Tag: Donny Gahral Adian

Kategori
Politik

Istana Tanggapi Sentilan JK: Pemerintah Tidak Antikritik

Istana Tanggapi Sentilan JK: Pemerintah Tidak Antikritik
Donny Gahral Adian. (Foto: istimewa)

IDTODAY NEWS – Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian menampik anggapan sejumlah pihak terhadap pemerintah yang antikritik. Donny juga menegaskan, anggapan sebelumnya yang disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla alias JK bahwa kritik kepada pemerintah dapat berujung pemanggilan polisi adalah hal yang tidak tepat.

“Pemerintah tidak antikritik. Kritik-kritik itu dianggap sebagai masukan untuk memperbaiki kinerja,” kata Donny kepada wartawan, Minggu 14 Februari 2021.

Namun Donny menekankan, dinamika di masyarakat memang tak bisa dielakkan. Ada saja yang melaporkan jika kritik itu punya unsur pidana. Kemudian polisi atau pun aparat hukum, kata akademisi yang bergelut pada Ilmu Filsafat itu juga mempertimbangkan banyak hal ketika ingin memproses pelanggaran.

“Setiap hari pemerintah dihujani kritik dari berbagai komponen masyarakat, individu, tokoh masyarakat, akademsisi. Toh semua tidak kemudian dibungkam. Tapi kalau kemudian ada pemangku kepentingan yang mengadukan, itu kan bukan pemerintah. Kalau memang tidak ada unsur pidana ya pasti tidak akan diteruskan,” kata dia.

Menurut Donny pro-kontra dalam demokrasi adalah hal biasa. Ia juga menegaskan, pelaporan ke polisi selama ini kepada sejumlah tokoh yang mengkritik bukanlah terafiliasi atau suruhan dari pemerintah.

Baca Juga: KASN Teruskan Laporan Alumni ITB terhadap Din Syamsuddin ke Satgas dan Kementerian Agama

“Masyarakat tidak perlu khawatir sejauh masukan itu berbasis data, fakta, argumen yang kuat, pasti akan diterima. Misalnya soal bansos. Ada kritik tidak tepat sasaran, ada data yang salah, ada orang yang udah meninggal tetap dapat. Itu kan kritik yang kemudian ditindaklanjuti dengan perbaikan,” ujarnya.

Sebelumnya mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, turut menanggapi pernyataan ‘silakan kritik pemerintah’. Pernyataan itu sebelumnya disampaikan Presiden Jokowi dalam acara laporan akhir tahun Ombudsman RI, pekan lalu.

Menurut JK, begitu ia disapa, polemik mengenai pernyataan Presiden itu sendiri telah mendapat pro-kontra tanggapan di masyarakat. Banyak pertanyaan muncul dari pernyataan itu.

“Walaupun mendapat berbagai kritik beberapa hari lalu, presiden mengumumkan ‘silahkan kritik pemerintah’. Tentu banyak pertanyaan, bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi. Ini tentu menjadi bagian dari upaya kita.” kata JK saat berbicara dalam acara Mimbar Demokrasi Kebangsaan yang dihelat Fraksi PKS DPR secara virtual, Jumat 12 Februari 2021.

Baca Juga: Mahfud Md: Din Syamsuddin Tokoh yang Kritis, Kritiknya Harus Didengar

Sumber: viva.co.id

Kategori
Politik

Pihak Istana Sebut Instruksi Menteri Tito itu Perintah Jokowi

Mahfud Md Jadi Mendagri Ad Interim, Ada Apa dengan Tito?
Mendagri Tito Karnavian dalam acara peluncuran gerakan 2 juta masker di Depok. (Foto: Kemendagri)

IDTODAY NEWS – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian telah mengeluarkan Instruksi Nomor 6 tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19. Kepala daerah yang tidak patuh terkait pengedalian tersebut acamannya diberhentikan.

Saat dikonfirmasi, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian mengatakan, terkait adanya instruksi tersebut merupakan perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurut Donny, Presiden Jokowi menginginkan supaya kepala daerah fokus terhadap penanganan Covid-19 di daerahnya masing-masing.

“Presiden ingin semua pimpinan daerah itu tidak main-main pada Covid-19 karena ini persoalan kesehatan dan keselamatan masyarakat,” ujar Donny saat dihubungi wartawan, Kamis (19/11).

Donny juga mengatakan, Presiden Jokowi tidak ingin main-main dalam upayanya memutus penularan Covid-19 di dalam negeri. Sehingga memang penegakan protokol kesehatan harus diteggakan. Melanggar ancamannya adalah diberhentikan.

“Jadi yang melanggar akan dikenakan sanksi tegas. Tidak peduli apakah posisinya Kapolda, gubernur, bupati, walikota akan dikenakan sanksi,” katanya.

Diketahui, sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian mengeluarkan Instruksi Nomor 6 tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19. Adapun instruksi ini ditujukan kepada gubernur, bupati, atau wali kota pasca terjadinya kerumunan massa beberapa hari lalu.

“Berkaitan dengan beberapa daerah yang terjadi kerumunan besar akhir-akhir ini dan seolah tidak mampu menanganinya, maka hari ini saya keluarkan instruksi Mendagri tentang penegakan protokol kesehatan,” ujar Tito.

Mantan Kapolri ini menambahkan adanya intruksi bagi kepala daerah itu juga sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) supaya masyarakat tetap patuh terhadap protokol kesehatan.

“Di sini menindaklanjuti arahan Presiden pada Senin lalu untuk menegaskan konsistensi kepatuhan Covid-19 dan mengutamakan keselamatan rakyat,” katanya.

Tito tidak main-main dengan intruksi yang ia telah terbitkan tersebut. Kepala daerah terancam akan diberhentikan jika tidak menjalan intruksi tersebut.

“Saya sampaikan kepada gubernur, bupati, dan wali kota untuk mengindahkan instruksi ini karena ada risiko menurut UU. Kalau UU dilanggar, dapat dilakukan pemberhentian,” tuturnya.

Intruksi yang ia keluarkan tersebut juga telah disebar ke seluruh kepala daerah. Sehingga nantinya kepala daerah tinggal menjalankan terkait penanganan Covid-19 di daerahnya masing-masing.

Tito juga menegasan, para kepala daerah juga wajib memberikan contoh baik kepada masyarakat mengenai taat terhadap protokol kesehatan. Seperti tidak memberikan contoh berkerumun.

Baca Juga: Jadi Imam Shalat Maghrib di Polda Metro Jaya, Anies Baswedan Tuai Pujian

Sumber: jawapos.com

Kategori
Politik

Istana Sebut Ada Kasus Hukum Habib Rizieq yang Belum Selesai di Indonesia

Habib Rizieq
Bendera bergambar pentolan FPI Rizieq Shihab dikibarkan massa aksi Apel Siaga Umat, di depan Masjid Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (01/03/2019). (Foto: suara.com/Fakhri Fuadi)

IDTODAY NEWS – Pentolan Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mengklaim bakal segera pulang ke Indonesia bersama keluarganya dalam waktu dekat.

Terkait itu, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian tak mempersoalkan klaim Rizieq yang bakal kembali ke tanah air.

“Janji bisa saja disampaikan,” ujar Donny saat dihubungi Suara.com, Selasa (27/10/2020) malam.

Meski demikian, Donny menyebut bakal ada konsekuensi yang bakal diterima Rizieq saat kembali di Indonesia. Diantaranya sejumlah kasus hukum yang mandek karena Rizieq berada di luar negeri.

Salah satu kasus hukum yang melibatkan Rizieq yakni atas kasus dugaan pornografi.

“Tapi kan tentu saja ada konsekuensi ya, karena ada kasus hukum yang belum selesai nunggu beliau di Tanah Air,” tutur dia.

Donny menyebut sah-saja jika Rizieq menyatakan akan memimpin revolusi ketika kembali ke Indonesia.

Namun ia mempertanyakan revolusi seperti apa yang dimaksud.

“Jadi saya kira janji boleh saja kemudian mengatakan memimpin revolusi revolusi apa?, ya kita bukan dalam kondisi yang morat marit,” tutur Donny.

Baca Juga: Habib Rizieq Akan Pulang, Ansor: Nyatanya Enggak Pulang-Pulang

Lebih lanjut, Donny mengklaim tingkat kepercayaan rakyat terhadap Presiden Jokowi masih 60 persen. Karena itu ia menilai isu Rizieq yang akan memimpin revolusi merupakan jargon yang omong kosong.

“Kita semuanya masih terkendali, kepercayaan kepada pak Jokowi masih 60 persen, memimpin revolusi terhadap apa dan siapa yang dipimpin. Itu kan jargon-jargon kosong,” katanya.

Sebelumnya, Pentolan Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mengklaim akan pulang ke Indonesia bersama keluarganya dalam waktu dekat.

Ia mengatakan alasan kembali ke tanah air ialah karena akan berjuang terhadap negara yang dianggapnya memprihatikan.

Kabar rencana pulang itu disampaikan Rizieq lewat sebuah rekaman video berdurasi 1 menit, 30 detik yang beredar di media sosial.

Dalam video itu, tampak Rizieq duduk di sofa di hadapan sejumlah pria dalam sebuah ruangan.

“… sementara diantara kita semua dimana insyaAllah kalau tidak ada halangan dalam waktu dekat saya sekeluarga akan kembali ke tanah air,” kata Rizieq.

“InsyaAllah dalam waktu dekat ini, tidak lama lagi, saya sekeluarga akan kembali ke Indonesia, akan pulang ke tanah air, dan akan kembali berjuang bersama umat Islam di kita punya negeri tercinta,” tambahnya.

Rizieq menyebut Indonesia sebagai negeri yang sangat dicintai oleh penduduknya. Namun, ia menilai kalau kondisi Indonesia saat ini memprihatinkan.

“…karena bagaimanapun juga Indonesia adalah negeri kita semua, Indonesia adalah tanah air kita, dan kita semua sangat mencintai kita punya negeri. Nah, melihat kondisi kita punya negeri saat ini dalam kondisi yang sangat memprihatinkan,” ujarnya.

Dengan begitu, menurut Rizieq perlu adanya kepedulian dati seluruh masyarakat, termasuk dari kalangan ulama, tokoh, aktivis dan habaib.

Sayangnya, video itu hanya merekam potongan dari ucapan yang disampaikan Rizieq. Sebab, video itu terpotong ketika Rizieq masih berbicara.

Sumber: suara.com

Kategori
Politik

Istana: Revolusi Ahklak Habib Rizieq Seruan Penggulingan Kekuasaan

Habib Rizieq
Habib Rizieq Shihab. (Foto: YouTube/Front TV)

IDTODAY NEWS – Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan Donny Gahral Adian dinukil menilai revolusi akhlak Habib Rizieq Shihab sebagai seruan penggulingan kekuasaan Presiden Joko Widodo. Dia mengingatkan revolusi akhlak Habib Rizieq jangan sampai berujung kekerasan.

Donny juga menyinggung revolusi akhlak Habib Rizieq harus berbentuk gerakan moral.

“Ya, revolusi akhlak ya harus tidak dengan kekerasan… kalau memang revolusi akhlak, gerakan moral. Kan kita tahu bagaimana seruan Habib Rizieq ya itu bukan seruan-seruan revolusi akhlak, itu seruan penggulingan kekuasaan,” kata Donny, Selasa (20/102020).

Menurut dia, kelompok Habib Rizieq tak konsisten.

“Jadi tidak konsisten antara jargon yang dipakai dengan revolusi akhlak yang kita baca di sosial media dengar dari berita,” sambungnya.

Donny mengatakan pemerintah akan menyambut revolusi akhlak itu jika dilakukan dengan benar dan bertujuan memperbaiki moral.

“Jadi saya kira kalau memang betul revolusi akhlak kita sambut dengan baik itu artinya untuk perbaikan moral, silakan saja. Tapi, kalau gerakan inkonstitusional, apalagi dengan gerakan massa untuk memaksakan kehendak, saya kira jauh dari revolusi akhlak, kalau jalur moral itu bagus tapi kalau jalur politik menggunakan kekuatan untuk memaksakan kehendak itu yang jadi masalah,” tegasnya.

Sebelumnya, Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab akan memimpin revolusi akhlak di Indonesia jika pulang dari Arab Saudi. Kini Habib Rizieq masih di Arab Saudi karena dianggap bermasalah.

Hal itu dikatakan Sekretaris Umum Front Pembela Islam Munarman di Channel Youtube Islam Is My Life, yang diunggah, Sabtu (17/20/2020) kemarin.

“Habib Rizieq menyuarakan, membawa dan memimpin revolusi akhlak,” kata Munarman.

Munarman menjelaskan revolusi yang sebut itu mengacu pada Presiden Jokowi yang menggaungkan revolusi mental.

Munarman menjelaskan revolusi ahklak yang dimaksud adalah mengacu ke akhlak Nabi Muhammad.

“Akhlak yang kayak apa? Menjadi kepada akhlak rasulullah, akhlak yang berdasarkan Al Quran dan Al Sunnah, akhlak yang dari orang yang suka bohong di revolusi jadi tidak bohong. Orang yang nggak suka sholat jadi suka sholat, yang suka khianat jadi yang nggak suka khianat. itu yang mau dibawa,” kata Munarman.

Sebelumnya, Ketua Umum DPP FPI Ahmad Shobri Lubis menyebut Rizieq Shihab akan pulang ke Indonesia.

Ia hanya memastikan bahwa sesampainya di Indonesia nanti Rizieq akan memimpin revolusi untuk menyelamatkan NKRI.

“Imam Besar Habib Rizieq Shihab akan segera pulang ke Indonesia untuk memimpin revolusi. Allahuakbar. Menyelamatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Takbir,” kata Shobri.

Sumber: suara.com