IDTODAY NEWS – Pengacara Indonesai Corruption Watch (ICW) Nawawi Bahrudin menyesalkan sikap Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, yang melayangkan somasi ke ICW terkait promosi obat Ivermectin.

“Sebetulnya kita memprihatinkan karena ini kan produk kajian gitu ya yang berdasarkan analisa data. Oleh karena itu, bukannya somasi yang harusnya dilakukan. Tapi menjelaskan kembali soal data-data yang ditemukan oleh ICW untuk dibantah oleh pihaknya Bapak Moeldoko, bukan somasi karena dirasa dicemarkan nama baiknya,” kata Nawawi kepada wartawan, Sabtu (7/8).

Soal ICW diminta menunjukkan bukti keterlibatan Moeldoko dalam promosi Invermectin, Nawawi menilai hal itu adalah kesalahan besar. Nawawi mengatakan bahwa ICW baru menduga keterlibatan Moeldoko dalam promosi. Nawawi menyebut seharusnya Moeldoko melakukan bantahan saja dengan menggunakan data.

“Ini kan ICW tidak menyentuh hal-hal yang sifatnya teknis soal di mana dapat keuntungan, siapa memberikan keuntungan, ya itu kan sangat teknis sekali. Ini kan baru tahap dugaan, indikasi keterlibatan Pak Moeldoko,” ucapnya.

“Jadi bantahannya itu, bantahan data. ICW menunjukkan data yang menunjukkan ada relasi bisnis begini berdasarkan akta pendirian perusahaan misalnya. Nah dia (Moeldoko) tunjukkan yang asli yang dipunyai ‘oh tidak benar anak saya tercantum di sana’, kan gitu harusnya,” tambahnya.

Menurutnya, Moeldoko seharusnya tidak melayangkan somasi kepada ICW dengan pertanyaan yang tidak relevan dijawab.

“Jangan mengajukan somasi dengan pertanyaan-pertanyaan yang tentunya emang tidak relevan untuk dijawab karena belum masuk ke ranah itu, misalnya berapa besar keuntungan yang dia dapat, siapa yang memberikan, itu kan pertanyaan yang tidak selayaknya dijawab ICW. Karena ICW berada di ranah dugaan berdasarkan data-data yang dia temukan,” ujarnya.

Baca Juga  Plt. Ketua KPU Bakal Jalankan Sanksi Dari DKPP Kepada Arief Budiman

Nawawi khawatir langkah Moeldoko tersebut akan berdampak buruk. Menurutnya, masyarakat akan bisa menilai bahwa kritikan kepada pejabat maka bisa berujung somasi.

“Karena itu secara tidak langsung menjadi semacam ‘akan meredam kritik yang mungkin disampaikan masyarakat sipil’. Kalau ada kritik kepada petinggi, kemudian responsnya adalah somasi, ini pasti akan jadi sesuatu yang menakutkan masyarakat,” kata Nawawi.

Sumber: jitunews.com

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan