Kategori
Politik

Sri Mulyani: Dunia Tak Kompak Hadapi Covid-19, Banyak Aspek Geopolitiknya!

IDTODAY NEWS – Sri Mulyani: dunia tak kompak hadapi Covid-19, banyak aspek geopolitiknya! Terkait situasi pandemi Covid-19 yang masih merundung negara-negara di dunia, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan respons dunia menghadapi hal itu.

Menurutnya, masih sangat kompleks lantaran dipengaruhi banyak aspek, termasuk geopolitik.

Sri Mulyani menilai, dunia seolah masih tidak kompak merespons krisis akibat pandemi Covid-19. Padahal, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengungkapkan, seharusnya ada mekanisme tersusun bagi dunia untuk menangani pandemi.

“Karena ini (Covid-19) jadi masalah global, harusnya ada yang disebut mekanisme global menangani pandemi. Namun diakui respons global itu tidak terjadi secara mudah dan sangat kompleks. Banyak sekali aspek geopolitiknya,” beber Sri Mulyani ketika menyampaikan kuliah umum secara virtual, Jumat 3 September 2021.

Ia juga menyebut, aspek geopolitik itu terlihat ketika negara di dunia saling tuding-menuding dari mana pandemi berasal. Ia menyontohkan, salah satu tudingan sempat dilayangkan mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kepada China.

“Sampai saat ini saja, melihat dalam berita internasional, masih terus adanya tensi saling menunjuk, ini siapa virusnya mulai dari mana, penyebabnya dari apa, sampai kepada masalah cara menanganinya bagaimana,” imbuh Sri Mulyani.

Selain faktor geopolitik, faktor keuangan dan sistem kesehatan menjadi tantangan lainnya. Dunia masih bergulat mencari jalan keluar guna membantu negara miskin yang tidak memiliki ketahanan fiskal untuk mendapatkan vaksin Covid-19. Pasalnya, pandemi hanya bisa selesai jika seluruh dunia kompak dan bekerja sama.

“Sementara kalau virus bergentayangan, maka virus akan berubah dan bermutasi. Virus kemudian semakin bermutasi, dunia semakin sulit lagi untuk menghadapi. Ini adalah persoalan public policy secara global yang sangat rumit,” ungkap Sri Mulyani.

Kendati demikian, Sri Mulyani menjelaskan kejadian tersebut dapat dijadikan pelajaran dan bekal ketika dunia kembali menghadapi krisis ke depan.

Menurutnya, risiko dunia menghadapi krisis serupa ke depan akan selalu ada, sehingga terus belajar adalah kunci penanganan yang lebih baik.

“Harus diakui, sampai hari ini respons global terhadap pandemi masih luar biasa belum memadai dibanding ancaman yang terjadi akibat pandemi. Implikasi dengan adanya living with endemic sangat besar,” tegas Sri Mulyani.

Sumber: terkini.id

Kategori
Politik

Soal Lalat Politik, Natalius Pigai Minta Moeldoko Belajar Dari Donald Trump

IDTODAY NEWS – Pernyataan Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko yang menyinggung istilah lalat politik di tengah upaya pemerintah menghadapi pandemi Covid-19 disorot publik.

Pernyataan yang disinyalir ditujukan kepada kubu oposisi pemerintah itu pun dinilai tidak etis disampaikan oleh orang yang berada di lingkaran istana.

Aktivis Natalius Pigai bahkan membandingkan sikap Moeldoko ini dengan peta politik yang terjadi di Amerika Serikat antara mantan Presiden Donald Trump dan Presiden AS saat ini, Joe Biden.

Meski kerap mengkritik kebijakan penanganan pandemi saat pemerintahan Trump, Joe Biden tidak pernah dicap sebagai lalat politik. Hal inila yang patut ditiru Moeldoko.

“Apa kritik Biden (bahwa) Trump tidak punya konsep soal Covid-19 saat berjibaku lawan Covid disebut lalat?” kata Natalius Pigai kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (12/7).

Ia menjelaskan, kritikan pihak di luar pemerintahan tidak semata-mata hanya omong kosong semata. Oposisi, kata Pigai, melancarkan kritikan karena tahu apa yang dilakukan pemerintah tidak sepenuhnya benar.

“Oposisi kritik karena tahu kapasitas penguasa. Lihat Biden jadi POTUS (President of the United States-Presiden AS), 3 bulan lepas masker,” tegasnya.

“Virus, sakit dan kematian itu semua orang takut, tapi kalau rakyat bandel, maka penguasa salah,” tandasnya.

Sebelumnya, Moeldoko meminta agar publik tidak menjadi lalat politik yang mengganggu konsentrasi pemerintah yang sedang menangani pandemi Covid-19.

“Saya ingatkan semua pihak, jangan jadi lalat politik yang justru mengganggu konsentrasi mereka yang tengah bekerja keras bahkan mempertaruhkan hidup, kerja antara hidup dan mati,” kata Moeldoko.

Sumber: rmol.id

Kategori
Politik

Kedekatan Jokowi Dengan China Dan Donald Trump Bisa Bikin Hubungan Dengan AS Renggang

IDTODAY NEWS – Langkah politik yang dilakukan Presiden Joko Widodo dan Menko Maritim dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) bisa membuat hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat yang kini dipimpin Joe Biden merenggang.

Pakar politik dan hukum dari Universitas Nasional Jakarta, Saiful Anam mengurai bahwa pernyataannya itu didasari oleh kedekatan Presiden Jokowi dengan China dalam percaturan dunia internasional.

Selain itu, pemerintah saat ini juga cenderung pro kepada calon presiden petahana Amerika Serikat yang dikalahkan Joe Biden, Donald Trump.

“Apalagi belakangan kita ditunjukkan dengan adanya pemberitaan bahwa di akhir jabatan Luhut justru bertemu dengan Trump yang kita tahu akan segera digantikan Biden,” ujar Saiful kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (24/1).

Pemerintahan Jokowi seharusnya memainkan strategi yang cerdik, sehingga, tidak mudah dibaca oleh negara besar seperti Amerika. Kalau kemudian langkah yang diambil oleh pemerintah dalam hubungan internasional justru menunjukkan kedekatan dengan pemerintah China, maka negara sendiri yang akan rugi.

Bahkan, sambungnya, bukan tidak mungkin justru Amerika bisa sewaktu-waktu memutus hubungan dengan Indonesia akibat startegi yang tidak tepat.

“Untuk itu, saya menyarankan agar Pemerintah menunjukkan sikap tidak memihak kepada kedua negara baik Amerika maupun China,” pungkas Saiful.

Baca Juga: Orang Dekat Prabowo: Pernyataan Ambroncius Nababan Bisa Buat NKRI Terbelah

Sumber: rmol.id

Kategori
Dunia

4 Tahun Jadi Presiden AS, Trump Berbohong Hingga 30 Ribu Kali

IDTODAY NEWS – Sebuah analisis menyimpulkan Donald Trump telah membuat lebih dari 30 ribu pernyataan palsu dan menyesatkan, selama empat tahun menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat.

Dengan angka mencengangkan itu, berarti kira-kira Trump membuat kebohongan setara dengan 21 pernyataan palsu per hari selama menjabat di Gedung Putih. Trump lebih banyak mengucapkan pernyataan palsu, berminggu-minggu setelah menuding pemilu 2020 penuh kecurangan.

Menurut analisis Washington Post, Trump membuat 30.753 klaim palsu atau menyesatkan sejak hari pertama menjabat presiden pada 20 Januari 2017 hingga hari terakhirnya, ketika Joe Biden dilantik sebagai presiden baru AS.

Di antara ketidakbenaran yang diucapkan Trump, yang paling sering diulang bahwa pemerintahannya telah membangun ekonomi terbesar dalam sejarah dunia. Frasa itu, menurut analisis, digunakan setidaknya hingga 493 kali.

Sementara itu pernyataan palsu kedua yang paling sering diulang adalah klaim Trump bahwa pemotongan pajak yang dilakukan oleh pemerintahannya, adalah yang terbesar terjadi dalam sejarah Amerika. Frasa itu diulang sebanyak 296 kali, bahkan beberapa jam sebelum masa jabatan kepresidenannya berakhir.

“Kami juga melakukan pemotongan pajak, pemotongan pajak terbesar dan reformasi dalam sejarah negara kami, sejauh ini,” kata Trump dalam pidato perpisahannya.

Trump juga mengklaim bahwa pemerintahannya telah menciptakan jumlah lapangan pekerjaan yang begitu baik. Padahal pengangguran meningkat hampir dua kali lipat saat dia menjadi presiden, di mana 6,7 persen orang AS saat ini tidak memiliki pekerjaan.

Baca Juga: Pakar Hukum: Pandji Ngomong Tanpa Data dan Fakta, Muhammadiyah dan NU Jelas Merakyat

Sumber: viva.co.id

Kategori
Dunia

Resmi Jadi Presiden, Joe Biden Langsung Batalkan Kebijakan Trump

IDTODAY NEWS – Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, langsung bekerja membatalkan sejumlah kebijakan kunci Donald Trump, hanya beberapa jam setelah resmi dilantik.

“Tidak bisa membuang waktu jika menyangkut penanganan krisis yang kita hadapi,” cuit Biden dalam perjalanan menuju Gedung Putih menyusul pelantikannya.

Presiden Biden sedang menandatangani 15 perintah eksekutif yang ditujukan untuk meningkatkan tindakan pemerintah federal terkait krisis virus corona.

Tindakan Biden lainnya adalah membatalkan kebijakan Trump soal perubahan iklim, imigrasi, dan hubungan rasial.

Presiden Biden “akan mengambil tindakan tidak hanya membalikkan kerusakan terbesar yang dilakukan pemerintahan Trump tapi juga mulai menggerakkan negara kami ke depan,” sebut pernyataan mengenai perintah eksekutif Biden.

Lantas apa saja perintah eksekutif Biden?

Joe Biden gantikan Donald Trump sebagai presiden AS, ‘Hari bersejarah dan penuh harapan’
Apa saja yang menanti Kamala Harris setelah dilantik sebagai wakil presiden perempuan pertama AS
Joe Biden, setelah dua kali mencoba pada 1987 dan 2008, akhirnya resmi menjadi presiden AS

Pandemi virus corona

Biden memutuskan beragam perintah untuk menangani pandemi Covid-19, yang telah merenggut nyawa lebih dari 400.000 orang di AS. Perintah eksekutif presiden mencakup:

Mengembalikan keanggotaan AS di Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Pakar virus, Dr Anthony Fauci, siap berpartisipasi mewakili AS dalam pertemuan dewan eksekutif internasional WHO yang berlangsung pekan ini.

Memusatkan penanganan Covid-19 secara nasional guna mengoordinasikan distribusi peralatan pelindung, vaksin, dan tes.
Mewajibkan pemakaian masker dan menjaga jarak di semua gedung federal.
Menggelar ‘Tantangan memakai masker 100 hari’, yang meminta masyarakat memakai masker selama 100 hari.
keystone

Proyek jalur pipa Keystone XL menimbulkan gelombang demonstrasi selama bertahun-tahun. (Getty Images)

Perubahan iklim

Biden hendak membatalkan sejumlah perintah kontroversial pendahulunya terkait kebijakan lingkungan dengan cara:

Kembali bergabung dalam kesepakatan iklim Paris 2015 setelah Trump menarik AS dari kesepakatan tersebut tahun lalu.

Membatalkan Jalur Pipa Keystone XL yang kontroversial. Para pegiat lingkungan dan sejumlah penduduk asli Amerika telah memperjuangkan pembatalan jalur pipa itu selama lebih dari satu dekade.

Imigrasi
Presiden Biden telah berikrar untuk:

Mencabut larangan Trump terhadap warga negara mayoritas Muslim untuk memasuki wilayah AS.
Menghentikan pembangunan tembok di perbatasan AS-Meksiko

Ini bagian yang (relatif) mudah
Selama tiga bulan terakhir, Joe Biden dan staf kepresidenannya telah merencanakan serangkaian tindakan pertama begitu dirinya menjabat presiden. Donald Trump telah menggunakan wewenang eksekutifnya secara luas guna memajukan sebagian besar agenda politiknya. Sehingga ketika Biden membatalkan keputusan-keputusan Trump, itu bakal menjadi hal yang penting.

Tidak perlu waktu lama bagi presiden yang baru dilantik untuk beraksi. Secara khusus dia menyasar sejumlah agenda Trump yang paling kontroversial. Pemerintahan Biden juga akan membekukan semua regulasi Trump yang dibuat pada menit-menit akhir, setelah terlebih dulu mengkajinya secara mendalam.

Perintah eksekutif adalah bagian yang (relatif) mudah. Untuk memunculkan kebijakan guna membuat perubahan yang bertahan lama dan tidak bisa begitu saja diubah oleh presiden-presiden mendatang, Biden harus bekerja sama dengan Kongres demi meloloskan undang-undang terkait bantuan pada masa pandemi, kewarganegaraan untuk migran tak berdokumen resmi, reformasi layanan kesehatan, serta perlindungan terhadap hak memilih.

Untuk saat ini, Biden menolak mengambil keputusan eksekutif terkait pembatalan pinjaman mahasiswa serta mencabut larangan perdagangan era Trump atau menetapkan hukum pidana yang baru.

Biden kini punya kesempatan untuk mencapai sesuatu mengingat Partai Demokrat telah menguasai DPR dan Senat, meskipun dia harus melewati rintangan prosedur dari Partai Republik sekaligus menjaga barisan partainya sendiri.

Pengalaman Biden selama puluhan tahun sebagai anggota Kongres bisa berguna.

Baca Juga: Manfaat Perkebunan Disedot Oligarki, Rakyat Kalsel Hanya Dapat Mudharat

Sumber: detik.com

Kategori
Dunia

Murka Akunnya Diblokir, Donald Trump Tuding Twitter Bersekongkol Dengan Kaum Radikal Kiri Untuk Membungkamnya

IDTODAY NEWS – Hanya beberapa jam setelah Twitter secara permanen menutup akun @realDonaldTrump, Presiden AS Donald Trump mengatakan bahwa dirinya tidak bisa dibungkam begitu saja. Dia bahkan mengatakan akan membuat platform baru.

Trump mulai men-twet lewat akun @POTUS, mengklaim bahwa raksasa media sosial andalannya itu telah berkonspirasi dengan musuh politiknya untuk membungkamnya.

Hampir seketika, Twitter menghapus serangkaian tweet, di mana Trump mencerca perusahaan teknologi, Demokrat, yang dia sebut sebagai ‘radikal’.

“Saya memperkirakan hal ini akan terjadi. Kami telah bernegosiasi dengan berbagai situs lain, dan akan segera mengumumkan secara besar-besaran. Sementara kami juga melihat kemungkinan untuk membangun platform kami sendiri dalam waktu dekat. Kami tidak akan dibungkam!” kata Trump, seperti dikutip dari Live Mint, Sabtu (9/1).

“Twitter bukan tentang PIDATO GRATIS. Semuanya tentang mempromosikan platform Kiri Radikal di mana beberapa orang paling kejam di dunia diizinkan untuk berbicara dengan bebas,” tambah Trump.

Tak lama cuitan tersebut sudah hilang dan tidak dapat diakses lagi.

Twitter menangguhkan akun Trump pada Jumat (9/1) pagi, dengan alasan risiko kekerasan lebih lanjut.

“Setelah meninjau secara cermat Tweet baru-baru ini dari akun @realDonaldTrump dan konteks di sekitarnya, kami telah secara permanen menangguhkan akun itu karena risiko hasutan kekerasan lebih lanjut,” katanya dalam sebuah pernyataan.

Baca Juga: Vaksinasi Terhalang Fatwa Halal yang Belum Keluar, Teddy Gusnaidi: Solusinya Mudah, Bubarkan MUI!

Sumber: rmol.id

Kategori
Medsos

Facebook blokir akun medsos Trump, juga Instagram

IDTODAY NEWS – Facebook Inc memblokir akun milik Presiden Amerika Serikat Donald Trump setelah kerusuhan di Capitol, Washington D.C.

“Kejadian-kejadian mengejutkan selama 24 jam terakhir jelas menunjukkan Presiden Donald Trump bermaksud menggunakan sisa waktunya di pemerintahan untuk mengacaukan transisi kepemimpinan yang damai dan sah kepada penerus terpilih, Joe Biden,” kata CEO Facebook Inc Mark Zuckerberg, dalam unggahan di laman Facebook.

Facebook memutuskan untuk memblokir akun jejaring sosial Presiden Trump, termasuk di Instagram, untuk waktu yang tidak terbatas atau setidaknya sampai masa jabatannya berakhir dalam dua minggu ke depan.

Zuckerberg menilai risiko terlalu besar untuk terus membiarkan sang presiden menggunakan platform mereka dalam situasi seperti ini, sebab, unggahan-unggahan Trump dinilai “memaafkan dibandingkan mengutuk” aksi para pendukungnya yang berunjuk rasa di Capito.

“Kami menghapus pernyataan-pernyataan tersebut kemarin karena, setelah kami pertimbangkan, efek, dan kemungkinan tujuan mereka, akan memprovokasi kekerasan lainnya,” kata Zuckerberg.

Wakil direktur integritas di Facebook, Guy Rosen, melalui cuitan di Twitter menyatakan situasi di Capitol beberapa waktu terakhir merupakan kondisi darurat sehingga mereka harus menghapus video yang diunggah Presiden Trump.

“Kami menghapusnya karena kami yakin, video itu berkontribusi, alih-alih mengurangi, terhadap kekerasan yang sedang berlangsung,” kata Rosen.

Twitter juga bertindak serupa terhadap akun pribadi Presiden Trump @realDonaldTrump, yang dikunci untuk sementara karena unggahannya melanggar kebijakan platform tersebut.

Sebelum mengunci, Twitter juga menghapus tiga cuitan Trump.

Baca Juga: Resmi Bebas, Abu Bakar Baasyir Langsung Bertolak Ke Solo

Sumber: antaranews.com