IDTODAY NEWS – Dengan dalih demi menjaga hak konstitusi rakyat, hak pilih da hak memilih, Presiden Joko Widodo menegaskan, Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah akan tetap dilaksanakan meski pandemi Covid-19 belum berakhir.

Pernyataan sikap Jokowi tersebut disampaikan Juru Bicara Kepresidenan, Fadjroel Rachman lewat siaran pers (21/09). “Pilkada 2020 tetap sesuai jadwal, 9 Desember 2020, demi menjaga hak konstitusi rakyat, hak dipilih dan hak memilih,” kata Fadjroel (21/09).

Sebelumnya, dua ormas Islam terbesar, NU dan Muhammadiyah, mengusulkan agar Pilkada Serentak 2020 ditunda.

Aktivis politik Rahung Nasution mengingatkan, jika suara NU dan Muhammadiyah tidak didengar oleh Jokowi, maka jangan berharap suara rakyat jelata pernah didengar.

“Kalok @jokowi mengabaikan usulan NU dan Muhammadiyah untuk menunda Pilkada, berarti jangan berharap suara rakyat jelata pernah didengar. Palingan suara jelata hanya dianggap suara coro!,” tegas Rahung di akun Twitter @rahung.

Sindiran keras juga dilontarkan pengamat politik Gde Siriana. Gde Siriana menilai pengusul penundaan Pilkada 2020 masih punya akal sehat. Selain NU dan Muhammadiyah, Gde Siriana menyebut KAMI yang dikomandoi Jenderal (purn) Gatot Nurmantyo, sebagai pengusul penundaan Pilkada.

“NU, Muhammadiyah & KAMI masih punya akal sehat: ingin Pilkada ditunda hingga Covid terkendali. Siapa lagi yang masih punya akal sehat? Ayo ngacung. #TundaPilkadaSerentak #TundaPilkada #TundaPilkadaSerentak2020,” tulis Gde Siriana di akun @SirianaGde.

Baca Juga  Tito Karnavian Minta Pilkada Jadi Momentum Genjot Peredaran Uang

Pernyataan satire juga dilontarkan wartawan senior Farid Gaban. Di akun Twitter @faridgaban, Farid menyatakan: “NU dan Muhammadiyah itu ada-ada saja… minta Pilkada ditunda. Terus gimana dong anak dan menantu gue yang udah ngebet jadi walikota? Kalian nggak punya perasaan. Usul itu mbok, ya, yang solutip….”

@faridgaban menambahkan: “Satire cocok di tengah kekuasaan yang otoriter tapi absurd. Sepertinya kita sedang kembali ke sana.”

Di sisi lain, pendukung pilkada tetap digelar juga tidak sedikit. Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, mendesak Pilkada Serentak 2020 harus tetap diselenggarakan pada 2020, meski di masa pandemi COVID-19 dengan angka positif yang semakin tinggi.

Baca Juga  Pengamat: Jika Tidak Mau Tunda Pilkada, Jokowi Harus Lakukan Lockdown Nasional Sampai Hari Pencoblosan

“Penundaan pilkada di tengah pandemi akan menciptakan ketidakpastian baru. Mengingat kepala daerah akan berakhir pada Februari,” kata Hasto seperti dikutip Tirto (20/09).

Filusuf Denis Malhotra geram dengan para pendukung Pilkada di tengah pandemi Covid 19. “Mereka yang mendukung pilkada tetap berlangsung di tengah pandemi bukan cuma tergolong covidiot, melainkan juga para bajingan yang terang-terangan sedang diperbudak oleh syahwat politik praktis,” tulis Denis di akun @denismalhotra.

Sumber: itoday

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan