Said Didu
Muhammad Said Didu

Direksi BUMN Bisa Angkat 5 Staf Ahli Gaji Rp50 Juta, Said Didu: untuk bagi-bagi?

IDTODAY NEWS – Mantan Sekretaris BUMN M Said Didu ikut bersuara terkait beredarnya Surat Edaran (SE) Menteri BUMN Erick Thohir.

Dalam SE tersebut, Erick Thohir memperbolehkan direksi BUMN mengangkat lima orang staf ahli.

Lima staf ahli tersebut, pun mendapat honorarium yang cukup fantastis, yakni Rp50 juta per bulan.

Salah satu inisiator dan deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) itu pun mempertanyakan kebijakan Erick itu.

Baca Juga  Viral Berita Deny Siregar Meninggal Dunia, Denny Siregar: Itu Kang Parkir, Bukan Gua

“BUMN sebagai “penampungan”?” tulisnya melalui @msaid_didu, Senin (7/9/2020).

Said Didu menilai, keputusan itu sebagai hal yang keliru.

“Komisaris dan Direksi memang bukan ahli?” tanyanya.

Dengan adanya SE Erick Thohir itu, Said Didu menyebut bakal ada seribu lebih tambahan jabatan staf ahli, termasuk di anak peruahaan.

“Akan ada tambahan lebih seribu jabatan “staf ahli” (termasuk anak perusahaan) stlh setelah komisaris untuk dibagi-bagi?” tulisnya.

Baca Juga  Yang Bilang Dinasti Politik Disebut Bodoh, Said Didu ke Fahri: Biarlah Saya Dicap Bodoh, Selamat 'Arah Barunya'

Untuk itu, Said Didu pun meminta penjelasan terkait hal tersebut melalui akun Twitter Kementerian BUMN.

“Mohon konfirmasi dari @KemenBUMN,” tandasnya.

Untuk diketahui, Dalam poin pertama di SE tersebut, Direksi BUMN diperbolehkan mengangkat paling banyak lima staf ahli.

Dengan catatat, tetap mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan perusahaan.

Sedangkan nominal honorarium yang diterima staf ahli itu termuat dalam poin ke-3.

Baca Juga  Beri Catatan soal Vaksinasi Berbayar, Ketua KPK Firli: Saya Tak Ingin Ada Korupsi!

“Penghasilan yang diterima Staf Ahli berupa honorarium yang ditetapkan oleh Direksi dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan dan dibatasi sebesar-besarnya Rp50 juta per bulan dan tidak diperkenankan menerima penghasilan selain honorarium tersebut,” demikian bunyi poin itu.

Selain itu, disebutkan pula bahwa staf ahli tersebut diperbolehkan merangkap jabatan sebagai staf ahil di perusahaan BUMN lainnya.

Juga sebagai diperbolehkan rangkap jabatan sebagai direksi/dewan komisaris atau dewan pengawas di BUMN dan anak perusahaannya.

Baca Juga  Uji Klinis Vaksin Covid-19, Erick Thohir: Tak Banyak Negara Sampai Tahap Ini

Atau, boleh juga merangkap sebagai sekretaris komisaris/dewan pengawas di BUMN dan anak perusahaannya.

SE ini sekaligus menghapus SE BUMN No S-375/MBU.WK/2011 tertanggal 5 Desember 2011.

Juga SE BUMN No SE-04/MBU/09/2017 tertanggal 29 September 2017 tentang Larangan Memperkerjakan Staf Ahli, dan/atau Sejenisnya.

Di dalam SE tersebut, tertera tanda tangan Menteri BUMN Erick Thohir tertanggal 3 Agustus 2020.

Sumber: pojoksatu.id

Tinggalkan Balasan