Kategori
Politik

Sindir Video Lama Ade Armando Dan Denny Siregar, RR: Pantas Science Diabaikan Pemerintah, Kepincut Sama Dukun Voodoo

IDTODAY NEWS – Beragam denial yang dilakukan pemerintah di awal pandemi Covid-19 masuk Indonesia tidak lepas dari peran serta sejumlah influencer yang memberi dukungan.

Di mana kala itu, sebaran Covid-19 dianggap sebatas isu belaka dan berpotensi menggangu pariwisata tanah air serta perekonomian nasional.

Kini di saat Covid-19 terus mengganas, video lama dari para influencer itu pun diputar kembali oleh warganet.

Seperti video pegiat sosial Denny Siregar dan Ade Armando yang diunggah politisi Partai Demokrat Cipta Panca Laksana.

Dalam video tersebut Denny Siregar mengurai tentang potensi pariwisata Indonesia yang terkena imbas dari “isu corona”. Katanya, jumlah wisata di Bali, Yogyakarta menurun, sementara hotel meliburkan karyawan, dan nilai tukar rupiah Indonesia menjadi lemah.

Dia pun mendukung langkah pemerintah yang kala itu menyelamatkan sektor pariwisata dengan gelontoran uang miliaran rupiah. Termasuk membayar influencer yang mempromosikan wisata Indonesia.

Sementara Ade Armando tampak memberi isyarat bahwa dirinya akan santai saja jika terkena corona. Menurutnya, saat kena corona dia akan dirawat, itupun tidak lama, dan kehidupan kembali normal.

Akademisi dari UI ini justru lebih khawatir dengan Demam Berdarah dan TBC ketimbang corona.

“Denny Siregar dan Ade Armando ini lah yang di awal virus corona mengabaikan pendapat epidemolog dan ahli kesehatan. Dengan gayanya yang sok meyakinkan mengabaikan pendapat para ahli,” kesal Cipta Panca Laksana dalam unggahannya itu.

“Loe berdua berutang ke nyawa puluhan ribu orang yang meninggal karena corona!” sambungnya.

Unggahan ini pun mendapat reaksi dari tokoh nasional DR. Rizal Ramli, yang tidak menyangka kedua pegiat sosial pendukung Jokowi tersebut pernah berbicara seperti itu.

Menurutnya, pernyataan yang disampaikan keduanya sudah keblinger.

“Inilah hoax yang merugikan masyarakat, ilusi palsu, penganjur voodoo logics,” geram Rizal Ramli kepada wartawan, Minggu (18/7)

Kini Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur itu tidak heran lagi melihat pemerintah yang tampak abai dengan Covid-19 di awal pandemi. Sebab para pembisik juga memberikan denial tentang potensi sebaran corona yang kini mencekam di tanah air.

“Pantas science diabaikan oleh pemerintah, kepincut sama dukun-dukun Voodoo,” tutup pria yang akrab disapa RR itu.

Sumber: rmol.id

Kategori
Politik

Fadjroel Rahman: Pemerintah Tidak Memiliki Buzzer tapi Influencer

IDTODAY NEWS – Juru Bicara Presiden Jokowi, Fadjroel Rahman menyampaikan bahwa pemerintah tidak memiliki buzzer di media sosial yang dipakai untuk menyerang pengkritik. Menurut dia, pemerintah yang ada menggunakan influencer dengan melibatkan sejumlah publik figur.

Fadjroel bilang influencer itu dipakai untuk keperluan tertentu seperti program vaksinasi COVID-19 Sinovac. Dengan publik figur diharapkan program pemerintah bisa tersampaikan secara efektif.

“Pemerintah tidak memiliki buzzer, tetapi penggunaan influencer untuk keperluan vaksinasi. itu untuk keperluan COVID-19, tapi tidak berbayar. Kita kenal nama-nama besar seperti Raffi Ahmad kemudian Atta Halilintar. Itu kita undang, untuk membantu bicara kepada audience dan followers yang mereka miliki,” kata Fadjroel dalam Apa Kabar Indonesia Pagi tvOne yang dikutip VIVA pada Sabtu, 13 Februari 2021.

Dia menjelaskan penggunaan influencer tapi berbayar secara resmi itu seperti diterapkan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Tujuan influencer itu untuk keperluan positif kementerian yang dipimpin Sandiaga Uno tersebut.

Baca Juga: Jusuf Kalla: Bagaimana Cara Mengkritik Pemerintah Tanpa Dipanggil Polisi

“Lihat saja di layar pengadaan barang dan elektronik. Itu digunakan influencer untuk membentuk branding dan awareness. Mereka secara langsung dibayar sebagai influencer,” jelas mantan aktivis tersebut.

Fadjroel menegaskan kembali pemerintah tak pernah menggunakan buzzer. Apalagi, yang bisa berpotensi melanggar hukum. “Kalau buzzer yang bentuknya segala macam apalagi melanggar hukum sekali lagi saya mengatakan tidak ada pemerintah memiliki buzzer yang digunakan untuk melanggar hukum,” ujarnya.

Kemudian, ia menyampaikan Indonesia adalah negara hukum. Maka itu, bagi yang melanggar mesti ditindaklanjuti untuk dihukum oleh Polri.

Namun, ia mengatakan saat ini sedang dalam kondisi pandemi informasi. Merurutnya, persoalan pandemi informasi ini perlu semua pihak untuk menghadapinya.

“Kami juga menghadapi hal tersebut. Hari-hari ini, kami mendorong kewarasan digital. Saya saja diserang 24 jam, akun Pak Jokowi diserang 24 jam. Vaksinasi diserang 24 jam. Jadi, ini betul-betul pandemi informasi. Musuh kita bersama, musuh orang-orang yang sehat, musuh-musuh orang waras, musuh pers,” jelas Fadjroel.

Baca Juga: Pemerintah Sibuk Urus Kaum Radikal, Taufik Rendusara: Sebaiknya Fokus Tangkap ‘Anak Pak Lurah’ dan ‘Madam Bansos’

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyampaikan agar masyarakat luas aktif mengkritik pemerintah agar pelayanan publik lebih optimal lagi. Jokowi bilang demikian dalam sambutan di laporan akhir tahun Ombudsman RI, Senin, 7 Februari 2021.

Dia juga berharap pihak yang dikritik bisa memberikan perbaikan pelayanan.

“Masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik masukan ataupun potensi maladministrasi dan para penyelenggara pelayanan publik juga harus terus meningkatkan upaya-upaya perbaikan perbaikan,” kata Jokowi.

Namun, ucapan Jokowi itu memunculkan pro dan kontra. Sebab, ada anggapan mengkritik pemerintah di media sosial justru akan diserang balik oleh buzzer yang diduga pasang badan membela pemerintah.

Baca Juga: KOKAM Muhamdiyah Minta GAR-ITB Cabut Aduan Yang Menuding Din Syamsuddin Radikal

Sumber: viva.co.id

Kategori
Politik

Video Aleg PKS Soal Abu Janda dan Influencer Pemerintah, ‘Gemparkan’ Sidang Paripurna DPR

IDTODAY NEWS – Keberanian aleg PKS Al Muzammil Yusuf di sidang paripurna DPR RI mempertanyakan influencer pemerintah dan dana APBN menuai dukungan publik. Video detik-detik Al Muzammil Yusuf mempertanyakan apakah Abu Janda digaji dengan dana APBN pun banjir komentar warganet.

“Pertanyaan kami untuk klarifikasi kepada publik. Pertama, apakah Permadi Arya dibayar dengan anggaran APBN?” kata Al Muzzamil di Sidang Paripurna DPR RI, Rabu (10/2/2021).

Al Muzammil menanyakan hal itu karena berkaca pada temuan Indonesia Corruption Watch (ICW). Organisasi antikorupsi itu diketahui sempat menyoroti anggaran pemerintah lebih dari Rp 90 miliar untuk membayar influencer dan key opinion leader sejak 2014.

“Kedua, apakah demokrasi kita akan dibangun dengan karakter influencer seperti Permadi Arya? Yang beberapa komennya menjurus pada tuduhan rasialis dan penistaan agama,” lanjutnya.

Kemudian, Al Muzzamil menyinggung soal kasus dugaan rasialisme dan penistaan agama yang menjerat Abu Janda.

Baca Juga: Pelapor ke Novel Baswedan: Pak Jokowi Bilang Silahkan Mengkritik, Tapi Jangan Mendiskreditkan

Abu Janda sudah beberapa kali dilaporkan ke kepolisian tetapi proses hukumnya tidak berjalan. Menurutnya, hal itu memunculkan kesan di mata publik bahwa pendukung atau influencer tersebut mendapat kekebalan hukum.

“Sehingga menimbulkan kesan publik pada Pak Jokowi bahwa pendukung Pak Jokowi atau influencer yang kerja untuk Pak Jokowi seakan mendapat kekebalan hukum,” kata Al Muzammil.

Jika benar demikian, hal itu menggambarkan ancaman besar dalam demokrasi di Indonesia.

Ia mengatakan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi semestinya menciptakan iklim demokrasi yang membuka sebesar-besarnya kritik tanpa ancaman kriminalisasi.

Sebelumnya, Abu Janda mengaku mendapat jackpot setelah direkrut setahun menjelang Pilpres. Sebelum itu, asal bisa makan ia sudah bersyukur.

Namun, kata Abu Janda, saat ini dirinya sudah tidak menjadi buzzer dan tidak digaji lagi. Setelah Pilpres usai, kata dia, tim tersebut dibubarkan. Ia mengaku sekarang memiliki bisnis yang membuat masalah hidupnya sudah selesai.

Baca Juga: Novel Sebut Pelaporan Dirinya Soal Ustadz Maaher Tak Penting, PPMK: Semua yang Bikin Gaduh Kami Laporkan!

Sumber: wajada.net

Kategori
Politik

Singgung Anggaran Influencer, PKS: Permadi Arya Dibayar APBN?

IDTODAY NEWS – Pembiayaan influencer yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) turut disinggung dalam Rapat Paripurna DPR RI, Rabu (10/2).

Awalnya, anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKS, Al Muzzamil Yusuf menyinggung temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) terkait penggunaan APBN senilai RP 90 miliar untuk influencer.

Ia kemudian membahas soal sosok Permadi Arya atau Abu Janda yang kini banyak diperbincangkan.

“Pertanyaan kami untuk klarifikasi kepada publik, pertama apakah Permadi Arya dibayar dengan anggaran APBN?” kata Muzzammil di komplek Parlemen, Senayan, Jakarta.

Baca Juga: Survei Terbaru : Anies Unggul, AHY Melejit dan Prabowo Tergeser

Hal itu penting dijelaskan lantaran saat ini, Permadi Arya tengah tersangkut kasus dugaan rasis terhadap Natalius Pigai serta ujaran kebencian terhadap agama yang sedang ditangani kepolisian.

“Apakah demokrasi kita akan dibangun dengan buzzer seperti Permadi Arya yang beberapa komennya menjurus pada tujuan rasialis dan penistaan agama,” tegasnya.

Penjelasan soal penggunaan APBN untuk influencer tersebut patut dijelaskan secara gamblang mengingat Abu Janda yang juga seorang influencer itu sudah cukup menyita perhatian publik dan beberapa kali dipolisikan atas pernyataan serta tulisannya di media sosial. rmol.id

Baca Juga: Munarman: FPI Diserang Terus Sampai Saya Dibunuh Ya?

Sumber: rmol.id

Kategori
Politik

Singgung Anggaran Influencer, PKS: Permadi Arya Dibayar APBN?

IDTODAY NEWS – Pembiayaan influencer yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) turut disinggung dalam Rapat Paripurna DPR RI, Rabu (10/2).

Awalnya, anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKS, Al Muzzamil Yusuf menyinggung temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) terkait penggunaan APBN senilai RP 90 miliar untuk influencer.

Ia kemudian membahas soal sosok Permadi Arya atau Abu Janda yang kini banyak diperbincangkan.

“Pertanyaan kami untuk klarifikasi kepada publik, pertama apakah Permadi Arya dibayar dengan anggaran APBN?” kata Muzzammil di komplek Parlemen, Senayan, Jakarta.

Hal itu penting dijelaskan lantaran saat ini, Permadi Arya tengah tersangkut kasus dugaan rasis terhadap Natalius Pigai serta ujaran kebencian terhadap agama yang sedang ditangani kepolisian.

“Apakah demokrasi kita akan dibangun dengan buzzer seperti Permadi Arya yang beberapa komennya menjurus pada tujuan rasialis dan penistaan agama,” tegasnya.

Penjelasan soal penggunaan APBN untuk influencer tersebut patut dijelaskan secara gamblang mengingat Abu Janda yang juga seorang influencer itu sudah cukup menyita perhatian publik dan beberapa kali dipolisikan atas pernyataan serta tulisannya di media sosial.

Baca Juga: Dewan Pers: Kehadiran Buzzer Membahayakan Kebebasan Pers

Sumber: rmol.id

Kategori
Politik

Demokrat Ungkap Influencer dan Buzzer Istana Terlibat Isu Kudeta AHY, Ada Apa?

IDTODAY NEWS – Dalam analisis big data yang dilakukan Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) DPP Partai Demokrat , terungkap bahwa banyaknya akun buzzer Istana yang selama ini mendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) ikut terlibat dalam percakapan kudeta Partai Demokrat di media sosial Twitter. Dan mereka menjadi kelompok yang kontra Demokrat dan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY ).

Kepala Balitbang DPP Partai Demokrat, Tomi Satryatomo menjelaskan pihaknya mencoba memetakan pola dengan Social Network Analysis yakni, kubu yang pro AHY dan Demokrat dan kubu yang kontra.

“Apa isi dari masing-masing klaster? Ini yang pro, kalau kita zoom in, ada dua pola, pertama organik, akun yang terlibat akun real, bukan ternakan, bersifat conversational atau bercakap selayaknya manusia, ngobrol. Tidak ada tanda-tanda digunakan akun ternakan, akun bot, tidak ada bicara satu arah,” papar Tomi dalam webinar yang bertajuk “Prahara Hostile Take Over Parpol Dalam Arena Demokrasi”, Minggu (7/2/2021) malam.

Tomi menjelaskan kondisi yang berbeda ditemukan dalam kubu kontra, kalau dilihat poalnya dan akun-akun yang aktif di situ, diidentifikasi bahwa akun-akun yang terlibat merupakan akun ternakan atau akun anonim, akun yang tidak jelas dan polanya broadcast, searah dan tidak ada respons seperti halnya percakapan.

“Yang pro lebih manusiawi, yang kontra ada indikasi digunakan akun-akun buzzer atau akun-akun ternakan,” terangnya.

Berdasarkan analisa, kata Tomi, Balitbang Demokrat menyimpulkan bahwa dalam 7 hari pemantauan, Demokrat maupun AHY menjadi media darling dibandingkan parpol ataupun tokoh lain, dalam hal ini Moeldoko. Kubu pro Demokrat juga lebih produktif, narasinya terkait isu soliditas partai, institusi partai dan tokoh partai.

Sementara kubu kontra, slanjut dia, alih-alih menjawab substansi, mereka malah menjawabnya dengan doxing, hoaks dan disinformasi sebagai kontra naratif. Dan analisa konten pada akun-akun di kubu kontra Demokrat, memperlihatkan rekam jejak dukungan pada Presiden Jokowi dan juga dukungan pada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

“Upaya pengambilalihan paksa ini melejitkan popularitas dan favorabilitas Partai Demokrat maupun Ketum AHY, bahkan dibanding partai dan tokoh yang lain,” ungkapnya.

Dengan demikian, Tomi menyimpulkan bahwa klaim Moeldoko bahwa pengambilalihan paksa Demokrat ini urusan pribadi bukan sebagai KSP dengan sendirinya terbantahkan dengan hadirnya akun-akun pemerintah dengan konten yang masif melakukan kontra narasi.

“Akun Pak Moeldoko praktis tak terlihat, seharusnya kalau urusan pribadi akunnya yang terlihat tapi yang dominan akun-akun influencer dan buzzer yang selama ini dekat Istana,” imbuh Tomi.

Adapun kontra narasi dengan doxing, hoaks dan disinformasi, dia menilai bahwa hal ini menunjukkan bahwa mereka tidak punya argumen yang substantif. Publik pun tidak bersimpati dengan argument persoalan internal yang dieksternalisasi maupun argument ‘ngopi-ngopi’.

“Selain popularitas dan favorabilitas yang melejit, manuver Pak Moeldoko tidak mengundang simpati publik. Terlihat besarnya sentimen yang ada, padahal pemerintah sedang membutuhkan dukungan publik. Kita mendapat kabar Presiden Jokowi menegur Pak Moeldoko, kemudian menjadi beban dan bukan menjadi keuntungan bagi pemerintah,” pungkasnya.

Baca Juga: Masyarakat Umum Puas Pada Kepemimpinan KPK Era Firli Bahuri

Sumber: sindonews.com

Kategori
Politik

Komisaris Baru BUMN: Influencer dan Tim Sukses Jokowi

IDTODAY NEWS – Menteri BUMN Erick Thohir kembali merombak jajaran komisaris di perusahaan pelat merah. Kali ini giliran influencer hingga mantan tim sukses Presiden Joko Widodo yang diboyong Erick Thohir ke BUMN.

Nama pertama adalah Ulin Ni’am Yusron sebagai Komisaris Independen PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development (ITDC).

Selanjutnya, ada nama Eko Sulistyo. Mantan tim sukses Jokowi itu didapuk sebagai Komisaris PT PLN. Berikut rangkumannya:

Eko Sulistyo, Mantan Timses Jokowi yang Kini Melenggang ke PLN

Erick Thohir mengangkat Eko Sulistyo menjadi Komisaris PT PLN. Eko pernah berkiprah sebagai Deputi IV Kantor Staf Kepresidenan periode 2014-2019.

Selain itu, dia juga beberapa kali ikut andil dalam pemenangan Jokowi. Mulai dari pemilihan Wali Kota Solo, hingga Pilgub DKI Jakarta 2012.

Menurut Staf Khusus Kementerian BUMN, Arya Sinulingga, Eko dinilai punya pengalaman yang cocok dengan posisi perusahaan BUMN sektor pelayanan masyarakat. Arya membantah penunjukan itu sebagai bentuk bagi-bagi jabatan.

“Mas Eko kan dulu di KSP, beliau paham dan punya pengalaman di sana. Kita tahu saat ini PLN fokus ke pelayanan. Saat di KSP juga menangani hal-hal yang berhubungan dengan sosial masyarakat dan publik sehingga kita harapkan Mas Eko bantu support PLN,” kata Arya saat dihubungi kumparan, Minggu (25/10).

Ulin Yusron, Influencer Jokowi yang Kini Komisaris Independen BUMN

Ulin Yusron juga masuk nama yang baru diboyong Erick Thohir ke BUMN. Ulin bukan nama asing dalam jagat dunia maya, dia aktif di media sosial dan merupakan pendukung loyal Jokowi dalam dua kali Pilpres.

Jauh sebelum menjadi pendukung Jokowi, Ulin berkarier sebagai wartawan di Mingguan Ekonomi dan Bisnis Kontan. Ia juga pendiri situs Beritasatu.com, serta pernah menjadi konsultan sejumlah media online.

Terkait pengangkatannya, kata Arya, lantaran Ulin diyakini dapat mendongkrak promosi pariwisata yang saat ini digarap ITDC. Salah satunya Kawasan Mandalika, Nusa Tenggara Barat.

Sumber: kumparan.com