Ketum PPP: Belum Saatnya UU Pemilu Diubah

Ketum PPP: Belum Saatnya UU Pemilu Diubah
Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa sampaikan proyeksi Indonesia tetap menjadi upper-middle income countries pada 2021. (Dok. Kementerian PPN/Bappenas) (Foto: kompas.com)

IDTODAY NEWS – Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa mengatakan, belum waktunya DPR dan pemerintah mengubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

“Menurut saya belum waktunya mengubah UU Pemilu,” kata Suharso saat dihubungi Kompas.com, Selasa (26/1/2021).

Bacaan Lainnya

Suharso menilai, demokrasi prosedural menjadi kurang baik akibat bongkar pasang melalui UU Pemilu. Perubahan UU Pemilu dalam waktu relatif cepat membuat tidak ada waktu untuk mematangkan demokrasi.

“Tergerus dengan perubahan Undang-Undang Pemilu. Diperlukan kemantapan demokrasi prosedural agar demokrasi substansial memperoleh kesempatan berkinerja,” ujarnya.

Suharso menilai ambang batas pencalonan presiden yang tengah digodok dalam revisi UU Pemilu sebaiknya tetap 20 persen.

Selain itu, terkait ambang batas parlemen, ia menilai ambang batas parlemen dengan angka 4 persen sudah cukup tinggi dan masih relevan.

“Karena kian tinggi ambang batas parlemen, makin tinggi suara rakyat yang tersia-siakan. Ambang batas parlemen 4 persen relatif sudah tinggi,” ucapnya.

Baca Juga  Aneh, Jokowi Tolak Revisi UU Pemilu, Padahal Dulu Jokowi-JK Ingin Pemilu 2019 Dievaluasi

Lebih lanjut, Suharso menilai, sistem proporsional terbuka kurang menghargai partai politik sebagai lembaga politik.

Padahal, kata dia, partai politik diberikan amanat konstitusi, untuk merekrut warga negara yang memenuhi syarat menjalankan pemerintahan, baik di eksekutif maupun legislatif, secara langsung.

“Partai politik harus diperkuat sebagai lembaga yang melahirkan kader-kader bangsa untuk mengurusi pemerintahan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengatakan, UU Pemilu belum saatnya direvisi.

“Tentu alasan (revisi UU Pemilu) yang dikemukakan adalah untuk memperbaiki kualitas pemilu itu sendiri. Namun demikian, PAN berpendapat bahwa UU tersebut belum saatnya untuk direvisi,” kata Zulkifli Hasan dalam keterangan tertulis, Senin (25/1/2021).

Menurut Zulkifli, payung hukum yang ada saat ini terkait pelaksanaan Pemilu, masih sangat baru yaitu secara formal diterapkan dalam kurun waktu 4-5 tahun terakhir.

Oleh karenanya, ia menilai, belum saatnya dilakukan revisi UU tersebut. Meski demikian, beleid tersebut cukup disempurnakan melalui aturan turunan.

“Sejauh ini penyelenggaraan pemilu yang dilakukan dengan payung hukum UU ini berjalan cukup baik. Meskipun tentu ada hal-hal yang perlu disempurnakan di dalam aturan turunannya,” ujarnya.

Zulkifli juga mengatakan, revisi UU Pemilu tidak mudah, lantaran banyak kepentingan yang harus diakomodir seperti kepentingan partai politik, pemerintah pusat dan daerah, penyelenggara pemilu dan masyarakat.

Baca Juga  Buku Felix Siauw Diminta Tidak Dibaca, PPP: Nilailah Isi Buku Bukan Pribadi Penulisnya

Oleh karenanya, ia mengajak semua pihak lebih baik memperkuat persatuan yang sempat terbelah saat Pemilihan Presiden (Pilpres).

“Kita harus meyakini bahwa persaudaraan kebangsaan adalah modal utama kita dalam membangun bangsa Indonesia ke depan,” ucapnya.

Baca Juga: Kasus Suap Bansos, KPK Panggil Staf Ahli Menteri di Kemensos

Sumber: kompas.com

Pos terkait