IDTODAY NEWS – Muhammadiyah pertanyakan proses hukum aktivitas Pasar Muamalah yang menggunakan dinar-dirham untuk transaksi. Muhammadiyah membandingkan penggunaan transaksi dolar di Bali. “Ini tentu saja maksudnya adalah untuk memudahkan transaksi terutama dengan wisatawan asing (di Bali). Tapi ini tentu tidak bisa kita terima, karena akan membawa dampak negatif bagi perekonomian nasional.” Kata KH Anwar Abbas Ketua PP Muhammadiyah Bidang Ekonomi.

Baca Juga  PAN soal Temuan Mensos Risma: Tunawisma Masalah Abadi di Jakarta

KH Anwar menilai, transaksi di Pasar Muamalah Depok tidak menggunakan mata uang asing. Menurutnya, dinar dan dirham adalah koin emas dan perak yang dibeli dari Antam atau pihak lainnya. Yang kebanyakan dibeli dengan mata uang rupiah. KH Anwar pertanyakan dasar hukum penangkapan pendiri Pasar Muamalah, Depok.

Sebelumnya, polisi telah menyegel Pasar Muamalah di Depok. Salah satunya karena menjadikan dinar dan dirham sebagai alat transaksi. Dalam kasus ini polisi menetapkan penggagas Pasar Muamalah, Zaim Saidi, sebagai tersangka. Dia dijerat Pasal 9 Undang-undang nomor 1 tahun 1946 tentang Hukum Pidana dan atau Pasal 33 Undang-undang nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang.

Baca Juga: Dahlan Iskan: Banyak BUMN Sudah Jadi Mayat Hidup Tapi Belum Dikubur

Sumber: kumparan.com

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan