IDTODAY NEWS – Wakil Sekjen PA 212 Novel Bamukmin kembali menyinggung dan membalas pernyataan balasan dari politikus PDIP Kapitra Ampera.

Kapitra menyarankan agar kelompok Habib Rizieq Shihab membentuk partai politik agar ketahuan apakah HRS memang seorang tokoh dan laku.

Karena itu, Kapitra mempertanyakan kekuatan politik kelompok HRS.

Menanggapi hal itu, Novel menegaskan pihaknya sama sekali tak berkeinginan mendirikan partai politik.

Pun demikian dengan HRS yang tak berambisi menjadi presiden.

Baca Juga  Rocky Gerung Nilai Habib Rizieq Bisa Runtuhkan Dinasti Politik Jokowi

Akan tetapi HRS disebut Novel memiliki daya gempur secara konstitusi yang dahsyat.

“Kapitra seharusnya paham jas merah, juga jas hijau,” ujar Novel kepada RMOL (jaringan PojokSatu.id), Minggu (5/9/2021).

Kapitra juga menyebut bahwa aksi-aksi jalanan yang dilakukan kelompok HRS tidak akan memberikan dampak apapun.

Sebagai balasan, Novel mengingatkan kejatuhan Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto.

Keduanya, lanjut Novel, jatuh karena adanya kekuatan politik jalanan.

“Ingat, turunnya Soeharto cuma ratusan ribu mahasiswa, namun Soeharto sebagai negarawan sejati bisa mengundurkan diri dan itu terhormat,” kata Novel.

Baca Juga  Wapres Mulai Aktiv Soal Covid-19, Perintahkan Ganjar Percepat Salurkan Bansos ke Masyarakat

Namun hal itu, kata Novel, berbeda dengan Jokowi.

Meski Jokowi sudah didatangi masa aksi bela Islam dengan jutaan orang akan tetapi tidak turun dari jabatannya.

“Malah melindungi penista agama serta mengkriminalisasi ulama, padahal zaman Soeharto dan Soekarno tidak ada yang tangkapi itu para pendemo,” sambungnya.

Ia menegaskan, mantan imam besar Front Pembela Islam (FPI) itu sama sekali tak memiliki ambisi jadi presiden.

Baca Juga  Arief Poyuono: Erick Thohir Harus Dicopot Karena Sakarepe Dhewe

Atas dasar itu pula HRS juga tak berkeinginan untuk mendirikan partai politik.

“Namun daya gempur beliau secara konstitusi dahsyat.” kata dia.

“Seharusnya rezim ini malu dan tahu diri bahwa kekuasaannya sekarang adalah curang berdasarkan putusan MA dan bahkan TSM dengan korban nyawa petugas KPPS serta syahidnya umat Islam depan Bawaslu dan sekitarnya ketika itu,” tandasnya.

Sumber: pojoksatu.id

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan