Manuver Pangdam Jaya Disentil PP Muhammadiyah, Ini Sebabnya

PANGDAM Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman.* (Foto: ANTARA//Dhemas Reviyanto)

IDTODAY NEWS – Panglima Kodam (Pangdam) Jaya Mayjen Dudung Abdurachman turut menanggapi kasus tewasnya enam laskar Front Pembela Islam (FPI).

Dudung mengaku pihak Kodam Jaya dan Polda Metro saat ini bersatu untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah DKI Jakarta.

Hal ini dia sampaikan dalam konferensi pers bersama Polda Metro Jaya, Senin (7/12).

Menurut Dudung, penembakan dilakukan usai penyerangan terhadap polisi yang sedang bertugas melakukan penyelidikan.

“Kodam Jayakarta mengikuti sesuai undang-undang yang mengatur akan memberikan bantuan untuk kamtibmas dan penegakkan hukum seperti yang disampaikan Kapolda,” jelasnya.

Dudung menegaskan bahwa seluruh pasukan Kodam Jaya selalu mendukung penuh setiap kegiatan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya.

“Kodam Jaya akan mendukung penuh kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya, kami solid,” tegasnya.

Dia juga berkomitmen untuk berkolaborasi dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat di Ibu Kota.

Terakhir, Dudung melayangkan pesan kepada Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab untuk memenuhi panggilan penyidikan dari Polda Metro Jaya.

“Saya minta MRS (Muhammad Rizieq Shihab) segera mengikuti aturan-aturan dan hukum yang berlaku. Kami akan tegakan bersama-sama dengan Polda Metro Jaya,” ujarnya.

Melihat manuver Pangdam Jaya tersebut, PP Muhammadiyah melalui Bidang Kebijakan Hukum dan HAM dan Kebijakan Publik Dr. Busyro Muqoddas, S.H.M.Hum, di Yogyakarta menyatakan sikapnya terkait kasus yang melibatkan polisi dengan anggota FPI itu.

Dalam rilis resminya itu, salah satu organisasi terbesar itu menyatakan keprihatinannya, terlebih TNI bertindak di luar kewenangan dan tugas utamanya.

“Menyayangkan keterlibatan Pangdam Jaya dalam proses penjelasan peristiwa kematian 6 anggota FPI oleh pihak Kepolisian,” tegas Busyro dalam keterangan resminya.

“Hal ini menguatkan dugaan TNI turut diperankan dalam penanganan penyidikan tindak kejahatan yang berarti TNI telah keluar dari fungsi dan tugas utama TNI.” tambahnya.

Merespons pernyataan pers itu, Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) Jaya Letnan Kolonel Arh Herwin Budi Saputra.

Baca Juga  Ridwan Kamil Larang Warga Rayakan Tahun Baru 2021

Menggunakan hak jawab untuk mewakili institusinya dalam 8 poin utama di Markas Penerangan Kodam (Mapendam) Jaya Cililitan, Jakarta Timur, Selasa (8/12).

Kapendam Jaya menolak dengan tegas dugaan bahwa TNI terlibat dalam penanganan penyidikan tindak kejahatan, maka pernyataan pers yang dilontarkan oleh Busyro Muqoddas dianggap tidak benar.

Sesuai Pasal 1 angka 1 KUHAP, Penyidik adalah Pejabat Polisi RI dan Pejabat PNS tertentu sesuai UU.

Maka berdasarkan Undang-undang ini tidak mungkin jika TNI, secara spesifik Kodam Jaya terlibat dalam proses penegakan hukum terkait peristiwa yang menewaskan 6 anggota FPI.

Demi mengklarifikasi kehadiran Pangdam Jaya, Dudung Abdurachman di Mabes Polda Metro Jaya adalah untuk memenuhi tugas, pokok dan fungsi (tupoksi) TNI,

Sebagai aparat keamanan yang ditugaskan dalam bidang pertahanan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI pasal 7 ayat (1).

Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Baca Juga  Bela Din Syamsuddin, MHH PP Muhammadiyah Sambangin KASN

Serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Tugas pokok TNI juga diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf “b” angka “10”, tugas pokok TNI yang mengamanatkan Operasi Militer Selain Perang (OMSP),

Yakni membantu Kepolisian Negara RI dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam Undang-undang.

Maka dari itu, kehadiran Pangdam Jaya di Markas Besar Polda Metro Jaya saat konferensi Pers adalah kapasitas aparat penegak hukum untuk melihat dan mendukung penuh upaya Polda Metro Jaya dalam penegakan hukum.

Penegakan hukum ini terkait aksi melawan hukum yang dilakukan oleh oknum FPI yang mana dalam aksinya membawa senjata tajam dan senjata api ilegal saat melakukan pengawalan dan pengamanan MRS.

Baca Juga: Kata Mardani, Ketokohan Habib Rizieq Bisa Efektif Membantu Pencegahan Sebaran Corona

Sumber: genpi.co

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan