Kritik Kebijkan Gas Rem Jokowi, LP3ES: Seharusnya DPR Panggil Presiden Kenapa Terapkan New Normal!

Kritik Kebijkan Gas Rem Jokowi, LP3ES: Seharusnya DPR Panggil Presiden Kenapa Terapkan New Normal!
Ketua Dewan Pengurus Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Didik J Rachbini saat menjadi pembicara di Webinar Serie 'Bersatu Melawan Covid-19' dalam rangkaian acara Hari Ulang Tahun (HUT) Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) ke-1 dan Hari Pers Nasional (HPN) 2021, yang diselenggarakan virtual, Senin (8/2)/Repro

IDTODAY NEWS – Keseimbangan injak gas dan rem yang dipakai pemerintahan Presiden Joko Widodo sebagai prinsip penerapan kebijakan penanganan pandemi Covid-19 sekaligus pemulihan ekonomi nasional kembali mendapat kritik.

Kali ini disampaikan oleh Ketua Dewan Pengurus Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Didik J Rachbini, yang melihat pemerintah sudah kehilangan momentum memulihkan ekonomi yang dibarengi dengan penanganan Covid-19.

Bacaan Lainnya

“Ini kegagalan manajemen kepemimpinan. Yang lain selesai, China, Taiwan, New Zealand. Kita enggak tau sampai kapan. Jadi ini enggak boleh main-main,” ujar Didik di Webinar Serie ‘Bersatu Melawan Covid-19’ dalam rangkaian acara Hari Ulang Tahun (HUT) Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) ke-1 dan Hari Pers Nasional (HPN) 2021, yang diselenggarakan virtual, Senin (8/2).

Didik menyebutkan data kasus harian di negara lain mulai turun selama satu tahun penanganan Covid-19. Namun sebaliknya, Indonesia masih mengalami peningkatan pada setiap harinya hingga awal tahun 2021 ini.

Baca Juga  Ketika Bebek Lebih Menarik Dari Persoalan Rakyat

Menurut Didik, selama penanganan Covid-19 tidak bisa dilakukan secara baik oleh pemerintah, maka imbasnya perekonomian akan semakin sulit dibanding 2020 yang tumbuh minus 2,07 persen.

“Tantangan di 2021 lebih besar, karena akan ada Covid yang lebih berat lagi, dan akan menghalangi ekonomi yang akan datang,” ucapnya.

Lebih lanjut, Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia ini juga menyoroti penerapan New Normal atau adaptasi kebiasan baru di masa pandemi ini, yang seharusnya tidak diterapkan pemerintah.

Pasalnya, dari data harian penambahan kasus Covid-19 Indonesia belum layak menerapkan kebijakan tersebut, padahal belum tercipta Heard Immunity atau kekebalan komunal.

Dari kebijakan ini pun, Didik menduga pemerintah masih memprioritaskan pemulihan ekonomi nasional ketimbang persoalan kesehatan yang utama.

“Terkait normal baru (New Normal), saya mengkritik pemerintah. Itu harusnya dipanggil DPR, mengapa begini? Kan data yang saya sampaikan itu data seluruhnya, dan kita sudah masuk ke heard immunity,” tegasnya.

“Tapi karena pemerintah ngotot ekonomi dan pandemi maka ekonomi yang dimajukan, sehingga kita kehilangan momentum,” demikian Didik J Rachbini.

Baca Juga: Ketua KPK: Ada Tersangka Tak Kunjung Diadili Hingga 6 Tahun

Sumber: rmol.id

Pos terkait