Tag: Fraksi PAN

Kategori
Politik

Tolak Fasilitas Hotel, PAN Perintahkan Kadernya Manfaatkan RJA sebagai Tempat Isoman

Eddy Soeparno
Sekjen DPP PAN, Eddy Soeparno/Net

IDTODAY NEWS – Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI menyediakan hotel untuk isolasi mandiri (Isoman) bagi nggota DPR, tenaga ahli, hingga staf DPR yang terpapar Covid-19.

Mereka yang mendapat fasilitas adalah yang terpapar Covid-19 dengan status tanpa gejala dan bergejala ringan.

Merespons sorotan atas fasilitas hotel itu itu, Sekjen PAN Eddy Soeparno, menyebut seharusnya Rumah Jabatan Anggota (RJA) DPR RI bisa dimaksimalkan untuk Isoman.

Ia menegaskan tidak perlu ada fasilitas hotel.

“Saya sejak awal sudah menyuarakan agar Rumah Jabatan Anggota DPR RI digunakan sebagai tempat Isoman. Karena itu terkait adanya usulan fasilitas hotel, sikap kami tetap sama yaitu maksimalkan saja rumah jabatan,” kata Eddy lewat keterangan persnya, Rabu (28/7)

Eddy Soeparno kemudian menjelaskan alasan mengapa tidak perlu difasilitas Hotel.

Kata dia, RJA merupakan kompleks permukiman yang terintegrasi dan tertutup dari warga sehinga aman digunakan untuk Isoman.

“Itulah kenapa sejak awal saya meyakini Rumah Jabatan bisa digunakan untuk warga Isoman,” imbuhnya.

Karena itu, Eddy yang juga Wakil Ketua Komisi VII DPR RI ini mengajak anggota Fraksi PAN yang lain memaksimalkan dan menyediakan rumah jabatannya sebagai tempat Isoman.

“Saya sudah sampaikan ke teman-teman di Fraksi PAN bahwa fasilitas hotel itu tidak tepat di tengah pandemi dan kesulitan ekonomi rakyat saat ini,” jelasnya.

Pada akhirnya jika kebijakan fasilitas Isoman untuk anggota dan Staf DPR itu tetap dijalankan, Eddy menegaskan tidak akan memanfaatkan fasilitas itu.

“Saya pribadi tidak akan menggunakan fasilitas itu dan tetap akan mengajak teman-teman untuk tetap memaksimalkan rumah jabatan. Lebih baik anggarannya digunakan untuk membantu rakyat di saat pandemi ini,” tutup Eddy.

Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI sebelumnya menyatakan, pihaknya menyediakan fasilitas hotel untuk anggota DPR RI yang positif Covid-19.

Ketentuan fasilitas itu tertuang dalam surat bernomor SJ/09596/SETJEN DPR RI/DA/07/2021.

Adapun fasilitas yang didapatkan anggota DPR saat menjalani isolasi mandiri:

1. Makan tiga kali sehari (pagi, siang, dan malam)
2. Laundry tiga potong baju per hari
3. Free Wi-Fi dan parkir
4. Konsultasi dokter melalui telepon setiap hari (Dr Fahri dari Laboratorium Amelia Clinic dan Prolepsis)
5. Kunjungan dokter atau perawat 2-3 kali, dapat vitamin
6. Satu kali tes PCR (di hari ke-7).

Sumber: rmol.id

Kategori
Politik

PPKM Level 4 Akan Berakhir, Pemerintah Diminta Dengar Masukan Rakyat

PPKM Level 4 Akan Berakhir, Pemerintah Diminta Dengar Masukan Rakyat
Ilustrasi: Petugas berada didekat gerbang Stasiun MRT Setia Budi Astra yang tertutup, Jakarta Pusat, Minggu (18/7/2021). PT MRT Jakarta (Perseroda) melakukan penutupan sementara tiga stasiun dalam rangka mendukung penerapan PPKM Darurat Jawa-Bali hingga akhir Juli 2021.Penutupan sementara dilakukan di tiga stasiun, yakni Stasiun MRT Haji Nawi, Stasiun MRT ASEAN dan Stasiun MRT Setiabudi Astra yang akan diberlakukan mulai Minggu, 18 Juli 2021. (MIFTAHULHAYAT/JAWA POS)

IDTODAY NEWS – Masa perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 akan berakhir pada Minggu (25/7) hari ini. Sebelum memutuskan apakah status ini diperpanjang atau tidak, pemerintah diminta untuk mendengar masukan dari berbagai pihak seperti ahli epidemiolog, kalangan pengusaha, pekerja, masyarakat terdampak, dan juga kelompok-kelompok masyarakat lainnya.

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay mengungkapkan, masukan dari berbagai kalangan tentu sangat perlu untuk melengkapi hasil evaluasi PPKM level 4 yang telah dilaksanakan. Menurutnya, kombinasi antara masukan dari berbagai pihak dan hasil evaluasi itulah, semestinya yang dijadikan dasar bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan berikutnya.

“Tanpa diminta, sudah banyak kalangan yang bersuara. Mereka memberi masukan dari banyak aspek. Termasuk aspek efektivitas PPKM darurat, kemampuan faskes, kecukupan tenaga medis, alat dan obat-obatan, bahkan sampai pada dampak yang ditimbulkan bagi roda perekomian masyarakat,” kata Saleh dalam keterangannya, Minggu (25/7).

Dia tak memungkiri, tidak mudah bagi pemerintah untuk menentukan kebijakan lanjutan. Pasalnya, masukan-masukan yang disampaikan juga cukup beragam.

Dia menyebut, ada yang menilai bahwa PPKM level 4 berhasil, namun ada juga yang menilai tidak berhasil. Ada juga masyarakat yang menilai perlu diperpanjang, ada yang menilai tidak perlu, dan ada yang menilai agar dicari kebijakan alternatif lain.

“Dari semua itu, ujungnya nanti dikembalikan kepada pemerintah. Sebab, pemerintahlah yang memiliki data status penanganan covid-19 di Indonesia. Pemerintah juga yang mengetahui dampak dari kebijakan tersebut terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat,” papar Saleh.

Politikus PAN ini menuturkan, jika pemerintah nantinya akan memperpanjang PPKM level 4, maka harus dipastikan bahwa jaring pengaman sosial dalam bentuk bansos dan subsidi harus benar-benar diberikan ke masyarakat yang tepat sasaran. Dia mengungkapkan, tanpa jaring pengaman sosial dan bantuan sosial, kebijakan ini dinilai tidak akan efektif.

“Dipastikan akan tetap ada orang yang mencoba melanggar prokes karena faktor kebutuhan sehari-hari. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa banyak orang yang terdampak dan belum mendapatkan bantuan sebagaimana mestinya,” ungkap Saleh.

“Subsidi dan bantuan sosial itu kan tidak di seluruh Indonesia. Hanya di daerah yang diberlakukan PPKM darurat atau PPKM level 4. Perhitungan terhadap hal ini juga harus dilakukan secara cermat. Harus dipastikan tidak ada masyarakat yang dilupakan,” sambungnya.

Selain itu, Saleh juga menyarakankan agar di dalam pengumuman perpanjangan atau pelonggaran kebijakan PPKM, pemerintah memberikan alasan secara terbuka. Pemerintah harus menunjukkan bahwa semua potensi yang dimiliki sudah dikerahkan secara maksimal.

“Harus dijelaskan juga bahwa masukan dari masyarakat selalu didengar. Karena itu, perbaikan selalu dilakukan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh semua pihak,” pungkasnya.

Sumber: jawapos.com

Kategori
Politik

Komisi II DPR: Rektor UI Telah Melakukan Maladministrasi

Guspardi Gaus
Anggota DPR RI dari Fraksi PAN, Guspardi Gaus/Net

IDTODAY NEWS – Presiden Joko Widodo mengubah isi Peraturan Pemerintah (PP) tentang Statuta Universitas Indonesia (UI) PP 68/2013 dengan PP 75/2021. Di dalam aturan tersebut telah direvisi dengan membolehkan rangkap jabatan bagi rektor dan wakil rektor sebagai komisaris BUMN.

Menyikapi hal tersebut, anggota DPR dari Fraksi PAN, Guspardi Gaus menilai penerbitan PP 75/2021 berpotensi mengganggu independensi kampus, dan mengancam kebebasan akademik.

“Tidak seharusnya kampus dipengaruhi dan dimasuki oleh kekuasaan,” tegas Guspardi Gaus lewat keterangan persnya, Kamis (22/7).

Anggota Komisi II DPR itu menambahkan penerbitan Peraturan Pemerintah dengan perubahan statuta UI ini menunjukkan oligarki kekuasaan yang semakin menguat.

“Bahkan menyasar sampai ke institusi pendidikan seperti UI. Ini tentu sangat menyedihkan,” tambahnya.

Politisi PAN itu mengatakan adanya perubahan statuta UI mengindikasikan bahwa peraturan yang dibuat cenderung hanya untuk meligitimasi keinginan pemangku kebijakan.

Apalagi, lanjut Guspardi, perubahan Statuta UI ini terjadi setelah rangkap jabatan Rektor UI sekaligus Wakil Komisaris Utama BRI (BUMN) mengemuka dan mendapatkan sorotan dan kritikan publik.

“Setelah BEM UI melontarkan kritik pedasnya kepada presiden Jokowi. Rektor UI dinilai telah melakukan maladministrasi dan melanggar statuta UI yang melarang Rektor melakukan rangkap jabatan. Tetapi pemerintah malah mengubah Statuta UI yang pada akhirnya memberi lampu hijau rangkap jabatan sebagai Komisaris BUMN,” tandasnya.

Sumber: rmol.id

Kategori
Politik

PPKM Darurat Selesai Hari Ini, Saleh Daulay: Pemerintah Harus Segera Umumkan Dilanjutkan Atau Tidak

Saleh Partaonan Daulay
Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay/Net

IDTODAY NEWS – Hari ini, Selasa (20/7) kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat selesai. Hingga saat ini pemerintah belum mengumumkan dilanjutkan atau tidak.

Menyikapi hal tersebut anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyampaikan pemerintah harus segera mengumumkan PPKM Darurat dilanjutkan atau tidak.

“Itulah kita pemerintah harus ambil sikap sekarang sudah jam 2 siang, artinya harus sudah ada pengumuman, masyarakat sudah tahu kira-kira ini dilanjutkan atau tidak dilanjutkan,” kata Saleh kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (20/7).

Menurutnya, jika PPKM Darurat dinyatakan tidak efektif untuk menekan penyebaran pandemi Covid-19 maka kebijakan tersebut perlu diganti.

“Harus dicari kebijakan alternatif yang lain yang lebih dianggap mampu untuk menurunkan penyebaran Covid-19 ini, Kenapa? Karena terbukti bahwa PPKM Darurat ini juga menyusahkan orang,” katanya.

Menurut Ketua Fraksi PAN DPR RI ini banyak masyarakat yang menyuarakan perpanjangan PPKM Darurat lantaran dinilai tidak efektif dan menyusahkan rakyat kecil.

“Itu artinya, masyarakat melihat mungkin saja masyarakat menilai ini tidak efektif untuk menekan penyebaran virus misalnya, lalu kenapa kita dihalangi ketika berusaha dan seterusnya,” katanya.

“Kalau itu pendapat masyarakat maka harus diteliti secara serius oleh pemerintah,” imbuhnya.

Selain adanya penolakan, Saleh juga menilai ada sebagian orang yang berpendapat bahwa PPKM Darurat dinilai berhasil menekan pandemi.

“Kalau misalnya tidak ada PPKM Darurat bisa jadi penularannya jauh lebih dahsyat seperti yang sekarang. Karena itu, tetap harus dilanjutkan,” ucapnya.

“Inikan ada spertti tadi versi masyarkaat merasa kesulitan karena pandemi ada PPKM Darurat ada masyarakat yang menilai bahwa oni berhasil tapi mungkin justru dilihat bahwa penambahan kasus itu bisa lebih drastis kalau tidak dolakukan PPKM seperti sekarang,” tandasnya.

Sumber: rmol.id

Kategori
Politik

Bantu Warga Terdampak Covid-19, Sekjen PAN Sumbangkan Seluruh Gajinya Sebagai Anggota DPR

Eddy Soeparno
Sekretaris Jendaral (Sekjen) PAN sekaligus Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eddy Soeparno/Net

IDTODAY NEWS – Membantu warga yang terdampak pandemi Covid-19 dilakukan secara aktif oleh Sekretaris Jendaral (Sekjen) PAN, Eddy Soeparno, dengan cara menghibahkan seluruh gajinya sebagai Anggota DPR RI.

Keinginan tersebut dia sampaikan melalui surat tertulis kepada Kepala Sekretaris Fraksi PAN DPR RI. Eddy meminta gajinya ditransfer ke rekening Yayasan Amanah Nasional yang kemudian digunakan untuk membantu sesama.

“Untuk digunakan sebaik-baiknya membantu dan meringankan beban saudara-saudara kita yang lebih membutuhkan,” kata Eddy kepada wartawan, Senin (19/7).

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI ini mengatakan, sumbangan gaji tersebut berlaku tanpa batas, sampai dengan pemberitahuan selanjutnya.

Ia berharap bantuan ini bisa meringankan masyarakat Indonesia yang terdampak Pandemi Covid-19 baik dari segi ekonomi maupun kesehatan.

“Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan kekuatan bagi kita dalam melalui masa-masa sulit ini,” katanya.

Saat pandemi, Eddy memang fokus membantu masyarakat yang terdampak Covid-19, khususnya di daerah pemilihannya Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur.

Diketahui, Eddy juga telah menempatkan dua ambulans gratis untuk antar jemput warga yang sakit, masing-masing di Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur.

Pada Kamis (15/7), Eddy pun memberikan bantuan kepada petugas pemakaman Covid-19 di TPU Situgede Bogor. Eddy juga memberikan modal kepada UMKM yang terdampak pandemi di Kabupaten Cianjur hingga mengusulkan rumah jabatan DPR RI di Kalibata dan Ulujami sebagai tempat isoman warga.

Sumber: rmol.id

Kategori
Politik

Saleh Daulay: Jika Bansos Disalurkan, Masyarakat Akan Lebih Patuh Saat PPKM Darurat

Saleh Daulay: Jika Bansos Disalurkan, Masyarakat Akan Lebih Patuh Saat PPKM Darurat
Anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay/RMOL

IDTODAY NEWS – Negara harus memastikan hadir di tengah kondisi sosial ekonomi masyarakat yang kian sulit seiring Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay mengatakan, kehadiran negara menjadi penting seiring rencana perpanjangan PPKM Darurat yang seharusnya berakhir pada 20 Juli nanti.

“Bagaimana agar pemerintah dan negara itu betul-betul hadir untuk mengayomi masyarakat yang tidak mampu kalau PPKM diperpanjang lagi,” ujar Saleh dalam diskusi daring Polemik bertajuk “Jalan Terjal PPKM Darurat” pada Sabtu (17/7).

Saleh menyebutkan, bahwa kehadiran negara salah satunya adalah melalui bantuan sosial. Meskipun sudah digaungkan, tetapi program bantuan sosial masih ditemukan terhambat penyalurannya di beberapa daerah.

“Tolong bantuan sosial masyarakat yang dijanjikan pemerintah segeralah disalurkan,” ucapnya.

Bagi Ketua Fraksi PAN DPR RI ini, bantuan sosial akan menjadi penting karena masyarakat yang butuh makan lebih mungkin patuh pada PPKM Darurat dan tinggal di rumah ketika kebutuhan mereka dipenuhi.

“Kalau itu disalurkan, saya kira masyarakat akan tertib. Saya kira mereka bisa bertahan di rumah, karena itu bisa mengurangi penyebaran virus Covid-19,” pungkasnya.

Selain Saleh, hadir narasumber lain dalam diskusi daring tersebut yakni Bupati Bogor Ade Yasin, Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Hermawan Saputra, Sekjen PMI Sudirman Said, Ketua Umum PB IDI Daeng Faqih, dan sosiolog UI Daisy Indira Yasmin.

Sumber: rmol.id

Kategori
Politik

Formappi soal Saleh Daulay: Curhat Pribadi di Rapat DPR Bikin Pernyataan Dewan jadi Ngasal

Saleh Partaonan Daulay
Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay. (Dok : DPR)

IDTODAY NEWS – Peneliti Formappi Lucius Karus menilai pernyataan Anggota Komisi IX DPR Fraksi PAN, Saleh Daulay, soal ICU adalah pernyataan yang serampangan dan ngasal.

Pernyataan-pernyataan seperti yang diutarakan Saleh, kata Lucius, kontra produktif dengan upaya pemerintah dan seluruh bangsa untuk menyatukan langkah bersama agar bisa segera keluar dari situasi darurat pandemi. Terlebih sebelumnya ada pernyataan dari Wasekjen DPP PAN Rosaline menyoal rumah sakit khusus pejabat

“Salah satu yang membuat situasi darurat saat ini menjadi semakin berat adalah banyaknya pernyataan pejabat yang serampangan, ngasal, dan kontradiktif. Pernyataan-pernyataan seperti yang disampaikan Saleh Daulay soal ICU untuk anggota DPR ini salah satunya,” kata Lucius kepada wartawan, Rabu (14/7/2021).

Lucius memperkirakan mungkin niat Saleh dalam pernyataannya didasarkan pada tuntutan pengalaman kehilangan atau kesedihan pribadinya terkait adanya teman sejawat atau anggota keluarga yang menjadi korban dari pandemi.

Saleh kata dia, mestinya punya kontrol pada diri sendiri agar pernyataan yang disampaikan di forum resmi di DPR tak dikendalikan oleh emosi atau sentimen-sentimen yang sifatnya sangat personal.

Diketahui pernyataan menyoal ICU itu disampaikan Saleh dalam rapat kerja antara Komisi IX dengan Menkes dan Kepala BPOM, Selasa (13/7).

“Sebagai anggota DPR, forum rapat kerja dengan menteri itu harus digunakan secara efektif untuk membicarakan kebijakan strategis yang akan diambil negara untuk mengatasi pandemi ini. Apalagi Ungkapan Saleh disampaikan ketika raker dengan Kemenkes, kementerian yang paling bertanggungjawab soal kebijakan mengatasi pandemi mewakili pemerintah,” ujar Lucius.

Karena itu pernyataan-pernyataan anggota DPR di rapat atau forum resmi seharusnya mengacu pada situasi dan juga kebutuhan seluruh rakyat. Lucius mengatakan titik pijak pembicaraan anggota harus bersadarkan situasi nyata yang dihadapi seluruh rakyat, lalu bersama menteri kesehatan mencarikan solusinya.

“Ketika anggota DPR menjadikan raker dengan menteri sebagai ajang curhat perasaan pribadi seperti yang ditunjukkan Saleh, maka yang justru muncul adalah pernyatan yang kontrapproduktif,” kata Lucius.

Peringatkan Menkes

Anggota IX DPR dari Fraksi PAN, Saleh Daulay memberikan peringatan kepada Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin. Saleh menegaskan tidak mau mendengar lagi ada kasus anggota DPR yang meninggal karena positif Covid-19 karena tidak mendapatkan ICU.

Hal ini diungkapkannya dalam Rapat Dengar Pendapat bersama DPR Komisi IX pada Selasa (13/7). Saleh meminta Menkes Budi Gunadi untuk meningkatkan kesiapan dalam menghadapi lonjakan pasien virus corona.

“Pak menteri memprediksi bahwa orang yang terpapar Covid-19 belum tentu turun dalam satu dua minggu, dan nanti kalau memang terus naik ini perlu persiapan yang cukup matang,” kata Saleh di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (13/7/2021).

Saleh mengingatkan Menkes mengenai kasus anggota DPR yang meninggal karena tidak mendapatkan pertolongan. Sosok yang dimaksud adalah anggota Fraksi PAN John Mirin dari Papua.

“Saya tidak mau lagi dengar ada anggota DPR yang tidak dapat tempat di ICU seperti anggota Fraksi PAN John Mirin dari Papua, sampai akhirnya meninggalnya setelah dipindahkan ke RSPAD tetapi hanya 2 jam di ICU karena terlambat,” tegasnya.

Dalam kesempatan ini, Saleh juga turut membahas usulan dari Wasekjen DPP PAN Rosaline Rumaseuw yang meminta pemerintah membuat rumah sakit khusus pejabat. Usulan ini disampaikan karena penanganan pasien dinilai kurang baik selama ini.

Meski dihujani kritik, namun Saleh mendukung penuh usulan dari kader partainya itu. Ia menjelaskan usulan itu benar-benar emosi dari hati karena melihat susahnya bertahan hidup tanpa fasilitas kesehatan yang memandai.

“Ini yang dipertimbangkan anggota kita (Rosaline) sampai ada yang emosional minta RS khusus pejabat. Itu sebenarnya karena emosional bukan dari hati,” jelas Saleh.

Sumber: suara.com