Hanya Kurang Terencana, PPP Keberatan Pemerintah Dituduh Plinplan Soal Pembatalan Vaksin Berbayar

  • Bagikan
Achmad Baidowi
Sekretaris Fraksi PPP DPR RI, Achmad Baidowi/Net

IDTODAY NEWS – Pemerintah menunda untuk pelaksanaan vaksin berbayar oleh perusahaan obat negara PT Kimia Farma.

Sejumlah kalangan menganggap bahwa hal tersebut bagian dari kebijakan pemerintah yang inkonsisten dan terkesan plin-plan.

Sekretaris Fraksi PPP DPR RI, Achmad Baidowi menampik bahwa pemerintah dianggap plinplan.

Menurutnya, pemerintah tidak melakukan sosialisasi dengan baik kepada masyarakat, sehingga terjadi mis-informasi di kalangan masyarakat terkait vaksin berbayar tersebut.

Baca Juga  Pimpinan MPR: Kalau Gaya Komunikasi Tidak Diubah, Jangan Harap Wibawa Pemerintah Akan Baik

“Sebenarnya bukan plinplan ya, tapi tidak terencanakan dengan baik, tidak tersosialisasi dengan baik. Termasuka apakah yang mau dijual itu Sinopharm yang hibah dari UEA atau gimana?” kata Baidowi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (12/7).

Anggota Komisi VI DPR itu meminta kepada pemerintah untuk melakukan kajian terlebih dahulu sebelum mengeluarkan kebijakan yang menimbulkan polemik di kalangan masyarakat.

Baca Juga  Polisi Minta Hakim Tak Kabulkan Permohonan Praperadilan Habib Rizieq Shihab

“Sebelum bikin keputusan, kaji dulu dari aspek hukum dan sosialisasikan secara maksimal apa itu vaksin mandiri, untuk siapa saja, syaratnya gimana,” ucap Awiek sapaan akrab Achmad Baidowi.

Sumber: rmol.id

  • Bagikan