Menag Yaqut soal Din Syamsuddin Dituduh Radikal: Jangan Gegabah Nilai Orang

Menag Yaqut soal Din Syamsuddin Dituduh Radikal: Jangan Gegabah Nilai Orang
Foto: Menag Yaqut Cholil Qoumas (Foto: detik.com)

IDTODAY NEWS – Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menanggapi terkait tuduhan radikalisme kepada Din Syamsuddin yang dilaporkan oleh KASN. Yaqut meminta agar jangan ada pihak yang gegabah menilai orang radikal.

“Kita harus seobjektif mungkin dalam melihat persoalan, jangan sampai gegabah menilai seseorang radikal misalnya,” kata Yaqut dalam keterangannya, Sabtu (13/2/2021).

Bacaan Lainnya

Yaqut menilai stigma atau cap negatif seringkali muncul karena tidak terjadinya komunikasi yang baik antara dua arah. Menurutnya sikap tabayyun hingga klarifikasi menjadi penting agar tidak sembarang menuduh orang lain radikal.

“Dengan asumsi itu, maka klarifikasi atau tabayyun adalah menjadi hal yang tak boleh ditinggalkan dalam kerangka mendapat informasi valid,” ujar Yaqut

Lebih jauh, Gus Yaqut, panggilan akrab Menag Yaqut, juga tidak setuju jika ada pihak yang memberikan cap radikal kepada orang yang kritis. Menurutnya lontaran kritik, seperti yang dilakukan Din Syamsuddin, menurutnya sah untuk dilakukan.

“Saya tidak setuju jika seseorang langsung dikatakan radikal. Kritis beda dengan radikal. Berpolitik memang bisa jadi pelanggaran seorang ASN. Namun soal lontaran kritik sah-sah saja sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden Jokowi bahwa kritik itu tidak dilarang,” ucap Yaqut.

Baca Juga  Din Syamsuddin: Kalau Ikut Indikator PBB, 150 Juta Orang Di Negeri Ini Miskin

Baca Juga: Perpres Jokowi: Menkes Bisa Tunjuk Badan Usaha Nasional atau Asing sebagai Penyedia Vaksin Covid-19

Yaqut menyebut persoalan disiplin hingga kode etik dan perilaku ASN sudah ada ranah yang mengatur. Menurutnya tidak tepat jika mudah melabeli Din Syamsuddin radikal.

“Persoalan disiplin, kode etik dan kode perilaku ASN sudah ada ranahnya. Namun, jangan sampai kita secara mudah melabeli Pak Din radikal dan sebagainya,” sebut Yaqut.

Sebelumnya, KASN buka suara terkait tindakan lanjutan atas laporan dari Gerakan Anti Radikalisme (GAR) Alumni ITB soal dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku Din Syamsuddin.

Dari surat penjelasan Kementerian PAN-RB yang diterima detikcom bernomor B/23/SM.00.04/2021 dan dibubuhi tanda tangan Deputi Bidang SDM Aparatur Teguh Widjinarko menyebutkan bahwa laporan GAR ITB perihal kasus dugaan radikalisme ASN Din Syamsuddin tengah dikoordinasikan dengan Tim Satgas.

“Kepada Yth. Ketua Gerakan Anti Radikalisme-Alumni ITB. Berdasarkan laporan Gerakan Anti Radikalisme – Alumni Institut Teknologi Bandung Nomor 08/S/GAR-ITB//2021 tanggal 19 Januari 2021 perihal Kasus radikalisme ASN an Prof. Dr.H.M Sirajuddin Syamsudin, M.A.Ph.D NIP 1958083111984011001 dengan jabatan dosen Universitas islam Negeri Syarif Hidayatulloh, Jakarta,” isi pembuka surat yang diterima detikcom, Kamis (4/2).

Baca Juga  13 Ribu Warganet Tandatangani Dukungan untuk Din Syamsuddin, Tokoh MUI Sebut Fitnah Keji

“Terkait dengan pelanggaran dasar kode etik dan kode perilaku ASN dan/atau pelanggaran disiplin PNS kami akan melakukan koordinasi dengan Tim Satgas Penanganan Radikalisme yang terdiri dari 11 K/L terkait,” sambung isi surat tersebut.

Baca Juga: Hidayat Nur Wahid: Kelompok yang Menuduh Din Syamsuddin Radikal Harus Segera Mencabut Laporan

Lebih lanjut, mengenai hasil pembahasan dengan Tim Satgas Radikalisme belum dapat dipastikan kapan akan disampaikan. Hanya, pihaknya menyebut hasil tersebut akan dikeluarkan sesegera mungkin.

“Dan hasil pembahasan dengan Tim Satgas Radikalisme segera kami sampaikan sesegera mungkin. Atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih,” tutup surat tersebut.

Laporan ini kemudian ditanggapi Sekum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti. Mu’ti menilai tuduhan Din radikal salah alamat.

“Tuduhan itu jelas tidak berdasar dan salah alamat. Saya mengenal dekat Pak Din sebagai seorang yang sangat aktif mendorong moderasi beragama dan kerukunan intern dan antarumat beragama, baik di dalam maupun luar negeri. Pak Din adalah tokoh yang menggagas konsep ‘Negara Pancasila sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah’ di PP Muhammadiyah sampai akhirnya menjadi keputusan resmi Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makassar,” kata Mu’ti dalam keterangan tertulis, Jumat (12/2/2021).

Baca Juga  PKS Sarankan Dubes RI Dialog dengan FPI Soal Diksi 'Tsaurah'

Tanggapan juga datang dari Ketua PBNU Marsudi Syuhud. Marsudi mengaku belum bisa menemukan contoh konkret Din Syamsuddin termasuk seorang yang radikal.

“Tuduhan radikalisme terhadap tokoh Din Syamsuddin oleh pihak tertentu sampai detik ini saya belum bisa menemukan contoh konkret yang menggambarkan beliau adalah seorang yang radikal dalam bahasa lain ‘tathoruf’ sebagaimana gambaran pikiran kita ketika diarahkan kepada sebuah kelompok yang ‘distempel’ radikal pada umumnya,” kata Marsudi dalam keterangannya, Jumat (12/2).

Baca Juga: PPP Minta Pemerintah Perhatikan Catatan MUI soal Revisi SKB Seragam Sekolah

Sumber: detik.com

Pos terkait