Tag: BUMN

Kategori
Politik

Utang BUMN Menumpuk, Baiknya Erick Thohir Buktikan Kinerja Sebelum Bicara Pencapresan

Menteri BUMN Erick Thohir/Net
Menteri BUMN Erick Thohir/Net

IDTODAY NEWS – Utang BUMN Menumpuk, Baiknya Erick Thohir Buktikan Kinerja Sebelum Bicara Pencapresan

Di tengah langkah politiknya itu, Erick disorot publik setelah muncul laporan minus keuangan perusahaan-perusahaan BUMN. Tidak sedikit perusahaan BUMN terlilit utang yang menumpuk.

Bagi Direktur Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin, sorotan publik pada Erick adalah wajar. Pasalnya, Erick harus menyelesaikan tanggung jawabnya sebagai menteri sebelum berbicara politik elektoral.

“Kan memang Erick bagusnya membuktikan kinerja dulu di Kementerian BUMN, karena dia di situ menterinya, dia bosnya,” kata Ujang kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (18/8).

Dikatakan Ujang, belakangan Erick terkesan sangat sibuk dengan pencitraan yang menjadi hal wajar dalam politik. Tetapi, pencitraan Erick membuat catatan merah BUMN seperti tidak terselesaikan.

“Permasalahan di belakang tidak kelihatan karena persoalan pencitraan,” katanya.

Ujang meminta Erick untuk bisa fokus menyelesaikan permasalahan utang BUMN. Pun kalau lunas, hal tersebut tentu akan menguntungkan bag Erick secara elektoral.

“Sejatinya yang ideal memang selesaikan dulu utang-utang BUMN, agar sehat, agar untung, lalu bicara soal pencapresan,” tandasnya.

Di antara perusahaan-perusahaan BUMN yang mencatatkan utang, berikut di antaranya empat besar perusahaan yang menjadi penyumbang utang terbesar.

Pertama, PT Pertamina (Persero) merupakan salah satu BUMN penyumbang utang terbesar. Pada laporan keuangan konsolidasi Pertamina setelah diaudit, total utang Pertamina per 2022 sebesar Rp755,69 triliun.

Kedua, PT PLN (Persero) juga merupakan salah satu BUMN penyumbang utang terbesar. Pada laporan keuangan konsolidasi PLN setelah audit, perusahaan mencatatkan utang jangka pendek sebesar Rp145,07 triliun dan utang jangka panjang sebesar Rp501,62 triliun. Jika ditotal, utang PLN per 2022 sebesar Rp646,69 triliun.

Berikutnya adalah Garuda Indonesia, di mana dalam laporan keuangan kuartal I-2023, maskapai plat merah itu melaporkan utang jangka pendek Rp26,11 triliun dan utang jangka panjang Rp90,82 triliun. Jika ditotal, utang Garuda Indonesia per 31 Maret 2023 sebesar Rp116,93 triliun.

Juga berdasarkan laporan keuangan kuartal I-2023, PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) mencatatkan liabilitas termasuk utang jangka pendek sebesar Rp21,24 triliun, dan utang jangka panjang Rp63,14 triliun. Dengan demikian, perusahaan memiliki total utang sebesar Rp84,38 triliun.

Sumber: Rmol

Kategori
Politik

BUMN hingga Istansi Rilis Aturan Larang Pamer Harta, Netizen: Boleh Makan Uang Rakyat asal Jangan Diposting?

BUMN hingga Istansi Rilis Aturan Larang Pamer Harta, Netizen: Boleh Makan Uang Rakyat asal Jangan Diposting?
Perusahaan BUMN dan Kementerian rilis aturan larangan bagi pegawai pamer harta kekayaan (Twitter @PartaiSocmed)

IDTODAY NEWS – Aksi sejumlah pejabat kementerian, BUMN, hingga instansi yang pamer harta kekayaan yang dinilai tidak wajar berbuntut panjang.

Beberapa perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), kementerian, dan instansi merilis aturan larangan bagi pegawai untuk tidak pamer harta kekayaan.

Beberapa nama pejabat instansi yang bermunculan usai diduga pamer harta, seperti eks pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo dan Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto.

Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono dan Kepala BPN Jakara Timur Sudarman Harja Saputra turut jadi sorotan.

Lantas, perusahaan BUMN dan Kementerian mana saja yang melarang hingga merilis aturan bagi pegawai untuk tidak pamer harta kekayaan?

Berikut daftar perusahaan BUMN dan Kementerian yang merilis aturan larangan bagi pegawai pamer harta kekayaan yang dikutip Hops.ID dari suara.denpasar.com.

1. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (DJPL) Kementerian Perhubungan (Kemenhub)

2. Kementerian Agra Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN)

3. Kejaksaan Agung (Kejagung)

4. PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni)

5. PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo)

6. PT Perusahaan Listrik Negara (PLN)

Selain itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Abdullah Azwar Anas yang juga mengeluarkan larangan secara tegas untuk para ASN di lingkungan kementeriannya untuk pamer harta.

Rilisnya aturan larangan pamer tersebut sontak mendapat kritikan dari netizen. Netizen menilai bahwa larangan tersebut diartikan bahwa para pegawai masih boleh hidup mewah walau tidak menampilkannya di media sosial.

Dilansir Hops.ID dari Instagram @lambegosiip pada Senin, 13 Maret 2023 yang mengunggah ulang berbagai aturan tersebut, menuai komentar para netizen.

“Cuman stop pamer? Berarti tetap boleh hidup lebih mewah lagi dong,” ucap netizen.

“Korupsi boleh, tapi jangan dipamerkan hasil korupsinya, gitu kan ya,” timpal netizen.

“Ambigu ya peraturannya. Kenapa yang ngga boleh hanya menampilkan kekayaan? Jadi kalau meraup kekayaannya boleh ya? Harusnya peraturan supaya bisa hidup sederhana dan berbagi kepada yang membutuhkan, gitu loh,” sahut netizen.

“Intinya boleh makan uang rakyat, hidup senang foya-foya asal jangan di posting hahaha,” ucap netizen lainnya.***

Sumber: hops.id

Kategori
Politik

Pejabat Kemenkeu Rangkap Jabatan di BUMN, Adhie Massardi: Hebat Amat…

Pejabat Kemenkeu Rangkap Jabatan di BUMN, Adhie Massardi: Hebat Amat...
Adhie Massardi (paling kanan) bersama Wimar Witoelar (tengah) dan Yahya Cholil Staquf (kiri)/Twitter Adhie Massardi

IDTODAY NEWS – Ternyata banyak pejabat Kementerian Keuangan rangkap jabatan sebagai komisaris di BUMN. Penempatan para pejabat itu disebut-sebut agar koordinasi jadi lebih mudah.

Fenomena itu membuat juru bicara Presiden Abdurrahman Wahid, Adhie Massardi, merasa heran.

“Hebat amat ya antek-antek penguasa zaman now. Pada jadi komisaris di BUMN. Eh, masih rakus juga nyolong uang rakyat,” katanya, seperti dikutip redaksi dari akun Twitter miliknya, Jumat (10/3).

Adhie lantas menceritakan pengalamannya saat menjadi jubir Gus Dur bersama Wimar Witoelar dan Yahya Cholil Staquf.

“Tiga jubir presiden Gus Dur per bulan terima honor Rp 2 juta, plus insentif dari keluarga via Mbak Lisa Rp 4 juta,” kata Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) itu.

Adhie juga mengaku sering mendapat tambahan rezeki dari Ketua umum Gerakan Pemuda (GP) Ansor, Saifullah Yusuf alias Gus Ipul.

“Kadang-kadang saya dapat tambahan dari Ketua GP Ansor. Thx Gus Ipul,” kenang Adhie Massardi.

Sumber: rmol.id

Kategori
Politik

Erick Thohir Saja Rangkap Jabatan, Pantas Banyak Pejabat Kemenkeu Punya Double Job di BUMN

Terkuak! Erick Thohir Sebut Korupsi Picu Utang Rp 43 T di PTPN
Erick Tohir (Katadata)

IDTODAY NEWS – Baru-baru ini, Sekretariat Nasional Forum Indonesia Transparansi Anggaran (FITRA) membeberkan puluhan pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dari eselon I dan II yang merangkap jabatan di sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sebagian besar mereka bahkan menjabat sebagai Komisaris.

FITRA sendiri merasa khawatir rangkap jabatan ini memiliki pengaruh pada kinerja Kemenkeu maupun BUMN. Hal tersebut dikarenakan instansi pengelolaan uang tersebut memiliki peran penting untuk negara. Apabila pekerjaannya tidak fokus, maka kemungkinan besar tugas-tugasnya banyak yang tidak terurus atau bahkan terbengkalai.

FITRA juga meminta kepada Menteri BUMN Erick Thohir untuk mengkaji secara lebih lanjut terkait dengan temuan rangkap jabatan yang sangat memungkinkan akan merugikan masyarakat dan juga negara, misalnya untuk melakukan tindakan korupsi. Pihaknya menilai bahwa pegawai yang rangkap jabatan tidak berkompeten untuk meningkatkan kinerja BUMN.

Tidak hanya khawatir kinerja akan menurun, pejabat yang rangkap jabatan pun bisa memiliki gaji yang berlipat. Seknas FITRA juga menemukan penghasilan sebagai komisaris BUMN yang sangat besar bahkan melebihi gaji dari Kemenkeu.

Tidak hanya gaji berlipat pegawai Kemenkeu yang rangkap jabatan yang dikritik oleh mantan Sekretaris BUMN, Said Didu.

Ia menyarankan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk membuat aturan batas penghasilan pejabat yang merangkap jabatan. Dengan demikian, pendapatan yang diperoleh tidak terlalu fantastis.

Berikut daftar 39 Pejabat Kemenkeu Rangkap Jadi Komisaris BUMN

Berdasarkan temuan dari FITRA, disebutkan bahwa sebanyak 39 pejabat Kemenkeu yang merangkap jabatan menjadi Komisaris BUMN.

Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara merangkap jabatan Wakil Komisaris Utama PT PLN (Persero).
Sekretaris Jenderal, Heru Pambudi merangkap jabatan Komisaris PT Pertamina (Persero).
Direktur Jenderal Anggaran, Isa Rachmatarwata merangkap jabatan Komisaris PT Telkom.
Direktur Jenderal Pajak, Suryo Utomo merangkap jabatan Komisaris PT SMI.
Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Askolani merangkap jabatan Komisaris BNI.
Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Rionald Silaban merangkap jabatan Komisaris Bank Mandiri.
Direktur Jenderal Perbendaharaan, Astera Primanto Bhakti merangkap jabatan Komisaris PT Semen Indonesia Group.
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Luky Alfirman merangkap jabatan Komisioner Lembaga Simpan Pinjam.
Inspektur Jenderal Kemenkeu, Awan Nurmawan Nuh merangkap jabatan Komisaris PT Penjamin dan Infrastruktur.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Febrio Nathan Kacaribu merangkap jabatan Komisaris PT Pupuk Indonesia.
Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Andin Hadiyanto merangkap jabatan Komisaris BTN.
Staff Ahli Organisasi, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi, Sudarto merangkap jabatan Komisaris Pegadaian.
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Suminto merangkap jabatan Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi Indonesia Exim Bank.
Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak, Nufransa Wira Sakti merangkap jabatan Komisaris Utama di PT Sarana Multigriya Finansial.
Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak, Yon Arsal merangkap jabatan Komisaris PT Indonesia Infrastructure Finance.
Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Made Arya Wijaya merangkap jabatan Komisaris PT Biofarma.
Staf Ahli Bidang Hukum dan Hubungan Kelembagaan, Rina Widiyani Wahyuningdyah merangkap jabatan Komisaris PT Sarana Multigriya Finansial.
Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, R. Wiwin Istanti merangkap jabatan Komisaris PTPN 7.
Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan, Ari Wahyuni merangkap jabatan Komisaris Jamkrindo.
Kepala Biro Hukum, Arief Wibisono merangkap jabatan Wakil Presiden Komisaris PT Petra Oxo Nusantara.
Kepala Biro Advokasi, Tio Serepina Siahaan merangkap jabatan Komisaris Utama PT Geodipa Energi.
Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Rukijo merangkap jabatan Komisaris PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta.
Kepala Biro Umum, Sugeng Wardoyo merangkap jabatan Komisaris PT Pelayaran Bahtera Adhiguna.
Kepala Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan, Hidayat Amir merangkap jabatan Komisaris PT Angkasa Pura I.
Tenaga Pengkaji Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara, Agung Kuswandono merangkap jabatan Komisaris PT Biro Klasifikasi Indonesia.
Direktur Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Rofyanto Kurniawan merangkap jabatan Komisaris PT ASABRI.
Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Chalimah Pujiastuti merangkap jabatan Komisaris PT POS.
Sekretaris DJKN, Dedy Syarif Usman merangkap jabatan Komisaris PT Waskita Karya TBK.
Direktur Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN), Encep Sudarwan merangkap jabatan Komisaris Askrindo.
Direktur Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, Dwi Pudjiastuti Handayani merangkap jabatan Komisaris Indonesia Re.
Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian/Lembaga, Wawan Sunarjo merangkap jabatan Komisaris PT Surveyor Indonesia.
Direktur Sistem Penganggaran, Lisbon Sirait merangkap jabatan Anggota Dewan Pengawas LLP-KUKM.
Inspektur V, Sudarso merangkap jabatan Komisaris PT Barata Indonesia.
Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan, Meirizal Nur merangkap jabatan Komisaris Indosat.
Direktur Lelang, Joko Prihanto merangkap jabatan Komisaris PT Karabha Digdaya.
Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Mariatul Aini merangkap jabatan Komisaris PT Penjamin dan Infrastruktur.
Direktur Kapasitas Pelaksana Transfer, Bhimantara Widyajala merangkap jabatan Komisaris PT Indonesia Infrastructure Finance.
Direktur Pengelolaan Risiko Keuangan Negara, Heri Setiawan merangkap jabatan Komisaris PT Geo Dipa Energi.
Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan (PKSK), Adi Budiarso merangkap jabatan Komisaris PT SUCOFINDO.

Erick Thohir Juga Rangkap Jabatan

Ternyata, menteri BUMN Erick Thohir pun diketahui rangkap jabatan menjadi Ketua Umum PSSI. Erick Thohir yang saat ini menjabat sebagai Menteri BUMN terpilih sebagai Ketua Umum PSSI dalam Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI di Jakarta pada hari Kamis (16/2/2023)

Presiden Jokowi juga diketahui merasa tidak masalah Erick Thohir mengemban dua jabatan sekaligus yakni sebagai menteri BUMN dan Ketua Umum PSSI.

Presiden Jokowi hanya mengingatkan agar Erick Thohir mampu mengatur waktu dan tugasnya dengan baik.

Sumber: suara.com

Kategori
Politik

Erick Thohir Isyaratkan Pecat Bos Pertamina, Hensat: Copot Dirut Kok Mikirin Konten!

Erick Thohir Isyaratkan Pecat Bos Pertamina, Hensat: Copot Dirut Kok Mikirin Konten!
Menteri BUMN, Erick Thohir/Net

IDTODAY NEWS – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, mengisyaratkan untuk mencopot jajaran direksi PT Pertamina.

Hal ini merupakan buntut dari insiden kebakaran Depo Pertamina Plumpang yang berada di kawasan Rawa Badak, Koja, Jakarta Utara pada Jumat lalu (3/3).

Menurut pengamat politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio, jika Erick Thohir serius membenahi Pertamina seharusnya tidak perlu banyak bicara.

“Mau nyopot Dirut kok pakai ngomong-ngomong ke media,” kritik pria yang karib disapa Hensat ini, saat dikonfirmasi Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (7/3).

“Copot ya copot saja, pakai mikirin konten!” sambung founder Lembaga Survei KedaiKOPI itu.

Kebakaran dahsyat di Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara, membuat Direktur Utama PT Pertamina, Nicke Widyawati, dan Komisaris Utama, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, jadi sorotan keras masyarakat.

Nicke dan Ahok dinilai layak untuk dicopot, sebagai bentuk tanggung jawab moral karena tidak mampu mengelola Pertamina dengan baik.

Sumber: rmol.id

Kategori
Politik

Jokowi Perintahkan Menteri BUMN dan Plt Gubernur Menggeser Depo Pertamina ke Pulau Reklamasi

Kasus Romo Paschal, Presiden Jokowi Didesak Bersikap pada Kejahatan Perdagangan Orang
Presiden Joko Widodo/Net

IDTODAY NEWS – Presiden Joko Widodo perintahkan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir dan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono untuk segera mencari solusi.

Hal tersebut berkaitan dengan peristiwa kebakaran di Depo Pertamina Plumpang, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, pada Jumat (3/3/2023) malam.

“Saya sudah perintahkan kepada Menteri BUMN dan Gubernur DKI untuk segera mencari solusi dari kejadian yang terjadi di Plumpang,” ujar Presiden Jokowi usai meninjau posko pengungsian korban kebakaran Depo Plumpang Pertamina, di RPTRA Rasela, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, Minggu (5/3/2023).

Presiden Jokowi menegaskan bahwa Plumpang adalah zona yang berbahaya dan tidak bisa dijadikan untuk tempat tinggal oleh masyarakat.

Oleh karena itu katanya, Erick dan Heru memiliki tanggung jawab besar untuk segera memikirkan keberlanjutan masyarakat yang tinggal di Plumpang.

“Bisa jadi Plumpang (deponya) digeser ke reklamasi. Atau mungkin penduduknya yang digeser ke relokasi,” ucap Presiden Jokowi.

Nantinya keputusan tersebut akan disampaikan oleh Erick dan/atau Heru dalam waktu dekat ini.

Lebih lanjut, Presiden Jokowi juga memerintahkan kepada jajarannya untuk melakukan audit terhadap zona-zona berbahaya yang masih berada di lingkungan masyarakat.

“Harus diaudit semuanya, karena ini kan menyangkut nyawa. Tadi saya sudah perintahkan Pak Erick dan Pak Heru,” kata Presiden Jokowi.

Sebagai informasi, hingga saat ini korban meninggal dunia akibat kebakaran Depo Plumpang Pertamina menjadi 19 orang.

Kesembilan belas korban meninggal dunia tersebut saat ini masih berada di RS Polri untuk dilakukan identifikasi lebih lanjut.

Sementara itu, terdapat 49 jiwa mengalami luka berat, 18 orang yang masih hilang dan sedang dalam pencarian.

Pantauan Wartakotalive.com di lokasi, Presiden Jokowi hadir di RPTRA Rasela pukul 09.55 WIB, didampingi oleh Menteri BUMN, Erick Thohir dan Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono.

Presiden Jokowi tampak berinteraksi dengan ratusan pengungsi yang berada di dalam tenda RPTRA Rasela.

Para pengungsi pun menunjukkan wajah yang sumringah lewat senyumannya saat Presiden Jokowi beserta jajaran datang ke lokasi.

Kemudian, Presiden Jokowi beserta istri juga memberikan (secara simbolis) bantuan makanan kepada beberapa pengungsi yang ia datangi.

Sementara itu, para pengungsi yang lain tampak sedang saling bercengkerama satu sama lain.

Beberapa ibu-ibu juga mengambil logistik dan makanan yang telah disediakan di posko-posko bantuan.

Sementara itu, terlihat pula puluhan anak-anak sedang dihibur oleh Layanan Dukungan Psikososial Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI).

Lalu juga, beberapa relawan tampak sibuk menyiapkan bantuan yang akan diberikan kepada ratusan pengungsi yang ada di RPTRA Rasela.

Sumber: tribunnews

Kategori
Politik

BUMN Tumbuh Seperti Drakula Penghisap Utang dan Nyawa

BUMN Tumbuh Seperti Drakula Penghisap Utang dan Nyawa
Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie M. Massardi/Net

IDTODAY NEWS – Kebakaran dahsyat di Depo Pertamina Plumpang pada Jumat (3/3) telah mengakibatkan sebanyak 19 orang meninggal, puluhan orang luka-luka, dan beberapa masih dinyatakan hilang. Kritik tajam atas kinerja Pertamina pun terus berdatangan usai kejadian tersebut.

Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie M. Massardi menilai akar masalah dari kejadian yang terus berulang di Pertamina itu adalah kesalahan dalam mengelola.

Kesalahan ini kemudian membuat perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tumbuh seperti drakula yang secara sadis menghisap darah korbannya.

“Bukan hanya menghisap utang ribuan triliun yang akan jadi beban rakyat pasca rezim Widodo. Tapi juga nyawa rakyat,” tuturnya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (5/3).

Baginya, kejadian Depo Plumpang hanya jadi satu contoh saja bagaimana tata kelola BUMN (Pertamina) dijalankan. Di mana salah kelola akhirnya membuat rakyat menderita dua kali. Pertama uang yang mereka setor ke negara sebagai pajak habis untuk membayar utang perusahaan BUMN, kedua nyawa mereka juga terancam keselamatannya.

Sumber: rmol