Tag: Din Syamsuddin

Kategori
Politik

Singgung Pemimpin Ideal Sesuai Alquran, Din Syamsuddin Sindir Tukang Bohong

Din Syamsuddin
Din Syamsuddin. (Kronik Sumbawa)

IDTODAY NEWS – Mantan Ketum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin berbicara soal sosok pemimpin ideal sesuai dengan kitab suci umat Islam Alquran.

Din Syamsuddin dalam pengajian virtual Majelis Tabligh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Ngawi, Jawa Tengah, mengungkapkan tipe pemimpin ideal menurut Alquran tersebut.

Menurutnya, pemimpin ideal merujuk pada Alquran yakni sudah dipersonifikasikan, ditampilkan, dan dinyatakan Tuhan melalui sosok Nabi Muhammad SAW.

Ia pun menegaskan, jika ditanya bagaimana pemimpin seharusnya bersikap, maka contohlah perangai yang ditunjukkan Rasulullah.

“Beliaulah pemimpin agung, pemimpin ideal yang memenuhi kriteria Alquran,” ujar Din Syamsudin dikutip melalui laman PP Muhammadiyah seperti Jumat 10 September 2021.

Oleh karena itu, ia pun meminta masyarakat untuk mencari sosok ideal bisa ditemukan melalui ayat-ayat Alquran, dan juga bisa dipahami serta dipelajari melalui teladan Nabi Muhammad SAW.

“Yang tadi disebut Alquran sebagai uswatun hasanah,” kata Din Syamsuddin.

Lebih lanjut, ia mengurai bahwa ada empat perangai Nabi Muhammad yang bisa dijadikan acuan dalam memilih seorang pemimpin, yakni amanah, cerdas, jujur, dan transparan. Namun yang paling utama, menurutnya, ialah kejujuran atau As-Sidqu.

Maka dari itu, kata Din Syamsuddin, jika ada pemimpin yang suka berbohong atau berdusta, dia sama saja gagal mengamalkan Alquran dan tak mampu meneladani perangai Nabi Muhammad.

“Jadi pemimpin yang suka berbohong, suka berdusta, tiap waktu penuh dengan kebohongan, tidak menyatu antara ucapan dan laku, word in deed does not match, tidak matching dengan laku, dengan perbuatan itu adalah kebohongan,” ujarnya.

Sumber: terkini.id

Kategori
Politik

Din Syamsuddin: Pemimpin Ideal Menurut Qur’an, Dia yang Tidak Gemar Berbohong

Din Syamsuddin: Pemimpin Ideal Menurut Qur'an, Dia yang Tidak Gemar Berbohong
Foto/kompas.com

IDTODAY NEWS – Kriteria pemimpin ideal yang diharap mampu mengarahkan pada kebersamaan cita-cita dan tujuan suatu bangsa dan negara adalah yang berdasarkan kitab suci Al-Quran.

Begitu disampaikan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsudin, dalam pengajian virtual Majelis Tabligh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Ngawi, Jawa Tengah, Minggu (5/9).

Din Syamsudin menjelaskan, tipe pemimpin ideal menurut Islam dan Al-Quran telah dipersonifikasikan, ditampilkan dan dinyatakan oleh Allah Swt dalam diri Nabi Muhammad SAW.

“Beliaulah pemimpin agung, pemimpin ideal yang memenuhi kriteria Al-Quran,” ujar Din Syamsudin dikutip melalui laman PP Muhammadiyah, Rabu subuh (8/9).

Dari situ, Din Syamsudin mengatakan bahwa untuk mencari sosok yang ideal bisa dicari dari ayat-ayat Al-Quran, dan juga bisa dipahami serta dipelajari melalui teladan sosok seorang Rasulullah SAW.

“Yang tadi disebut Alquran sebagai uswatun hasanah,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Din Syamsudin menyebutkan empat ciri sifat Rasulullah yang bisa menjadi tauladan semua orang untuk memilih seorang pemimpin. Yakni di antaranya jujur, amanah, cerdas, dan transparan.

Kriteria itu, menurutnya, adalah ukuran untuk menentukan apakah pemimpin itu termasuk ideal atau tidak. Namun yang paling utama kata Din Syamsudin adalah kejujuran atau As-Sidqu.

Maka dari itu, Din Syamsudin berharap kepada warga Persyarikatan melembagakan kejujuran dalam diri dan perbuatan lahir batin di manapun berada, sebagai pengejewantahan dari hadis yang berbunyi setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanya tentang bagaimana kepemimpinannya.

“Jadi pemimpin yang suka berbohong, suka berdusta, tiap waktu penuh dengan kebohongan, tidak menyatu antara ucapan dan laku, word in deed does not match, tidak matching dengan laku, dengan perbuatan itu adalah kebohongan,” demikian Din Syamsudin.

Sumber: rmol.id

Kategori
Politik

Din Syamsuddin: Tangani Pandemi Covid-19 Harus Pakai UU

Din Syamsuddin
Mantan Ketum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin/Net

IDTODAY NEWS – Cara pemerintah menangani pandemi Covid-19 dianggap gagal akibat kebijkan dan managemen yang dilakukan tidak meletakkan penanggulangan masalah kesehatan sebagai pusat kepedulian, tapi merancukannya dengan perhatian terhadap hal-hal lain seperti stimulus ekonomi dan parawisata.

Dalam menangani sekaligus mengendalikan pandemi, pemerintah terkesan kurang melindungi seluruh rakyat dan segenap tanah tumpah darah Indonesia sesuai amanat UUD 1945.

Demikian antara lain disampaikan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin melihat cara pemerintah mengangani pandemi Covid-19 melalui keterangan tertulis yang diterima redaksi Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (28/7).

“(Cara pemerintah tangani pandemi Covid-19) dapat dinilai telah melanggar hukum dan produk perundang-undangan yang ada,” kata Din.

Adapun produk perundang-undangan yang ada ialah UU 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dimana amanat dalam Undang-undang tersebut sangat jelas dan rinci memerintahkan langkah-langkah nyata penyelamatan rakyat dalam keadaan darurat kesehatan.

Oleh karena itu, lanjutnya, demi penyelamatan rakyat dan menghindari jatuhnya korban yang lebih banyak, Din mendesak agar pemerintah menerapkan UU 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan sepenuhnya dengan mengawasi dan membatasi kedatangan orang dari luar wilayah Indonesia melalui berbagai moda transportasi.

“Selama ini Tenaga Kerja Asing (TKA) terlalu dimudahkan masuk,” tekan Din.

Kemudian, menegakan karantina rumah dan wilayah dengan tanggung jawab pemerintah menyediakan makanan atau sumber bahan pokok, baik bagi rakyat maupun hewan ternak. Dalam hal ini, Din menekankan, pemerintah harus mengalokasikan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan.

Tidak menjalankan kebijakan yang berubah-ubah dan apalagi bersifat sentralistik dimana Pemerintah Pusat mendominasi sementara prakarsa Pemerintah Daerah dibatasi juga harus dihindari.

Din menyarankan agar ditempuhkan pendekatan kolaboratif dari berbagai kementerian/instansi pemerintah sesuai tupoksinya, bukan menyerahkan urusan kepada pejabat yang tidak tepat.

“Untuk itu semua, walau sudah terlambat, pemerintah menggalang potensi dan partisipasi masyarakat, dan menghentikan sikap merasa bisa mengatasi keadaan sendiri, serta ingin mendesakkan sanksi atas rakyat dengan “berkacak pinggang” demikian Din.

Sumber: rmol.id

Kategori
Politik

Sindir Din Syamsuddin, Ferdinand: Memperalat Ayat-Ayat Sesuai Asumsinya

Din Syamsuddin
Din Syamsuddin/ spfnews

IDTODAY.CO – Ferdinand Hutahaean menyebut bahwa tokoh Muhammadiyah, Din Syamsuddin memperalat ayat-ayat Alquran sesuai asumsinya yang belum tentu benar.

Jikapun asumsi Din benar, kata Ferdinand, maka ia yakin bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak masuk kategori yang dimaksudkan.

“Saya prihatin dan kasihan melihat orang seperti Pak Din ini. Memperalat ayat-ayat sesuai asumsinya yang belum tentu maknanya seperti itu,” katanya melalui akun FerdinandHaean3 pada Minggu, 4 Mei 2021.

“Dan kalaupun itu maksudnya, saya yakin pemerintahan Pak Jjokowi tidak masuk kategori yang disebut,” sambungnya.

Ferdinand pun mengingatkan bahwa negara akan hancur apabila agama digunakan sebagai alat politik untuk berkuasa.

“Negara akan hancur jika gama digunakan alat politik untuk berkuasa,” kata mantan politikus Partak Demokrat itu.

Bersama pernyataannya, Ferdinand membagikan sebuah cuitan yang melampirkan video Din Syamsuddin.

Dalam video itu, Din Syamsuddin berbicara mengenai kondisi kehidupan kebangsaan Indonesia akhir-akhir ini.

“Saya merenung dan sampai kepada suatu kesimpulan. Ini namanya kesimpulan, sangat subjektif, relatif. Saya menggunakan istilah ‘tangan langit sudah menerpa di bumi’,” kata Din.

“Dan ini sedang berlangsung secara teleologis, bukan teologis, ke arah kejatuhan. Ini udah nggak soft lagi ngomong begini, nih,” tambahnya.

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu lantas membacakan Surah al-A’raf ayat 182 yang berbunyi:

“Wallazina kazzabu bi’ayatina sanastadrijuhum min haisu la ya’lamun.”

Dilansir Terkini.id dari Tafsir Web, berikut terjemahan ayat di atas:

“Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami, nanti Kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur (ke arah kebinasaan), dengan cara yang tidak mereka ketahui.”

Adapun, Din Syamsuddin menafsirkan ayat di atas dalam konteks penguasa yang menciptakan negara menjadi negara kekuasaan semata.

“Dan mereka yang mendustai ayat-ayat kami, ayat-ayat kebenaran, ayat-ayat keadilan, mereka yang dustai itu, yang tadi kemudian mengkristalkan diri menjadi penguasa dan menciptakan negara menjadi negara kekuasaan semata-mata, itulah orang-orang yang mendustai ayat kami, kata Allah,” jelas Din.

“Apa balasan terhadap mereka? Allah kemudian akan membiarkan mereka perlahan-lahan sampai mentok, istidraj, sementara mereka tidak mengetahui, tidak sadar,” sambungnya.

Sumber: terkini.id

Kategori
Politik

Din Syamsuddin Sarankan Jokowi Pecat Moeldoko, PPP: Tidak Ada Kaitan

Din Syamsuddin Sarankan Jokowi Pecat Moeldoko, PPP: Tidak Ada Kaitan
Achmad Baidowi. (Foto: Istimewa)

IDTODAY NEWS – Din Syamsuddin menyarankan Presiden Joko Widodo untuk memecat Kepala KSP, Moeldoko, terkait acara kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang.

Ketua DPP PPP, Achmad Baidowi atau Awiek, mengatakan bahwa pemecatan jabatan berdasarkan kinerja.

“Tentu memecat dari jabatan itu berdasarkan evaluasi atas kinerja. Nah, parameter itu ada di Presiden, bukan desakan dari siapa pun,” kata Awiek kepada wartawan, Senin (8/3).

Baca Juga: Ungkit Tradisi Prajurit, AHY Siap Maafkan Moeldoko dengan Syarat Ini

Awiek mengatakan bahwa masalah KLB Partai Demokrat bukanlah urusan Jokowi.

“Itu urusan internal Partai Demokrat, dan tidak ada kaitan dengan Presiden Jokowi,” ujarnya.

Awiek mengaku prihatin dengan apa yang terjadi dengan Partai Demokrat. Ia berharap masalah yang dihadapi oleh Demokrat bisa segera selesai.

“Sebagai sesama parpol kami merasa prihatin terhadap apa yang terjadi dengan teman-teman Partai Demokrat. Kami juga mengalami hal yang sama waktu itu,” ujarnya.

“Mudah-mudahan apa dialami teman-teman Demokrat bisa segera selesai,” sambungnya.

Sebelumnya, Din Syamsuddin mempertanyakan apakah Jokowi memberikan restu terkait Moeldoko yang menjadi Ketum Partai Demokrat dalam KLB.

“Penting untuk dipertanyakan apakah keterlibatan Jenderal (Purn) Moeldoko pada KLB tersebut sudah seizin Presiden Joko Widodo sebagai atasannya atau tidak? Jika Presiden Joko Widodo mengizinkan atau memberi restu, maka dapat dianggap presiden telah mengintervensi sebuah partai politik dan merusak tatanan demokrasi,” ucapnya.

“Jika beliau tidak pernah mengizinkan maka Jenderal (Purn) Moeldoko layak dipecat dari KSP karena merusak citra presiden, dan jika dia memimpin partai politik maka akan mengganggu pelaksanaan tugasnya sebagai KSP,” imbuh Din.

Baca Juga: Temui Menko Mahfud MD, AHY: Ini Sama Saja Kita Direbut Kedaulatannya

Sumber: jitunews.com

Kategori
Politik

Sindiran Din Syamsuddin Usai Dilaporkan GAR Alumni ITB

Sindiran Din Syamsuddin Usai Dilaporkan GAR Alumni ITB
Din Syamsuddin saat Bersama Prabowo Subianto. (FOTO: ANTARA/Sigid Kurniawan)

IDTODAY NEWS – Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Din Syamsuddin, memberi jawaban atas pelaporan dirinya ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) oleh Gerakan Anti-Radikalisme Alumni ITB (GAR ITB).

Karena menurut pelapor, Din dianggap radikal. Termasuk menjadi pemimpin oposisi pemerintah melalui pembentukan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI.

Din menjelaskan, dirinya adalah aktivis perdamaian dunia, yang sudah lama mengusung toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Maka tudingan radikal itu, tidak pas. Namun ia tidak menampik, ada hal politik di balik pelaporan terhadap dirinya.

“Saya tidak sempat berspekulasi tapi sebagai pembelajar politik jelas mereka punya motif politik dan tidak dapat terbantahkan bahwa ada nuansa Islamphobia,” kata Din, dalam wawancara di Apa Kabar Indonesia Pagi tvOne, Rabu 24 Februari 2021.

Dia menegaskan, sudah lama melakukan kritik terhadap pemerintah. Lalu, mengistilahkan orang radikal, menurutnya juga salah kaprah. GAR Alumni ITB juga melaporkan, karena Din adalah seorang ASN. Namun justru, kata Din, pelapor itu yang tidak memahami posisi dia dan ASN lainnya sebagai pendidik.

Baca Juga: Menkumham Tak Terima Disebut Cabut Nama Djoko Tjandra dari Pencekalan

“Itu yang tidak dipahami, ASN itu ada macamnya. Kami ini ASN akademisi, pengajar dan ada kebebasan akademik. Apalagi mohon maaf, saya ASN tapi juga tokoh ormas yang tugas ormas seperti Muhammadiyah yang pendiri Republik ini agar mereka tahu Muhammadiyah ikut mendirikan, maka mengawasi mengawal Republik ini,” jelas Din.

Mengenai pemimpin oposisi pemerintahan sekarang. Din mengatakan, para alumni tersebut tidak memahami beroposisi. Dia dan para pihak yang mengkritik pemerintah itu, merumuskan berbagai persoalan.

“Itu pakar-pakar itu, jauh lebih hebat dari yang menuduh seperti itu,” katanya.

Sebab menurutnya, adalah benar jika saat ini indeks korupsi Indonesia sangat rendah. Begitu juga dengan keadilan sosial hingga kerusakan lingkungan. Maka menurutnya, kondisi inilah yang dikritisi. Din menegaskan, dia adalah orang yang loyal pada bangsa dan negara.

“Loyal kepada bangsa dan negara yang ikut didirikan Muhammadiyah, loyal kepada pemegang yang sah hasil pemilu demokratis yang berdasarkan konstitusi tapi kritik terhadap penyimpangan,” katanya.

Sayangnya, kata dia, semua dilihat hanya dari sisi politiknya. Tidak berpikir soal kehidupan kebangsaan dan perkembangan politik ke depan.

“Kaum intelegensia seyogyanya para alumni univeritas itu harusnya punya kritisisme, tapi kalau kemudian dia justru mengkritik orang yag mengkritik, kerusakan kebangsaan kenegaraan ini saya tidak bisa berpikir apa. Tapi itu tidak bisa digebyah uyah,” katanya. Karena masih banyak alumni yang memiliki pemikiran yang rasional, melihat kondisi bangsa dan negara saat ini.

Baca Juga: Minta Ditiup Ubun-Ubunnya, Ustadz Abdul Somad Buka Peci di Depan Kiai Sepuh NU Jatim

Sumber: viva.co.id

Kategori
Politik

Sore Ini, Tim Hukum Din Syamsuddin Cari Tuduhan GAR ITB Ke KASN

Sore Ini, Tim Hukum Din Syamsuddin Cari Tuduhan GAR ITB Ke KASN
Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin/RMOL

IDTODAY NEWS – Tim Advokasi Majelis Hukum dan HAM (MHH) PP Muhammadiyah bergerak cepat usai menjadi kuasa hukum mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin.

Koordinator Tim Advokasi MHH, Gufroni mengatakan bahwa pihaknya pada sore nanti akan mendatangi kantor Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk bertemu langsung dengan pucuk pimpinan KASN.

Rencananya, kedatangan Tim Advokasi MHH ini untuk mencari informasi mengenai kasus yang membelit kliennya. 

“Iya, pukul 15.00 WIB sesuai permintaan Ketua KASN. Audiensi,” kata Gufroni kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Senin (22/2).

Baca Juga: Survei Elektabilitas Capres 2024 Parameter Politik: Prabowo Jadi Pesaing Berat Tiga Gubernur Di Jawa

Gufroni sempat mengatakan bahwa pihaknya ingin mendapatkan klarifikasi terkait adanya tuduhan radikal oleh GAR ITB kepada Din Syamsuddin sebagaimana ramai diperbincangkan belakangan ini.

Klarifikasi langsung kepada Ketua KASN sangat penting dilakukan untuk menjernihkan suasana baik di internal persyarikatan maupun masyarakat luas.

Tim Advokasi MHH, sambung Gufroni, berharap KASN menerima kedatangan kami dan memberi data dan informasi yang diperlukan.

“Demi penyelesaian masalah hukum dan tentunya menjadi bahan kajian kami untuk melakukan langkah hukum selanjutnya,” tutupnya.

Baca Juga: Jakarta Banjir, Anies Baswedan Dicaci Maki, Tengku Zulkarnain: Mereka Siapa Sebenarnya?

Sumber: rmol.id