Tag: Fraksi PAN

Kategori
Politik

Data Pribadi Jokowi Bocor, Guspardi Gaus: Pemerintah Harus Jamin Data Masyarakat

Guspardi Gaus
Anggota DPR RI dari Fraksi PAN Guspardi Gaus/Net

IDTODAY NEWS – Data pribadi vaksinasi Presiden Joko Widodo bocor ke masyarakat. Hal ini mengundang polemik di kalangan masyarakat lantaran tidak amannya aplikasi Peduli Lindungi. Terlebih adanya penangkapan pegawai kelurahan di Jakarta Utara yang menyalahgunakan data vaksinasi masyarakat.

Anggota DPR RI dari Fraksi PAN Guspardi Gaus meminta pemerintah memperhatikan tingkat keamanan data pribadi pengguna aplikasi PeduliLindungi yang diberlakukan mulai tanggal 28 Agustus 2021 sebagai syarat administrasi perjalanan dimasa pandemi Covid-19.

“Pemerintah harus bisa menjamin keamanan data pribadi pengguna aplikasi PeduliLindungi. Aplikasi ini digunakan oleh banyak orang dan memiliki data-data krusial yang tak boleh bocor ke pihak tak bertanggung jawab,” tegas Guspardi tertulisnya, Minggu (5/9).

Aplikasi PeduliLindungi akan diterapkan sebagai skrinning di berbagai sektor dan kegiatan masyarakat mulai 7 September 2021 diantaranya seperti pendidikan, olahraga, mal, seni budaya, dan lainnya. Ketentuan tersebut tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 38 Tahun 2021.

Terkait adanya kebocoran data yang diklaim pihak pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan dan BSSN membantah dan mengklaim tidak ada kebocoran data pribadi dalam aplikasi e-Hac.

Namun begitu, legislator dapil Sumbar II itu meminta Pemerintah untuk menjelaskan secara utuh ke publik hasil investigasi tentang dugaan kebocoran data e-HAC.

“Karena pemerintah yang tahu soal kondisi data dalam aplikasi tersebut. Ini perlu dilakukan guna meyakinkan masyarakat data yang sudah tersimpan aman dan masyarakat menjadi tenang dan tidak khawatir. Jangan hanya sekedar mengumumkan bahwa aplikasi e-Hac tidak digunakan lagi dan diganti dengan aplikasi PeduliLindungi,” katanya.

Anggota Baleg DPR RI ini juga meminta pemerintah memperhatikan laporan dari masyarakat bahwa aplikasi PeduliLindingi di tengarai juga bermasalah dan terjadi.

Seperti data vaksin pengguna tiba-tiba hilang dan data yang tidak sinkron.

Dengan demikian akan berdampak menurunnya kepercayaan masyarakat akan aplikasi yang digunakan oleh pemerintah.

“Jadi wajar masyarakat meragukan dan bertanya-tanya apakah pemerintah benar-benar sudah melakukan proteksi terhadap keamanan data pengguna aplikasi PeduliLindungi ini. Jangan-jangan terjadi lagi kebocoran data,” tandasnya.

Sumber: rmol.id

Kategori
Politik

DPR RI: Cara Presiden Lempar Bantuan Sangat Tidak Etis!

DPR RI: Cara Presiden Lempar Bantuan Sangat Tidak Etis!
Viral warga Cirebon rela turun ke parit demi mendapat bingkisan dari Presiden Joko Widodo/Repro

IDTODAY NEWS – Fenomena masyarakat dan pejabat yang berkerumun di masa pandemi Covid 19 ini sangat disayangkan. Apalagi, kerumunan diakibatkan oleh pembagian bingkisan bantuan oleh pejabat negara.

Hal tersebut disampaikan anggota DPR RI, Alifuddin berkenaan dengan viralnya masyarakat mengambil bingkisan yang dibagikan Presiden Joko Widodo di parit, Cirebon, Jawa Barat beberapa waktu lalu.

“Kerumunan saat pandemi Covid-19 ini tidak diperbolehkan dan harus mengikuti aturan, karena akan berdampak pada penularan. Apalagi, virus Covid-19 itu akan terus bermutasi, maka jangan ada kerumunan dulu,” ucap Alifuddin kepada wartawan, Jumat (3/9).

Adapun pembagian bantuan dengan cara lempar bingkisan yang dilakukan Presiden Joko Widodo hingga membuat warga masuk ke dinilai kurang pantas dilakukan kepala negara.

“Gaya atau cara melempar sembako ke rakyat itu kurang etis, dan jangan dicontoh. Baiknya ketika niat berbagi, diringi dengan cara yang baik juga,” tegasnya.

Legislator dari Fraksi PAN ini menambahkan, presiden dan lingkarannya perlu memperbaiki data bantuan sosial yang ada di Indonesia. Sebab apa yang dilakukan presiden, maka akan menjadi panutan bagi rakyatnya.

Kunjungan kerja Jokowi ke Cirebon terjadi pada 31 Agustus 2021 untuk meninjau vaksinasi Covid-19 dari rumah ke rumah. di tengah kunjungan, Jokowi sempat memberikan bingkisan berupa kaus kepada warga.

Warga Kota Cirebon bahkan sampai rela berlumur kotoran terjun ke parit selokan mengambil kaos tersebut.

Sumber: rmol.id

Kategori
Politik

Alasan Zulhas Memutar Lewat Majalengka Saat Akan Bertemu Ridwan Kamil

Alasan Zulhas Memutar Lewat Majalengka Saat Akan Bertemu Ridwan Kamil
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan bersama anggota DPR RI Fraksi PAN dari Dapil Majalengka, Farah Puteri Nahlia saat takziyah di Majalengka/Net

IDTODAY NEWS – Perjalanan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan saat menemui Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sekaligus meresmikan Rumah PAN Jabar pada Sabtu (28/8), ternyata menyimpan satu keunikan.

Ini lantaran Zulkifli Hasan yang bertolak dari Rumah Dinas Widya Chandra memilih rute yang tidak biasa, yaitu menyasar Majalengka terlebih dahulu.

Wakil Ketua MPR ternyata sengaja memilih jalur memutar untuk melakukan takziyah terlebih dahulu.

“Orangtua salah satu staf saya meninggal dunia kemarin. Karena ada rencana ke Bandung, saya sempatkan dulu bertakziyah, menyampaikan langsung rasa belasungkawa, jadi lewat Majalengka,” urainya kepada wartawan, Minggu (29/8).

Tiba di rumah duka almarhum I Ketut Sudarwa di Dawuan, Majalengka, Zulhas langsung disambut kader PAN setempat. Turut hadir di rumah duka, anggota DPR RI Fraksi PAN dari Dapil Majalengka, Farah Puteri Nahlia.

“Ternyata keluarga Aboy, staf saya, adalah anggota Rimbawan. Almarhum dan istrinya dulu bekerja di Kementerian Kehutanan, semasa saya menjadi menteri. Alhamdulillah ikatan kekeluargaan kuat,” urainya.

Setelah dari Majalengka, Zulhas langsung bergerak ke Sumedang. Ia juga bertakziah ke kediaman almarhum Ketua DPD PAN Sumedang, Ajat Sudrajat, yang meninggal dunia beberapa waktu lalu.

“Sudah lama saya ingin datang langsung dan menyampaikan belasungkawa kepada keluarga almarhum Ajat. Salah satu kader terbaik kami.” Katanya.

Di Sumedang, Wakil Ketua MPR RI ini diagendakan berkunjung ke pusat UMKM Pengrajin Tahu Sumedang. Setelah itu bertolak ke Bandung untuk bertemu Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan meresmikan Rumah PAN Jabar yang dipimpin Desy Ratnasari.

Sumber: rmol.id

Kategori
Politik

Saleh Daulay: Lomba Karya Tulis BPIP Tidak Produktif dan Tidak Kontekstual

Saleh Partaonan Daulay
Ketua Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay/Net

IDTODAY NEWS – Lomba karya tulis bertema “Hormat Bendera Menurut Hukum Islam” dan “menyanyikan Lagu Kebangsaan Menurut Hukum Islam” yang diadakan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dinilai tidak produktif dan tidak kontekstual.

Tidak produktif karena diyakini tidak akan mampu meningkatkan penghayatan dan pengamalan Pancasila. Sementara tidak kontekstual karena tema yang diambil sangat jauh dari kondisi kekinian yang dihadapi bangsa Indonesia.

Begitu kata Ketua Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay dalam menyikapi adanya lomba karya tulis BPIP, Minggu (15/8).

Menurutnya, kedua tema tidak tidak perlu dan tidak urgent untuk dibahas. Sebab, sejak jaman perjuangan kemerdekaan, hormat bendera dan lagu kebangsaan tidak pernah dipersoalkan.

“Para ulama dan para santri selalu menjunjung tinggi dan menghormati eksistensi bendera negara dan lagu kebangsaan,” tegasnya.

Saleh Daulay mengurai bahwa ada banyak tema yang lebih tepat untuk diajukan. Bahkan, tema-temanya sangat aktual dengan kondisi kekinian. Seperti bantuan sosial di era pandemi dalam perspektif Pancasila, meneguhkan nilai persatuan dan gotong royong di masa pandemi.

“Bisa juga soal akses terhadap pelayanan kesehatan sebagai manifestasi keadilan sosial atau mengungkap nilai-nilai spritualitas di balik pandemi Covid-19, dan lain-lain,” katanya.

Baginya, meski tema-tema itu tidak spesifik menyebut kata santri, tetapi dipastikan bahwa para santri sangat menguasai tema-tema tersebut.

“Tinggal mencari referensi agar bisa diaktualisasikan sesuai dengan tema yang diminta,” imbuhnya.

Anggota Komisi IX DPR RI ini menilai tema isu kekiniian yang berkorelasi dengan nilai dasar Pancasila lebih cocok dibandingkan harus dengan menggandengkan isu agama yang tidak ada relevansinya dengan isu terkini di tanah air.

“Lagian, tema-tema seperti itu juga sangat relevan dalam upaya pemaknaan dan pembumian nilai-nilai Pancasila. Kalau bikin judul dan tema, jangan terkesan dipersempit untuk menyudutkan kelompok tertentu. Bisa jadi, yang membuat tema tidak merasakan, tetapi orang lain justru sangat merasa dan tersinggung,” katanya.

Sumber: rmol.id

Kategori
Politik

Data Kematian Covid-19 Bakal Dihapus, Guspardi Gaus: Itu Penting untuk Evaluasi, Harusnya Diperbaiki!

Guspardi Gaus
Anggota DPR RI Fraksi PAN, Guspardi Gaus/Net

IDTODAY NEWS – Keputusan pemerintah mengeluarkan atau menghapus indikator kematian Covid-19, karena ditemukan adanya masalah dalam input data, disayangkan anggota DPR RI Fraksi PAN, Guspardi Gaus.

Menurutnya, keputusan yang disampaikan Koordinator PPKM wilayah Pulau Jawa-Bali, Luhut Binsar Pandjaitan tersebut seharusnya tidak dilakukan. Karena ia menilai angka kasus meninggal dunia Covid-19 sangat penting untuk menentukan langkah intervensi penanganan pandemi.

“Juga mengukur seberapa optimalnya langkah pemerintah melakukan 3T (testing, tracing, treatment),” kata Guspardi lewat keterangan tertulisnya, Kamis (12/8).

Legislator dari Fraksi PAN ini menambahkan, alasan pemerintah yang menghapus data kematian Covid-19 yang karena distorsi dalam input data, dia nilai kurang tepat.

“Data kematian Covid-19 yang tidak akurat seharusnya dilakukan perbaikan dan langkah korektif, bukan justru dihapus dari indikator pelaporan penanganan Covid-19,” ucapnya.

Anggota DPR asal Sumatera Barat itu menegaskan, angka kematian Covid-19 bukan hanya sekadar angka.

“Tetapi juga sebagai bentuk akuntabiltas penanganan Covid-19 kepada masyarakat. Rakyat juga berhak tahu berapa jumlah orang yang meninggal akibat virus corona,” tandasnya.

Sumber: rmol.id

Kategori
Politik

PAN Tangerang Menolak Baju Dinas Louis Vuitton

PAN Tangerang Menolak Baju Dinas Louis Vuitton
Ketua Fraksi PAN DPRD Kota Tangerang Dedi Hasbullah/Net

IDTODAY NEWS – Pengadaan baju dinas Anggota DPRD Kota Tangerang menuai polemik di kalangan masyarakat. Pasalnya baju dinas tersebut menggunakan merek-merek mewah seperti Louis Vuitton hingga Thomas Crown.

Menanggapi polemik ini, Fraksi PAN DPRD Kota Tangerang mengingatkan bahwa pihak mereka sudah tegas menolak kebijakan pengadaan baju dinas mewah tersebut.

Ketua Fraksi PAN DPRD Kota Tangerang Dedi Hasbullah tegas menolak pengadaan pakaian dinas DPRD Tahun Anggaran 2021 mengingat situasi pandemi Covid-19 saat ini.

“Fraksi PAN Kota Tangerang meminta agar anggaran pakaian tersebut sebaiknya dialihkan untuk pembelian sembako masyarakat Kota Tangerang yang terdampak Pandemi Covid-19,” katanya kepada wartawan, Rabu (11/8).

Dedi merinci bahwa pengadaan bahan pakaian dinas DPRD Kota Tangerang itu bisa mencapai Rp 675 juta. Kemudian terdapat anggaran belanja ongkos jahit pakaian Dewan hingga mencapai Rp 600 juta.

“Fraksi PAN akan menyampaikan dalam forum-forum di dewan bahwa anggaran Rp 600 juta tersebut sebaiknya dialihkan untuk membantu rakyat atau pedagang kecil yang terdampak Pandemi,” tutupnya.

Sumber: rmol.id

Kategori
Politik

Anggota DPR Prediksi PPKM Masih Berlanjut, Hanya Mengubah Level

Anggota DPR Prediksi PPKM Masih Berlanjut, Hanya Mengubah Level
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Daulay Partaonan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/10/2019). (KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO)

IDTODAY NEWS – Anggota Komisi IX DPR Saleh Daulay memperkirakan, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 yang berakhir pada Senin (9/8/2021), akan kembali diperpanjang.

Namun, menurut Saleh, dalam perpanjangan PPKM ini pemerintah akan menaikkan dan menurunkan level penerapan PPKM di sejumlah daerah.

“Kalau dari kondisi yang ada, saya memperkirakan PPKM akan diperpanjang. Hanya saja, pemerintah akan menaikkan dan menurunkan levelnya saja. Bisa jadi di kota A levelnya turun ke 3, tetapi di kota B malah naik ke 4. Tergantung kondisi masing-masing,” kata Saleh dalam keterangan tertulis, Senin.

Ketua Fraksi PAN itu berpendapat, perbedaan level tersebut akan memudahkan pemerintah untuk menerapkan kebijakan di masing-masing wailayah.

“Ibarat tone radio, ya tinggal memperbesar atau memperkecil saja. Tetapi kalau menutup PPKM, rasanya belum,” ujar Saleh.

Ia meyakini, pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang telah diterapkan dengan melihat sejumlah indikator.

Saleh mengatakan, hingga kini memang ada penurunan angka hunian rumah sakit, jumlah orang terpapar Covid-19, jumlah orang meninggal, dan orang yang isolasi mandiri.

Namun, menurut Saleh, penurunan tersebut belum signifikan bahkan kadang terlihat masih fluktuatif.

“Keputusan untuk melanjutkan atau melonggarkan pasti didasari oleh evaluasi tersebut. Secara umum, memang ada penurunan,” kata dia.

Saleh juga mengingatkan agar pemerintah mempersiapkan jaring pengaman sosial secara benar dan tepat sasaran karena kebijakan pengetatan mobilitas akan berdampak apda ekonomi masyarakat kecil dan menengah.

Seperti diketahui, Senin (9/8/2021) hari ini menjadi hari terakhir PPKM level 4 setelah diperpanjang untuk ketiga kalinya pad 3 Agustus 2021.

Adapun perpanjangan pertama PPKM dilakukan pada 21-25 Juli 2021. Kemudian dilanjutkan pada 26 Juli-2 Agustus 2021.

Tiga kali perpanjangan ini merupakan kelanjutan dari penerapan PPKM darurat yang dilakukan pemerintah pada 3-20 Juli 2021.

Sumber: kompas.com