Ironi! Indonesia Jadi Negara Yang “Ditakuti”, Tapi Bukan Karena Kehebatan Militer atau Kekuatan Ekonomi
Oleh: Widian Vebriyanto
Negara kuat dan disegani tentu menjadi cita-cita seluruh negara di muka bumi ini. Sebab dengan kekuatan tersebut, negara bisa memberi pengaruh pada ketertiban dunia atau setidaknya ditakuti oleh negara lain.
Seperti Korea Utara yang walaupun menutup diri dan terkurung oleh para “tetangga” di kawasan, tetap disegani karena memiliki kekuatan militer yang tidak kecil.
Begitu juga dengan Iran yang mampu ditakuti sekalipun beberapa negara besar hendak menghancurkan pengaruh negeri para mullah tersebut di kawasan.
Kini, Indonesia pun turut menjadi negara yang “ditakuti”. Mirisnya, Indonesia ditakuti bukan karena kekuatan militer atau keperkasaan diplomasi, melainkan karena wabah corona yang terus meningkat.
Setidaknya ada 59 negara yang takut dengan Indonesia. Mereka telah mengunci atau me-lockdown warga negara Indonesia yang hendak bepergian ke wilayah mereka.
Angka ini masih berpotensi bertambah mengingat kasus corona
di tanah air secara konsisten merangkak naik. Angkanya mencapai hampir 200 ribu kasus per Senin kemarin (7/9), entah sore nanti.
Kondisi ini tentu ironi, sebab sedari awal pemerintah mengabaikan masukan kelompok kritis untuk melakukan lockdown agar virus tidak berkembang ke penjuru wilayah tanah air.
Alih-alih mengikuti saran, pemerintah justru fokus pada penanganan dampak corona secara ekonomi. Mulai dari memberikan subsidi tiket pesawat, penerbitan Perppu 1/2020 yang kini jadi UU 2/2020, hingga mewacanakan pembentukan Dewan Moneter dalam RUU Bank Indonesia.
Beruntung kemarin Presiden Joko Widodo sudah sadar bahwa fokus utama pemerintah dalam menangani Covid-19 adalah kesehatan dan keselamatan rakyat.
Kini kita berharap pernyataan presiden berbuah pada produk nyata. Bukan sebatas pernyataan yang menguap seperti saat marah-marah dalam sidang kabinet paripurna dan mengancam para menteri akan melakukan reshuffle. Yang nyatanya, hingga saat ini perombakan kabinet tidak lagi terdengar di Istana.
Terlepas dari hal itu, seharusnya Indonesia bisa memanfaatkan “boikot” bepergian ke 59 negara untuk menata diri. Khususnya untuk menggenjot komoditas substitusi impor.
Petani harus digerakkan, tentu dengan kebijakan yang pro petani, untuk lebih giat dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Hal itu tentu selaras dengan cita-cita ketahanan pangan nasional yang jika berhasil bukan tidak mungkin membuat Indonesia swasembada pangan.(*)