Premium dan Pertalite Bakal Dihapus, Said Didu: Rakyat Jadi Korban
IDTODAY NEWS – Rencana penghapusan Premium dan Pertalite kembali mengemuka dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara PT Pertamina dan Komisi VII DPR RI, Senin (31/8/2020).
Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan, penyederhanaan produk bahan bakar minyak (BBM) mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 20 Tahun 2019 yang mensyaratkan standar minimal RON 91.
Nicke memaparkan, saat ini masih ada dua produk di bawah RON 91 yang masih dijual, yakni RON 88 (Premium) dan RON 90 (Pertalite).
“Kita akan mencoba melakukan pengelolaan hal ini karena sebetulnya Premium dan Pertalite ini porsi konsumsinya paling besar,” kata Nicke.
Menurut dia, hanya tinggal tujuh negara yang masih menjual produk gasolin di bawah RON 90, yakni Bangladesh, Kolombia, Mesir, Mongolia, Ukraina, Uzbekistan, dan Indonesia.
Di Asia Tenggara, tersisa Indonesia yang masih memakai gasolin di bawah RON 90. Artinya, Indonesia tertinggal dari negara-negara Asia Tenggara yang sudah tidak menggunakan BBM dengan RON rendah.
Sebut saja, Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam, hingga Myanmar yang telah menggunakan BBM dengan RON 91.
Begitu juga dengan Australia dan India yang menggunakan BBM dengan RON paling rendah di angka 91. Di kawasan Asia, Indonesia hanya senasib dengan China yang masih menggunakan RON di bawah 90. Itu pun, RON terendah China menggunakan sebesar 89.
Rencana penghapusan dua jenis BBM terlaris ini mendapat respons dari mantan Sekretaris Jenderal BUMN, Muh Said Didu.
Dia menyebutkan, jika wacana ini berhasil dilakukan. Maka Pertamina akan menutup beberapa kilang minyak dan hanya menjual BBM dari luar negeri.
“Ide Dirut @pertamina utk tidak lagi menjual BBM Premium dan Petralite adalah jalan pintas utk menutup kilang milik pertamina dan murni menjadi pedagang BBM dari LN,” ungkapnya di akun Twitternya, Selasa (1/9/2020).
Tak sampai di situ, Said menyindir pengelola Pertamina untuk tak merusak BUMN milik negera itu.
“Jika tdk bisa memperbaiki BUMN – minimal jangan dirusak krn rakyat yg jadi korban,” tutupnya.
Sumber: fajar.co.id
