KAMI Diserang, Demokrat Membela: Seranglah Idenya, Bukan Orang atau Lembaganya

Deklarasi KAMI di Lapangan Tugu Proklamasi (VIVA/M AlI Wafa)

IDTODAY NEWS – Deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) direspons barisan pendukung pemerintah. Tak hanya sebagian netizen, tapi juga elite politik pendukung pemerintahan Joko Widodo juga menyindir KAMI sebagai barisan sakit hati yang kalah di Pilpres 2019.

Merespons itu, Wakil Sekretaris Jenderal DPP Demokrat Jansen Sitindaon mengkritisi pernyataan politikus PKB Abdul Karding yang menilai deklarasi KAMI dimaknai lanjutan barisan orang kalah di Pilpres 2019.

“Rindu pilpres lagi ya mas? Masak Pilpres yg sudah selesai masih dikait-kaitkan. @prabowo yg kalah saja sdh gabung pemerintah jd tak relevan pernyataan ini,” kata Jansen dikutip dari akun Twitternya, @jansen_jsp pada Kamis, 20 Agustus 2020.

Kata Jansen, lebih baik merespons dengan jawaban dari tuntutan KAMI. Menurut dia, mesti ada adu ide untuk menjawab hal tersebut.

“Lebih baik jawab saja tuntutan mereka itu dibanding terus membusukkan KAMI nya. Seranglah idenya bukan orang atau lembaganya,” tambah Jansen.

Pun, ia mengingatkan di cuitan sebelumnya bahwa dalam negara demokrasi, adanya masukan, gagasan itu perlu didengar. Ia menyinggung hal ini karena RI juga memperingati hari konstitusi sehari setelah HUT kemerdekaan RI.

Jansen pun memberikan dukungan terhadap teman dan senior politikus yang tergabung dalam KAMI.

Baca Juga  Kegiatan KAMI Dibubarkan Di Surabaya, Pengamat: Komnas HAM Harus Turun Tangan

“Semua pendapat, ide, masukan, gagasan membangun negeri perlu dihargai dan didengar. Apalagi hari ini bertepatan dgn hari Konstitusi. Bagi yg sdg pegang kekuasaan jg tak perlu risau krn pemerintahan inikan lagi kuat²nya. Jd maju terus semua sahabat² dan senior² di KAMI. Liberte!” sebut Jansen.

KAMI dideklarasikan sejumlah tokoh sipil yang kerap kritis dengan pemerintah di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, pada Selasa, 18 Agustus 2020. Barisan deklarator itu antara lain eks Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsudin, aktivis dan pengamat Syahganda Nainggolan, eks Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, pengamat Rocky Gerung, sampai pakar hukum tata negara Refly Harun.

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan