IDTODAY NEWS – Penghargaan sebagai menteri terbaik Asia Timur-Pasifik belum layak disematkan kepada Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani.

Pasalnya, kebijakan fiskal dan penyaluran stimulus ekonomi untuk pandemi Covid-19 yang menghantam Indonesia masih lambat.

“Sebenarnya belum layak kebijakan fiskal diberi penghargaan, karena porsi stimulus PEN terhadap PDB saja baru kisaran 4,2%, ini masih kecil dibandingkan negara tetangga, seperti Malaysia saja berikan 20,8% stimulus terhadap PDB,” kata peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Selasa (13/10).

“Catatan berkaitan dengan efektivitas stimulus selama pandemi berlangsung, Pemerintah cukup terlambat untuk salurkan stimulus yang efektif,” imbuhnya menegaskan.

Bhima mengurai, pencairan PEN lambat karena masih di bawah 45 persen pada periode akhir September 2020. Bahkan untuk beberapa pos pemerintah mengakui salah hitung stimulus seperti subsidi bunga UMKM yang akhirnya membuat pencairan macet.

“Kemudian stimulus fiskal pemerintah masih berpangku pada mekanisme perbankan. Sedikit-sedikit bank dapat penempatan dana, menyalurkan bantuan ke sektor usaha mikro dan ultra mikro juga lewat bank. Padahal ada koperasi, tapi kurang dilibatkan,” ungkapnya.

Baca Juga  Mengejutkan! Sri Mulyani Ungkap Indonesia 58 Tahun Pakai UU Keuangan Belanda

Dari sisi pembiayaan stimulus, pemerintah di bawah komando Sri Mulyani juga dinilai masih terlalu mengandalkan utang. Akibatnya, beban untuk pemulihan ekonomi sangat besar dan ditanggung oleh generasinya berikutnya.

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan