Jokowi Dicurigai soal Masuknya PAN ke Koalisi, Masinton: Arahan dari Pimpinan Partai, Terutama PDIP Itu Jelas
IDTODAY NEWS – Politikus PDI Perjuangan (PDIP), Masinton Pasaribu menjawab kecurigaan yang muncul terkait masuknya Partai Amanat Nasional (PAN) ke koalisi partai pendukung Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).
Masinton menegaskan bahwa arahan-arahan dari pimpinan partai, terutama PDIP itu jelas bahwa mereka tidak mungkin merubah satu konsensus demokrasi yang dituangkan dalam UUD, yaitu jabatan presiden dua periode.
Hal itu ia sampaikan dalam diskusi daring Polemik MNC Trijaya yang bertajuk “Membaca Arah Koalisi Pemerintah” yang diselenggarakan pada Sabtu, 28 Agustus 2021.
Awalnya, Masinton memberikan apresiasi atas inisiatif Presiden Jokowi yang berkumpul bersama para Ketua Umum (Ketum) serta Sekretaris Jenderal (Sekjen) parpol pemilik kursi di parlemen untuk membicarakan masalah kebangsaan.
Ia lalu menjelaskan bahwa diajaknya PAN masuk koalisi Pemerintah menegaskan kultur politik Indonesia, yakni politik gotong royong.
“Bukan semata-semata sekadar dimaknai koalisi dalam government (pemerintah) atau parlemen, (tapi) dimaknai sebagai suatu semangat dan spirit gotong royong dalam situasi pandemi,” ujarnya, dilansir dari Sindo News.
Sehingga, lanjut Masinton, ketika PAN diajak masuk diharapkan bisa menjadi energi positif dalam membangun semangat kultur politik gotong royong yang selama ini menjadi tradisi khas di Indonesia.
Adapun soal apa yang didapatkan PAN dengan bergabung masuk koalisi Peerintah, Masinton mengatakan bahwa hal itu akan dibahas langsung antara Presiden dengan PAN.
Yang jelas, ia melihat adanya kemungkinan Jokowi akan melakukan konsolidasi dengan parpol di luar pemerintah dan juga berbagai elemen masyarakat lainnya dalam rangka menghimpun seluruh energi bangsa dalam mengatasi dan menanggulangi persoalan pandemi yang tidak tahu sampai kapan akan berakhir.
Hal itu, kata Masinton, ditujukan agar bangsa ini siap menghadapi situasi krisis, baik itu dalam aspek kesehatan maupun persoalan ekonomi.
“Kebersamaan dan kesepahaman bersama ini penting sehingga frekuensi seluruh elemen bangsa ini sama dalam menghadapi pandemi,” terangnya.
Lebih lanjut, Masinton juga menjawab soal pendapat bahwa pertemuan tersebut merupakan konsolidasi politik yang diarahkan untuk agenda politik kekuasaan semata.
Menurutnya, apa yang dilakukan Pemerintahan Jokowi jauh di atas persoalan agenda-agenda politik tersebut.
“Adapun persoalan ada yang curiga ini didorong 3 periode dalam hal ini, tentu kalau arahan-arahan dari pimpinan partai terutama PDIP itu jelas, bahwa kita tidak mungkin merubah satu konsensus demokrasi yang dituangkan dalam UUD kita yaitu 2 periode,” tegas Masinton.
“Menurut saya, yang dilakukan Bapak Presiden harus dibarengi konsolidasi dengan elemen-elemen masyarakat lainnya,” tambahnya
Sumber: terkini.id
