Mardani: Ada Persepsi, Partai Tolak Revisi UU Pemilu Karena Mau Jegal Gubernur Potensial

  • Bagikan
Mardani: Ada Persepsi, Partai Tolak Revisi UU Pemilu Karena Mau Jegal Gubernur Potensial
Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera/RMOL

IDTODAY NEWS – Sikap partai politik yang beramai-ramai menolak revisi UU 7/2017 tentang Pemilu dinilai oleh publik memiliki agenda politik yang besar di Pemilu 2024.  Khususnya, menjegal para gubernur yang potensial di Pilpres 2024 mendatang.

“Persepsi publik seperti itu,” ujar anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Kamis (11/2).

Baca Juga  RR: Banyak Pemain untuk Pemulihan Corona dan Ekonomi, tetapi Tidak Tampak Dirigen yang Kuat

Mardani merasa heran dengan sikap politik sejumlah fraksi di DPR RI yang belakangan beramai-ramai menolak revisi UU Pemilu.

Menurutnya, logika yang dibangun oleh fraksi-fraksi di DPR RI dengan menolak revisi UU Pemilu sulit diterima.

Baca Juga: Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Sita Ferari dan Kapal

Sebab, kata Mardani, sejumlah kepentingan politik seperti ambang batas Presiden atau Presidential Threshold (PT) yang tinggi mengakibatkan polarisasi hingga menyerentakkan semua pemilihan di 2024 sangat berisiko. Naik dalam aspek penyelenggaraan pemilu juga partai politik itu sendiri.

Baca Juga  PKB Minta Polisi Selidiki Asal Senjata Api Yang Dibawa Pengikut Habib Rizieq

Ambang batas presiden 20 persen bisa membuat masyarakat terbelah. Sementara ambang batas maju Pilkada yang 20 persen juga membuat 67 persen wakil kepala daerah maju melawan kepala daerah pada periode berikutnya.

“Menyatukan semua pemilihan di 2024 juga sangat berisiko baik dalam aspek penyelenggaraan, penyelenggara hingga ikatan publik dengan parpol,” demikian Mardani.

Baca Juga: Bantah Klaim Ketua Komisi II, Anwar Hafid: Demokrat Tetap Dukung Revisi UU Pemilu

Baca Juga  PKS Duga Ada Penyusupan Pasal 'Pesanan' Di Balik Kejar Tayang RUU Ciptaker

Sumber: rmol.id

  • Bagikan