Tag: Ahok

Kategori
Politik

PKS Ingatkan Ahok Tidak Mempolitisasi Pertamina di IKN

Komisaris Utama Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)/Net
Komisaris Utama Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)/Net

IDTODAY NEWS – Keinginan Komisaris Utama Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) membangun resort dan pusat riset di IKN mendapat tanggapan keras dari Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto.

Menurut politisi PKS itu, Ahok sebaiknya jangan mempolitisasi Pertamina dalam proyek IKN. Ia meminta mantan Gubernur DKI Jakarta itu fokus pada bidang usahanya di sektor migas. Bagi Mulyanto, lebih baik Ahok cawe-cawe pada pekerjaan lain, yang jauh dari kompetensinya.

Mulyanto menilai, keuntungan perusahaan yang masih terbatas pada Pertamina sebaiknya diarahkan langsung pada proyek-proyek strategis migas yang masih membelit. Contohnya, soal audit komprehensif kilang-kilang yang sudah tua dan dekat dengan pemukiman warga.

Dengan demikian, tambah Mulyanto, tidak akan terulang kasus kebakaran kilang seperti di Plumpang maupun Dumai, serta daerah-daerah lainnya. Termasuk pembelian share partisipasi dari Shell yang hengkang dari Blok Migas Masela.

Dalam pandangan Mulyanto, Pertamina perlu melakukan hilirisasi migas untuk mengembangkan produk-produk petrokimia di era senjakala industri migas sekarang ini.

“Hilirisasi produk migas ini sangat penting dan strategis di tengah ketergantungan Indonesia kepada pihak luar untuk bahan baku industri baik untuk obat, tekstil, sepatu, dan lainnya. Jadi tidak pas kalau Pertamina berinvestasi di luar kompetensinya secara jor-joran, sekedar terpaksa mengikuti angin politik sesaat. Ini tidak sehat dan cenderung bermasalah,” jelasnya.

Mulyanto menambahkan, Pemerintah juga jangan mempolitisasi Pertamina untuk berinvestasi di IKN di luar core business mereka.

“Kita tidak ingin BUMN yang sudah sehat ini nanti malah jadi amburadul,” seru Mulyanto.

Untuk diketahui PT Pertamina bakal membangun kawasan resort seribu kamar, lapangan golf 36 holes, rumah sakit, universitas bertema vokasi dan pusat research and development di IKN, Kalimantan Timur. Pertamina menargetkan sebelum Agustus 2024 akan ada investasi yang terwujud.

Sumber: Rmol

Kategori
Politik

Kebakaran Hingga Kenaikan Harga BBM Terus Terjadi, Ahok Harus Mundur

Ahok
Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahja Purnama alias Ahok/Net

IDTODAY NEWS – Permasalahan-permasalahan yang terjadi di PT Pertamina, seperti kebakaran depo dan kilang minyak serta kenaikan harga BBM, memunculkan tuntutan agar adanya perombakan struktur komisaris.

Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie memandang, struktur komisaris dalam satu perusahaan seharusnya bisa berperan penting dalam pelaksanaan bisnis perusahaan yang sehat dan minim dampak.

Akan tetapi, justru ia melihat Pertamina sejak komisaris utamanya diduduki oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, malah menimbulkan persoalan-persoalan yang tak kunjung selesai. Apalagi melihat ada kebakaran Depo Plumpang, di Koja, Jakarta Utara, pekan lalu untuk kedua kalinya sejak 2009 silam.

“Selain Pertamina gagal karena harga BBM terus naik. Jadi selain Dirut, jajaran Komisaris pun harus mundur mulai dari Ahok dan koleganya,” ujar Jerry kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (10/3).

Jerry menilai, tragedi kebakaran depo dan kilang minyak Pertamina yang tercatat sudah sebanyak 6 kali, diprediksi menimbulkan kerugian bagi negara.

“Petinggi Pertamina harus bertanggung jawab alias mundur. Pasalnya ini sudah keenam kalinya terbakar. Berapa saja kerugian negara akibat ini,” tuturnya.

Ditambah lagi, lanjut doktor komunikasi politik jebolan America Global University ini, khusus untuk Depo Plumpang punya peranan penting dalam menjaga stok BBM di Indonesia.

“Kebakaran Depo Plumpang ini sangat merugikan negara. Pasalnya, 20 persen pasokan minyak Indonesia ada di kawasan Plumpang,” demikian Jerry menambahkan.

Sumber: rmol.id

Kategori
Politik

6 Kali Pertamina Kebakaran Era Dirut Nicke dan Komut Ahok, RR: Kok Bisa Tidak Dipecat?

6 Kali Pertamina Kebakaran Era Dirut Nicke dan Komut Ahok, RR: Kok Bisa Tidak Dipecat?
Ekonom senior Rizal Ramli/Net

IDTODAY NEWS – Kebakaran di Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara, yang terjadi pada Jumat malam (3/3) menyita perhatian publik. Pasalnya, kejadian serupa juga pernah terjadi pada 2009 silam.

Publik pun mempertanyakan kinerja Dirut PT Pertamina (Persero), Nicke Widyawati. Terlebih lagi Menteri BUMN, Erick Thohir, juga telah menyinggung opsi mencopot direksi PT Pertamina.

Ekonom senior, Rizal Ramli alias RR pun merasa heran dengan sikap Dirut Pertamina yang terkesan tebal muka.

“Kok bisa tidak ada direktur yang dipecat atau mengundurkan diri?” tanya RR seperti dikutip redaksi melalui akun Twitter miliknya, Minggu (5/3).

Padahal jika dirunut, sejak Nicke Widyawati dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina, kebakaran kilang minyak sudah terjadi sebanyak enam kali.

Rinciannya, Kebakaran Balongan (29 Maret 2021), Cilacap (11 Juni 2021), Cilacap (13 Nov 2021), Balikpapan (4 Maret 2022), Balikpapan (15 Mei 2022) dan Plumpang (3 Maret 2023)

“Ini mah gross negligence (kelalaian besar) yang merugikan negara dan rakyat besar sekali,” pungkas Rizal Ramli.

Sumber: rmol

Kategori
Politik

Banyak Diam, Erick Juga Didesak Copot Ahok

Banyak Diam, Erick Juga Didesak Copot Ahok
Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok/Ist

IDTODAY NEWS – Kebakaran Depo Pertamina di Plumpang, Jakarta Utara, juga dianggap sebagai kelalaian Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok, Karena mantan Plt Gubernur DKI Jakarta itu banyak diam.

Menurut analisa pengamat politik Dedi Kurnia Syah, Ahok tidak tampang taringnya di Pertamina, karena tak berani bersikap.

“Diamnya BTP tak mengagetkan. Ia memang hanya keras untuk kelompok yang ada di bawahnya, sementara untuk yang setara ia tak banyak bicara,” tegas Dedi, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (5/3).

Dia juga menambahkan, laporan Pertamina di tangan Ahok selalu dikatakan merugi, padahal di pasar makro penjualan di Pertamina cukup bagus.

“Dan BTP hanya diam, sama buruknya dengan pengelolaan Pertamina selama ini,” imbuhnya.

Sebab itu Dedi meminta Menteri BUMN Erick Thohir tak hanya memecat Dirut Nicke Widyawati, tapi juga Komut Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama.

“BTP justru hanya jadi beban APBN atas gajinya, sementara pengawasan pada direksi sama sekali tak berdampak,” ujarnya.

‘BTP selayaknya dihentikan dari kursi komisaris. BUMN seharusnya dikembalikan pada profesional, politisi sudah waktunya ditiadakan di BUMN,” pungkas Dedi.

Sumber: rmol

Kategori
Politik

Komisi VII: Ahok Hanya Bisa Marah-marah, Bukan Kerja

Komisi VII: Ahok Hanya Bisa Marah-marah, Bukan Kerja
Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto/Ist

IDTODAY NEWS – Keberadaan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, dipertanyakan banyak pihak, menyusul insiden terbakarnya Depo Pertamina di Plumpang, Jakarta Utara, yang menelan korban jiwa.

Menurut anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, seharusnya Ahok bisa mengantisipasi terjadinya kebakaran kilang minyak melalui evaluasi perawatan sejumlah kilang minyak.

Pasalnya, tercatat sudah enam kali kebakaran kilang minyak cukup besar terjadi, sejak Ahok menjabat komisaris utama.

“Ini jadi bukti bahwa Ahok memang hanya bisa marah-marah dan berkata kasar, bukan kerja dan kinerja,” kata Mulyanto, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (5/3).

Dia juga meminta Menteri BUMN, Erick Thohir (ET), bertindak membenahi Pertamina.

“ET juga jangan sekedar bicara, harus serius meneliti berbagai kasus kebakaran kilang yang terjadi,” katanya.

Legislator Fraksi PKS itu juga menambahkan, Erick Thohir, perlu memberi sanksi tegas akibat kelalaian kerja dan pemeliharan fasilitas kilang minyak.

“Kalau ada pejabat atau petinggi Pertamina yang dinilai lalai atau tidak sungguh-sungguh menangani perawatan fasilitas, harus tegas diberi sanksi,” katanya.

“Perlu perubahan radikal dalam paradigma perawatan fasilitas, apalagi yang sudah tua,” demikian Mulyanto.

Sumber: rmol

Kategori
Politik

Ahok Pernah Ingatkan Anies Soal Tanah Merah yang Dekat Depo Pertamina: Demi Kemenangan Pilgub DKI, Diabaikan!

Ahok Pernah Ingatkan Anies Soal Tanah Merah yang Dekat Depo Pertamina: Demi Kemenangan Pilgub DKI, Diabaikan!
Anies Baswedan bersama Duta Besar Amerika Serikat Ambassador Sung Yong Kim (Instagram/ @aniesbaswedan).

IDTODAY NEWS – Tragedi Tanah Marah Plumpang telah menjadi kabar duku bagi masyarakat Jakarta. Dikabarkan karena tragedi tersebut menewaskan 16 orang dan 49 orang-orang luka-luka akibat kebakaran tersebut.

Dikutip dari Twitter @Miduk17, kejadian ini membuat memori tentang kebijakan mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama yang ingin merelokasi masyarakat Tanah Merah. Menurut Ahok wilayah tersebut tidak aman untuk ditempati.

Ahok sampai meminta calon gubernur saat itu Anies Baswedan tidak membohongi rakyat dengan kursi gubernur. Ketika itu Anies memang ingin mempertahankan wilayah tersebut.

“Ahok sempat mengingatkan Anies agar tak sembarangan membuat janji politik apalagi membohongi rakyat demi kursi gubernur, salah satunya soal Tanah Merah, Plumpang, Jakut. Menurut Ahok, tanah ini adl aset milik Pertamina,” paparnya.

Disebutkan Ahok, kawasan tersebut tak boleh ditinggali oleh warga karena selain milik pertamina, kawasan tersebut terlalu dekat dengan depo pertamina.

“Fasilitas TBBM Plumpang itu butuh BUFFERZONE sebagai bagian dari concern terhadap keselamatan lingkungan dan efek lainnya,” ucapnya.

Sebelum masa kampanye, Ahok bahkan pernah menawari rusun tahun 2009, selepas kejadian kebakaran Depo Plumpang. Tetapi kesepakatan dengan 1422 kepala keluarga penghuni tanah merah sepertinya tidak menemukan jalan terang.

Saat itu Ahok sebenarnya akan menyiapkan rusun untuk warga Tanah Merah. Seperti warga Rawa Bebek ada yang dari Bukit Duri, biaya sewanya pun murah, hanya Rp 5.000 per hari kala itu.

Warga Tanah Merah kala itu bahkan sempat deklarasi dukung Risma jadi DKI 1. Namun Risma tak jadi dicalonkan di Pilgub DKI 2017, maka warga Tanah Merah mengalihkan dukungan ke Anies.

“Yang penting bukan Ahok, yang penting mereka jangan direlokasi (walaupun dikasih RUSUN)” paparnya.

Hal ini dikatakan menjadi peluang
buat Anies menambah suara. Karena itulah tercapai kesepakatan antara Warga Tanah Merah dengan Anies.

Saat itu kesepakatan tertuang dalam kontrak politik dengan komitmen tidak merelokasi Tanah Merah jika Anies terpilih jadi Gubernur. Bahkan mereka menjamin suara 100 persen untuk Anies.

Bahkan saat itu Anies tetap memperbolehkan warga menetap di sana. Walau mengetahui dampak jika warga tinggal di sana.

“Tapi demi kemenangan Pilgub DKI, apapun harus dilakukan,” pungkasnya.

Sumber: suara

Kategori
Politik

Abdul Rachman Thaha: Andai Diperlakukan Seperti M. Kece, Ahok Bisa Mengalami Kondisi yang Sama

Basuki Tjahaja Purnama
Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok/Net

IDTODAY NEWS – Nasib yang dialami M. Kece berbanding jauh dengan nasib yang sudah dialami oleh mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Di mana Ahok bisa dibilang mendapatkan perlakuan yang istimewa.

Begitu kata anggota Komite I DPD RI, Abdul Rachman Thaha (ART) menanggapi peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Napoleon Bonaparte kepada Kece di dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Bareskrim Polri.

“Dia (Ahok) tidak ditahan walau sudah ditetapkan sebagai tersangka penistaan agama. Bahkan setelah jatuh vonis bersalah, Ahok tidak dipenjara bersama para napi lainnya,” ujar ART kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (20/9).

ART mengaku heran antara Kece dan Ahok mendapatkan perlakuan yang berbeda. Di mana menurut ART, Kece berstatus ganda. Yakni sebagai tersangka pelaku penistaan agama dan juga sebagai korban kerja hukum yang dianggap tebang pilih.

“Nasib Kace menyadarkan kita bahwa andai Ahok ditempatkan di dormitori seperti MK (M. Kece), bisa saja dia mengalami kondisi yang sama. Remuk redam dilibas sesama tahanan atau pun narapidana,” kata ART.

Di satu sisi, ART merasa “kasihan” kepada Kece karena tidak memperoleh privilege seperti yang didapat oleh Ahok.

“Dengan kata lain tidak ada diskriminasi perlakuan hukum, Kece tidak akan menjadi objek berita hari ini. Pada sisi lain, itulah potret ‘mahkamah hukum’ di dalam penjara” jelas ART.

ART menambahkan, dalam kehidupan sehari-hari, agama berada pada posisi tertinggi. Tapi, begitu ada yang melecehkan agama, hukumannya cuma sekitar lima tahun.

“Hukuman yang hanya segitu dipersepsikan tidak mewakili kemuliaan agama. Alhasil, tahanan atau pun napi yang ikut merasa terluka akibat agamanya dilecehkan kemudian memilih menegakkan hukum ala mereka sendiri,” terang ART.

Karena kata ART, sudah bukan menjadi rahasia umum bahwa narapidana punya semacam kasta. Di mana, penjahat seksual berada di kasta terbawah. Konsekuensinya adalah, akan dibikin porak-poranda begitu masuk ke dalam penjara.

Sedangkan narapidana berkasta tertinggi adalah napi politik. Mereka menjadi guru besar yang dihormati para napi lainnya

“Jangan-jangan, aksi Napoleon menjadi preseden bagi munculnya kasta baru yang lebih rendah lagi daripada yang terendah, yaitu narapidana penistaan agama. Dengan dugaan seperti itu, saya mewanti-wanti siapa pun yang nekad menghina agama, bersiaplah di azab di penjara,” tutur ART.

ART mengaku menolak segala bentuk penganiayaan. Akan tetapi, karena kekerasan dalam penjara sudah menjadi sub budaya, maka para penista agama wajib bersiap.

“Sah sudah, dalam revisi KUHP, sanksi pidana bagi pelaku penistaan agama patut dihukum lebih berat lagi,” pungkasnya.

Sumbe: rmol.id