Tag: DPR RI

Kategori
Politik

Fahri Hamzah: Dulu KPK Tempat Galang Opini

Fahri Hamzah Dulu KPK Tempat Galang Opini
Waketum Partai Gelora Indonesia Fahri Hamzah/Ist

IDTODAY NEWS – Dahulu getol mendesak supaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibubarkan, kini Fahri Hamzah justru menilai sangat keliru jika ada yang meminta lembaga anti rasuah itu dibubarkan, dengan alasan tidak efektif.

“Kekeliruannya karena dugaan saya hari ini permintaan orang agar KPK dibubarkan, bukan karena lembaga tidak efektif. Tetapi karena mereka tahu bahwa KPK masih sangat efektif dan tidak bisa dikendalikan,” kata Fahri melalui keterangan tertulisnya, Kamis (24/8).

Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia ini tetap menganggap dengan fungsi KPK yang independen harus tetap ada untuk menjalankan fungsi supervisi, koordinasi dan monitoring terhadap kerja dan kinerja penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi.

“Saya termasuk yang bersyukur kalau KPK RI tidak lagi melayani ‘aspirasi politik’ jalanan. Dari dulu kelakuan pimpinan KPK yang menjadikan gedung Merah Putih, tempat menggalang opini,” bebernya.

Sebaliknya, lanjut Fahri, mereka yang punya aspirasi terkait penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, sebaiknya disampaikan ke Komisi III DPR RI, agar menjadi bahan bagi rapat yang biasanya paling tidak diselenggarakan dalam satu kali masa sidang.

“Karena memang tugas DPR RI adalah menyalurkan aspirasi rakyat, lalu apa yang mereka dengar itu dijadikan bahan temuan awal untuk dikonfirmasi kepada semua lembaga negara termasuk KPK adalah tugas rutin DPR RI dalam fungsi Pengawasan,” jelasnya.

Masih kata Wakil Ketua DPR periode 2014-2019 ini, KPK yang ada sekarang bekerja untuk melakukan harmonisasi atas kerja-kerja lembaga negara, khususnya lembaga penegak hukum.

“KPK tidak lagi bergerak sendiri dan KPK tidak lagi unjuk kemampuan sendiri tapi bekerja bersama sama menciptakan iklim penegakan hukum yang sehat dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.

Usulan pembubaran KPK ini disampaikan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri ketika menjadi pembicara di acara Sosialisasi Buku Teks Utama Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah pada Satuan Pendidikan Pelaksana Implementasi Kurikulum Merdeka.

“Saya sampai kadang-kadang bilang sama pak Jokowi,’Udah deh bubarin aja KPK itu, Pak, menurut saya tidak efektif. Ibu nek ngomong ces pleng,” ujar Megawati, Senin (21/8).

Sumber : Rmol

Kategori
Hukum Peristiwa

Rocky Gerung Minta Maaf, Gus Nabil: Tetap Harus Ada Sanksi

Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Nabil Haroen/Ist
Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Nabil Haroen/Ist

IDTODAY NEWS – Permintaan maaf dari pengamat politik Rocky Gerung terkait kritikannya terhadap Presiden Joko Widodo yang telah bikin gaduh masyarakat tak lantas membuatnya lepas dari sanksi.

Permintaan maaf dari pengamat politik Rocky Gerung terkait kritikannya terhadap Presiden Joko Widodo yang telah bikin gaduh masyarakat tak lantas membuatnya lepas dari sanksi.

“Mengkritik boleh saja, tapi jangan sampai mencaci maki atau menghina. Rocky Gerung telah melemparkan hinaan dan cacian, ia menciptakan gelembung kebencian di masyarakat kita. Gelembung kebencian inilah yang berbahaya, menjadi duri dalam demokrasi,” ucap Gus Nabil, sapaan akrabnya, Sabtu (5/8).

Gus Nabil pun memuji sikap Presiden Jokowi yang tidak menanggapi kritikan Rocky dan menganggapnya sebagai hal kecil.

“Bagi saya, respons Presiden Jokowi sudah tepat, tidak perlu merespons,” kata Ketua Umum Pimpinan Pusat Pagar Nusa ini.

Namun demikian, Gus Nabil tetap meminta ada sanksi yang diberikan kepada Rocky Gerung. Baik itu sanksi hukum maupun sanksi sosial atau moral.

“Sanksi hukum biarlah menjadi fokus para penegak hukum. Masyarakat bisa memberi sanksi moral dengan tidak memberi ruang atau panggung bagi Rocky. Jika tidak ada komunitas, kampus, maupun pihak yang mengundang atau mendengarkan Rocky, maka itulah sanksi yang menyakitkan baginya,” paparnya.

Usai melontarkan kritikan keras kepada Presiden Jokowi, Rocky Gerung, menggelar konferensi pers untuk menyatakan permintaan maafnya yang telah membuat gaduh.

“Saya menyesalkan bahwa persoalan hukum yang dari awal saya katakan ini adalah kritik saya terhadap Presiden Jokowi yang saya ucapkan dengan sangat tajam dan biasa saya lakukan itu di mana-mana,” ucap Rocky Gerung di Jalan Doktor Kusuma Atmaja 76, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat sore (4/8).

Sumber : rmol

Kategori
Politik

Terima Penghargaan sebagai Tokoh Peduli Daerah, Abdul Wachid: Pemacu Semangat dalam Menjalankan Tugas

Anggota Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid/Net
Anggota Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid/Net

IDTODAY NEWS – Terima Penghargaan sebagai Tokoh Peduli Daerah, Abdul Wachid: Pemacu Semangat dalam Menjalankan Tugas

“Saya mengapresiasi penghargaan yang diberikan. Semoga dengan adanya award ini kinerja kami ke depannya makin lebih baik lagi,” ucap Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah (Jateng) itu membuka sambutannya secara daring, Rabu (19/7).

Wachid menambahkan, ajang award ini setidaknya menyiratkan bahwa kerja-kerja politik yang dilakukan para wakil rakyat masih mendapat apresiasi positif dari rakyat.

“Ajang award ini harus jadi pemacu kita untuk lebih bersemangat lagi dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat. Kepentingan bangsa dan negara harus jadi landasan utama kita dalam menjalankan tugas ini,” ujar anggota Komisi VIII DPR RI itu.

Wachid pun berpesan agar segenap komponen bangsa tetap menjaga persatuan dan kesatuan di tengah tahun politik seperti saat ini.

“Kami di Gerindra diajarkan pak Prabowo untuk mengedepankan kerja-kerja politik yang santun dan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara di atas segalanya dengan tetap memegang teguh persatuan dan kesatuan,” tandasnya.

Sumber:Rmol

Kategori
Politik

Massa GEBRAK Bongkar Paksa Kawat Berduri di Gerbang DPR RI, Pasang Spanduk Raksasa

Massa GEBRAK Bongkar Paksa Kawat Berduri di Gerbang DPR RI, Pasang Spanduk Raksasa
Massa Aksi dari GEBRAK mencoba membongkar paksa kawat berduri yang berada di depan Gedung DPR Jakarta pada Selasa (14/3/2023). [Suara.com/Rakha]

IDTODAY NEWS – Massa aksi Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) membongkar paksa kawat berduri yang terpasang di gerbang Gedung DPR RI, Jakarta Selatan.

Pantauan Suara.com, Selasa (14/3/2023), massa terpantau tiba di gerbang DPR sekitar pukul 11.40 WIB. Massa awalnya melakukan long march dari arah Senayan menuju titik kumpul aksi.

Massa tampak membawa atribut aksi berupa bendra, spanduk hingga poster-poster. Terlihat pula ada beberapa peserta aksi yang melakukan long march dengan cara mendorong sepeda motor. Di lokasi, saat ini terpantau ada tiga mobil komando.

Setiba di gerbang DPR, massa langsung membongkar paksa kawat berduri. Proses pembongkaran kawat berduri itu kira-kira memakan waktu sekitar 10 menit.

Usai kawat berduri berhasil dicopot, peserta aksi bersorak sambil bertepuk tangan. Selepasnya, massa memang spanduk raksasa di gerbang DPR bertuliskan ‘Cabut Perppu Tipu-tipu’.

Barisan di lokasi terpantau sekitar 200 keter mengular di Jalan Gatot Subroto. Arus lalu lintas di depan Gedung DPR RI saat ini sudah dilakukan rekayasa.

Para pengendara pun dialihkan melintas di jalur Bus TransJakarta. Kepadatan kendaraan terjadi dari arah Senayan di Jalan Gatot Subroto menuju arah Palmerah, Jakarta Barat.

Rapat Paripurna

Untuk diketahui, GEBRAK menggelar aksi unjuk rasa di gerbang DPR RI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa (14/3/2023). Aksi tersebut bertepatan dengan rapat paripurna pembukaan masa sidang 2022-2023 DPR RI.

Pantauan Suara.com sebelumnya, cuaca sedang turun hujan. Beberapa peserta aksi sudah berkumpul di lokasi.

Di lokasi, saat ini sudah disiagakan kawat berduri tepat di sepanjang gerbang DPR RI. Beberapa aparat kepolisian dan Brimob menyebar untuk melakukan penjagaan.

Sumber: suara.com

Kategori
Politik

Ogah Kecolongan Lagi, Hari Ini Gebrak Unjuk Rasa di DPR RI

Ogah Kecolongan Lagi, Hari Ini Gebrak Unjuk Rasa di DPR RI
Demo menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja di Gedung DPR RI, beberapa waktu lalu/Ist

IDTODAY NEWS – Dalam waktu dekat DPR RI ditengarai bakal segera mengesahkan Perppu Omnibus Law Cipta Kerja menjadi undang-undang.

Menyikapi itu, serikat buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI, Selasa (14/3) hari ini.

Berdasar informasi yang diterima redaksi, aksi berlangsung mulai pukul 10.00 WIB. Tak hanya kaum buruh, aliansi mahasiswa dan kaum petani juga ikut serta.

Sebelumnya Partai Buruh juga menolak keras disahkannya UU Omnibus Law Cipta Kerja. Mereka menyatakan tak mau kembali kecolongan untuk kesekian kalinya.

“Berkaca dari pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja 2020 lalu, saat itu DPR RI tiba-tiba memajukan sidang paripurna dari jadwal semula,” kata Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, lewat keterangan tertulis yang diterima redaksi.

Tuntutan utama yang disuarakan hari ini masih sama seperti sebelumnya, yakni menolak pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja, yang jelas-jelas merugikan kaum buruh.

“Dampak buruk omnibus law cipta kerja sudah dirasakan buruh. Seperti kenaikan upah minimum yang kecil, outsourcing di semua jenis pekerjaan, kontrak berkepanjangan, PHK mudah, hingga pesangon murah,” tegas Said Iqbal.

Sumber: rmol.id

Kategori
Politik

Puan Maharani: Rapim DPR Putuskan Tunda Pembahasan RUU PPRT di Bamus

Puan Maharani: Rapim DPR Putuskan Tunda Pembahasan RUU PPRT di Bamus
Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga atau Jala PRT menggelar demo di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (8/3)/RMOL

IDTODAY NEWS – Pembahasan Rancangan Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) dalam Rapat Badan Musyawarah (Bamus) ditunda.

Keputusan tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama dalam Rapat Pimpinan (Rapim) DPR RI.

“Keputusan Rapim menyetujui untuk melihat situasi dan kondisi terlebih dahulu. Saat itu dirasa belum tepat untuk diagendakan dalam rapat Bamus dan masih memerlukan pendalaman,” kata Ketua DPR RI, Puan Maharani dalam keterangan tertulisnya, Kamis (9/3).

Dengan demikian, RUU PPRT belum bisa dibawa ke Rapat Paripurna DPR untuk disahkan sebagai RUU inisiatif DPR. Mengingat, RUU PPRT belum dibahas dalam rapat Bamus.

“Sesuai aturan, sebelum dibawa ke Rapat Paripurna harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dalam rapat Bamus,” kata mantan Menko PMK itu.

Meski begitu, Puan menegaskan pihaknya akan mempertimbangkan masukan masyarakat, termasuk dalam pembentukan legislasi.

“DPR RI akan mempertimbangkan aspirasi dari masyarakat dengan memperhatikan situasi dan kondisi yang berkembang saat ini,” tutup Puan.

Sumber: rmol.id

Kategori
Politik

Geruduk Gedung DPR, Puan Maharani Diminta Sahkan RUU PPRT

Geruduk Gedung DPR, Puan Maharani Diminta Sahkan RUU PPRT
Ratusan perempuan yang tergabung dalam “Koalisi Sipil untuk UU PPRT” menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPR RI/RMOL

IDTODAY NEWS – Ratusan perempuan dari berbagai elemen masyarakat yang tergabung dalam “Koalisi Sipil untuk UU PPRT” menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta, Rabu (8/3).

Menurut sebagian peserta aksi, unjuk rasa kali ini dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional atau International Women’s Day.

Pantauan Kantor Berita Politik RMOL di lokasi, mereka membentangkan spanduk besar bertuliskan “1000 Perempuan Mencari Mbak Puan, Segera Sahkan RUU PPRT (Rancangan Undang Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga)”.

Tak hanya spanduk dengan ukuran jumbo, ratusan perempuan itu juga menggelar teatrikal dengan membawa perkakas rumah tangga dan alat memasak sambil ketiak kan “Mbak Puan sahkan RUU PPRT”.

Hingga berita ini diturunkan, ratusan massa masih berorasi dan menyampaikan aspirasinya, meminta Puan Maharani selaku Ketua DPR RI segera mengesahkan RUU PRT.

Sumber: rmol.id