Tag: COVID 19

Kategori
Politik

Menteri Luhut: Kita Tidak Ingin Lagi Kecolongan Lolosnya Varian Baru

Luhut Binsar Pandjaitan
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan/Kemenko Marves

IDTODAY NEWS – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, situasi pandemi COVID-19 terus menunjukkan perbaikan. Hasil estimasi dari tim FKM UI menunjukkan angka reproduksi efektif Indonesia untuk pertama kalinya selama pandemi, berada di bawah 1, yakni sebesar 0,98.

Angka ini berarti setiap 1 kasus COVID-19 secara rata-rata menularkan ke 0,98 orang, atau jumlah kasus akan terus berkurang. Angka ini juga dapat diartikan pandemi COVID- 19 di Indonesia telah terkendali.

“Capaian kasus harian juga menunjukkan tren yang terus membaik. Kasus konfirmasi secara nasional hari ini berada di bawah 2.000 kasus dan kasus aktif sudah lebih rendah dari 60 ribu. Untuk Jawa-Bali, kasus harian turun hingga 98,0 persen dari titik puncaknya pada 15 Juli lalu,” ujarnya dalam jumpa pers yang digelar virtual, Senin, 20 September 2021.

Dengan berbagai perbaikan tersebut, menurut Luhut, saat ini sudah tidak ada lagi kabupaten kota yang berada di level 4 di Jawa Bali.

“Berbagai capaian tersebut tentu harus kita syukuri. Namun demikian, Presiden dalam Ratas tadi pagi mengingatkan agar kita tetap waspada dan hati-hati. Risiko peningkatan kasus masih tinggi dan dapat terjadi sewaktu-waktu,” kata dia.

Salah satu risiko, lanjut Luhut, berasal dari luar negeri terutama melihat masih tingginya kasus COVID-19 di negara-negara tetangga.

“Kita juga tidak ingin lagi kecolongan lolosnya varian baru, seperti Mu dan Lambda, masuk ke Indonesia,” ujarnya.

Menurut Luhut, untuk mencegah hal itu terjadi, pemerintah akan membatasi pintu masuk perjalanan internasional ke Indonesia dan memperketat proses karantina bagi warga negara asing maupun Indonesia yang datang dari luar negeri.

Khusus untuk pintu masuk udara hanya dibuka di Jakarta dan Manado. Untuk laut hanya di Batam dan Tanjung Pinang dan untuk jalur darat hanya dapat dibuka di Aruk, Entikong, Nunukan dan Motaain.

“Proses karantina juga dijalankan dengan ketat tanpa terkecuali dengan waktu karantina 8 hari dan melakukan PCR sebanyak 3 kali. Selain itu pemerintah juga meningkatkan kapasitas karantina dan testing, terutama di pintu masuk darat,” ujarnya.

TNI dan Polri, menurut Luhut, juga akan ditugaskan untuk melakukan peningkatan pengawasan di jalur-jalur tikus, baik di darat maupun laut.

“Sesuai arahan Presiden, kami di kabinet juga sudah diminta mengantisipasi kemungkinan terjadi gelombang baru ke depan,” kata Luhut.

Berdasarkan salah satu studi di scientific report berjudul “Multiwave pandemic dynamics explained: how to tame the next wave of infectious diseases”, kunci menahan gelombang baru adalah mengendalikan jumlah kasus pada masa strolling (ketika kasus sedang rendah).

Dalam studi tersebut, Luhut menerangkan, jumlah kasus disarankan ditahan pada tingkat 10 kasus per juta penduduk per hari atau dalam kasus Indonesia di sekitar 2.700 atau 3.000-an kasus.

“Saya yakin kita bisa mengendalikan kasus pada angka tersebut dan kuncinya adalah 3T, 3M, serta Penggunaan Peduli Lindungi,” ujarnya.

Sumber: viva.co.id

Kategori
Politik

Angka Covid Melonjak lalu Turun Drastis, Anies: Dunia Tercengang Menengok Indonesia

Anies Baswedan
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan/Istimewa

IDTODAY NEWS – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut masyarakat dunia saat ini tercengang melihat Indonesia karena mampu melewati masa krisis pengendalian pandemi Covid-19. Hal tersebut terjadi berkat kolaborasi dalam menangani penyebaran penyakit dari virus SARS CoV-2 itu.

“Hari ini dunia menengok ke Indonesia dengan rasa cengang, betapa kita bisa menjalani masa ujian kemarin dengan baik. Sekarang kita berada di fase yang jauh, jauh lebih aman,” kata Anies pada peringatan Rapat Raksasa Ikada di Balai Kota Jakarta, seperti disadur dari Antara, Senin (20/9/2021).

Menurut dia, Indonesia yang dapat melewati masa sulit dari pandemi Covid-19 berkat kerja sama seluruh komponen, baik yang berada di jajaran atas nama negara dan atas nama rakyat dengan berbagai badan di dalamnya.

Anies pun melihat ada persamaan antara bersatunya rakyat dan pemerintah saat Rapat Raksasa di Lapangan Ikada pada 19 September 1945 dengan penanganan pandemi saat ini. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu mengatakan penanganan pandemi menjadi tugas bersama baik pemerintah dan juga rakyat.

“Ini mengulang peristiwa September 1945 ketika rakyat dan para pemimpinnya menyatakan sebarisan, menyatakan selangkah dan menyatakan bergerak bersama,” ucapnya.

Ia mengajak sinergi kerja sama dalam menghadapi pandemi Covid-19 harus diteruskan di berbagai aspek agar dapat terus menekan penularan virus corona.

Sebelumnya, Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kemenkes RI Siti Nadia Tarmizi menyatakan secara nasional situasi kasus Covid-19 secara nasional saat ini berada di level dua atau menurun dari Juli 2021 yang berada di level empat.

Laju kasus Covid-19 di Indonesia juga menurun hingga 92 persen dari situasi puncak gelombang kedua yang mencapai 43.925 kasus pada Selasa (7/9). Pemerintah terus memperkuat “testing”, “tracing”, dan “treatment” (3T) serta penegakan kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan dan vaksinasi demi menekan laju kasus Covid-19.

Sedangkan khusus di Jakarta, berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta per Minggu (19/9) persentase kasus positif Covid-19 semakin menurun. Dalam sepekan terakhir persentase kasus positif mencapai 1,2 persen dari jumlah orang di tes usap berbasis polymerase chain reaction (PCR) sebanyak 116.653 orang.

Persentase kasus positif itu juga sudah di bawah standar organisasi kesehatan dunia (WHO) sebesar lima persen. Sedangkan jumlah orang dites PCR itu juga melebihi standar WHO yakni sebanyak 10.645 orang dalam sepekan. Meski kasus Covid-19 menurun, namun angka tes PCR dalam sepekan tetap tinggi.

Sumber: indozone.id

Kategori
Politik

Ketum ProDEM: Hebat-hebat Pejabat Negara Kita, Bisa Buat Ekonomi Keluarga Meningkat Saat Pandemi

Ketum ProDEM: Hebat-hebat Pejabat Negara Kita, Bisa Buat Ekonomi Keluarga Meningkat Saat Pandemi
Ketua Majelis Jaring Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule/Net

IDTODAY NEWS – Laju pertumbuhan ekonomi kuartal II 2021 ternyata berbanding lurus dengan penghasilan 7,07 persen pejabat negara yang berada di Kabinet Indonesia Maju. Di mana berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), para pejabat tersebut mengalami lonjakan harta saat pandemi. Termasuk Presiden Joko Widodo.

“Ekonomi tumbuh 7,07 persen berdampak pada kekayaan Presiden Jokowi, Luhut, dan mayoritas menteri lainnya,” ujar Ketua Majelis Jaring Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (15/9).

Namun demikian, Iwan Sumule mengurai bahwa kondisi ini berbanding terbalik dengan rakyat Indonesia yang justru mengalami kesulitan ekonomi.

Katanya, berdasarkan catatan Bank Indonesia, Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) sebesar 59,4 pada Agustus 2021 merupakan hasil jawaban dari 70,3 persen responden yang menjawab kondisi saat ini lebih buruk dibanding enam bulan sebelumnya. Hanya 29,7 persen yang menjawab kondisinya lebih baik.

Fakta ini, sambung Iwan Sumule, membuktikan bahwa kebijakan yang diambil selama pandemi tidak pro dengan rakyat kecil. Bahkan menjurus pada spekulasi bahwa kebijakan itu diambil berdasarkan kepentingan untuk menyelamatkan pihak-pihak tertentu dari badai pandemi.

“Tapi by the way, hebat-hebatlah para pejabat negara kita, bisa membuat ekonomi keluarganya meningkat,” tutupnya mengakhiri.

Sumber: rmol.id

Kategori
Politik

Jokowi Cs Perlu Buat Tutorial Agar Harta Rakyat Bisa Ikut Meroket di Masa Pandemi

Presiden Jokowi
Presiden Joko Widodo/Net

IDTODAY NEWS – Keberhasilan para pejabat negara dalam mendulang rupiah di masa pandemi seharusnya bisa dibagikan kepada rakyat yang justru mengalami kesusahan. Para pejabat yang hartanya meroket miliaran rupiah bisa memberi tutorial kepada rakyat mengenai kiat-kiat untuk bisa tetap untung dalam kondisi krisis kesehatan dan ekonomi.

Begitu harapan Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Selasa pagi (14/9).

“Presiden Jokowi dan anak buahnya silakan bikin tutorial,” ujarnya.

Bagi dosen ilmu politik Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI), lonjakan kenaikan harta pejabat negara di saat mayoritas masyarakat sedang kesulitan akibat pandemi Covid-19 merupakan hal yang aneh.

Apalagi, rakyat banyak yang menjerit lantaran tidak bisa bekerja untuk mencari makan karena ketatnya aturan yang diberikan oleh pemerintah. Di satu sisi, mereka juga tidak mendapat bantuan negara dengan baik saat harus dipaksa berada di rumah demi menekan sebaran virus.

“Itulah anehnya di Indonesia. Rakyatnya banyak yang miskin dan tak bisa makan, tapi pejabatnya naik kekayaannya,” sesalnya.

“Pandemi menjadi kiamat kecil bagi rakyat, tapi berkah bagi pejabat, karena harta kekayaannya naik,” demikian Ujang Komarudin.

Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, Roy Suryo sempat membuat surat terbuka untuk presiden. Isinya mengenai usulan agar presiden dan para menteri menggelar webinar nasional bertema “Kiat Sukses Meraup Penghasilan Besar Milyaran di Tengah Pandemi”.

Webinar ini diusulkan agar rakyat bisa meniru para pejabat yang berhasil untung saat kondisi pandemi.

Sumber: rmol.id

Kategori
Politik

Harta Pejabat Meningkat Saat Pandemi Covid-19, Pengamat Ini Sampai Kaget, “Ini Zaman Susah Lho, Kok Bisa”

Harta Pejabat Meningkat Saat Pandemi Covid-19, Pengamat Ini Sampai Kaget, “Ini Zaman Susah Lho, Kok Bisa”
Direktur Centre for Dudget Analysis, Uchok Sky Khadafi/jpnn

IDTODAY NEWS – Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mengaku kaget dengan peningkatan harta kekayaan sejumlah menteri di masa pandemi Covid-19.

“Ketika rakyat hanya dapat bansos, ternyata kekayaan mereka semakin menumpuk dan meningkat,” kata Uchok kepada JPNN.com (Group Pojoksatu.id), Minggu (12/9).

Uchok menilai pemerintahan Presiden Jokowi perlu menjelaskan sumber penghasilan lain yang membuat sejumlah pejabat mengalami peningkatan harta kekayaan.

Dia juga mengatakan peningkatan harta kekayaan yang dilaporkan pejabat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) ini merupakan bentuk defisit moral di kalangan pejabat.

Selain itu, lanjut Uchok, hal ini juga menunjukkan adanya kesenjangan ekonomi yang semakin jauh.

“Seharusnya rakyat yang makin kaya, bukan pejabatnya,” tambah Uchok.

Pengamat politik dan anggaran ini menjelaskan defisit moral yang dimaksud ialah perilaku pejabat yang tidak tahu malu.

“Defisit moral itu, mereka sudah tidak punya malu. Mencari harta dan kekayaan saat pandemi dan rakyat susah buat cari makan sehari saja,” tutur Uchok.

Menurutnya, LHKPN yang dipublikasikan KPK belum bisa dipertanggungjawabkan oleh para pejabat yang bersangkutan.

Hasil paparan KPK yang menunjukkan peningkatan harta kekayaan presiden dan sejumlah menteri ini membuat Uchok merasa kaget.

“Kalau zaman normal atau APBN tidak defesit dan utang, rakyat masa bodoh. Ini zaman susah, lho, kok bisa mereka dapat kekayaan di atas penderitaan rakyat?” kata Uchok.

Sumber: pojoksatu.id

Kategori
Politik

Uchok Sky Heran, Rakyat Susah Cari Makan sementara Harta Pejabat Makin Naik saat Pandemi

Uchok Sky Khadafi
Uchok Sky Khadafi/jawapos.com

IDTODAY NEWS – Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mengaku heran dengan peningkatan harta kekayaan Presiden Joko Widodo dan sejumlah menteri di masa pandemi Covid-19.

“Ketika rakyat hanya dapat bansos, ternyata kekayaan mereka semakin menumpuk dan meningkat,” kata Uchok kepada JPNN.com, Minggu (12/9).

Uchok menilai pemerintahan Presiden Jokowi perlu menjelaskan sumber penghasilan lain yang membuat sejumlah pejabat mengalami peningkatan harta kekayaan.

Dia juga mengatakan peningkatan harta kekayaan yang dilaporkan pejabat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) ini merupakan bentuk defisit moral di kalangan pejabat.

Selain itu, lanjut Uchok, hal ini juga menunjukkan adanya kesenjangan ekonomi yang semakin jauh.

“Seharusnya rakyat yang makin kaya, bukan pejabatnya,” tambah Uchok.

Dia menjelaskan defisit moral yang dimaksud ialah perilaku pejabat yang tidak tahu malu.

“Defisit moral itu, mereka sudah tidak punya malu. Mencari harta dan kekayaan saat pandemi dan rakyat susah buat cari makan sehari saja,” tutur Uchok.

Menurutnya, LHKPN yang dipublikasikan KPK belum bisa dipertanggungjawabkan oleh para pejabat yang bersangkutan.

Hasil paparan KPK yang menunjukkan peningkatan harta kekayaan presiden dan sejumlah menteri ini membuat Uchok merasa kaget.

“Kalau zaman normal atau APBN tidak defesit dan utang, rakyat masa bodoh. Ini zaman susah, lho, kok bisa mereka dapat kekayaan di atas penderitaan rakyat?” pungkas Uchok.

Sumber: jpnn.com

Kategori
Politik

Roy Suryo Menantang Jokowi Gelar Webinar Kiat Sukses Menambah Harta di Tengah Pandemi

Presiden Jokowi
Presiden Jokowi/detik.com

IDTODAY NEWS – Bekas politikus Partai Demokrat Roy Suryo menantang Presiden Joko Widodo membuat webinar nasional secara gratis menyusul harta kekayaan para pejabat yang justru meroket di masa pandemi Covid-19.

Roy Suryo juga mengusulkan judul webinar.

“Judul Webinar “Kiat Sukses Menambah Harta Miliar Di Tengah Pandemi, Dengan Usaha Keras Dan Jujur”. Pasti akan ambyar. Dibuka zoom untuk ribuan peserta, gratis diselenggarakan pemerintah,” kata Roy kepada JPNN.com, Minggu (12/9).

Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) itu menyatakan, bila webinar itu diselenggarakan, Jokowi bisa menjadi pembicara utama.

“Ini serius. Beliau (Jokowi, red) bisa sebagai keynote speaker,” ujar Roy.

Pria berdarah Yogyakarta itu menegaskan, menteri-menteri tajir pun bisa menjadi pembicara di webinar tersebut

“Kemudian menteri-menteri lain yang berpenghasilan fantastis berpuluh-puluh miliar lainnya bisa menjadi pembicara,” tutur Roy Suryo.

KPK baru-baru ini merilis harta kekayaan pejabat selama setahun ini.

Komisi antirasuah itu mengungkapkan bahwa 70,3 persen pejabat mengalami kenaikan harta kekayaan selama setahun terakhir atau di masa pandemi Covid-19.

Adapun, harta kekayaan pejabat yang mengalami kenaikan itu di antaranya Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dilaporkan naik Rp 8,8 miliar setahun terakhir.

Kekayaan Jokowi itu kini tercatat Rp 53,2 miliar.

Para menteri kabinet juga memiliki harta yang meningkat dibanding tahun sebelumnya.

Mereka ialah Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang hartanya naik Rp 67,7 miliar menjadi Rp 745,1 miliar.

Lalu, kekayaan Prabowo yang menjabat menteri Pertahanan RI meningkat Rp 23 miliar selama satu tahun terakhir.

Merujuk laporan tertanggal 27 Maret 2021, ketua umum Partai Gerindra itu tercatat mempunyai harta senilai Rp 2 triliunan lebih.

Kemudian, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas melonjak tajam dari Rp 10,2 miliar menjadi Rp 11,1 miliar.

Sumber: jpnn.com