget nggak LPP diberikan tugas sebagai koordinator (PPKM) atau ketua nah ini menjadi Sorotan publik,” katanya.

Dalam pandangannya, menumpuknya kerja satu Menteri atau Kementerian yang dianggap masyarakat melakukan semua urusan, akan menjadikan menteri lainnya akan memiliki kinerja yang pasif.

“Dia mengurusi investasi dan maritim, kok mengurusi juga mengenai kesehatan kok mengurusi juga juga mengenai perekonomian usaha kecil mengurusi juga misalnya macam-macam kita sudah tahu semua sudah diuraikan ini yang menurut saya yang paling berbahaya di rezim pak Jokowi periode kedua ini ada yang terlalu dominan mainnya,” tandas Andi menekankan.

Sumber: rmol.id

Kategori
Daerah

Cara Anies Antisipasi Gelombang Ketiga Covid-19 di Jakarta

IDTODAY NEWS – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, Pemprov DKI Jakarta akan memperkuat sistem deteksi penyebaran Covid-19 untuk mencegah gelombang ketiga pandemi Covid-19.

Dia mengatakan, status sistem deteksi dini tidak akan diturunkan agar gelombang ketiga tidak terjadi di Jakarta.

“Dengan pengalaman gelombang pertama, gelombang kedua maka sistem deteksi dini itu diaktifkan terus sampai dengan sekarang belum diturunkan,” tutur Anies saat ditemui di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Rabu (22/9/2021).

Anies mengatakan, sistem deteksi dini di Jakarta saat ini berupa kegiatan testing yang tinggi setiap harinya.

DKI Jakarta, kata Anies, terus mempertahankan jumlah testing hingga delapan kali lipat lebih tinggi dibandingkan standar WHO.

“Jadi walaupun positivity rate kita telah di angka 0,7, tetapi kegiatan testing tidak direndahkan, tetapi tinggi. Untuk apa? Untuk mendeteksi bila terlihat deretan hari-hari di mana pertambahan kasus mulai nampak menunjukan tren peningkatan, bisa langsung waspada,” ujar dia.

Apabila tren kasus meningkat, Anies menyebut Pemprov DKI Jakarta sudah memiliki mekanisme agar peningkatan kasus Covid-19 tidak terulang seperti yang terjadi saat gelombang kedua menerpa.

Untuk upaya kedua, Anies meminta seluruh masyarakat agar menjalankan protokol kesehatan selama pandemi Covid-19 berlangsung.

“Ikuti vaksinasi bagi yang belum, ajak untuk ikut vaksin, itu salah satu caranya,” ujar dia.

Sebelumnya, Epidemiolog University Griffith Dicky budiman mengatakan, prediksi gelombang ketiga pandemi Covid-19 di Indonesia bisa saja terjadi pada Desember 2021.

“Dulu saya memprediksi Oktober, tapi berubah lagi, mundur lagi, jadi Desember. Desember pun gelombangnya menurun juga, merendah, enggak sebesar seperti prediksi sebelumnya,” ujar Dicky.

Dicky menyebut hal ini terjadi karena adanya intervensi yang dilakukan seperti PPKM yang terus diperpanjang.

Menurut dia, intervensi PPKM akan memperkecil potensi gelombang ketiga Covid-19.

“Semakin kita konsisten, semakin disiplin dalam memberikan intervensi, termasuk capaian vaksinasi, ini akan membuat potensi (gelombang ketiga) itu semakin jauh atau mengecil tapi tetap ada,” ujar dia.

Untuk diketahui angka kasus Covid-19 di Jakarta per tanggal 22 September 2021 sudah mencapai 856.585 kasus.

Dari jumlah itu, 840.812 pasien dinyatakan sembuh, 2.283 masih dalam status aktif dan 13.490 meninggal dunia.

Sumber: kompas.com

Kategori
Politik

Batasi Pintu Masuk ke Indonesia, Luhut: Kita Belajar Kesalahan yang Lalu

IDTODAY NEWS – Guna mencegah masuknya varian baru Covid-19, pemerintah melakukan berbagai upaya salah satunya dengan membatasi pintu masuk dari luar negeri.

Begitu yang disampaikan Koordinator PPKM Pulau Jawa dan Bali Luhut Binsar Panjaitan saat jumpa media secara virtual terkait update PPKM bersama Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Senin (20/9).

Luhut mengurai pemerintah akan membatasi pintu masuk perjalanan internasional ke Indonesia, dan memperketat proses karantina bagi warga negara asing maupun Indonesia yang datang dari luar negeri.

Adapun pembatasan pintu masuk internasional lewat jalur udara hanya dibuka di Jakarta dan Manado, untuk Laut hanya di Batam dan Tanjung Pinang dan untuk Jalur Darat hanya dapat dibuka di Aruk, Entikong, Nunukan dan Motaain.

“Ini juga kita belajar dari peristiwa yang lalu, di mana kita melakukuan mungkin kesalahan. Kita tidak ingin melakukan kesalahan itu lagi,” ucap Luhut.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi ini menambahkan untuk proses karantina juga akan dijalankan dengan ketat tanpa terkecuali dengan waktu karantina 8 hari dan melakukan PCR sebanyak 3 kali.

“Selain itu Pemerintah juga meningkatkan kapasitas karantina dan testing, terutama di pintu masuk darat. TNI dan Polri akan ditugaskan untuk melakukan peningkatan pengawasan di jalur-jalur tikus, baik di darat maupun laut,” tandasnya.

Sumber: rmol.id

Kategori
Politik

Fahira Idris: Dunia Pendidikan Kembali Berlari Jika Pandemi Semakin Terkendali

IDTODAY NEWS – Panjangnya durasi pengendalian pandemi Covid-19 berdampak nyata pada kemampuan anak dalam mengeksplorasi pengetahuan. Pembelajaran tatap muka tentu tidak akan berjalan maksimal selama pandemi masih berlangsung.

Padahal pembelajaran tatap muka (PTM) menumbuhkan daya kreatif siswa mengeksplorasi pengetahuan, membentuk karakter siswa untuk saling bekerja sama, media rekreasi dan refreshing yang menyenangkan bagi anak saat belajar, serta muaranya kepada pembentukan karakter.

Anggota DPD RI Fahira Idris mencatat isu krusial lainnya selama pandemi ini adalah peningkatan angka anak putus sekolah karena pembelajaran jarak jauh (PJJ) akibat pandemi masih melanda.

“Jika pandemi semakin terkendali, dunia pendidikan akan kembali berlari. Jadi sebenarnya selain menyelamatkan ekonomi, kepentingan utama kita untuk segera mengendalikan pandemi ini adalah menyelamatkan keberlangsungan dunia pendidikan kita. Alhamdulilah, seiring turunnya kasus positif, PTM terbatas di banyak daerah sudah mulai diterapkan,” tegasnya kepada wartawan, Senin siang (20/9).

Fahira mengurai, walau sifatnya masih hybrid (kombinasi PJJ dan tatap muka), PTM bisa menjadi pondasi yang baik bagi bangsa agar secara berangsur PTM di masa pandemi ini bisa berjalan lebih maksimal baik.

Salah satu isu krusial yang harus sama-sama menjadi perhatian adalah merumuskan strategi yang efektif agar tidak ada anak yang putus sekolah akibat pandemi ini.

“Mudah-mudahan pandemi semakin terkendali dan kita bisa segera menata kembali dunia pendidikan kita,” sambungnya.

Fahira mencatat, di banyak daerah yang status PPKM berada di level 1 hingga 3 pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas sudah berjalan beberapa pekan. Semua pemangku kepentingan di bidang pendidikan mengharapkan PTM Terbatas ini mampu menjadi pondasi yang kuat agar secara berangsur pembelajaran tatap muka di masa pandemi ini bisa berjalan lebih maksimal baik dari sisi kuantitas hari belajar tatap muka maupun dari sisi kualitas penerapan protokol kesehatan.

Agar PTM terbatas ini mampu menjadi pondasi yang kuat maka sangat penting dilakukan evaluasi secara berkala oleh masing-masing kepala daerah baik evaluasi PTM itu sendiri maupun evaluasi kondisi pandemi di daerah masing-masing.

“Oleh karena itu, setiap kebijakan relaksasi terutama terkait pembelajaran tatap muka harus melalui evaluasi secara berkala oleh masing-masing daerah dan mencermati dengan teliti situasi pandemi di wilayah masing-masing,” pungkas Fahira Idris.

Sumber: rmol.id

Kategori
Politik

Satgas Covid-19 Ingatkan Saat Ini Masih PPKM, Bepergian Hanya untuk Keperluan Penting

IDTODAY NEWS – Satuan Tugas Penanganan Covid-19 mengingatkan masyarakat untuk membatasi mobilitas. Saat ini pemerintah masih melakukan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) sebagai langkah antisipasi terjadi lonjakan kasus Covid-19.

Peringatan ini disampaikan setelah World Health Organization (WHO) menerbitkan laporan per 15 September 2021 yang menyoroti peningkatan mobilitas masyarakat di Indonesia, khususnya di wilayah Jawa-Bali.

Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Sonny Harry B Harmadi membenarkan laporan tersebut. “WHO betul telah menerbitkan laporan per 15 September 2021 mengenai kondisi terkini Covid-19 di Indonesia,” kata Sonny dalam keterangannya, Minggu (19/9/2021).

Sonny mengatakan dalam laporan tersebut WHO menyoroti adanya peningkatan mobilitas masyarakat, terutama di wilayah Jawa dan Bali. “Dan beberapa sektor yang dinilai telah mengalami peningkatan mobilitas terutama memang di sektor ritel dan rekreasi terutama di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Banten,” katanya.

“Bahkan dalam laporan WHO tersebut 4 provinsi yang tadi disebut telah mengalami peningkatan mobilitas bahkan seperti sebelum pandemi. Oleh karenanya berikan saran agar ada antisipasi yang konkret terhadap hal tersebut,” kata Sonny.

Presiden Jokowi telah berkali-kali meminta agar masyarakat tidak abai. Karena itu, Satgas mengingatkan agar masyarakat hanya bepergian untuk keperluan yang penting. “Sebenarnya kesadaran masyarakat untuk membatasi mobilitas hanya untuk keperluan yang betul-betul penting. Sampai saat ini masih ada pembatasan kegiatan masyarakat, PPKM itu, namun dibuat leveling,” katanya.

“Dan kita tahu bahwa meskipun level 2 pun, saat ini masih PPKM, pembatasan kegiatan masyarakat. Sekarang masyarakat mulai bisa berpergian dan seterusnya ini juga harus ada kesadaran dari masyarakat. Orang memutuskan untuk bepergian itu tidak berpikir akan terjadi lonjakan atau kerumunan,” paparnya.

Sumber: sindonews.com

Kategori
Politik

Gerakan Restorasi Pedagang dan UMKM Apresiasi PPKM Darurat Jokowi

IDTODAY NEWS – Langkah intervensi penanganan Covid-19 yang ditetapkan Presiden Joko Widodo berupa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mendapat apresiasi dari Ketua Umum Gerakan Restorasi Pedagang dan UMKM (GARPU), Jufri Lumintang.

Menurut Jufri, keberhasilan penerapan PPKM berdampak pada peningkatan aktifitas ekonomi warga, khususnya para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang sejak awal pandemi pada Maret 2020 mengalami tekanan yang luar biasa.

“Kalau kita liat data BPS sepanjang Juli-Oktober 2020 kemarin, ada sekitar 60 juta pelaku UMKM yang mengalami dampak pandemi Covid-19. Dari data itu, 42 persen pelaku UMKM hanya mampu bertahan selama 3 bulan akibat menurunnya daya beli masyarakat selama pandemi,” kata Jupri usai kegiatan deklarasi dan pelantikan pengurus DPP GARPU di Aula Akademi Bela Negara, Partai Nasdem, Jakarta Selatan, Sabtu (18/9).

Selain itu, Jufri juga mengolah data dan mengobservasi dampak penerapan PPKM terhadap pelaku UMKM. Hasilnya, kondisi mereka lebih memprihatinkan karena banyak yang tutup lantaran omsetnya turun drastis antara 50-70 persen, sehingga dampak ikutannya kesulitan membayar gaji karyawan.

“Beruntung dampak pengetatan PPKM berbanding lurus dengan penurunan angka Covid-19. Apresiasi lah terhadap Pak Jokowi dan Gugus Tugas Covid-19. Kami berharap aktifitas pelaku UMKM bisa dioptimalkan lagi untuk merestorasikan dan meningkatkan performa kegiatan pelaku UMKM,” sambungnya.

Dikatakannya lagi, upaya untuk membangkitkan performa dan intensitas aktifitas UMKM ke depan harus benar-benar mendapatkan penanganan khusus.

Yang pertama dari pendekatan pandemi, Jufri meminta Presiden Joko Widodo dan kementerian terkait untuk melakukan pengetatan di berbagai akses masuk internasional, baik dari bandara dan pelabuhan.

Kedua seperti halnya peningkatan infeksi Corona varian Delta pada Juli lalu, Jufri menyorot buruknya pengetatan screening pendatang asing sehingga penyebaran varian Delta dari India tak terbendung.

“Makanya ke depan ini harus lebih ketat. Entah itu mekanisme pemeriksaan medisnya, atau durasi isolasi pendatang diperpanjang, mengingat sekarang ini evolusi Covid-19 memunculkan varian-varian virus yang baru dan lain-lain,” katanya.

Jufri berharap, kebijakan pegetatan pintu masuk yang dibuat pemerintah sekarang ini tidak sampai mengganggu peningkatan operasional UMKM yang mulai membaik.

Maka dari itu, selain memperketat pintu masuk internasional, Jufri juga meminta pemerintah memberikan perhatian khusus untuk keberlangsungan UMKM.

Beberapa program penanganan khusus yang diluncurkan Presiden Jokowi terhadap pelaku UMKM seperti relaksasi KUR sejak Tahun 2020, pengembangan pasar digital melalui program UMKM Go Online, bantuan presiden produktif untuk 12,8 juta usaha mikro, tambahan subsidi bunga KUR sebesar 3 persen, penyediaan 30 persen infrastruktur publik untuk UMKM, hingga alokasi 40 persen belanja barang dan jasa pemerintah bagi UMKM melalui LKPP, merupakan program-program yang perlu dilanjutkan untuk menunjang peningkatan performa UMKM.

Dalam acara deklarasi tersebut Jufri menekankan bahwa Garpu sangat diterima oleh pedagang dan UMKM diseluruh wilayah Indonesia, dan sudah ada pembentukan kepengurusan DPW di 25 Provinsi dari sabang sampai merauke.

“Ke depan kami segera akan melantik pengurus di tingkat daerah,” imbuhnya.

Dia pun berharap, kehadiran GARPU sebagai salah satu alternatif medium pendampingan bagi pelaku UMKM di Indonesia bisa mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional.

“Komitmen kami adalah bersinergi dan berkolaborasi dengan pemerintah pusat, termasuk pemerintah daerah dan seluruh stakeholder yang ada untuk memicu peningkatan aktifitas pelaku UMKM di seluruh Indonesia,” tutup Jufri.

Sumber: rmol.id

Kategori
Politik

Jokowi: Masyarakat Harus Belajar Hidup Berdampingan dengan Covid-19

IDTODAY NEWS – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau vaksinasi door to door di Desa Lambro Bileu, Kecamatan Kuta Baro, Aceh. Dia berharap vaksinasi Covid-19 ini dilakukan untuk mengendalikan penyebaran virus korona di dalam negeri.

“Vaksinasi door to door ini kita lakukan untuk lebih memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung dari pintu ke pintu karena vaksinasi ini merupakan salah satu kunci untuk menghambat penyebaran Covid-19, dan kita harapkan dengan percepatan vaksinasi penyebaran Covid-19 ini laju penyebarannya bisa dikendalikan,” kata Jokowi usai meninjau vaksinasi dalam saluran Youtube Sekretariat Presiden, Kamis(16/9).

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menuturkan, vaksinasi Covid-19 yang diberikan ke masyarakat akan memberikan perlindungan dari Covid-19. Sehingga masyarakat diharapkan untuk ikut program vaksinasi ini.

“Saya berharap semakin banyak masyarakat yang divaksin akan memberikan perlindungan yang maksimal,” katanya.

Pria asal Surakarta, Jawa Tengah ini menambahkan, saat ini masyarakat harus terbiasa untuk berdampingan dengan Covid-19. Sebab, virus korona tidak akan hilang secara total.

“Memang kita harus mulai belajar hidup berdampingan dengan Covid-19 karena memang Covid-19 ini tidak akan hilang secara total dari negara kita,” ungkapnya.

Sebelumnya, Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menjelaskan perihal pandemi virus korona yang diprediksi menjadi endemi. Ia menyebutkan, pandemi akan berubah menjadi endemi ketika situasi sudah lebih terkendali.

“Endemi dapat digambarkan sebagai sebuah situasi di mana kondisi kasus lebih terkendali. Namun, bukan berarti virusnya hilang sepenuhnya,” kata Wiku.

Menurut Wiku, ada sejumlah hal yang mengindikasikan bahwa pandemi bertransisi menjadi endemi. Misalnya, meningkatnya kekebalan masyarakat terhadap virus. Kemudian, menurunnya angka infeksi alamiah sehingga jumlah pasien yang dirawat dan angka kematian akibat virus menurun.

Wiku mengatakan, hal itu dapat dicapai dengan instrumen pengendalian pandemi yang tengah diupayakan pemerintah saat ini.

Upaya tersebut mulai dari Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), 3M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak), 3T (testing, tracing, treatment), hingga vaksinasi di tiap kabupaten/kota di Indonesia.

Sumber: jawapos.com