KAMI Deklarasi di Kampung Halaman Jokowi, Gatot Nurmantyo: Saya Bangkit karena Telah Bersumpah

Eks Panglima TNI Gatot Nurmantyo saat hadiri deklarasi KAMI di Solo, Kamis (20/8/2020). (TribunSolo.com/Ryantono Puji Santoso)

IDTODAY NEWS – Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) baru saja dideklarasikan di Tugu Proklamasi, Jakarta pada Selasa (18/8/2020).

Satu di antara tokoh yang mendeklarasikan KAMI adalah Mantan Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo.

Setelah deklarasi KAMI di Jakarta, Gatot Nurmantyo kemudian menggelar lagi deklarasi gerakan tersebut di Gedung Umat Islam, Kartopuran Solo.

Sebagaimana diketahui, Solo merupakan kampung halaman Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dikutip TribunWow.com dari Kompas TV pada Jumat (21/8/2020), dalam pidatonya pada acara itu Gatot mengatakan saat ini ada kekuatan yang ingin mencoba memecah belah.

Baca Juga  Waketum Partai Gerindra : Dari KAMI Yang Layak Jadi Menteri Cuma Satu, Rocky Gerung!

Gatot sebagai Presidium KAMI, menyinggung soal isu Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang kini telah dihapuskan.

Dalam RUU itu disebutkan Pancasila akan diubah menjadi Ekasila.

Menurut Gatot, apabila Pancasila berubah maka Indonesia akan ikut berubah.

“Bahwa dalam pembukaan undang-undang dasar 1945 bahwa dasar negara sebagai berikut satu Ketuhanan yang Maha Esa dan seterusnya.”

“Pancasila kita sebut pancasila, kalau ini dirubah jadi Trisila atau Ekasila maka itu bukan lagi Negara Kesatuan Republik Indonesia, bubar negara ini,” jelas Gatot.

Peringatan LIPI: KAMI Jangan Dibiarkan

Pengamat Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro memperingatkan pemerintah soal adanya gerakan Koalisi Menyelamatkan Indonesia (KAMI).

Dikutip TribunWow.com dari Kompas TV pada Kamis (20/8/2020), Siti Zuhro mengatakan bahwa pemerintah harus mendengar tuntutan KAMI.

Baca Juga  Habib Rizieq Muncul di Diskusi KAMI, Sapa Hangat Gatot dan Din Syamsuddin

“Menurut saya perlu ada perkembangan yang perlu kita lihat.”

“Kalau tuntutan-tuntutan KAMI didengar, diakomodasi oleh pemerintah, ada komunikasi, ada sinergi ya menurut saya ya sudah selesai,” jelas Siti.

Ia mengatakan, jika pemerintah membiarkan tuntutan KAMI maka bisa saja kritikan itu makin meluas dan bisa saja berdampak buruk.

“Mereka kan menuntut, kalau menuntut kan direspons gitu, kita belum tahu pemerintah akan merespons atau seperti apa.”

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan