Pemerintah Target 1 Juta Masyarakat Hijrah Dari Kemiskinan

Pemerintah Target 1 Juta Masyarakat Hijrah Dari Kemiskinan
Dirjen Pemberdayaan Sosial Kemensos Republik Indonesia, Pepen Nazaruddin,(Foto: investor.id)

IDTODAY NEWS – Pemerintah memiliki sejumlah program unggulan, untuk memeberantas kemiskinan. Salah satu diantaranya adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial.

Kementerian Sosial menargetkan satu juta atau sepuluh persen dari total Kelurga Penerima Manfaat (KPM) Program PKH, mampu hijrah dari kemiskinan menuju mandiri secara ekonomi. Karena itu kementerian meminta seluruh sumber daya PKH bersungguh-sungguh dalam mendampingi para KPM.

Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos RI Pepen Nazaruddin mengatakan, untuk kepentingan itu, para pendamping PKH harus mempunyai strategi.

“Tugas SDM PKH tidak hanya melaksanakan kegiatan rutin yaitu memastikan KPM menerima bantuan,” katanya dalam Rekonsiliasi Penyaluran Bansos Non Tunai PKH Jawa Tiur, di Dyandra Convention Center Surabaya pada Kamis, 20 Agustus 2020.

Pepen yang hadir bersama Direktur Jaminan Sosial Keluarga Rachmat Koesnadi menambahkan, strategi yang dapat dilakukan SDM PKH dalam memperbanyak graduasi KPM dapat dilakukan melalui kerjasama dengan pemerintah daerah dan instansi informal yang ada di lingkungan tempat mereka bertugas seperti pengusaha setempat.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengatakan, angka kemiskinan di Jatim pada Maret 2020 naik 0,89 persen dibandingkan dengan September 2019 lalu. Pada September lalu angka kemiskinan adalah 10,20 persen dari total penduduk Jatim menjadi 11,09 persen.

Baca Juga  Sumbangan 6 Laskar Yang Ditembak Dari Uang Rakyat Yang Dizolimi, Kenapa Rekening Dibekukan PPATK?

“Saya ingin menyampaikan bahwa jumlah penduduk miskin yang Maret menjadi 4,42 juta orang, ada peningkatan 363 ribu,” ujarnya.

Dibutuhkan rekonsiliasi-rekonsiliasi data masyarakat desa dari pendamping PKH dan pendamping desa. Dengan begitu, nantinya Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kemensos, dan Kementerian Desa disinergikan.

“Ini perlu karena kemiskinan di pedesaan wilayah Jatim ini cukup tinggk,” kata Khofifah.

Mantan Menteri Sosial itu menuturkan, Dinas Sosial di kabupaten/kota adalah arsitektur dalam melakukan graduasi atau hijrah secara ekonomi. Menurut Khofifah, hijrah adalah bergerak dari yang tertinggal menjadi tidak tertinggal. Maka ia mengajak untuk bersama mewujudkan masyarakat Jatim yang adil, sejahtera, unggul dan berakhlak dengan tata kelola pemerintahan yang partisipatoris inklusif melalui kerja bersama dan semangat gotong-royong.

Kepala Dinsos Jatim, Alwi, menerangkan bahwa penyaluran PKH sampai semester satu ini mencapai 98 persen. Artinya, serapannya cukup bagus. Hal yang penting, katanya, bukan hanya cocok-cocokan data. Tapi lebih dari itu, dana yang begitu besar diterima masyarakat itu hasilnya signifikan dalam rangka menurunkan angka kemiskinan.

Sumber: viva.co.id

Pos terkait