Rabu Siang, KSPI Siap Gelar Aksi Serentak Soal Dugaan Korup
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)/RMOL

Rabu Siang, KSPI Siap Gelar Aksi Serentak Soal Dugaan Korupsi BPJS

IDTODAY NEWS – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Lampung akan menggelar aksi menuntut pengungkapan dugaan korupsi Rp 20 triliun BPJS Ketenagakerjaan.

Aksi tersebut rencananya akan dilakukan di Kantor BPJS Lampung, Rabu (17/2), sekitar pukul 10.00 WIB.

“Aksi diwakilkan 10 orang dengan prokes ketat,” kata tim advokasi Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Lampung, Aisha Teisir kepada Kantor Berita RMOLLampung, Selasa malam (16/2).

Baca Juga  AJI Desak Jokowi Perintahkan KPK Ikuti Rekomendasi Komnas HAM dan Ombudsman

“KSPI menuntut dituntaskannya kasus dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan dan dana investasi BPJS Ketenagakerjaan,” kata Aisha mengutip pernyataan Presiden KSPI Said Iqbal.

Selain Lampung, daerah-daerah yang akan bersamaan aksi adalah Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Aceh, Kepulauan Riau, dan lainnya.

“Para buruh seluruh Indonesia akan mengawal kasus yang berpotensi merugikan Rp 20 triliun selama tiga tahun berturut-turut,” jelas Aisha.

Baca Juga  Ditolak RS, Bocah Pengguna BPJS Ini Menghembuskan Nafas Terakhir Dipangkuan Ayahnya

KSPI yang mewakili para buruh seluruh Indonesia meminta Kejagung tidak menghentikan kasus ini. Bahkan bila perlu, ia meminta ada public hearing mengingat dana tersebut merupakan trust fund.

Setidaknya, adanempat tuntutan yang akan disuarakan KSPI.

Pertama, meminta Kejagung terus memeriksa dan mengangkat kasus indikasi dugaan korupsi BPJS Ketenagakerjaan akibat kesalahan dana kelolaan sampai ke tingkat Pengadilan Tipikor. Jika ditemukan indikasi korupsi agar kasus tersebut diadili.

Baca Juga  Kerugian BPJS Ketenagakerjaan Capai Rp20 Triliun, Kejagung Dalami Upaya Kesengajaan

Kedua, meminta pihak terkait baik Kejagung, KPK, atau BPK, dan DPR memanggil para direksi untuk menggali keterangan-keterangan dari pada direksi dan 18 lembaga investasi yang menjadi pengelola dana BPJS Ketenagakerjaan dipanggil ulang.

Ketiga, meminta pihak imigrasi dan Kejagung mencekal para direksi BPJS Ketenagakerjaan untuk tidak berpergian ke luar negeri.

Terakhir, mereka meminta para direksi dan Deputi Direktur Humas untuk menghentikan dulu propaganda atau retorika-retorika tentang dana BPJS Ketenagakerjaan yang dinilai menyesatkan. Sebab yang dipersoalkan buruh indikasi dana korupsinya.

Baca Juga  Sindir Balik Presiden PKS, Mahfud MD: Kasihan Rakyat kalau Partai Dakwah Tak Bisa Berbuat Apa-Apa

Baca Juga: Kapolri: Pelapor UU ITE Harus Korban Langsung

Sumber: rmol.id

Tinggalkan Balasan