MA Tolak Permohonan Pembatalan Kenaikan Tarif BPJS Kesehatan

  • Bagikan
MA Tolak Permohonan Pembatalan Kenaikan Tarif BPJS Kesehatan
Di Era Pandemi, Pemerintah Bantu Iuran Peserta Mandiri Kelas 3 dan Tingkatkan Kualitas Layanan JKN.(Foto: tempo.co)

IDTODAY NEWS – Mahkamah Agung menolak permohonan uji materi yang diajukan Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) soal kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Kenaikan iuran tersebut sebelumnya diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020.

Dengan demikian, kenaikan iuran BPJS Kesehatan per 1 Juli 2020 sebagaimana tertuang dalam Perpres 64/2020 tetap berlaku.

“Tolak permohonan HUM (Hak Uji Materiil)” bunyi putusan seperti dikutip dari laman Mahkamah Agung (MA), Senin (10/8/2020).

Baca Juga  Dipuji Rizal Ramli, Fahri Hamzah: Selamat Bergabung Di Partai Gelora Bang...

Menurut laman resmi MA, perkara bernomor 39P/HUM/2020 tersebut diketok pada 6 Agustus 2020. Hakim yang memutus perkara ini yaitu Is Sudaryono dan Yodi Martono Wahyuandi, dan Supandi.

Kuasa Hukum KPCDI Rusdianto Matulatuwa membenarkan bahwa gugatan yang dimohonkan pihaknya ditolak oleh MA.

“Betul (gugatan ditolak),” kata Rusdianto saat dihubungi Kompas.com.

Rusdianto menyebut, pihaknya mengetahui putusan itu melalui laman MA. Hingga saat ini, belum ada salinan putusan yang diterima pemohon.

Baca Juga  Djoko Tjandra Siapkan USD 10 Juta Untuk Pejabat Kejagung dan MA

Oleh karenanya, pemohon belum dapat mengetahui pertimbangan putusan hakim. Dengan adanya putusan ini, kata Rusdianto, upaya KPCDI untuk membatalkan kenaikan iuran BPJS yang kedua kali harus terhenti. Sebab, suatu perkara judicial review yang sudah diputus oleh MA tak dapat diujikan kembali.

Pemerintah efektif memberlakukan kenaikan iuran BPJS Kesehatan bagi peserta mandiri atau Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) sejak Rabu 1 Juli lalu.

Baca Juga  Siap-siap Sesek Napas! Inilah Deretan Tarif yang Mulai Naik di 2021

Kenaikan ini merupakan lanjutan setelah sebelumnya pemerintah juga telah menaikkan iuran BPJS Kesehatan per 1 Januari 2020.

Hanya saja, kenaikan itu hanya berlaku selama Januari-Maret 2020 karena Mahkamah Agung (MA) membatalkan aturan kenaikan iuran tersebut setelah KPCDI mengajukan uji materi.

Saat itu iuran kepesertaan kembali ke aturan awal. Kelebihan bayar peserta atas iuran sesudah kenaikan pada Januari-Maret dialihkan menjadi pembayaran iuran untuk April-Juni 2020.

Baca Juga  PNS Bakal Dapat Pulsa Rp 200 Ribu/Bulan, Pengamat: Terlambat!

Sumber: kompasTV

  • Bagikan