Rabu Siang, KSPI Siap Gelar Aksi Serentak Soal Dugaan Korupsi BPJS

Rabu Siang, KSPI Siap Gelar Aksi Serentak Soal Dugaan Korup
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)/RMOL

IDTODAY NEWS – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Lampung akan menggelar aksi menuntut pengungkapan dugaan korupsi Rp 20 triliun BPJS Ketenagakerjaan.

Aksi tersebut rencananya akan dilakukan di Kantor BPJS Lampung, Rabu (17/2), sekitar pukul 10.00 WIB.

Bacaan Lainnya

“Aksi diwakilkan 10 orang dengan prokes ketat,” kata tim advokasi Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Lampung, Aisha Teisir kepada Kantor Berita RMOLLampung, Selasa malam (16/2).

“KSPI menuntut dituntaskannya kasus dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan dan dana investasi BPJS Ketenagakerjaan,” kata Aisha mengutip pernyataan Presiden KSPI Said Iqbal.

Selain Lampung, daerah-daerah yang akan bersamaan aksi adalah Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Aceh, Kepulauan Riau, dan lainnya.

“Para buruh seluruh Indonesia akan mengawal kasus yang berpotensi merugikan Rp 20 triliun selama tiga tahun berturut-turut,” jelas Aisha.

KSPI yang mewakili para buruh seluruh Indonesia meminta Kejagung tidak menghentikan kasus ini. Bahkan bila perlu, ia meminta ada public hearing mengingat dana tersebut merupakan trust fund.

Baca Juga  Edhy Prabowo Mengundurkan Diri, Antam Novambar: ‘KKP Jangan Kendor’

Setidaknya, adanempat tuntutan yang akan disuarakan KSPI.

Pertama, meminta Kejagung terus memeriksa dan mengangkat kasus indikasi dugaan korupsi BPJS Ketenagakerjaan akibat kesalahan dana kelolaan sampai ke tingkat Pengadilan Tipikor. Jika ditemukan indikasi korupsi agar kasus tersebut diadili.

Kedua, meminta pihak terkait baik Kejagung, KPK, atau BPK, dan DPR memanggil para direksi untuk menggali keterangan-keterangan dari pada direksi dan 18 lembaga investasi yang menjadi pengelola dana BPJS Ketenagakerjaan dipanggil ulang.

Ketiga, meminta pihak imigrasi dan Kejagung mencekal para direksi BPJS Ketenagakerjaan untuk tidak berpergian ke luar negeri.

Terakhir, mereka meminta para direksi dan Deputi Direktur Humas untuk menghentikan dulu propaganda atau retorika-retorika tentang dana BPJS Ketenagakerjaan yang dinilai menyesatkan. Sebab yang dipersoalkan buruh indikasi dana korupsinya.

Baca Juga: Kapolri: Pelapor UU ITE Harus Korban Langsung

Sumber: rmol.id

Pos terkait