Kategori
Politik

PDIP Bela Capresnya Muncul di Tayangan Azan Maghrib: Bukan Politik Identitas, Ganjar kan Religius

IDTODAY NEWS – Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto membela bakal calon presiden (capres) Ganjar Pranowo yang belakangan ramai diperbincangkan karena tampil dalam sebuah iklan azan Maghrib di sebuah tayangan televisi swasta.

Menurut Hasto, keberadaan Ganjar dalam iklam tersebut sama sekali tidak menandakan politik identitas.

“Bukan (politik identitas),” ucap Hasto kepada wartawan di Jakarta Pusat, Sabtu (9/9/2023).

Hasto mengatakan Ganjar merupakan seorang pribadi yang religius. Dia menegaskan kader PDIP itu tidak mungkin membawa-bawa politik identitas.

“Pak Ganjar Pranowo ini kan sosok yang religius, religiusitasnya tidak dibuat-buat. Sejak dulu, sejak jaman mahasiswa, Pak Ganjar Pranowo ini sosoknya seperti itu,” tuturnya.

Selain itu, Hasto menerangkan Ganjar sejak dulu dikenal sebagai figur yang santun dan merakyat. Menurutnya, itu sifat asli mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut.

“Sosok yang rajin beribadah sosok yang baik, sosok yang santun, sosok yang merakyat, itu tidak dibuat-buat itu sesuatu original, keluar dari Pak Ganjar Pranowo,” jelas Hasto.

Sebagaimana diketahui, Ganjar Pranowo yang terlihat dalam video azan Maghrib di salah satu stasiun televisi Indonesia membuat polemik baru.

Tayangan itu pun kemudian menjadi perbincangan warganet di media sosial (medsos).

Rupanya, tayangan azan dengan menampilkan bacapres Ganjar Pranowo yang diusung PDIP, PPP, Hanura dan Perindo itu sudah ada sejak 5 September 2023 dan tayang di dua stasiun televisi swasta.

Sumber: suara

Kategori
Politik

PDIP Masih Terlihat Enggak Legowo Akui Dukungan PSI, Padahal Searah Dukung Ganjar Pranowo…

IDTODAY NEWS – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menegaskan pihaknya masih terus mencoba untuk menawarkan opsi kerja sama dalam mendukung sosok Ganjar Pranowo. Uniknya terdapat hal atau opsi spesial terkait itu.

Opsi tersebut sepertinya spesial hanya diberikan atau dimiliki oleh enam partai politik. Enam kelompok tersebut adalah pihak-pihak yang ketua umum mereka hadir di Puncak Bulan Bung Karno (Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Partai Perindo dan Partai Hanura).

“Pada dasarnya partai-partai itu memberikan lampu hijau untuk kerja sama, yang diundang itu kan pada saat puncak peringatan bulan dari Bung Karno,” ungkapnya dalam keterangan tertulis seperti yang dikutip Rabu (12/7).

Hal ini tentulah unik mengingat dalam kelompok tersebut tidak ada sosok dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Padahal parpol anak muda tersebut telah menyatakan diri siap mendukung sosok dari Ganjar Pranowo.

Menilik dinamika politik, partai tersebut masih belum diakui mendukung sosok gubernur tersebut untuk menjadi calon presiden oleh Hasto. Hal itu karena belum ada komunikasi formal yang dilakukan oleh PSI ke PDIP.

“Iya, dukungan tentu saja harus disuarakan secara konsisten dan kemudian melalui komunikasi antar partai. Jadi selama ini kami belum pernah menerima komunikasi yang dilakukan secara formal dari partai tersebut (PSI),” kata Hasto, Minggu (30/4).

Sementara PSI, pihaknya mengaku akan tetap teguh mendukung sosok Ganjar. Mereka akan membawa hal tersebut sampai terjadinya pesta demokrasi dan berharap mimpi ini akan diwujudkan oleh PDIP.

“PSI tetap dengan komitmen kami untuk mendukung mas Ganjar sebagai RI 1,” ujar Elite PSI, Dedek Prayudi dalam sebuah keterangan tertulis yang terbi pada Jumat (9/6).

Tentu ini menjadi pertanyaan tersendiri, mengapa partai wong cilik ini belum memberikan atau mengakui dukungan yang diberikan partai anak muda yang mendukung jagoannya itu di Pilpres 2024. Suara

Kategori
Politik

Soal Bacawapres, PDIP Masih Tunggu Momen yang Tepat

IDTODAY NEWS – Siapa yang akan dipilih sebagai bakal calon wakil presiden (bacawapres) masih terus digodok oleh PDI Perjuangan. Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, masih menunggu momen yang tepat untuk memutuskan pasangan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024 nanti.

“Kami baru April (mengumumkan bacapres). Jadi masih digodok (nama-nama bacawapres), dilakukan pendalaman, tetapi pasti akan diambil keputusan. Jadi, Juli-Agustus adalah bulan penggodokan, pematangan siapa yang akan mendampingi Pak Ganjar Pranowo,” ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, di Rumah Aspirasi Relawan Ganjar di Jakarta, Sabtu (8/7).

“Kita tunggu saja nanti dari Ibu Megawati Soekarnoputri. Nanti kita lihat momentum yang tepat, tetapi selalu ada kejutan kan. Buktinya Ibu Megawati pada 21 April langsung mengambil keputusan,” imbuhnya.

Hasto menjelaskan, momen yang tepat sangat krusial dalam mengumumkan nama bacawapres. Sebab itu dapat membantu meningkatkan elektabilitas pasangan bacapres-bacawapres yang diusung oleh PDIP.

Saat pertemuan dengan PPP di Kantor DPP PDIP pada 30 April 2023 lalu, Megawati mengaku telah mengantongi 10 nama bacawapres. Namun sampai saat ini, Ketua Umum PDIP itu belum mengumumkan 10 nama tersebut. Termasuk siapa yang akhirnya dipilih menjadi pendamping Ganjar.

“Ini kereta saya sudah banyak yang mau naik. Jadi tunggu saja. Banyak kok, saya punya di sini 10 atau berapa, nanti mengerucut sendiri oleh pikiran saya,” ucap Megawati. Rmol

Kategori
Politik

PDIP Ingin Pemilu Tertutup, Hasto: Untuk Parpol yang Suka Bajak Kader Partai Lain

IDTODAY NEWS – Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto menyinggung pemilu tertutup yang belakangan banyak dibahas, menurut dia, bagi PDI-P tentu berbicara kepentingan bangsa dan negara.

Sehingga untuk menjadi legislatif, fungsinya legislasi, anggaran, pengawasan, dan persentase. Seluruh anggota dewan memiliki komitmen masalah rakyat melalui keputusan politik dan juga membangun desain untuk masa depan.

Sedangkan demokrasi elektoral berdasarkan proporsional terbuka, sebut dia, basis individunya tinggi.

Misalnya, terjadi bencana semuanya datang untuk menunjukkan dia telah berbuat, tetapi tidak mencari akar permasalahan penanganan di dalam gempa tersebut, meski demikian ini hanya sebagai contoh. Padahal, tugas partai sangat penting bagi masa depan bangsa.

“Itulah yang disikapi. Meskipun PDI-P terkesan menentang arus, tetapi kami berkeyakinan proporsional tertutup adalah jawaban bagi Parpol elektoral yang sukanya membajak kader dan mempromosikan kader lain,” kata dia, dikutip dari Antara.

Hal ini yang menurutnya jadi alasan Parpol tidak setuju dengan proporsional tertutup. Hasto lantas mengajak Parpol mengembalikan marwah partai dalam melakukan rekrutmen pendidikan politik dan kaderisasi kepemimpinan. Walaupun sebaliknya proporsional tertutup juga memiliki kelemahan adanya putusan elitis.

“Makanya, partai harus bertanggung jawab mengapa menempatkan kadernya pada peringkat nomor urut satu, dua dan tiga, itu harus diumumkan ke publik sebagai elektabilitas dan memastikan proses demokrasi di internal partai berjalan baik,” tuturnya menekankan.

Sebelumnya, delapan dari sembilan fraksi Parpol di DPR RI menolak sistem pemilu proporsional tertutup atau hanya memilih partai masing-masing Fraksi Golkar, Gerindra, Demokrat, NasDem, PAN, PKB, PPP dan PKS. Hanya satu fraksi yang menginginkan sistem pemilu proporsional tertutup yakni PDI-P.

Seluruh fraksi yang menolak, lantas mengajukan surat pernyataan sikap bersama meminta MK tetap konsisten dengan putusannya pada 2008 Pemilu digelar menggunakan sistem proporsional terbuka dengan memilih orang atau Calon Legislatif (Caleg) sesuai dalam pasal 168 ayat 2, Undang-undang Pemilu tahun 2017.

Sumber: suara.com

Kategori
Politik

Menentang Arus, PDIP Tetap Keukeuh Dukung Sistem Pemilu Proporsional Tertutup

IDTODAY NEWS – Polemik soal sistem pemilu anggota legislatif antara proporsional terbuka dan proporsional tertutup masih menjadi materi sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK).

Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menegaskan partainya tetap konsisten mendukung sistem pemilu proporsional tertutup. Pihaknya tak peduli meski harus menentang arus.

“Dengan sistem proporsional tertutup, maka ada tanggung jawab partai politik untuk wajib mendidik dan menyiapkan kader sebagai calon pemimpin bangsa,” kata Hasto dalam keterangan, Senin (6/3/2023).

Hasto memastikan PDIP mendorong sistem pemilu proporsional tertutup karena terkait dengan kepentingan bangsa dan negara.

Dia mengatakan setiap partai politik harus mempersiapkan dengan benar para calon anggota legislatif yang memiliki tugas besar dalam hal fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi representasi.

“Proses kaderisasi di internal partai adalah tugas partai yang sangat penting bagi masa depan,” tambahnya.

Seluruh anggota dewan, kata dia, memiliki komitmen menyelesaikan masalah rakyat melalui keputusan politik dan juga membangun desain bagi masa depan bagi bangsa Indonesia. Karena itu, kualitas caleg harus lebih diutamakan dari sekadar popularitas.

“Bagaimana (kualitas) anggota dewan kalau basisnya hanya popularitas? Kalau ke mana-mana modalnya hanya membawa kamera, kemudian mengabadikan kegiatannya, tapi melupakan substansinya. Sehingga, politik hanya ditampilkan untuk meningkatkan popularitas semata dengan berbagai cara,” katanya.

Dia mencontohkan fenomena di mana ketika terjadi bencana. Semua politikus hadir hanya untuk menunjukkan bahwa dia telah berbuat, tapi tak mencari akar persoalan dan mencegah masalah serupa terjadi lagi dengan mengedepankan mitigasi bencana, pengaturan tata ruang, dan lain sebagainya.

“Demokrasi elektoral yang didasarkan pada proporsional terbuka itu juga berbiaya tinggi. Basisnya individu, sementara (proporsional tertutup) gotong royong,” imbuhnya.

Dengan basis individu tersebut, lanjutnya, maka hasil pemilihan proporsional tertutup akan mendorong praktik nepotisme yang makin marak.

Dengan sistem proporsional tertutup itu pula, menurut dia, suatu partai melupakan proses kaderisasi hanya demi mendapatkan kursi di parlemen, mencalonkan keluarga pejabat, kemudian mendapatkan popularitas semata. Padahal, itulah tugas partai yang sangat penting bagi masa depan.

“Itulah yang disikapi, sehingga meskipun PDI Perjuangan terkesan menentang arus, tapi kami berkeyakinan bahwa proporsional tertutup adalah jawaban,” tegasnya.

Bagi Hasto, partai politik yang gemar “membajak” kader maupun mempromosikan kader lain sebagai jalan pintas, maka tidak akan setuju dengan sistem pemilihan proporsional tertutup.

“Sehingga, mari kembalikan kepada muruah partai dalam melakukan pendidikan politik dan kaderisasi kepemimpinan,” kata Hasto.

Namun demikian, dia mengakui sistem pemilihan proporsional tertutup juga memiliki kelemahan, yakni terkait adanya keputusan elitis di mana hanya pimpinan partai yang menjadi penentu.

“Soal ini, ya partai harus bertanggung jawab kenapa menempatkan kader-kadernya di peringkat satu, dua, dan tiga. Itu harus diumumkan ke publik sebagai akuntabilitas dan memastikan demokratisasi di internal partai berjalan baik,” jelasnya.

Terkait proses uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK), Hasto mengaku pihaknya yakin pada akhirnya MK akan mengambil keputusan tepat. Dia percaya dalam mengambil keputusan MK bersikap independen, merdeka, dan tak masuk dalam kepentingan praktis.

Dia berharap para hakim MK memiliki jiwa dan sikap kenegarawanan agar mengambil keputusan terbaik, mengingat peserta pemilu berdasarkan UUD Negara RI Tahun 1945 adalah partai politik, bukan perorangan.

“Jalur orang per orang itu sudah dibuka melalui jalur DPD, yang seharusnya ke sana. Kalau jalur partai itu jalur kolektif, sehingga partai akan kokoh pada ideologi, platform, sesuai jati dirinya berpartai,” ujar Hasto Kristiyanto.

Sumber: suara.com

Kategori
Politik

Elektabilitas Ganjar Melejit di Survei, Hasto PDIP: Survei Itu Banyak Motif, Tergantung Siapa Sponsornya

IDTODAY NEWS – Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto menanggapi soal elektabilitas Ganjar Pranowo di sejumlah lembaga survei selalu menjadi yang tertinggi sebagai figur bakal calon presiden jelang Pilpres 2024.

Menurut Hasto, adanya survei merupakan persepsi yang sangat dinamis.

Meski begitu, ia menilai kalau banyak motif yang terkandung di balik pembuatan survei tersebut.

“Yang namanya survei ini kan suatu persepsi yang sangat dinamis, yang mencerminkan apa yang dipersepsikan rakyat dalam situasi ketika survei dilaksanakan,” kata Hasto kepada wartawan dikutip Jumat (3/3/2023).

“Di dalam demokrasi elektoral survei itu juga banyak motif. Tergantung siapa sponsornya,” sambungnya.

Kendati begitu bagi PDIP, kata dia, dalam memilih pemimpin untuk membawa kejayaan Indonesia harus dilihat sejumlah faktor.

“Bagi PDI Perjuangan, kami berkeyakinan di dalam memilih pemimpin dengan tanggungjawab untuk membawa kejayaan Indonesia bagi lebih dari 270 Juta rakyat Indonesia, itu diperlukan kepemimpinan yang ideologis, visioner, membumi, yamg punya kemampuan profesional dan rekam jejak yang baik,” tuturnya.

Untuk itu, kata dia, PDIP sendiri dalam memilih bacapres yang akan diusung nanti tidak hanya akan melihat hasil survei saja.

“Sehingga pertimbangannya banyak bukan hanya dari survei saja, banyak pertimbangannya dan ibu Mega yang nantinya bakal ambil keputusan itu,” pungkasnya.

Sebagai informasi, Litbang Kompas merilis hasil survei terbarunya soal elektabilitas partai politik jelang Pemilu 2024 mendatang. Hasilnya PDIP masih teratas, sementara PAN dan PPP suaranya di bawah ambang batas dan terancam tak lolos parlemen.

Dilihat oleh Suara.com, suara PDIP masih teratas kekinian berada di angka 22,9 persen. Partai berlambang Banteng tersebut alami kenaikan tipis 1,8 persen dari Oktober 2022.

Kemudian hasil survei bakal calon presiden jelang Pilpres 2024, nama Ganjar dalam survei Litbang Kompas berada di puncak.

Suara Ganjar unggul di atas dengan angka 25,3 persen. Secara tren, elektabilitas Ganjar alami kenaikkan semula pada Oktober 2022 ada di angka 23,2 persen menjadi 25,3 persen.

Sumber: suara

Kategori
Politik

Megawati Ingin Kaum Disabilitas Lebih Percaya Diri dan Berprestasi

IDTODAY NEWS – Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri meminta kelompok disabilitas untuk lebih percaya diri dalam meraih prestasi demi mengharumkan nama bangsa. Karena menurutnya, saat ini seluruh instrumen negara telah meletakkan kaum disabilitas sejajar dengan semua orang.

Hal ini disampaikan Megawati saat menyampaikan sambutan dalam rangka pemberian penghargaan kepada para atlet dan pengurus Paralimpiade Tokyo 2020. Acara itu dilaksanakan di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Jumat (24/9).

Megawati mengisahkan ketika kecil, sekitar umur 13 tahun, pernah diajak oleh sang ayah sekaligus Presiden Indonesia ke-1 Soekarno ke Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC). Di sana, Megawati kecil melihat ada orang yang dilahirkan berbeda, tetapi tetap punya sukacita.

“Lalu, saya lihat terus menerus, mereka diajari, diberi alat bantu. Jadi saya melihat seharusnya lingkungan pun harus mengikutsertakan membuat mereka punya kebanggaan,” kata Megawati.

Dari pengalaman itu pula, Megawati ketika menjadi Presiden RI ke-5 dan memimpin PDIP selalu mengingatkan kepada jajarannya untuk menghargai prestasi yang telah dilakukan kaum disabilitas, khususnya olahragawan dan olahragawati yang mengikuti Paralimpiade.

“Karena saya ingin merangsang kembali bahwa ketika saya menjadi presiden ada kebijakan yang saya buat, yang jelas-jelas sebenarnya membuat mereka yang mempunyai kekurangan itu sangat bisa bergerak seperti apa adanya, seperti manusia normal,” kata Megawati.

Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila itu menyatakan kebijakan itu di antaranya ialah UU RI Nomor 23/2002 tentang Perlindungan Anak dan UU RI Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam kebijakan itu, tertuang bahwa penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan dan rehabilitasi bantuan sosial serta pemeliharaan taraf kesejahteraan.

Lalu mengenai ketenagakerjaan, disebutkan akses untuk dapat pelatihan kerja, dari mereka yang disebut pengusaha mempekerjakan tenaga disabilitas tersebut wajib memberikan perlindungan. Pengusaha juga dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan pekerja atau buruh dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, atau sakit karena hubungan kerja yang menurut surat keterangan dokter yang jangka waktu penyembuhannya belum dapat dipastikan.

“Jadi harus selalu dilakukan. Jadi yang namanya PDI Perjuangan pun seharusnya demikian untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak-anak tersebut. Karena tentu saja dari anak-anak akan jadi orang dewasa yang mereka akan bergerak hidup,” jelasnya.

Megawati juga mengingatkan aturan itu pula yang mengatur apabila pekerja buruh mengalami sakit berkepanjangan, mengalami cacat akibat kecelakan kerja, dan tidak dapat melakukan pekerjaan setelah lampaui batas 12 bulan, dapat mengajukan pemutusan hubungan kerja. Selain itu, diberikan uang pesangon dua kali, uang penghargaan dua kali, dan uang pengganti hak sekali ketentuan.

“Kenapa ini ibu bacakan? Karena keliatannya saya merasakan sepertinya itu sudah agak jauh di sana. Saya ingin kembali mempulerkan bahwa ini merupakan UU Negara Republik Indonesia. Jadi jangan tidak percaya diri,” pungkasnya.

Adapun pemberian penghargaan kepada para atlet dan pengurus Paralimpiade Tokyo 2020 ini dihadiri oleh, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan sejumlah Ketua DPP, di antaranya Puan Maharani, Djarot Saiful Hidayat, Eriko Sotarduga, Tri Rismaharini, Utut Adianto, Nusyirwan Soedjono, Sukur Nabanan, Sri Rahayu, Wiryanti Sukamdani, Ribka Tjiptaning, Mindo Sianipar, Ketua DPP Prananda Prabowo hadir secara virtual.

Sumber: jawapos.com