Tag: DPP PDIP

Kategori
Politik

Luhut Terlalu Banyak Tugas, Saran Megawati Jokowi Pimpin Penanganan Covid-19 Harus Dipertimbangkan

Ujang Komarudin
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin/Net

IDTODAY NEWS – Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah saatnya mengindahkan saran dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang memintanya untuk memimpin langsung penanganan pandemi virus corona baru (Covid-19) di Tanah Air.

Pasalnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marvest) Luhut Binsar Panjaitan yang diberikan tugas khusus sebagai komandan acapkali menunjukkan sikap pesimistis atas penanganan Covid-19.

Belum lagi, beban tugas Luhut terlampau banyak yang ditanganinya sehingga tidak fokus dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. Teranyar, Luhut didapuk sebagai Ketua Dewan Pengarah Danau Prioritas Nasional oleh Kepala Negara.

“Saran Megawati perlu dipertimbangkan (oleh Jokowi),” kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Selasa (10/8).

Meskipun, kata Ujang, keputusan penuh mengenai sejumlah kebijakan strategis pemerintah tetap berada di tangan Jokowi selaku petinggi negara.

Pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia ini berpandangan, Jokowi agaknya sulit untuk merubah keputusannya tersebut. Sekalipun penanganan pandemi Covid-19 di bawah komando Luhut masih belum signifikan, hingga akhirnya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 masih dilanjutkan.

“Kelihatannya keputusannya tak akan berubah. Buktinya Luhut yang masih pimpin penanganan PPKM hingga saat ini?” demikian Ujang Komarudin.

Pesimisme Luhut dan Tugas Yang Bertambah

Menko Marvest Luhut Binsar Panjaitan acapkali menunjukkan pesimisme pengendalian Covid-19 di Indonesia. Mulai dari mengklaim bahwa Covid-19 terkendali namun fakta dan data justru berbanding terbalik.

Teranyar, dia meminta masyarakat untuk membiasakan diri memakai masker. Kata Luhut, kemungkinan besar masyarakat akan memakai masker hingga bertahun-tahun.

“Kami imbau supaya seluruh masyarakat membudayakan memakai masker ini, karena kita mungkin hidup bertahun-tahun ke depan dengan masker. Ini adalah salah satu alat disamping vaksin untuk mencegah varian Delta,” kata Luhut, Senin (9/8).

Selain itu, Luhut juga mendapatkan tugas yang begitu banyak. Hal itu dinilai sejumlah analis dan pengamat politik, menghambat kerja-kerja Luhut sehingga tidak fokus dalam menjalankan amanah.

Presiden Jokowi sebelumnya meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60/2021 tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional. Dan, Menko Marivest Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk menjadi Ketua Dewan Pengarah.

Perpres 60/2021 tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional itu diteken Jokowi 22 Juni 2021. Perpres tersebut menetapkan sedikitnya 15 danau prioritas nasional.

Perpres ini antara lain bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan ekosistem danau serta memulihkan fungsi dan memelihara ekosistem Danau Prioritas Nasional.

Saran Megawati

Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mempertanyakan siapa yang seharusnya menjadi pemegang komando tertinggi di saat kondisi bangsa dalam keadaan tidak normal alias darurat (pandemi Covid-19). Menurutnya, kepala negara sedianya harus memegang kendali komando.

“Saya bilang sama Bapak Presiden, Bapaklah yang namanya kepala negara Presiden RI yang harus langsung. Karena ini persoalannya adalah ekstraordinary,” tegas Megawati dalam acara saat acara pelatihan mitigasi bencana gempa bumi dan tsunami yang digelar DPP PDIP secara virtual, Rabu (4/8).

“Jangan mikir oh ini adalah saya, tapi tidak dikerjakan,” imbuhnya.

Sumber: rmol.id

Kategori
Politik

Kesan Jokowi Melawan Megawati Menguat saat Tunjuk Luhut Komandoi Penanganan Corona

Dedi Kurnia Syah
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah/Net

IDTODAY NEWS – Hubungan antara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai sudah lama merenggang.

Tidak heran apabila Megawati pernah meminta Jokowi memimpin langsung penanganan pandemi virus corona baru (Covid-19) di Tanah Air. Namun demikian, Kepala Negara itu justru menunjuk orang dekatnya yakni Menko Maritim dan Investasi (Marvest) Luhut Binsar Panjaitan.

Begitu kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL beberapa saat lalu, Kamis (5/8).

“Sudah sejak lama kesan itu (Jokowi “melawan” Megawati). Dan semakin memuncak dalam penanganan pandemi ini,” kata Dedi Kurnia.

Menurut Dedi, jika dilihat dari komposisi politik dalam hal penanganan pandemi Covid-19 oleh pemerintah, pos-pos strategis justru diisi oleh orang-orang yang bukan dari PDI Perjuangan.

Atas fajta politik itu, Dedi mengaku tidak heran apabila Megawati acap kali bersuara soal penanganan Covid-19.

“Lalu, pilihan Jokowi pada Luhut atau Airlangga berpeluang membuat hubungan Jokowi dengan PDIP merenggang, dan Megawati berusaha untuk minimalkan peran Luhut juga Airlangga,” tandasnya.

Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mempertanyakan siapa yang seharusnya menjadi pemegang komando tertinggi di saat kondisi bangsa dalam keadaan tidak normal alias darurat (pandemi Covid-19).

Menurutnya, kepala negara sedianya harus memegang kendali komando.

“Saya bilang sama Bapak Presiden, Bapaklah yang namanya kepala negara Presiden RI yang harus langsung. Karena ini persoalannya adalah ekstraordinary,” tegas Megawati dalam acara saat acara pelatihan mitigasi bencana gempa bumi dan tsunami yang digelar DPP PDIP secara virtual, Rabu (4/8).

“Jangan mikir oh ini adalah saya, tapi tidak dikerjakan,” imbuhnya.

Sumber: rmol.id

Kategori
Politik

Ternyata, Megawati Sudah Bilang ke Jokowi untuk Pegang Langsung Komando saat Kondisi Tanggap Darurat

Megawati Soekarnoputri
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri/Net

IDTODAY NEWS – Koordinasi yang baik dan cepat diperlukan saat rakyat mengalami kondisi tanggap darurat. Atas alasan itu, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mempertanyakan siapa yang seharusnya menjadi pemegang komando tertinggi di saat kondisi bangsa dalam keadaan tidak normal.

Pertanyaan itu dia sampaikan dalam acara saat acara pelatihan mitigasi bencana gempa bumi dan tsunami yang digelar DPP PDIP secara virtual, Rabu (4/8).

Turut hadir dalam acara ini Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Dwikorita Karnawati dan Kepala Basarnas, Henri Alfiandi, serta beberapa elite PDIP.

“Saya pernah tanya pada Pak Jokowi. Siapakah, kalau dalam keadaan yang saya sebut tanggap darurat, bukan keadaan tanggap normal, siapakah yang memberikan komando?” tuturnya.

Megawati mengaku tidak tahu siapa yang secara aturan harus memegang komando. Apakah harus ditangani bupati terlebih dahulu atau gubernur.

Namun begitu, menurutnya, yang harus menangani langsung keadaan tersebut adalah presiden sebagai seorang kepala negara di republik ini.

“Saya bilang sama Bapak Presiden, Bapaklah yang namanya kepala negara Presiden RI yang harus langsung. Karena ini persoalannya adalah ekstraordinary,” tegas Megawati.

“Jangan mikir oh ini adalah saya, tapi tidak dikerjakan,” sambungnya.

Sumber: rmol.id

Kategori
Politik

Puan Warning Kondisi Pandemi RI: Belajar dari Pengalaman, Jangan Terulang Seperti Jawa-Bali Kemarin

Puan Maharani
Ketua DPR RI, Puan Maharani/Net

IDTODAY NEWS – Penanganan pandemi Covid-19 oleh pemerintah diwanti-wanti Ketua DPR RI, Puan Maharani.

Puan memberikan peringatan (warning) kepada pemerintah agar tetap membuat langkah mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19, khususnya untuk wilayah luar Pulau Jawa dan Bali.

Pasalnya, Presiden Joko Widodo sudah menyampaikan perkembangan lonjakan kasus Covid-19 yang terjadi di sejumlah wilayah luar Pulau Jawa dan Bali.

“Belajar dari pengalaman, jangan sampai terjadi lagi situasi seperti yang terjadi di Pulau Jawa dan Bali, kemarin,” tegas Puan, di Jakarta, Jumat (30/7).

Menurut perempuan pertama yang menjabat Ketua DPR ini, kondisi fasilitas dan tenaga kesehatan (nakes) luar Jawa yang tidak sebaik di Jawa, harus benar-benar menjadi kesadaran para pengambil kebijakan dan pelaksana di lapangan untuk menyiapkan upaya mitigasi lonjakan kasus.

“Pencegahan harus makin dioptimalkan. Sosialisasi dan vaksinasi. Jangan tunggu jatuh korban dan layanan kesehatan pontang-panting lagi karena Covid-19,” kata Puan.

Salah satuyang diminta Puan untuk diperhatikan pemerintah adalah mempercepat vaksinasi. Fokus vaksinasi, menurutnya, sudah seharusnya merata di seluruh wilayah Indonesia, tidak lagi hanya di Pulau Jawa dan Bali.

“Kemarin fokus di Jawa dan Bali karena kasus memang sedang tinggi. Sekarang, Presiden menyampaikan bahwa data kasus di Jawa dan Bali melandai. Fokus harus diperluas sampai ke luar dua pulau tersebut,” tegas Puan.

Semakin cepat target vaksinasi nasional terwujud, lanjut mantan Menko PMK ini, risiko terpapar dan kematian karena Covid-19 akan semakin kecil. Saat itu pula pemulihan ekonomi bisa dilakukan.

Selain itu, Puan juga menilai pendataan kesiapan dan kapasitas layanan kesehatan, mulai dari fasilitas hingga nakes, sangat mendesak dilakukan dan diperbarui saat ini, khususnya untuk luar Pulau Jawa dan Bali yang mengalami peningkatan.

“Jangan tunggu kasus makin melonjak dulu. Jangan tunggu kekurangan fasilitas dan nakes dulu,” tegas Puan.

Hal serupam diharapkan Ketua DPP PDIP ini, juga harus dilakukan untuk ketersediaan obat-obatan terapi yang diperlukan untuk pasien Covid-19 yang dirawat di rumahbsakit (RS) maupun yang melakukan isolasi mandiri (isoman).

“Rakyat sudah bersabar dan berjuang selama berlaku aneka pembatasan. Jangan sampai momentum kasus yang terpantau melandai di Pulau Jawa dan Bali hanya menandakan perpindahan lokasi kasus ke wilayah yang kondisi layanan kesehatan dan nakes-nya lebih banyak tantangan,” pungkasnya.

Sumber: rmol.id

Kategori
Politik

Kasus Covid-19 di Luar Jawa dan Bali Naik, Puan: Segera Selesaikan Vaksinasi!

Puan Maharani
Ketua DPR RI, Puan Maharani/Net

IDTODAY NEWS – Perhatian serius dalam penanganan pandemi Covid-19 beberapa hari ini tertuju ke daerah luar Pulau Jawa dan Pulau Bali.

Pada Selasa kemarin (27/7), Satuan Tugas Penanganan Covid-19 mencatat penurunan kasus positif di wilayah Pulau Jawa-Bali sebesar 24 persen, setelah meningkat dua pekan di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Sementara, Satgas mencatat beberapa daerah di luar Pulau Jawa-Bali mengalami peningkatan hingga 53 persen pada dua pekan yang lalu dan 3,6 persen pada satu pekan kemarin.

Sebagai contoh, kenaikan kasus di luar Jawa-Bali pada pekan kemarin paling banyak disumbang Kalimantan Timur sebanyak 10.297 kasus, Sumatera Utara sebanyak 7.528 kasus, Riau 5.999 kasus, Nusa Tenggara Timur 5.904 kasus dan Sulawesi Selatan 5.010 kasus.

Ketua DPR RI, Puan Maharani, ikut menyoroti kenaikan angka kasus baru Covid-19 di luar Pulau Jawa-Bali tersebut.

Ia memandang, lonjakan kasus positif Covid-19 di luar Jawa-Bali harus ditangani secara serius, salah satunya dengan cara mempercepat dan memperluas cakupan vaksinasi di sana.

Ia menyatakan, masih ada stok 50 juta dosis vaksin tersedia hingga pertengahan Agustus 2021. Stok juga dia sebut akan bertambah lagi sebanyak 45 juta dosis pada awal Agustus 2021 dengan target total 440 juta dosis vaksin masuk ke Indonesia di sepanjang 2021.

“Seperti fokus vaksinasi di Pulau Jawa dan Bali ketika kasus tinggi, sekarang vaksinasi juga harus fokus ke luar Pulau Jawa dan Bali yang angka kasusnya naik,” tegas Puan di Jakarta, Rabu (28/7).

Puan juga menyayangkan target pemerintah menyuntikkan vaksin 1,5 juta orang per hari belum terealisasi.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Pemabngunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) ini mengatakan, ketersediaan stok vaksin harus juga dipastikan guna mendukung sebaran vaksinasi di daerah-daerah yang menjadi perhatian.

Setidaknya, Puan melihat vaksinasi dosis pertama harus menjangkau seluas-luasnya warga Indonesia.

“Segera selesaikan vaksinasi pertama dengan cakupan seluas mungkin,” tuturnya.

Hingga Selasa kemarin (27/7), ada 45.278.549 orang telah mendapatkan vaksinasi dosis pertama dan 18.666.343 orang sudah mendapatkan vaksin dosis kedua.

Sementara, target yang dipatok untuk mencapai herd immunity atau kekebalan komunal di Indonesia harus mencapai 208.265.720 orang tervaksinasi. Sehingga Puan mendorong pemerintah untuk terus menambah ketersediaan vaksin di dalam negeri.

“Vaksinasi kita akan terus kejar-kejaran dengan laju penularan sampai mencapai herd immunity. Jadi vaksinasi tidak boleh terhenti karena stok vaksin kosong,” tegasnya.

Perempuan pertama yang menjabat Ketua DPR ini mengatakan, sebaran dan percepatan vaksinasi yang terus meluas ke luar Jawa-Bali bisa meminimalisir risiko di daerah-daerah di zona merah.

“Cegah dari sekarang situasi buruk yang terjadi di Jawa dan Bali terulang lagi di luar kedua wilayah, dengan percepatan vaksinasi,” kata mantan Puan.

Maka dari itu, Ketua DPP PDIP ini menjadikan luar Pulau Jawa dan Bali sebagai satu fokus vaksinasi yang penting dilakukan segera oleh pemerintah, karena ketersediaan tenaga dan fasilitas kesehatan di luar Jawa dan Bali pun lebih terbatas.

“Keterlambatan pencegahan akan membuat situasi lebih buruk dapat terjadi. Percepatan vaksinasi di luar Pulau Jawa dan Bali adalah upaya tepat mencegah perpindahan episentrum Covid-19 di situasi ketersediaan tenaga dan fasilitas kesehatan yang lebih terbatas,” tutupnya.

Sumber: rmol.id

Kategori
Politik

Hasto Klaim PDIP Jadi Kantor Partai Pertama di Indonesia Pakai PLTS

Hasto Klaim PDIP Jadi Kantor Partai Pertama di Indonesia Pakai PLTS
Kantor DPP PDIP. (VIVA/Eduward Ambarita)

IDTODAY NEWS – Ini mungkin baru pertama kali terjadi bagi kantor partai di Indonesia. DPP PDI Perjuangan memulai langkah baru dengan menggunakan solar panel atau panel surya untuk memenuhi kebutuhan listrik gedung mereka.

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, mengatakan partainya terus berkomitmen menjadikan kantor partai selain sebagai rumah kebangsaan dan sarat pesan kebudayaan, juga berinovasi dengan memanfaatkan teknologi yang ramah lingkungan.

Jika terlihat selintas, menjadikan gedung bertingkat enam lantai terlihat rindang karena diisi dengan pepohonan dan tanaman.

“Kantor Pusat DPP PDI Perjuangan menjadi percontohan green building. Selain taman-taman vertikal dibangun, kantor Partai juga dilengkapi dengan solar panel. Sementara itu dari aspek kebudayaan, kantor Partai juga dipasang banyak lukisan dari pelukis ternama yang mengedepankan semangat juang,” kata Hasto dalam keterangannya, saat menceritakan beberapa sarana kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro Nomor 58, Jakarta Pusat, Rabu 28 Juli 2021.

Hasto sangat bangga, mungkin partainya menjadi pelopor penggunaan solar panel untuk operasional mereka di kantor pusat. Selain ramah lingkungan dengan menggunakan energi alternatif, green building ini juga sudah pasti menghembat biaya penggunaan listrik.

Adapun diketahui, kontribusi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) DPP PDIP berkapasitas 2 x 10 Kw tiap tahunnya dan mampu memproduksi energi sebesar 24,6 juta KWH. Atau secara hitung – hitungan lain, mampu mengurangi emisi CO2 9,8 ton per tahun.

“Dan setara dengan perlindungan terhadap penebangan pohon (deforestasi) sebanyak 1354 pohon. Dari aspek perekonomian, dapat menghemat biaya listrik sebesar Rp.40 juta per tahun,” ujar politisi asal Yogyakarta ini.

Tidak berhenti di situ. Secara konkret, kata Hasto, kampanye ‘politik hijau’ yang digaungkan partai banteng tersebut, per hari ini seluruh staf DPP Partai, melakukan uji coba penggunaan motor listrik dan mendukung langkah pemerintah turut mengembangkannya.

Bagi Hasto, watak politik ‘Merawat Pertiwi’ melalui penghijauan sebagaimana instruksi instruksi sang Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

Karena PDIP percaya, sejatinya agenda dan kegiatan politik bukan lah melulu berbicara kekuasaan atau heboh pada saat masa kontestasi saja.

“Ini akan menjadi kultur partai,” ujarnya.

Sumber: viva.co.id

Kategori
Politik

Puan Maharani Jeli Melihat Peluang Di Saat Ganjar Pranowo “Lockdown”

Puan Maharani
Ketua DPR RI Puan Maharani/Net

IDTODAY NEWS – Sikap Ketua DPR RI Puan Maharani yang belakangan kritis terhadap pemerintah, khususnya dalam penanganan Covid-19 dinilai sebagai hal yang wajar.

Sikap kritis Ketua DPP PDIP itu menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin, merupakan bagian dari upaya tancap gas untuk mencari simpati publik.

Terlebih di saat yang bersamaan, pesaingnya di internal PDI Perjuangan, Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo sedang lockdown.

Lockdown yang dimaksud adalah Ganjar tidak bisa lagi menebar pesona atau pencitraan seperti sebelumnya lantaran kebijakan penanganan Covid-19 saat ini terkesan dikendalikan langsung oleh pusat.

“Jadi Puan tancap gas di saat Ganjar tak bisa apa-apa. Ini hal biasa dalam politik,” katanya kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Rabu (28/7).

Menurut dosen Ilmu Politik Universitas Al-Azhar Indonesia ini, dalam politik ada istilah “sesama bus kota akan saling mendahului. Bahkan bisa menyalip di tikungan”.

Ujang menilai, Puan justru jeli melihat peluang. Jika dia mengikuti arus pemerintah, maka elektabilitasnya tidak akan naik. Karena pemerintah saat ini tak disukai publik, lantaran kinerjanya yang tidak bagus dalam urusan pemerintahan maupun dalam menangani Covid-19.

“Cara yang bagus dan efektif ya memang harus kritis terhadap pemerintah. Memang harus seperti itu. Karena kalau masih ikut permainan pemerintah, Puan akan semakin karam,” demikian Ujang Komarudin.

Sumber: rmol.id