IDTODAY NEWS – Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyetujui sikap yang telah dilakukan Partai Demokrat secara kelembagaan ‘melawan’ upaya kudeta kepemimpinan Partai Demokrat yang diduga dilakukan oleh kader, mantan kader, dan oknum di lingkaran Istana.

Begitu disampaikan Kepala Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Partai Demokrat Herman Khaeron acara Tanya Jawab Cak Ulung bertajuk ‘Imbas Skenario “Kudeta” Politik Menyasar AHY’ yang digelar virtual Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (4/2).

Baca Juga  Serangan Balik PSI soal Anies: PKS Tak Ngerti Hukum Pidana!

“Saya kira apa yang dilakukan oleh Partai Demokrat secara kelembagaan, tentu atas restu, persetujuan Majelis Tinggi,” kata Herman Khaeron.

Herman mengatakan, apapun yang dilakukan oleh Partai Demokrat secara kelembagaan termasuk ‘melawan’ pihak-pihak yang diduga ingin mengkudeta kepemimpinan di Partai Demokrat dilaporkan kepada Majlis Tinggi Partai.

“Jadi apapun yang kami lakukan kami laporkan kepada beliau (SBY),” tuturnya.

Baca Juga  Demokrat Anggap Jhoni Allen Memanipulasi Sejarah Pendirian Partai

Anggota Komisi VI DPR RI fraksi Partai Demokrat ini menegaskan bahwa pihaknya masih menunggu klarifikasi dari pihak terkait di lingkaran Istana terkait upaya kudeta kepemimpinan Partai Demokrat.

“Ya kita sebetulnya itu aja, bagaimana menunggu proses klarifikasi dan konfirmasi terhadap keterlibatan lingkaran utamanya Presiden. Kemudian, tetap bahwa secara konstitusi partai memproses terhadap kader-kader internal,” katanya.

“Ada kader yang tidak aktif ya tidak bisa diproses. Misalnya Pak Darmizal sudah keluar dari partai, Max sudah keluar juga. Tapi yang masih terikat dengan konstitusi partai masih dalam pengurusan partai ya itu masih bisa diproses nanti di Dewan Kehormatan dan Mahkamah Partai,” demikian Herman Khaeron.

Baca Juga  Puji Tulisan SBY Soal Peluang Sukses Indonesia, Rizal Ramli: Apakah Jokowi Mampu Melihat Peluang?

Baca Juga: Moeldoko Diisukan Geser SYL, Ahmad Ali: Jangan Tanya Ke Nasdem, Itu Kewenangan Pak Jokowi

Sumber: rmol.id

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan