Megawati Kerap Sindir KAMI, Pakar: Jika Bu Mega Sudah Komentar Berarti Diperhitungkan
IDTODAY NEWS – Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dinilai sering melayangkan bermacam sindiran kepada Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI).
Diberitakan WARTAEKONOMI.co.id sebelumnya, pernyataan itu diungkap pula oleh Presidium dan deklarator KAMI, Din Syamsuddin.
Selain itu, KAMI didirikan sejak 18 Agustus 2020 lalu dan diketahui mendapat berbagai ‘sindiran’ dari berbagai pihak.
Contohnya saat memberi pengarahan kepada calon kepala daerah pada Rabu, 26 Agustus 2020, Megawati menyebut bahwa KAMI terdiri dari banyak tokoh yang ingin menjadi presiden.
Seharusnya, menurut Megawati, para deklarator itu lebih dulu mencari partai ketimbang membuat gerakan.
Ia menambahkan bahwa calon kepala daerah apalagi presiden membutuhkan dukungan dari partai politik.
Din menyayangkan, berbagai kritikan KAMI kepada pemerintah tidak ditanggapi secara substansi. Dalam setiap kritikannya, KAMI mengajukan pikiran-pikiran kritis dan korektif terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara yang menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945.
“Kenapa mereka tidak mau menanggapi isi tapi berkelit menyerang pribadi dan mengalihkan opini?” kata Din.
Din lalu mempersilakan pihak yang menyerang KAMI untuk menjawab berbagai persoalan yang diajukannya.
Seperti tidak benarkah ada oligarki politik. Atau tidak ada demokrasi sejati dalam partai politik karena keputusan partai ditentukan oleh segelintir bahkan satu orang? Akibatnya DPR dikendalikan oleh oligarki sehingga aspirasi rakyat terabaikan?
Atau, kata Din, tidak benarkah ada budaya politik dinasti, yakni menyiapkan anak-cucu menjadi penguasa dengan menghalangi orang-orang lain yang sebenarnya lebih berkualitas dan akibatnya demokrasi Indonesia tercederai?
Menurut Din, masih banyak pertanyaan substansif yang mendasar lagi. namun untuk sementara dua pertanyaan itu sudah cukup banyak.
“KAMI menanti tanggapan, bukan pengalihan,” ujarnya.
Din menegaskan KAMI siap berdiskusi bahkan berdebat mengadu pikiran.
“Terhadap reaksi yang tidak subtantif, baik dari para elite apalagi buzzer bayaran, KAMI tidak mau melayani karena hal demikian tidak mencerminkan kecerdasan kehidupan bangsa seperti amanat Konstitusi,” pungkasnya.
Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun, ikut mengomentari kritikan Mega terhadap KAMI. “Kalau Bu Mega sudah mengomentari artinya KAMI cukup diperhitungkan,” kata Refly di akun Youtube miliknya.
Soal saran Mega agar para deklarator KAMI mencari partai, Refly bilang begini. Kata dia, setiap warga negara punya hak menyampaikan partisipasi sesuai konstitusi. Dan, itu tidak harus melalui partai politik. Bisa melalui organisasi nonpemerintah (NGO) atau LSM. KAMI, menurut dia, tidak bisa di bilang organisasi masyarakat. Karena tidak mendaftar sebagai ormas. KAMI lebih pada gerakan moral.
“Jadi yang bertemu itu adalah ide, gagasan. Ide itu yang mempertemukan orang-orang dalam KAMI,” paparnya.
Selain itu, Refly membahas omongan Mega yang mengatakan para deklarator KAMI banyak yang ingin jadi presiden. Kata dia, apa masalahnya dengan ingin jadi presiden. Menurut dia, Mega sendiri pernah jadi presiden dan selalu ingin jadi presiden. Paling tidak pernah nyapres dua kali bahkan tiga kali. SU MPR 1999, Pilpres 2004, dan Pilpres 2009. “Kan tidak ada masalah,” ujarnya.
Kata dia, di luar negeri tidak ada yang nyalon sampai tiga kali. “Jadi ingin jadi presiden sah-sah saja. Konstitusi tidak melanggar. Yang dilarang presiden menjabat lebih dua kali,” ungkapnya.
Sumber: pikiran-rakyat.com
